Iklan Tutup X
Tampilkan postingan dengan label Hilirisasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hilirisasi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 05 Mei 2026

Dari 140 Industri, Hanya 66 Perusahaan Kalsel Aktif Lapor SIINas

Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi.
Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi. (Foto Ilustrasi)

BANJARBARU – Tingkat kepatuhan pelaporan industri menengah dan besar di Kalimantan Selatan masih menjadi sorotan. Hingga Triwulan I 2026, baru 66 perusahaan yang tercatat aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dari total 140 industri yang wajib melapor.

Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih perlunya dorongan serius agar pelaku industri lebih disiplin memenuhi kewajiban pelaporan.

Miftahul Chair menjelaskan, data industri yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor industri. Tanpa pelaporan yang optimal, pemerintah daerah berisiko menghadapi keterbatasan dalam merancang program yang tepat sasaran.

“Masih ada sejumlah perusahaan yang belum melaporkan data, khususnya untuk periode Triwulan I 2026. Hal ini perlu segera dibenahi agar basis data industri semakin kuat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Miftahul Chair di Banjarbaru.

Miftahul Chair menegaskan bahwa kewajiban pelaporan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme pelaporan dari sebelumnya per semester menjadi setiap triwulan.

Perubahan ini menuntut peningkatan kedisiplinan dari pelaku industri, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan maksimal tanggal 10 setiap bulan setelah periode berakhir.

Menurut Miftahul Chair, penyesuaian sistem pelaporan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan data industri yang lebih mutakhir dan relevan.

Miftahul Chair menekankan bahwa SIINas berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan integrasi data industri secara nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, optimalisasi pelaporan data juga berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen. Sektor industri dinilai menjadi salah satu pendorong utama, terutama melalui program hilirisasi.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor,” kata Miftahul Chair.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan ini juga sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 persen pada 2026.

Miftahul Chair menyebut, penguatan sistem pelaporan melalui SIINas diharapkan mampu memperkokoh perencanaan pembangunan industri berbasis data yang kredibel dan berkelanjutan.

Dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah, pelaku industri diharapkan dapat lebih aktif melaporkan data secara berkala, sehingga ekosistem industri di Kalimantan Selatan semakin transparan dan kompetitif.

FAQ

1. Apa itu SIINas?
SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data industri secara terintegrasi.

2. Berapa jumlah perusahaan yang sudah melapor di Kalsel?
Sebanyak 66 perusahaan dari total 140 industri menengah dan besar hingga Triwulan I 2026.

3. Mengapa pelaporan industri penting?
Pelaporan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan industri yang tepat sasaran dan berbasis data.

4. Apa aturan terbaru terkait pelaporan?
Sesuai Permenperin Nomor 13 Tahun 2025, pelaporan dilakukan setiap triwulan, bukan lagi per semester.

5. Kapan batas waktu pelaporan SIINas?
Paling lambat tanggal 10 setiap bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Senin, 27 April 2026

Pemprov Kalteng Petakan Tiga Zona Ekonomi Untuk Percepat Investasi Daerah

Pemprov Kalteng membagi wilayah menjadi tiga zona ekonomi strategis untuk mempercepat investasi, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Pemprov Kalteng membagi wilayah menjadi tiga zona ekonomi strategis untuk mempercepat investasi, hilirisasi industri, dan penguatan ketahanan pangan daerah. (Ilustrasi)

Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menata ulang arah pembangunan ekonomi daerah dengan membagi wilayah menjadi tiga zona utama. Strategi ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan di setiap kawasan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pembagian wilayah menjadi zona barat, tengah, dan timur merupakan langkah terencana untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menarik investasi baru.

Menurut Agustiar Sabran, wilayah Kalimantan Tengah memiliki karakter geografis yang luas serta kekayaan sumber daya alam yang beragam. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis kawasan agar pengelolaan potensi daerah berjalan lebih efektif dan terarah.

Wilayah barat Kalimantan Tengah diproyeksikan sebagai pusat pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Kawasan ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan baja dan nikel, sektor pariwisata, serta perikanan modern.

Salah satu program yang menjadi fokus di zona barat adalah pengembangan shrimp estate atau kawasan budidaya udang vaname. Program ini telah dijalankan di Desa Sungai Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.

Lahan pengembangan udang vaname tersebut mencapai sekitar 40,17 hektare, dengan kapasitas produksi yang diperkirakan mencapai sekitar 335 ton dalam satu siklus panen.

Agustiar Sabran menilai program shrimp estate menjadi langkah konkret dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memperkuat ekspor hasil perikanan serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Berbeda dengan zona barat, wilayah tengah Kalimantan Tengah diarahkan untuk memperkuat sektor pangan dan pengolahan hasil alam.

Pengembangan di kawasan ini berfokus pada sektor pertanian berbasis food estate, perkebunan, pertambangan bauksit dan emas, serta perikanan air tawar.

Selain sektor primer, zona tengah juga diarahkan untuk mengembangkan industri kreatif serta pengolahan hasil hutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.

Penguatan sektor budaya juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan tengah sebagai upaya menjaga identitas lokal di tengah pertumbuhan ekonomi.

Wilayah timur Kalimantan Tengah dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi kuat di sektor pertambangan dan pengembangan hasil hutan.

Komoditas utama di wilayah ini meliputi batu bara, emas, serta berbagai mineral strategis lainnya. Selain itu, pengembangan perkebunan, hortikultura, dan perikanan air tawar juga menjadi fokus utama di zona timur.

Langkah ini diharapkan mampu memperluas basis ekonomi daerah dan memperkuat posisi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Selain pembagian zona ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengembangkan sejumlah demplot terpadu di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Program demplot tersebut tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dan dirancang sebagai model pengembangan ekonomi berbasis kawasan terintegrasi.

Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas sektor pangan, efisiensi pengelolaan lahan, serta kemandirian pangan masyarakat di tingkat lokal.

Seluruh program pembangunan daerah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga diselaraskan dengan kebijakan nasional.

Agustiar Sabran menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari visi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Keselarasan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

FAQ

1. Mengapa Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga zona ekonomi?
Pembagian zona dilakukan untuk menyesuaikan pembangunan dengan potensi unggulan tiap wilayah sehingga pengembangan ekonomi lebih efektif dan terarah.

2. Apa fokus utama zona barat Kalimantan Tengah?
Zona barat difokuskan pada kelapa sawit, pertambangan baja dan nikel, pariwisata, serta pengembangan shrimp estate udang vaname.

3. Apa peran zona tengah dalam pembangunan ekonomi?
Zona tengah diarahkan menjadi pusat pertanian food estate, industri kreatif, serta pengolahan hasil hutan.

4. Apa potensi utama zona timur Kalimantan Tengah?
Zona timur memiliki kekuatan di sektor batu bara, emas, mineral strategis, hortikultura, dan perikanan air tawar.

5. Apa tujuan program demplot terpadu?
Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mendukung kemandirian pangan masyarakat.

Selasa, 21 April 2026

Menkeu Purbaya Soroti Arah Baru Ekonomi Indonesia Menuju Pertumbuhan Berkualitas

Menkeu Purbaya mengungkap strategi baru ekonomi Indonesia berbasis investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan produktif serta menjaga stabilitas di tengah tekanan global.
Menkeu Purbaya mengungkap strategi baru ekonomi Indonesia berbasis investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan produktif serta menjaga stabilitas di tengah tekanan global.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mengubah pendekatan pembangunan ekonomi nasional dengan menekankan pertumbuhan yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa arah baru kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor industri serta penguatan investasi jangka panjang.

Pendekatan ini menandai pergeseran strategi dari sekadar menjaga stabilitas menuju transformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada kualitas pertumbuhan.

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menyiapkan tiga fondasi utama yang akan menopang perubahan struktur ekonomi nasional, yakni:

  • Investasi produktif

  • Industrialisasi berbasis hilirisasi

  • Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor manufaktur dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Selain itu, pengembangan industri hilir juga diyakini dapat memperluas basis ekonomi nasional sehingga pertumbuhan tidak bergantung pada sektor tertentu saja.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap berada pada jalur yang relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025, menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Stabilitas tersebut didukung oleh beberapa indikator utama, seperti:

  • Inflasi yang tetap terkendali

  • Defisit fiskal yang terjaga

  • Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sekitar Rp20,6 triliun (setara 1,27 miliar dolar AS, asumsi kurs ±Rp16.200 per dolar AS) pada Februari 2026.

Surplus tersebut melanjutkan tren positif selama sekitar 70 bulan berturut-turut.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berperan penting sebagai bantalan ekonomi atau shock absorber.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah juga mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Selain itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Meski ketegangan global masih terjadi, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026.

Optimisme tersebut didasarkan pada fondasi ekonomi yang dinilai cukup kuat serta beragam program transformasi yang sedang berjalan.

Program hilirisasi menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat perubahan struktur ekonomi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Walau optimistis, pemerintah tetap mencermati potensi risiko global, terutama ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan harga energi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menyiapkan bantalan fiskal serta menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi.

Selain itu, efisiensi belanja negara juga menjadi prioritas guna memastikan ruang fiskal tetap tersedia jika terjadi tekanan ekonomi global.

FAQ

1. Apa fokus utama strategi ekonomi terbaru pemerintah?

Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif melalui investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Mengapa hilirisasi menjadi prioritas?

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta memperkuat sektor manufaktur nasional.

3. Berapa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4–6 persen pada tahun 2026.

4. Apa peran APBN dalam menjaga ekonomi?

APBN berfungsi sebagai bantalan ekonomi untuk melindungi daya beli masyarakat saat terjadi gejolak ekonomi global.

5. Apa risiko terbesar bagi ekonomi Indonesia saat ini?

Salah satu risiko utama adalah ketegangan geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi dan stabilitas ekonomi.