Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Gubernur Kalbar Ria Norsan soroti konektivitas perbatasan Kapuas Hulu dan peningkatan IPM 72,09 saat Safari Ramadhan 1447 H, termasuk akses jalan menuju IKN Nusantara dan penguatan pendidikan serta kesehatan.

PONTIANAK -- Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas wilayah perbatasan dan percepatan Indeks Pembangunan Manusia dalam agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah di Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam kunjungan tersebut, Ria Norsan menekankan bahwa Kapuas Hulu bukan sekadar daerah terluar, tetapi berpotensi menjadi pusat penggerak ekonomi baru. Posisi geografisnya yang berbatasan darat dengan Malaysia dinilai membuka peluang perdagangan lintas batas, investasi, serta pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal.

Akses Jalan Perbatasan Buka Jalur Menuju IKN

Salah satu sorotan utama adalah pembangunan jalan perbatasan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Infrastruktur ini diyakini akan memangkas waktu tempuh menuju Ibu Kota Negara Nusantara.

Menurut Ria Norsan, konektivitas yang semakin baik akan mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dampaknya tidak hanya pada efisiensi transportasi, tetapi juga pada peningkatan investasi, perdagangan, hingga peluang kerja baru bagi warga perbatasan.

Dengan akses yang semakin terbuka, Kapuas Hulu berpotensi menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kalimantan. Ini menjadi momentum penting agar masyarakat tidak lagi merasa terisolasi dari pusat pertumbuhan nasional.

Fokus Pembangunan Tahun Kedua Kepemimpinan

Memasuki tahun kedua masa jabatan bersama Wakil Gubernur, Ria Norsan menyampaikan komitmen memperkuat fondasi pembangunan yang terukur dan berdampak langsung. Beberapa indikator makro Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengendalian inflasi, hingga upaya penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah perbatasan.

IPM Masih Jadi Tantangan Serius

Meski menunjukkan kemajuan, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tercatat di angka 72,09 dan berada di peringkat kelima se-Pulau Kalimantan. Kapuas Hulu termasuk daerah yang masih perlu percepatan peningkatan IPM.

Tiga faktor utama yang menjadi perhatian adalah kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Langkah konkret diperlukan agar generasi muda di perbatasan memiliki daya saing tinggi, tidak tertinggal, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional.

Dukungan Daerah dan Harapan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur. Ia menilai perhatian pemerintah provinsi menjadi penyemangat bagi masyarakat perbatasan.

Sukardi mengakui pembangunan di wilayah perbatasan menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses jalan dan jembatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap dukungan provinsi terus diperkuat, terutama dalam pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta bantuan bagi UMKM dan koperasi.

Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Mengapa Kapuas Hulu Strategis bagi Kalimantan Barat

Sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia, Kapuas Hulu memiliki fungsi ganda, yakni menjaga kedaulatan dan menjadi pintu gerbang ekonomi. Jika konektivitas semakin baik dan IPM meningkat, maka kawasan ini dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak luas bagi Kalimantan Barat.

Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi harapan bersama, agar masyarakat perbatasan merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan.

FAQ Seputar Pembangunan Kapuas Hulu dan IPM Kalbar

1. Berapa angka IPM Kalimantan Barat saat ini?
IPM Kalbar berada di angka 72,09 dan masih menempati peringkat kelima di Pulau Kalimantan.

2. Mengapa Kapuas Hulu dianggap strategis?
Karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, sehingga memiliki potensi perdagangan lintas batas dan penguatan ekonomi regional.

3. Apa dampak pembangunan jalan perbatasan?
Meningkatkan konektivitas, mempercepat akses menuju IKN Nusantara, serta membuka peluang ekonomi baru.

4. Apa fokus utama pembangunan Pemprov Kalbar?
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.