Noel Jadi Tersangka KPK, Warganet Ingatkan Pernyataannya Soal Hukuman Mati Koruptor

Redaksi    Sabtu, Agustus 23, 2025    Comment   

Noel Jadi Tersangka KPK, Warganet Ingatkan Pernyataannya Soal Hukuman Mati Koruptor

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel resmi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jumat (22/8/2025). Penetapan itu dilakukan usai Noel ditangkap bersama sekitar sembilan orang lain dalam operasi KPK di Jakarta pada Kamis malam. Penetapan ini memicu riuh warganet, sebab pada 2022 silam Noel pernah mengaku sebagai satu-satunya aktivis yang mendukung hukuman mati bagi koruptor.

Ramainya komentar warganet terlihat di platform X (dulu Twitter). Banyak yang menyoroti kontradiksi sikap Noel, yang dulu lantang menuntut hukuman mati untuk koruptor, tapi kini justru terjerat kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. “Ironi banget, dulu teriak-teriak koruptor dihukum mati, eh sekarang malah jadi tersangka,” tulis seorang pengguna X yang mendapat ribuan tanda suka.

Foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Noel Ebenezer saat ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikat K3.

KPK sendiri belum merinci secara lengkap peran Noel dalam kasus ini. Namun, Plt. Juru Bicara KPK, Raka Ardiansyah, mengatakan pihaknya akan segera menjelaskan konstruksi perkara secara detail. “Kami pastikan seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pemerasan ini akan diproses sesuai aturan hukum. Detail perkara akan kami sampaikan dalam konferensi pers resmi,” ujar Raka kepada wartawan.

Berdasarkan informasi awal yang beredar, Noel diduga memeras sejumlah pengusaha yang tengah mengurus sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini disebut melibatkan sembilan orang lain yang juga diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). “Dugaan pemerasan ini terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Saat ini penyidik masih mendalami siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana aliran uangnya,” tambah sumber internal KPK.

Penetapan Noel sebagai tersangka jelas menimbulkan dampak politik sekaligus sosial. Sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Nusantara (Joman), Noel dikenal vokal dalam berbagai isu politik. Kini, dengan status tersangka, publik menyoroti kredibilitasnya sekaligus mengingat kembali pernyataannya pada 2022 tentang dukungan hukuman mati bagi koruptor. Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan, baik di ranah hukum maupun politik.

Wamenaker Noel Terjaring OTT KPK, Istana Siap Cari Pengganti Kalau Terbukti

Ria Sartika    Jumat, Agustus 22, 2025    Comment   

Wamenaker Noel Terjaring OTT KPK, Istana Siap Cari Pengganti Kalau Terbukti

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat pemerasan dalam pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). OTT berlangsung Rabu (20/8/2025) malam dan menyeret 14 orang lainnya.

Istana buka suara soal kasus ini. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, kalau Noel terbukti bersalah, Presiden Prabowo Subianto akan segera mencari penggantinya. “Apabila nanti terbukti, akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/8/2025).

Wamenaker Noel Terjaring OTT KPK, Istana Siap Cari Pengganti Kalau Terbukti. (Gambar ilustrasi IA)

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo sudah mendapat laporan terkait penangkapan Noel. Namun, proses hukum tetap diserahkan ke KPK. “Bapak Presiden menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk dijalankan,” ujarnya. Ia menegaskan reshuffle kabinet masih menunggu perkembangan. “Kita tunggu dulu hasil KPK 1x24 jam. Kalau memang terbukti, ya segera mungkin dilakukan proses terhadap yang bersangkutan,” katanya lagi.

Prasetyo juga menyebut posisi Wamenaker bisa saja dikosongkan sementara. “Kalau pejabat di kementerian, mekanismenya ada. Bisa juga penjabat sementara atau penugasan ad interim,” jelasnya.

Dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Yassierli juga ikut merespons. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk perilaku koruptif. “Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif,” ucapnya. Ia mengingatkan sejak awal sudah mewajibkan pejabat Kemnaker meneken pakta integritas agar siap dicopot bila terbukti korupsi.

Yassierli menambahkan, pakta integritas juga sudah dijalankan dengan hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Tujuannya jelas, untuk menutup peluang suap, gratifikasi, maupun pemerasan. “Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah menandatangani pakta integritas bersama perusahaan jasa K3. Komitmennya supaya tidak ada praktik suap dan gratifikasi,” jelasnya.

Dari KPK sendiri, barang bukti hasil OTT Noel cukup mencolok. Ada uang tunai, puluhan mobil, hingga sebuah motor Ducati. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh. Saat ini Noel dan pihak lain yang diamankan masih diperiksa di Gedung KPK. Sesuai aturan, lembaga antirasuah punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Kasus OTT Noel ini jadi sorotan besar. Selain karena posisinya sebagai pejabat tinggi di Kemnaker, juga karena menyangkut isu K3 yang sangat vital bagi dunia kerja. Bila Noel resmi jadi tersangka, Istana dipastikan bergerak cepat untuk mengganti posisinya. Di sisi lain, publik menunggu konsistensi Presiden Prabowo dalam menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi di lingkaran pemerintahannya.