Kepatuhan industri Kalsel masih rendah, hanya 66 dari 140 perusahaan melapor ke SIINas hingga Triwulan I 2026. Data ini penting untuk kebijakan ekonomi. (Foto Ilustrasi)

BANJARBARU – Tingkat kepatuhan pelaporan industri menengah dan besar di Kalimantan Selatan masih menjadi sorotan. Hingga Triwulan I 2026, baru 66 perusahaan yang tercatat aktif melaporkan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dari total 140 industri yang wajib melapor.

Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan masih perlunya dorongan serius agar pelaku industri lebih disiplin memenuhi kewajiban pelaporan.

Miftahul Chair menjelaskan, data industri yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor industri. Tanpa pelaporan yang optimal, pemerintah daerah berisiko menghadapi keterbatasan dalam merancang program yang tepat sasaran.

“Masih ada sejumlah perusahaan yang belum melaporkan data, khususnya untuk periode Triwulan I 2026. Hal ini perlu segera dibenahi agar basis data industri semakin kuat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Miftahul Chair di Banjarbaru.

Miftahul Chair menegaskan bahwa kewajiban pelaporan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme pelaporan dari sebelumnya per semester menjadi setiap triwulan.

Perubahan ini menuntut peningkatan kedisiplinan dari pelaku industri, terutama dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan maksimal tanggal 10 setiap bulan setelah periode berakhir.

Menurut Miftahul Chair, penyesuaian sistem pelaporan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan data industri yang lebih mutakhir dan relevan.

Miftahul Chair menekankan bahwa SIINas berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan integrasi data industri secara nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, optimalisasi pelaporan data juga berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8 persen. Sektor industri dinilai menjadi salah satu pendorong utama, terutama melalui program hilirisasi.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang kerja, memperkuat daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor,” kata Miftahul Chair.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan ini juga sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,4 persen pada 2026.

Miftahul Chair menyebut, penguatan sistem pelaporan melalui SIINas diharapkan mampu memperkokoh perencanaan pembangunan industri berbasis data yang kredibel dan berkelanjutan.

Dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah, pelaku industri diharapkan dapat lebih aktif melaporkan data secara berkala, sehingga ekosistem industri di Kalimantan Selatan semakin transparan dan kompetitif.

FAQ

1. Apa itu SIINas?
SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data industri secara terintegrasi.

2. Berapa jumlah perusahaan yang sudah melapor di Kalsel?
Sebanyak 66 perusahaan dari total 140 industri menengah dan besar hingga Triwulan I 2026.

3. Mengapa pelaporan industri penting?
Pelaporan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan industri yang tepat sasaran dan berbasis data.

4. Apa aturan terbaru terkait pelaporan?
Sesuai Permenperin Nomor 13 Tahun 2025, pelaporan dilakukan setiap triwulan, bukan lagi per semester.

5. Kapan batas waktu pelaporan SIINas?
Paling lambat tanggal 10 setiap bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Menkeu Purbaya mengungkap strategi baru ekonomi Indonesia berbasis investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan produktif serta menjaga stabilitas di tengah tekanan global.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mengubah pendekatan pembangunan ekonomi nasional dengan menekankan pertumbuhan yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa arah baru kebijakan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor industri serta penguatan investasi jangka panjang.

Pendekatan ini menandai pergeseran strategi dari sekadar menjaga stabilitas menuju transformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada kualitas pertumbuhan.

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menyiapkan tiga fondasi utama yang akan menopang perubahan struktur ekonomi nasional, yakni:

• Investasi produktif

• Industrialisasi berbasis hilirisasi

• Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor manufaktur dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Selain itu, pengembangan industri hilir juga diyakini dapat memperluas basis ekonomi nasional sehingga pertumbuhan tidak bergantung pada sektor tertentu saja.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap berada pada jalur yang relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11 persen pada 2025, menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan sejumlah negara lain.

Stabilitas tersebut didukung oleh beberapa indikator utama, seperti:

• Inflasi yang tetap terkendali

• Defisit fiskal yang terjaga

• Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif rendah

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sekitar Rp20,6 triliun (setara 1,27 miliar dolar AS, asumsi kurs ±Rp16.200 per dolar AS) pada Februari 2026.

Surplus tersebut melanjutkan tren positif selama sekitar 70 bulan berturut-turut.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berperan penting sebagai bantalan ekonomi atau shock absorber.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Pemerintah juga mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Selain itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Meski ketegangan global masih terjadi, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026.

Optimisme tersebut didasarkan pada fondasi ekonomi yang dinilai cukup kuat serta beragam program transformasi yang sedang berjalan.

Program hilirisasi menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat perubahan struktur ekonomi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Walau optimistis, pemerintah tetap mencermati potensi risiko global, terutama ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan harga energi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menyiapkan bantalan fiskal serta menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi.

Selain itu, efisiensi belanja negara juga menjadi prioritas guna memastikan ruang fiskal tetap tersedia jika terjadi tekanan ekonomi global.

FAQ

1. Apa fokus utama strategi ekonomi terbaru pemerintah?

Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif melalui investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Mengapa hilirisasi menjadi prioritas?

Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri serta memperkuat sektor manufaktur nasional.

3. Berapa target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026?

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4–6 persen pada tahun 2026.

4. Apa peran APBN dalam menjaga ekonomi?

APBN berfungsi sebagai bantalan ekonomi untuk melindungi daya beli masyarakat saat terjadi gejolak ekonomi global.

5. Apa risiko terbesar bagi ekonomi Indonesia saat ini?

Salah satu risiko utama adalah ketegangan geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi dan stabilitas ekonomi.