Bantuan Beras dan Minyak Untuk 323 Ribu KPM Di Kaltim Kaltara

Ria Sartika    Sabtu, Maret 28, 2026    Comment   

Bantuan Beras dan Minyak Untuk 323 Ribu KPM Di Kaltim Kaltara

Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak untuk 323 ribu KPM di Kaltim Kaltara guna menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan.

SAMARINDA -- Penyaluran bantuan pangan kembali digencarkan oleh Perum Bulog melalui Kantor Wilayah Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara). Program ini menyasar sebanyak 323.824 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil Bulog Kaltim-Kaltara, Musazdin Said, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok penting.

“Bantuan pangan berupa beras dan minyak menyasar 323.824 KPM,” ujarnya saat dikonfirmasi di Penajam Paser Utara, Jumat.

Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat

Program ini bukan sekadar distribusi bantuan biasa. Menurut Musazdin, langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di pasaran.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian data penerima. “Warga bisa menyampaikan jika ada ketidaksesuaian data agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” tambahnya.

Data Berbasis DTKS Dan Peran Kelurahan

Penyaluran bantuan ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nasional. Proses verifikasi turut melibatkan kelurahan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai efektif untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan transparan. Kelurahan juga menjadi titik penting dalam proses penyaluran karena lebih dekat dengan masyarakat.

Distribusi Dilakukan Setelah Lebaran

Untuk periode Februari hingga Maret 2026, setiap KPM akan menerima:

• 20 kilogram beras

• 4 liter minyak goreng

Penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung setelah perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Bagian Dari Program Nasional

Program bantuan pangan ini merupakan mandat dari Badan Pangan Nasional yang menargetkan sekitar 33 juta KPM di seluruh Indonesia.

Melalui penugasan ini, Bulog berperan dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Dampak Yang Diharapkan

Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, program ini juga diharapkan mampu:

• Menjaga stabilitas harga beras dan minyak goreng

• Mengurangi tekanan inflasi pangan

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan distribusi yang semakin tepat sasaran, bantuan ini diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Siapa saja yang menerima bantuan ini?
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS nasional.

2. Apa saja bantuan yang diberikan?
Setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

3. Kapan bantuan disalurkan?
Setelah Idul Fitri 1447 Hijriah untuk periode Februari–Maret 2026.

4. Bagaimana jika data penerima tidak sesuai?
Warga bisa melapor melalui kelurahan atau Puskesos setempat.

5. Apa tujuan utama program ini?
Menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan nasional.

Terus Diakselerasi, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Maret 2021 Capai 10,5 Juta KPM

Redaksi    Senin, Maret 29, 2021    Comment   

Terus Diakselerasi, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Maret 2021 Capai 10,5 Juta KPM

Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021). (Foto: Humas Setkab/Jay)

BorneoTribun Jakarta -- Selama Maret 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan akumulasi sebanyak 10.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian penyaluran pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM dan 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM

Proses penyaluran bantuan tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pada 29 Maret sebanyak 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (28/03/2021).

Seperti diketahui, terdapat tiga Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari lalu, yaitu Bantuan BPNT dengan target 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM. Kemensos telah dan terus melanjutkan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tersebut.

Bansos diberikan kepada KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, beberapa waktu lalu, pemerintah terus dan tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos. Ini segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Percepatan ini dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) yaitu pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tentu saja, bagi pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” ujar Asep.

Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 11,75 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan data. Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.

Selain itu, Kemensos juga terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan pemprov serta pemda kabupaten/kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” pungkas Asep. (HUMAS KEMENSOS/UN)