Pemkab Bulungan melantik lima pejabat eselon II hasil seleksi terbuka 2026. Pelantikan ini diharapkan memperkuat kinerja OPD dan mempercepat program pembangunan daerah.

Pelantikan Lima Pejabat Eselon II Perkuat Kinerja Pemkab Bulungan, Fokus Percepatan Program Pembangunan

BULUNGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kembali melakukan penguatan struktur birokrasi melalui pelantikan lima pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II hasil seleksi terbuka tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor strategis.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan tersebut menandai dimulainya babak baru bagi lima pejabat yang sebelumnya menduduki posisi eselon III.

Kenaikan jabatan dari eselon III ke eselon II bukan sekadar perubahan posisi struktural. Jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, mengoordinasikan program kerja, hingga memastikan target pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana.

Seleksi Terbuka untuk Mendapatkan Pemimpin OPD Berkualitas

Lima pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka (selter) calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Bulungan Tahun 2026. Mekanisme ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.

Melalui proses seleksi yang kompetitif, pemerintah daerah berupaya menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi strategis untuk mendukung efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa jabatan baru yang diemban para pejabat tersebut membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya.

Menurutnya, seorang pejabat eselon II harus memiliki cara pandang yang lebih luas dalam mengelola organisasi, mengembangkan program kerja, serta memastikan seluruh perangkat di bawah koordinasinya dapat bekerja secara optimal.

Pentingnya Konsolidasi dan Akselerasi Program Daerah

Salah satu pesan utama yang disampaikan Bupati Syarwani dalam pelantikan tersebut adalah pentingnya konsolidasi internal di setiap OPD.

Konsolidasi menjadi langkah awal yang harus segera dilakukan agar seluruh unsur organisasi memiliki visi yang sama dalam menjalankan program kerja. Dengan koordinasi yang baik, berbagai target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, percepatan pelaksanaan program pembangunan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini terus mendorong peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu mengakselerasi berbagai program yang telah direncanakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

Pelantikan tersebut menghasilkan sejumlah perubahan penting dalam struktur kepemimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bulungan.

Berikut lima pejabat yang resmi menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama:

1. Dyah Astutik

Dyah Astutik dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulungan.

2. Muhammad Saleh

Muhammad Saleh dipercaya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan. Sebelum promosi tersebut, ia menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

3. Leni Ernalina

Leni Ernalina kini memimpin Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

4. Sayid Abdurahman Saleh

Sayid Abdurahman Saleh dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

5. M. Fakhruddin

M. Fakhruddin dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulungan setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Penguatan Birokrasi untuk Mendukung Pembangunan Bulungan

Pelantikan lima pejabat eselon II ini menunjukkan komitmen Pemkab Bulungan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberadaan pemimpin baru di sejumlah OPD strategis diharapkan mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan pengalaman yang dimiliki masing-masing pejabat, pemerintah daerah optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Bulungan di masa mendatang.

Penas Petani Nelayan 2026 menjadi momentum bagi petani Malinau untuk belajar inovasi, memperluas jejaring nasional, dan meningkatkan kapasitas sektor pertanian daerah.

Penas Petani Nelayan 2026 Jadi Momentum Malinau Percepat Inovasi dan Jejaring Pertanian Nasional

MALINAU - Kabupaten Malinau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dan pemberdayaan petani melalui partisipasi pada Pekan Nasional (Penas) XVII Petani Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo. Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari unsur Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), petani andalan, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku usaha pertanian, serta pendamping resmi diberangkatkan oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa.

Keikutsertaan dalam Penas Petani Nelayan 2026 tidak sekadar menjadi agenda seremonial atau kegiatan rutin tahunan. Bagi Pemerintah Kabupaten Malinau, ajang nasional tersebut merupakan kesempatan strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian sekaligus memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai daerah di Indonesia.

Penas Petani Nelayan 2026, Ajang Belajar bagi Petani Malinau

Dalam arahannya saat pelepasan peserta, Bupati Wempi W Mawa menegaskan bahwa seluruh peserta harus memanfaatkan kegiatan tersebut untuk belajar, berbagi pengalaman, dan menyerap berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.

Penas merupakan forum terbesar yang mempertemukan ribuan petani, nelayan, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta memiliki kesempatan untuk melihat langsung praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, maupun perikanan.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi peserta untuk membawa pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Malinau.

Pentingnya Membangun Jejaring dan Kemitraan

Salah satu pesan utama yang disampaikan Bupati Wempi adalah pentingnya membangun komunikasi dan jejaring selama mengikuti Penas XVII di Gorontalo.

Di era pertanian modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi semata. Akses terhadap informasi, teknologi, pasar, hingga peluang kemitraan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing petani dan pelaku usaha pertanian.

Melalui interaksi langsung dengan peserta dari berbagai provinsi, petani Malinau berkesempatan memperluas relasi profesional yang dapat membuka peluang kerja sama di masa mendatang. Jejaring yang terbangun selama kegiatan berpotensi menjadi pintu masuk bagi transfer teknologi, pengembangan produk unggulan, hingga akses pasar yang lebih luas.

Mendorong Adopsi Inovasi Pertanian Modern

Perkembangan sektor pertanian nasional terus bergerak menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi. Karena itu, Penas menjadi wadah penting bagi peserta untuk mengenal berbagai inovasi terbaru yang telah diterapkan di berbagai daerah.

Mulai dari teknik budidaya tanaman yang lebih produktif, pengelolaan pascapanen, strategi pemasaran digital, hingga pengembangan produk bernilai tambah dapat dipelajari secara langsung melalui diskusi maupun kunjungan ke stan peserta lainnya.

Bagi Kabupaten Malinau yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, adopsi inovasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Peran Peserta sebagai Duta Daerah

Selain belajar, peserta dari Malinau juga diharapkan mampu menjadi representasi daerah yang baik selama kegiatan berlangsung.

Mereka tidak hanya membawa identitas kelompok atau organisasi masing-masing, tetapi juga membawa nama Kabupaten Malinau. Karena itu, pemahaman terhadap potensi daerah, tantangan pembangunan pertanian, hingga berbagai inovasi yang telah dilakukan menjadi hal penting untuk disampaikan kepada peserta dari daerah lain.

Melalui peran tersebut, peserta dapat membantu memperkenalkan potensi pertanian Malinau kepada masyarakat luas sekaligus membuka peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi pengembangan daerah.

Dukungan Pemkab Malinau untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Keikutsertaan dalam Penas XVII Petani Nelayan 2026 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Investasi pada peningkatan kapasitas petani dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian ke depan, termasuk perubahan iklim, persaingan pasar, serta kebutuhan peningkatan produktivitas.

Melalui kegiatan nasional seperti Penas, para petani dan pelaku usaha pertanian memperoleh kesempatan untuk belajar langsung dari praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di berbagai daerah.

Harapan untuk Kemajuan Pertanian Malinau

Penas XVII Petani Nelayan 2026 yang berlangsung pada 20–25 Juni 2026 di Gorontalo diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan sektor pertanian Kabupaten Malinau.

Dengan bekal pengalaman, wawasan, jaringan, dan inovasi yang diperoleh selama kegiatan, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang dibawa pulang nantinya dapat dibagikan kepada petani lainnya sehingga manfaat kegiatan tidak berhenti pada peserta yang hadir, tetapi berkembang menjadi kekuatan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian pertanian di Bumi Intimung.

BPS Kaltara merekrut 661 warga lokal sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di lima kabupaten/kota untuk mendukung pendataan ekonomi yang akurat.

Bulungan - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara merekrut 661 warga lokal untuk menjadi petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Kaltara. Rekrutmen tersebut disampaikan Kepala BPS Kaltara Mustaqim di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (10/6).

Menurut Mustaqim, seluruh petugas yang direkrut berasal dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. BPS sengaja melibatkan warga setempat karena dinilai lebih memahami karakteristik wilayah dan masyarakat di daerah masing-masing.

“Kami coba rekrut mereka untuk mendekati dengan wilayah tempat tinggalnya karena mereka mudah beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan bahasa sekitar dan paham serta mengenal wilayah,” kata Mustaqim.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, para petugas akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Mereka dijadwalkan melakukan pendataan lapangan selama sekitar 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung pada Mei hingga Agustus.

BPS juga menyiapkan atribut khusus bagi petugas sensus untuk memudahkan identifikasi saat bertugas. Atribut tersebut meliputi rompi, kartu identitas bergambar, serta barcode yang tertera pada tanda pengenal resmi.

“Mereka menggunakan rompi, memakai papan nama (id card) yang ada barcode-nya dan fotonya. Itu tidak bisa ditiru di tempat lain,” ujar Mustaqim.

Dalam kesempatan itu, BPS Kaltara menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas.

Mustaqim menekankan bahwa pendataan tersebut tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data yang dikumpulkan semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan ekonomi di berbagai sektor.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih komprehensif mengenai aktivitas usaha di Kalimantan Utara, sehingga pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menyusun program pembangunan ekonomi ke depan.

Bupati Malinau Wempi W Mawa meminta 381 ketua RT fokus mengentaskan kemiskinan melalui pendataan akurat dan pelayanan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

MALINAU — Bupati Malinau Wempi W Mawa meminta 381 ketua rukun tetangga (RT) se-Kabupaten Malinau yang baru dilantik untuk memprioritaskan upaya pengentasan kemiskinan. Arahan itu disampaikan saat pembekalan kepada para ketua RT di Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (10/6).

Wempi menegaskan ketua RT memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka diminta memahami secara detail kondisi warga di lingkungan masing-masing, terutama masyarakat yang masuk kategori miskin dan tidak mampu.

Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar berbagai program bantuan pemerintah dapat tersalurkan tepat sasaran. Selain mendata warga miskin, ketua RT juga diminta aktif mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dialami masyarakat.

"Kita harus tahu siapa yang benar-benar miskin dan apa penyebabnya. Apakah karena tidak memiliki pekerjaan, sudah lanjut usia, sakit, atau faktor lainnya. Dari situ baru kita carikan jalan keluarnya," kata Wempi.

Ia menjelaskan, data yang valid akan membantu pemerintah menyalurkan berbagai program, mulai dari bantuan BPJS kesehatan, bantuan bagi lanjut usia, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi kepada warga yang berhak menerima.

Wempi bahkan menantang para ketua RT untuk menunjukkan hasil nyata selama masa jabatan mereka. Menurutnya, jumlah warga miskin di setiap lingkungan harus terus berkurang.

"Kalau hari ini ada sepuluh warga miskin di RT bapak dan ibu, maka setelah masa jabatan selesai jumlah itu harus berkurang, bahkan kalau bisa menjadi nol. Itu baru Ketua RT yang berhasil," ujarnya.

Selain menyoroti pengentasan kemiskinan, Wempi berharap para ketua RT hasil pemilihan serentak pada Mei lalu mampu menjalankan tugas sebagai mitra pemerintah sekaligus pelayan masyarakat yang memahami kebutuhan warga hingga tingkat paling bawah.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan seorang ketua RT dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Menurutnya, pemimpin lingkungan harus mampu menjadi penengah, menjaga kerukunan, serta menghadirkan solusi bagi masyarakat.

"Jangan meminta orang lain menjadi teladan kalau kita sendiri belum menjadi teladan. Ketua RT harus menjadi solusi, menjadi penengah, dan mampu menjaga kerukunan di tengah masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Malinau juga mengajak seluruh ketua RT memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan Kabupaten Malinau yang aman, damai, nyaman, dan sejahtera.

Keberhasilan program pembangunan, menurut Wempi, sangat bergantung pada pelayanan dan kerja sama yang terbangun hingga tingkat RT sebagai garda terdepan pemerintahan.

Pemkab Bulungan akan melengkapi Kebun Raya Bundayati dengan tiga rumah adat suku asli, amfiteater, labirin, dan fasilitas publik untuk mendukung ruang edukasi masyarakat.

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Pemerintah Kabupaten Bulungan akan melengkapi fasilitas Kebun Raya Bundayati di Tanjung Selor, termasuk membangun tiga rumah adat etnis atau suku asli Bulungan. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang ditargetkan terus berjalan pada 2026.

Syarwani menyampaikan, pada tahun ini pemerintah daerah masih mengalokasikan anggaran untuk sejumlah pembangunan di kawasan kebun raya. Fasilitas yang akan dibangun meliputi labirin, amfiteater, tiga rumah adat suku asli, serta berbagai sarana penunjang lainnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah fasilitas umum berupa kamar kecil di sepuluh titik untuk mendukung aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut, baik untuk olahraga maupun kegiatan lainnya.

“ Tahun ini kita masih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan labirin, amfiteater, tiga rumah adat suku asli di sini,” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Senin.

Pemerintah Kabupaten Bulungan juga menargetkan pembangunan pintu gerbang utama selesai tahun ini. Menurut Syarwani, penyelesaian berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum Kebun Raya Bundayati resmi dibuka oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Demikian juga dengan pintu gerbangnya kita bangun di tahun ini. Ini menjadi bagian target yang akan diselesaikan di tahun ini, supaya benar-benar bisa resmi dibuka nanti oleh lembaga dalam hal ini melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” katanya.

Syarwani menegaskan Kebun Raya Bundayati tidak hanya menjadi aset pemerintah daerah, tetapi juga ruang terbuka yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bulungan. Kawasan itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersilaturahmi, beraktivitas, sekaligus sarana edukasi bagi anak dan keluarga.

Meski demikian, ia meminta pengertian masyarakat karena proses pembangunan lanjutan berpotensi mengganggu aktivitas olahraga yang selama ini dilakukan di kawasan tersebut. Pemerintah memastikan area kebun raya tetap dibuka selama pekerjaan berlangsung.

“Memang di tahun ini masih ada beberapa aktivitas kegiatan dan insya Allah kita tidak akan menutup kawasan ini. Cuman nanti mungkin perlu kerja sama dari masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Riyanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Kebun Raya Bundayati sebagai ruang publik masyarakat. DPRD juga akan melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi warga.

“DPRD Kabupaten Bulungan sangat mendukung kegiatan atau pembangunan yang ada di Kebun Raya Bundayati ini,” ujar Riyanto.

Dengan penambahan berbagai fasilitas tersebut, Kebun Raya Bundayati diharapkan semakin siap menjadi pusat aktivitas publik dan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Bulungan setelah resmi beroperasi.

45 peserta dari lima kabupaten/kota mengikuti seleksi Paskibraka Kaltara 2026 di Tanjung Selor untuk memperebutkan posisi tingkat provinsi dan nasional.

Seleksi Paskibraka Kaltara 2026 Jadi Ajang Mencari Putra-Putri Terbaik Daerah

TANJUNG SELOR - Sebanyak 45 pelajar terbaik dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi tahun 2026 di Tanjung Selor. Seleksi berlangsung selama lima hari, mulai 18 hingga 22 Mei 2026.

Kegiatan ini bukan sekadar proses memilih petugas pengibar bendera untuk upacara kenegaraan. Bagi para peserta, seleksi Paskibraka menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, dan mental kepemimpinan sejak usia muda.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Jonilius, mengatakan peserta seleksi terdiri dari 29 putra dan 16 putri yang mewakili daerah masing-masing di Kaltara.

Mereka akan menjalani berbagai tahapan penilaian, mulai dari kedisiplinan, kemampuan fisik, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental. Dari proses itu nantinya akan dipilih putra-putri terbaik yang berpeluang menjadi anggota Paskibraka tingkat provinsi maupun nasional.

Pembukaan seleksi dilakukan di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Gubernur Kaltara dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala.

Dalam arahannya, Ingkong Ala menekankan bahwa menjadi anggota Paskibraka tidak hanya soal kemampuan baris-berbaris. Menurutnya, anggota Paskibraka juga harus memiliki integritas, semangat kebangsaan, serta daya tahan mental yang kuat.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan serius dan penuh tanggung jawab. Sebab, para peserta yang lolos nantinya akan membawa nama daerah pada momentum penting peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kita harus memastikan bahwa yang terpilih nantinya benar-benar merupakan putra-putri terbaik Kaltara,” tegasnya.

Pesan itu dinilai penting mengingat Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis. Pembinaan generasi muda melalui kegiatan seperti Paskibraka menjadi salah satu cara menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini.

Selain peserta, panitia dan tim seleksi juga diminta menjaga objektivitas serta integritas selama proses berlangsung. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan menghasilkan wakil terbaik untuk daerah.

Seleksi Paskibraka sendiri setiap tahun selalu menjadi perhatian di berbagai daerah. Tidak sedikit pelajar yang menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman berharga karena mampu membentuk kedisiplinan, kepercayaan diri, dan jiwa kepemimpinan.

Bagi para peserta di Kaltara, kesempatan mengikuti seleksi tingkat provinsi menjadi langkah awal menuju panggung nasional. Mereka bukan hanya membawa harapan sekolah atau keluarga, tetapi juga kebanggaan daerah masing-masing.

Cuaca sulit diprediksi, Kecamatan Mentarang Hulu di Malinau imbau warga waspada banjir setelah Long Berang sempat terendam dan BMKG peringatkan potensi hujan petir.

Malinau, Kaltara - Cuaca yang berubah cepat mulai membuat warga di Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, meningkatkan kewaspadaan. 

Pemerintah kecamatan setempat bahkan sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk siaga menghadapi potensi banjir, terutama setelah banjir sempat terjadi di Desa Long Berang pada Senin malam.

Meski banjir di ibu kota kecamatan tersebut tidak berlangsung lama dan air telah surut pada Selasa (19/5/2026), kondisi cuaca yang tidak menentu masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Camat Mentarang Hulu, Paris, mengatakan perubahan cuaca dalam beberapa hari terakhir cukup sulit diprediksi. Pada siang hari kondisi terlihat aman, namun hujan dapat turun tiba-tiba pada sore hingga malam hari.

“Tadi malam banjir di Desa Long Berang, tapi tidak begitu besar. Saat ini sudah surut,” ujar Paris saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Menurutnya, pemerintah kecamatan terus memantau perkembangan cuaca dan debit air untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Warga juga diminta lebih waspada terhadap perubahan kondisi alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Selain meminta masyarakat memantau kondisi sungai dan cuaca, pemerintah kecamatan juga mengingatkan warga agar mengamankan barang-barang penting sejak dini. Anak-anak diminta tidak bermain di area genangan maupun aliran sungai yang berpotensi berbahaya saat hujan deras turun.

“Kita juga mengimbau masyarakat untuk mematikan aliran listrik apabila air mulai masuk ke rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Paris.

Kewaspadaan itu sejalan dengan prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan-Bulungan. Dalam prakiraan periode 19 hingga 26 Mei 2026, sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang.

BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, termasuk Pujungan, Kayan Hulu, Bahau Hulu, Malinau Barat, Malinau Selatan, Malinau Utara, hingga Mentarang.

Prakirawan BMKG, Agus Ariyanto, mengatakan potensi hujan diperkirakan meningkat pada 21 Mei dan kembali menguat pada 25-26 Mei 2026.

“Potensi hujan disertai petir diprakirakan terjadi terutama pada 21 Mei dan meningkat kembali pada 25-26 Mei 2026,” ujarnya.

Kondisi geografis wilayah Malinau yang didominasi sungai dan daerah perbukitan membuat masyarakat perlu lebih waspada saat intensitas hujan meningkat. Selain genangan dan banjir kiriman, cuaca ekstrem juga berpotensi memicu angin kencang sesaat serta sambaran petir.

Hingga saat ini pemerintah kecamatan bersama warga masih terus memantau perkembangan cuaca sambil berharap kondisi tetap terkendali dalam beberapa hari ke depan.

Arus penumpang speedboat Tanjung Selor-Tarakan meningkat selama libur Kenaikan Yesus Kristus 2026 dengan puncak keberangkatan mencapai 917 orang.

TANJUNG SELOR - Sebanyak 20 hingga 21 unit speedboat melayani rute Tanjung Selor-Tarakan pulang pergi selama libur dan cuti bersama peringatan Kenaikan Yesus Kristus 2026 di Kalimantan Utara. Lonjakan penumpang terjadi pada 14-17 Mei 2026 dengan puncak keberangkatan mencapai 917 orang.

Perwira Jaga Kesyahbandaran Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Ariyanto, mengatakan sehari sebelum libur Kenaikan Yesus Kristus tercatat 20 unit speedboat beroperasi di rute Tanjung Selor-Tarakan.

“Sehari sebelum hari libur peringatan Kenaikan Yesus Kristus itu ada 20 speedboat PP Tanjung Selor-Tarakan dengan jumlah penumpang berangkat 821 orang dan datang 717 orang,” kata Ariyanto di Tanjung Selor, Selasa.

Pada hari H libur, Kamis (14/5), jumlah penumpang meningkat dan menjadi puncak arus keberangkatan. Sebanyak 917 penumpang berangkat menggunakan 21 unit speedboat.

Sementara pada Jumat (15/5), jumlah armada yang beroperasi menurun menjadi 17 unit. Penumpang yang berangkat tercatat 593 orang, sedangkan penumpang tiba di Tanjung Selor sebanyak 421 orang.

Memasuki akhir pekan, arus penumpang kembali meningkat seiring dimulainya arus balik libur panjang. Pada Sabtu (16/5), sebanyak 18 unit speedboat beroperasi dengan 492 penumpang berangkat dan 593 penumpang tiba di Tanjung Selor.

Ariyanto menyebut Minggu (17/5) menjadi puncak arus balik selama periode libur dan cuti bersama.

“Untuk kedatangan penumpang Minggu, 17 Mei sebanyak 923 penumpang dan 807 penumpang yang berangkat dengan menggunakan 20 unit speedboat,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh aktivitas pelayanan transportasi di Pelabuhan Kayan II berjalan aman dan lancar selama masa libur panjang.

“Alhamdulillah kegiatan pelayanan transportasi di Pelabuhan Kayan II berjalan aman, tertib dan lancar. Semua speedboat berangkat dan tiba sesuai jadwal tanpa ada kendala yang berarti,” katanya.

Lonjakan penumpang selama libur Kenaikan Yesus Kristus menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat di jalur transportasi laut Tanjung Selor-Tarakan, terutama saat libur panjang dan akhir pekan. Meski terjadi peningkatan arus keberangkatan dan kedatangan, operasional pelabuhan serta perjalanan speedboat tetap berlangsung normal tanpa gangguan berarti.

Jumlah penumpang speedboat di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor menuju Tarakan meningkat hingga 2.535 orang selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

TANJUNG SELOR - Jumlah penumpang speedboat di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, meningkat dalam tiga hari terakhir selama periode libur panjang 12-14 Mei 2026. 

Lonjakan penumpang terjadi pada rute menuju Kota Tarakan menjelang libur Kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan.

Perwira Jaga Kesyahbandaran Pelabuhan Kayan II, Ariyanto, mengatakan peningkatan arus penumpang sudah terlihat sejak Selasa (12/5). Pada hari itu, tercatat 797 penumpang berangkat menuju Tarakan menggunakan 21 unit speedboat.

Sementara untuk kedatangan, terdapat 525 penumpang dengan jumlah armada yang sama.

“Untuk keberangkatan tanggal 12 Mei sebanyak 797 penumpang dengan 21 unit speedboat. Sedangkan kedatangan 525 penumpang dengan 21 unit speedboat,” kata Ariyanto di Tanjung Selor, Kamis.

Keesokan harinya, Rabu (13/5), jumlah penumpang kembali meningkat meski armada yang beroperasi berkurang menjadi 20 unit speedboat.

Menurut Ariyanto, jumlah penumpang berangkat mencapai 821 orang, sedangkan penumpang datang sebanyak 717 orang.

“Yang berangkat 821 penumpang dan yang tiba 717 penumpang dengan jumlah speedboat yang beroperasi 20 unit,” ujarnya.

Puncak arus keberangkatan terjadi pada Kamis (14/5) yang bertepatan dengan libur nasional Kenaikan Yesus Kristus. Sebanyak 917 penumpang tercatat berangkat dari Pelabuhan Kayan II menuju Tarakan menggunakan 21 unit speedboat.

Ariyanto menjelaskan sebagian armada tidak langsung kembali ke Tanjung Selor karena bermalam di Tarakan.

“Ada 21 unit speedboat yang berangkat hari ini, namun untuk kedatangan hanya separuhnya saja karena speedboat bermalam di Tarakan dan hari ini juga merupakan puncak dari keberangkatan dengan jumlah 917 penumpang,” katanya.

Secara total, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Kayan II selama periode 12-14 Mei 2026 mencapai 2.535 orang.

Kenaikan arus penumpang dipengaruhi momentum libur panjang dan cuti bersama yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian maupun berlibur ke Tarakan.

Salah seorang penumpang, Heriansyah, mengaku memanfaatkan libur panjang untuk berlibur sekaligus berbelanja di Tarakan bersama keluarga.

“Mumpung libur panjang dan kebetulan pas cuti juga, jadi saya ke Tarakan menginap dua hari untuk berlibur sekaligus berbelanja. Kebetulan ada juga keluarga di Tarakan,” ujarnya.

SPPG Polda Kaltara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis setiap hari untuk siswa dan guru di empat sekolah di Tanjung Selor, Bulungan. (Foto ilustrasi)

TANJUNG SELOR - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Utara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari bagi siswa dan tenaga pendidik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu. Program tersebut melayani empat sekolah di wilayah tersebut.

Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan total penerima manfaat terdiri dari 957 siswa serta 67 guru dan tenaga pendidik.

“Total penerima manfaat mencapai 1.024 porsi, terdiri dari 957 siswa dan 67 guru serta tenaga pendidik dari empat sekolah,” ujar Djati saat meninjau SPPG Polda Kaltara di Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor.

Empat sekolah yang menerima layanan MBG tersebut yakni TK Bhayangkari, TK Agape, SDN 10 Tanjung Selor, dan SMPN 07 Tanjung Selor.

Menurut Djati, menu makanan yang disiapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak sekolah dan berada dalam pengawasan tenaga ahli gizi SPPG Polda Kaltara.

Selain melibatkan pimpinan SPPG, program tersebut juga didukung ahli gizi, akuntan, serta 30 relawan yang membantu operasional harian.

Distribusi makanan dilakukan menggunakan kendaraan operasional SPPG Polda Kaltara untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan terorganisir.

“SPPG Polda Kaltara merupakan upaya kami dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mendukung terwujudnya generasi sehat serta unggul di Kaltara,” kata Djati.

Sebelumnya, Polda Kaltara juga membangun fasilitas SPPG di markas Polresta Bulungan pada 14 Mei 2025 guna mendukung implementasi Program MBG di daerah tersebut.

Fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 400 meter persegi. SPPG tersebut ditargetkan mampu melayani kebutuhan MBG bagi 3.500 siswa dan dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara.

Peletakan batu pertama pembangunan SPPG turut dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Pengusaha angkutan air di Kaltara mendukung penerapan PKAA, namun meminta pemerintah memperbaiki pelabuhan, keselamatan jalur, dan layanan transportasi.

TANJUNG SELOR — Pelaku usaha angkutan sungai dan penyeberangan di Kalimantan Utara mendukung kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Namun, para pengusaha meminta pemerintah memberikan peningkatan layanan transportasi sebagai bentuk timbal balik atas kewajiban pajak yang dibayarkan.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Kalimantan Utara, Sabar, mengatakan para pelaku usaha siap mematuhi aturan pajak selama kebijakan tersebut diikuti dengan perbaikan sektor transportasi air.

Menurut Sabar, kebutuhan utama pengusaha saat ini meliputi kelancaran transportasi, peningkatan keselamatan pelayaran, hingga kemudahan dalam pengurusan izin operasional.

“Pengusaha tentu berharap ada manfaat nyata setelah membayar pajak, terutama untuk keamanan jalur pelayaran dan pelayanan administrasi,” ujar Sabar di Tanjung Selor, Jumat.

Pembina GAPASDAP Kaltara, Oni Aprianur, juga menegaskan seluruh pengusaha angkutan air tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oni Aprianur menilai pembayaran PKAA menjadi bagian dari kontribusi pelaku usaha terhadap pembangunan daerah.

Oni Aprianur berharap penerimaan pajak dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan serta memperkuat pengawasan jalur transportasi sungai hingga laut.

Selain itu, Oni Aprianur meminta pemerintah memasang lebih banyak rambu keselamatan di titik-titik pelayaran yang dinilai rawan.

Saat ini, jumlah armada speedboat reguler yang beroperasi di Kalimantan Utara tercatat sekitar 70 unit. Besaran pajak setiap armada berbeda karena dipengaruhi usia kapal, kapasitas penumpang, dan nilai kendaraan.

Oni Aprianur menjelaskan speedboat baru dengan harga sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar memiliki nilai pajak tahunan lebih besar dibanding armada lama. Untuk kapal kategori baru, besaran pajak tahunan dapat menembus lebih dari Rp10 juta.

Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara, Tomy Labo, mengungkapkan penerapan PKAA telah dimulai sejak Januari 2025.

Dari total 70 armada speedboat dan kapal barang yang terdata, sebanyak 59 armada telah melakukan pembayaran pajak hingga tahun anggaran 2025.

Tomy Labo menyebut realisasi penerimaan PKAA pada 2025 mencapai sekitar Rp167,29 juta.

Pada 2026, Bapenda Kaltara akan memperluas penerapan PKAA untuk kapal barang dan kapal nelayan dengan kapasitas di atas 10 Gross Tonnage (GT).

Tomy Labo memastikan kapal nelayan kecil di bawah 10 GT tidak akan dikenakan pajak guna melindungi nelayan tradisional.

Dengan bertambahnya objek pajak dari sektor kapal barang dan kapal nelayan, Bapenda Kaltara optimistis penerimaan daerah dari PKAA akan meningkat pada 2026.

FAQ

Apa Itu PKAA?

PKAA adalah Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang dikenakan pada kendaraan transportasi air seperti speedboat dan kapal tertentu.

Siapa Yang Wajib Membayar PKAA?

Pemilik speedboat, kapal barang, dan kapal nelayan di atas 10 GT wajib membayar PKAA sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Berapa Pendapatan PKAA Kaltara Pada 2025?

Bapenda Kaltara mencatat realisasi pendapatan PKAA tahun 2025 mencapai sekitar Rp167,29 juta.

Apa Harapan Pengusaha Angkutan Air?

Pengusaha berharap pemerintah memperbaiki pelabuhan, keselamatan jalur pelayaran, serta mempermudah pengurusan izin.

Apakah Nelayan Kecil Kena PKAA?

Tidak. Kapal nelayan di bawah 10 GT dikecualikan dari penerapan PKAA.

Wakil Dubes Australia Gita Kamath mengunjungi SDN 015 dan Samsat Bulungan di Kaltara untuk meninjau program pendidikan inklusif dan layanan publik.

TANJUNG SELOR – Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan meninjau langsung SDN 015 Tanjung Selor serta Kantor Samsat Bulungan.

Kunjungan tersebut menjadi agenda pertama Gita Kamath ke Kalimantan Utara sejak menjabat sebagai Wakil Dubes Australia di Indonesia. Kehadiran perwakilan Pemerintah Australia itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama bilateral antara Australia dan Indonesia di sektor pelayanan dasar dan pendidikan inklusif.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Gita Kamath menyampaikan bahwa Australia selama ini memiliki hubungan kemitraan yang cukup erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui sejumlah program strategis.

Program tersebut di antaranya Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) serta program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

Menurut Gita Kamath, kolaborasi tersebut difokuskan untuk mempercepat pelayanan dasar yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak sekolah.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan penting untuk melihat secara langsung implementasi program kerja sama Australia dan Indonesia di Kalimantan Utara,” ujar Gita Kamath.

Dalam agenda kunjungan, Gita Kamath mendatangi SDN 015 Tanjung Selor guna memantau penerapan program pendidikan melalui INOVASI. Selain itu, rombongan juga melihat langsung sistem pelayanan publik di Kantor Samsat Bulungan.

Perhatian khusus diberikan pada fasilitas layanan untuk penyandang disabilitas yang dinilai sudah berjalan cukup baik.

Gita Kamath mengaku terkesan dengan kualitas pelayanan yang tersedia, terutama akses dan fasilitas yang mendukung masyarakat berkebutuhan khusus.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas program kerja sama yang telah berjalan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut langsung kunjungan Wakil Dubes Australia tersebut dalam agenda makan siang bersama di Kantor Gubernur Kaltara.

Pertemuan itu juga membahas peluang penguatan kolaborasi di bidang pendidikan, tata kelola pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kalimantan Utara.

Australia berharap kerja sama melalui program SKALA dan INOVASI dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan pelayanan publik yang inklusif.

Pemkab Malinau menanggung penuh biaya perjalanan haji 2026 dari keberangkatan hingga penjemputan, memberikan kemudahan bagi jamaah asal daerah.

Malinau, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, mengambil langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dengan menanggung seluruh biaya perjalanan jamaah calon haji dari daerah menuju embarkasi hingga kembali ke tanah air.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menyampaikan bahwa kebijakan ini mencakup pembiayaan transportasi, pendampingan, serta proses penjemputan jamaah setelah menyelesaikan ibadah di Tanah Suci. Pernyataan tersebut disampaikan Jakaria di Masjid An Nur, Malinau.

Jakaria menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada keberangkatan, tetapi juga mencakup kepulangan jamaah hingga tiba kembali di Kabupaten Malinau.

Untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, jumlah jamaah asal Malinau tergolong sangat terbatas. Hanya dua orang yang berangkat, yakni Aries dari Desa Malinau Hulu dan Hasmiah Amiruddin Kile dari Desa Malinau Kota.

Kedua calon haji tersebut telah mendaftar sejak 2014 dan baru menyelesaikan seluruh proses administrasi pada 2025. Perjalanan dimulai melalui Pelabuhan Speedboat Malinau menuju Tarakan, dengan agenda transit dan menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Embarkasi Balikpapan.

Rangkaian perjalanan selanjutnya membawa jamaah bergabung dalam Kloter 7 bersama calon haji dari Kabupaten Bulungan dan wilayah lain di Kalimantan Utara. Jadwal penerimaan di embarkasi diperkirakan berlangsung pada 5 Mei 2026, sebelum keberangkatan ke Jeddah sehari setelahnya.

Hasmiah Amiruddin Kile menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bantuan tersebut dinilai sangat meringankan beban perjalanan ibadah.

Aries juga menyampaikan harapan agar program dukungan seperti ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Sementara itu, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, turut memberikan doa dan pesan kepada jamaah saat melepas keberangkatan di Pelabuhan Speedboat Malinau. Wempi W. Mawa menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah agar seluruh proses dapat dijalani dengan lancar hingga kembali ke daerah dalam kondisi sehat.

Kebijakan pembiayaan penuh ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi momen penting bagi umat Muslim.

FAQ

1. Siapa yang membiayai perjalanan haji dari Malinau tahun 2026?
Pemerintah Kabupaten Malinau menanggung seluruh biaya perjalanan jamaah.

2. Apa saja yang ditanggung oleh Pemkab Malinau?
Biaya keberangkatan ke embarkasi, pendampingan, serta penjemputan saat kembali ke daerah.

3. Berapa jumlah jamaah haji asal Malinau tahun 2026?
Hanya dua orang jamaah yang berangkat.

4. Dari mana saja asal jamaah tersebut?
Aries dari Desa Malinau Hulu dan Hasmiah Amiruddin Kile dari Desa Malinau Kota.

5. Kapan jamaah berangkat ke Tanah Suci?
Dijadwalkan berangkat ke Jeddah pada 6 Mei 2026.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau Kaltara terjadi Juli–Agustus 2026. Suhu meningkat dan risiko karhutla tinggi, masyarakat diminta waspada. (foto ilustrasi)

Tanjung Selor — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Provinsi Kalimantan Utara akan menghadapi puncak musim kemarau pada pertengahan tahun 2026. Kondisi ini diprediksi berlangsung pada periode Juli hingga Agustus, dengan peningkatan suhu udara yang signifikan.

Prakirawan BMKG Tanjung Harapan, Sylvi Yulianti, menyampaikan bahwa fase peralihan menuju musim kering sudah mulai terasa sejak Mei. Meski cuaca didominasi cerah, potensi hujan masih terjadi secara lokal.

Sylvi Yulianti menjelaskan, cuaca panas pada siang hari saat ini belum sepenuhnya menandakan kemarau kering total. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpeluang turun pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah di Kalimantan Utara.

Data BMKG pada awal Mei 2026 menunjukkan suhu udara cukup tinggi telah terjadi di beberapa daerah. Kabupaten Bulungan tercatat sebagai wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, mencapai 35,9 derajat Celsius pada 2–3 Mei 2026.

Kondisi tersebut menjadi sinyal awal meningkatnya risiko kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan hutan.

Zainal A. Paliwang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, termasuk menghindari aktivitas pembakaran sampah maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran besar.

Zainal A. Paliwang juga mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan jika menemukan aktivitas berisiko, guna mencegah meluasnya kebakaran di tengah cuaca yang semakin panas.

Pemerintah daerah bersama BMKG terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.

FAQ

1. Kapan puncak musim kemarau di Kalimantan Utara 2026?
Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

2. Apakah Mei sudah masuk musim kemarau?
Belum sepenuhnya. Mei masih merupakan masa peralihan dengan cuaca panas dan potensi hujan lokal.

3. Wilayah mana yang mengalami suhu tertinggi?
Kabupaten Bulungan mencatat suhu tertinggi mencapai 35,9 derajat Celsius.

4. Apa risiko utama saat musim kemarau?
Risiko utama adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

5. Apa imbauan pemerintah kepada masyarakat?
Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau sampah serta menjaga lingkungan sekitar.

Hibah lahan 10 hektare dari Kesultanan Bulungan dorong percepatan pembangunan lapas baru untuk mengatasi over kapasitas di Kaltara.

TANJUNG SELOR – Kebutuhan mendesak pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru di Kalimantan Utara mulai menemukan titik terang. Lembaga Adat Kesultanan Bulungan menyatakan komitmen konkret dengan menyiapkan hibah lahan seluas 10 hektare di Kabupaten Bulungan.

Ketua Adat Kesultanan Bulungan, Datu Buyung Perkasa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas kondisi lapas di wilayah Kaltara yang sudah tidak lagi ideal. Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang cukup serius.

Datu Buyung Perkasa menyampaikan kesiapan tersebut dalam forum Diskusi Publik May Day 2026 di Tanjung Selor. Menurut Datu Buyung Perkasa, ketiadaan lapas di Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.

Kabupaten Bulungan hingga kini belum memiliki fasilitas pemasyarakatan sendiri, sementara daerah lain seperti Tarakan dan Nunukan sudah memiliki lapas meski dalam kondisi penuh sesak. Ketimpangan ini dinilai memperburuk distribusi penghuni lapas di Kaltara.

Datu Buyung Perkasa menegaskan bahwa lahan hibah tersebut siap digunakan kapan saja apabila pemerintah membutuhkan. Komitmen ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan yang selama ini terkendala.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyambut positif tawaran tersebut. Zainal A. Paliwang menilai ketersediaan lahan yang memenuhi syarat menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan lapas baru.

Zainal A. Paliwang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan, namun belum sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kondisi tersebut membuat rencana pembangunan belum bisa dijalankan.

Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mendorong percepatan proyek ini. Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa persoalan over kapasitas di lapas Kaltara sudah berada pada tahap mendesak.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan membantu seluruh proses administrasi, termasuk sertifikasi lahan hibah sebelum diserahkan ke kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi persoalan klasik kelebihan kapasitas lapas sekaligus memperkuat sistem pemasyarakatan di wilayah perbatasan Indonesia.

FAQ

1. Mengapa perlu membangun lapas baru di Bulungan?
Karena Lapas Tarakan dan Nunukan sudah mengalami over kapasitas, sementara Bulungan belum memiliki lapas.

2. Siapa yang menghibahkan lahan?
Lembaga Adat Kesultanan Bulungan melalui Ketua Adat Datu Buyung Perkasa.

3. Berapa luas lahan yang dihibahkan?
Seluas 10 hektare.

4. Apa kendala pembangunan sebelumnya?
Lahan yang disiapkan pemerintah belum memenuhi syarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Apa langkah selanjutnya?
Pemprov Kaltara akan mengurus sertifikasi dan administrasi sebelum diserahkan ke pemerintah pusat.

Desakan pembentukan PHI di Kaltara menguat pada May Day 2026, buruh soroti sulitnya akses hukum dan dampak transisi energi terhadap pekerja tambang.

TANJUNG SELOR – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Utara tidak hanya diwarnai seremonial, tetapi juga dorongan konkret terhadap perbaikan sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Serikat pekerja dan buruh di wilayah tersebut kembali menegaskan urgensi pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara.

Ketua DPC Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI Kabupaten Malinau, Herlian, menyampaikan bahwa tuntutan ini bukan hal baru. Aspirasi serupa telah disuarakan sejak 2025 dan kembali ditegaskan pada momentum May Day tahun ini dalam forum diskusi publik bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Herlian menilai, kebutuhan PHI semakin mendesak seiring perubahan lanskap industri, khususnya sektor pertambangan yang tengah terdampak transisi energi. Kondisi tersebut berimbas langsung pada stabilitas kerja para buruh.

Di Kabupaten Malinau, Herlian mengungkapkan terdapat perusahaan tambang yang mengalami kebangkrutan, menyebabkan sekitar 200 pekerja menghadapi ketidakpastian nasib. Situasi ini memperkuat alasan perlunya lembaga peradilan khusus yang dapat diakses lebih dekat oleh pekerja.

Selama ini, setiap sengketa hubungan industrial di Kaltara harus diselesaikan melalui PHI di Samarinda, Kalimantan Timur. Jarak geografis serta biaya perjalanan menjadi hambatan signifikan bagi buruh untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Herlian menegaskan bahwa kondisi tersebut kerap membuat pekerja kesulitan mengakses keadilan. Oleh karena itu, pembentukan PHI di Kaltara dianggap sebagai solusi strategis untuk memangkas hambatan tersebut.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyatakan bahwa upaya pembentukan PHI sebenarnya telah dimulai sejak 2022 melalui pengajuan resmi kepada Mahkamah Agung. Proses komunikasi juga terus dilakukan dengan Pengadilan Tinggi guna mempercepat realisasi.

Zainal A. Paliwang menekankan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang dihadapi buruh. Selain mendorong percepatan pembentukan PHI, pemerintah juga menyiapkan langkah sementara.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan bagi buruh yang harus menjalani proses hukum di PHI Samarinda. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi dan akomodasi.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltara, Jeferson Tarigan, menjelaskan bahwa proses pembentukan PHI sebelumnya terkendala pada klasifikasi pengadilan negeri di wilayah tersebut. Status pengadilan yang belum memenuhi syarat menjadi faktor utama penghambat.

Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah. Pengadilan negeri di Kaltara telah mengalami peningkatan kelas, sehingga membuka peluang untuk pembentukan PHI, termasuk dalam hal pemenuhan sumber daya hakim.

Jeferson Tarigan menyebutkan bahwa upaya pengajuan anggaran juga telah dilakukan, meskipun belum berhasil pada tahun sebelumnya. Harapan kini tertuju pada peluang realisasi di tahun anggaran berikutnya.

Dorongan dari serikat pekerja, dukungan pemerintah daerah, serta kesiapan institusi peradilan menjadi sinyal positif bagi pembentukan PHI di Kalimantan Utara. Kehadiran lembaga ini dinilai krusial untuk menjamin akses keadilan yang lebih merata bagi buruh, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.

FAQ

1. Apa itu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)?
PHI adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa antara pekerja dan pengusaha, seperti pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak.

2. Mengapa buruh di Kaltara membutuhkan PHI sendiri?
Karena selama ini penyelesaian sengketa harus dilakukan di Samarinda, yang memerlukan biaya dan waktu besar.

3. Apa dampak transisi energi terhadap buruh?
Transisi energi menyebabkan sejumlah perusahaan tambang mengalami penurunan bahkan kolaps, berdampak pada pemutusan kerja dan ketidakpastian tenaga kerja.

4. Apa langkah pemerintah saat ini?
Pemerintah mendorong pembentukan PHI sekaligus menyiapkan bantuan biaya bagi buruh yang harus berperkara di luar daerah.

5. Kapan PHI di Kaltara bisa terbentuk?
Belum ada kepastian, namun peluang semakin terbuka setelah peningkatan status pengadilan negeri dan dorongan anggaran baru.

Bupati Bulungan Syarwani mendorong koperasi Merah Putih beralih ke transaksi digital menggunakan QRIS guna meningkatkan transparansi dan keamanan keuangan.

Bulungan, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen mendukung penguatan tata kelola koperasi desa melalui pemanfaatan sistem transaksi digital. Langkah tersebut dipandang penting untuk menjaga transparansi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang berujung persoalan hukum.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa keberhasilan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan metode pembayaran digital dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.

Menurut Syarwani, penggunaan sistem digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memungkinkan transaksi dilakukan secara praktis tanpa bergantung pada uang tunai. Sistem tersebut dinilai mampu menekan risiko selisih perhitungan kecil yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dorongan digitalisasi tersebut telah disampaikan sejak peluncuran program Koperasi Merah Putih yang sebelumnya digelar di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan tersebut, Syarwani meminta dukungan sektor perbankan agar seluruh gerai koperasi memprioritaskan sistem pembayaran nontunai.

Pemanfaatan transaksi digital, lanjut Syarwani, bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan secara transparan dan aman. Sistem berbasis digital dinilai mampu membantu pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih rapi dan mudah diaudit.

Syarwani juga menekankan bahwa nominal kecil seperti selisih uang kembalian dapat menjadi persoalan apabila terakumulasi dalam jumlah besar. Karena itu, penggunaan transaksi digital dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi pengurus koperasi dari potensi risiko hukum sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Selain memperkuat tata kelola keuangan, digitalisasi koperasi juga diharapkan mendukung keberlanjutan program nasional di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan menilai integrasi teknologi dalam operasional koperasi menjadi kunci agar layanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan.

FAQ

Apa tujuan Pemkab Bulungan mendorong transaksi digital di koperasi?
Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Apa itu QRIS dalam transaksi koperasi?
QRIS adalah sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang memudahkan transaksi nontunai menggunakan ponsel.

Mengapa transaksi tunai dianggap berisiko?
Selisih kecil dalam transaksi tunai, seperti uang kembalian, bisa terakumulasi dan menimbulkan persoalan laporan keuangan jika tidak tercatat dengan baik.

Apa manfaat digitalisasi bagi pengurus koperasi?
Digitalisasi membantu pengurus membuat laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan mudah diaudit.

Apakah program ini bagian dari kebijakan nasional?
Ya, digitalisasi koperasi mendukung pelaksanaan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bupati Bulungan menyiapkan pembangunan pelabuhan Tanah Kuning untuk mendukung kawasan industri PSN dan meningkatkan konektivitas laut Tarakan. (Gambar ilustrasi)

Bulungan, Kaltara - Rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mulai dimatangkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kepelabuhanan guna mendukung aktivitas transportasi laut yang terus meningkat.

Tanah Kuning yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan Utara. Lonjakan mobilitas penumpang speedboat dari Tanah Kuning menuju Tarakan dan sebaliknya dinilai menjadi indikator kebutuhan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Syarwani menyampaikan bahwa kesiapan pembangunan pelabuhan secara fisik telah menjadi komitmen pemerintah daerah, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Selain pembangunan fisik pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi laut antara Tarakan dan Tanah Kuning berjalan sesuai regulasi pelayaran.

Menurut Syarwani, kewenangan pengaturan jalur pelayaran berada di tingkat provinsi, sehingga koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat legalitas operasional transportasi laut di kawasan tersebut.

Regulasi yang jelas dinilai penting untuk memastikan keamanan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku transportasi laut yang beroperasi di jalur tersebut.

Dalam pengembangan rute baru Tanah Kuning–Tarakan, Syarwani juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas kepada pemilik armada speedboat yang berasal dari Kabupaten Bulungan.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari berkembangnya kawasan industri Tanah Kuning.

Dukungan terhadap pelaku usaha daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing transportasi laut lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Potensi PAD dari Jalur Baru Tanah Kuning–Tarakan

Pemerintah Kabupaten Bulungan melihat peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari operasional jalur pelayaran Tanah Kuning–Tarakan. Selama ini, aktivitas transportasi laut di kawasan tersebut telah berlangsung cukup ramai, namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dengan adanya legalitas operasional serta pembangunan pelabuhan yang sesuai standar, seluruh aktivitas ekonomi di kawasan Tanah Kuning diharapkan dapat tercatat secara resmi dan terlindungi oleh regulasi.

Syarwani menilai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh transaksi transportasi yang berlangsung di wilayah tersebut.

FAQ

1. Mengapa pelabuhan Tanah Kuning perlu dibangun?
Pelabuhan diperlukan karena aktivitas penumpang speedboat antara Tanah Kuning dan Tarakan meningkat seiring berkembangnya kawasan industri PSN.

2. Siapa yang akan membangun pelabuhan Tanah Kuning?
Pembangunan pelabuhan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan dukungan pemerintah provinsi.

3. Apa manfaat pelabuhan bagi ekonomi daerah?
Pelabuhan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi lokal.

4. Apakah rute Tanah Kuning–Tarakan sudah resmi?
Rute tersebut sedang didorong agar memiliki legalitas resmi sesuai regulasi pelayaran.

5. Siapa yang diharapkan mendapat prioritas dalam rute baru?
Pemilik armada speedboat dari Kabupaten Bulungan diharapkan menjadi prioritas dalam pengembangan rute.

Penangkapan DPO kasus ASITA Kaltara oleh Kejati Kaltara di Sulsel jadi sorotan. Tersangka korupsi ditangkap Tim Tabur setelah tiga bulan buron.

Hukum, Kaltara - Tim Gabungan Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara bersama Kejaksaan Agung, dengan dukungan Kejati Sulawesi Selatan, berhasil mengamankan seorang tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (ASITA) di lingkungan Dinas Pariwisata Kalimantan Utara.

Penangkapan ini dilakukan setelah tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan sempat tidak terlacak selama beberapa bulan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 12.00 WITA di wilayah Sulawesi Selatan.

Tersangka berinisial MI, yang juga dikenal dengan SE, merupakan pihak swasta yang bertindak sebagai pelaksana proyek pengembangan aplikasi ASITA.

“Yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2026 bersama dua tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan,” ujar Yudi di Tanjung Selor, Kamis malam.

Dua tersangka lain dalam perkara ini adalah SMDN, mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kaltara, serta SF selaku Ketua DPD ASITA Kaltara.

Namun sejak penetapan tersangka, MI tidak pernah memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya masuk dalam daftar buronan Kejati Kaltara.

Setelah sekitar tiga bulan dalam pelarian, keberadaan MI akhirnya terdeteksi di wilayah Sulawesi Selatan. Tim Tabur kemudian bergerak cepat melakukan koordinasi dan penindakan hingga tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti.

Usai ditangkap, MI langsung dibawa ke Kalimantan Utara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara.

Tersangka tiba di Kantor Kejati Kaltara pada 23 April 2026 pukul 17.00 WITA, lalu dilakukan pemeriksaan awal sebelum akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Polresta Bulungan pada malam harinya.

Kajati Kaltara Yudi Indra Gunawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penangkapan lintas wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang aman bagi para buronan kasus pidana, khususnya korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Tidak ada tempat yang aman bagi buronan. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut membantu dengan memberikan informasi jika mengetahui keberadaan DPO,” tegasnya.

PKD Bulungan 2026 di Kebun Raya Bundayati diikuti lebih dari 300 pelajar. Bupati Syarwani dorong pelestarian olahraga tradisional sebagai warisan leluhur.

Tanjung Selor, Kaltara - Pemerintah Kabupaten Bulungan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan budaya daerah. Salah satunya lewat ajang Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Bulungan 2026 yang digelar di Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu.

Kegiatan tahunan ini menjadi ruang penting untuk melestarikan berbagai olahraga dan permainan tradisional yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti dan harus terus dihidupkan setiap tahun.

“Tentu ini adalah agenda rutin tahunan yang harus kita laksanakan dan terus kita hidupkan di Kabupaten Bulungan untuk memastikan pelestarian berbagai macam cabang olahraga yang sudah pernah dilaksanakan ataupun yang menjadi warisan dari para leluhur, orang-orang tua dan nenek moyang kita,” kata Syarwani saat menghadiri kegiatan tersebut.

Lebih Dari 300 Pelajar Ikut Meramaikan PKD 2026

Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam gelaran PKD tahun ini. Lebih dari 300 peserta dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) ikut ambil bagian.

Para peserta berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kehadiran mereka dinilai sebagai bukti kuat bahwa generasi muda masih memiliki semangat untuk mengenal dan mencintai budaya daerah.

Menariknya, sebagian peserta harus menghadapi tantangan transportasi dan kondisi geografis yang tidak mudah demi bisa hadir di lokasi kegiatan.

Hal tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Syarwani yang menilai semangat pelajar sangat penting dalam menjaga kelangsungan budaya tradisional.

Selain menjadi ajang lomba, PKD Bulungan 2026 juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antar pelajar, guru, dan kepala sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.

Menurut Syarwani, kegiatan ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga tentang membangun kebersamaan serta membuka ruang bagi pelajar yang memiliki bakat dan potensi.

“Mereka yang memiliki bakat dan potensi tentu harus diasah dan dipertahankan yang nanti kita harapkan mampu membawa nama baik dan harum Kabupaten Bulungan baik pada tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Lomba Menyumpit Dan Gasing Akan Libatkan Pelajar

Sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana mengembangkan kegiatan serupa pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September 2026.

Kegiatan tersebut nantinya akan dirangkaikan dengan Hari Jadi Kabupaten Bulungan Tahun 2026 serta Festival Sungai Kayan 2026.

Syarwani juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam lomba tradisional, termasuk menyumpit dan gasing yang selama ini lebih banyak diikuti oleh peserta dewasa.

“Saya sudah titip kepada panitia bahwa lomba menyumpit dan gasing tidak hanya nanti dilombakan oleh orang-orang tua, tapi saya tentu berharap ada kelas khusus untuk pelajar antar siswa se-Kabupaten Bulungan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan permainan tradisional yang menjadi identitas budaya daerah.

Pelaksanaan PKD Bulungan 2026 menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang bagi daerah.

Dengan melibatkan pelajar sejak dini, pemerintah berharap olahraga dan permainan tradisional tidak hanya dikenang sebagai sejarah, tetapi tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.

Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan kebanggaan generasi muda terhadap warisan leluhur.

FAQ

Apa itu PKD Bulungan 2026?
PKD Bulungan 2026 adalah Pekan Kebudayaan Daerah yang menjadi ajang pelestarian olahraga dan permainan tradisional di Kabupaten Bulungan.

Di mana lokasi PKD Bulungan 2026 diselenggarakan?
Kegiatan berlangsung di Kebun Raya Bundayati, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Siapa saja peserta PKD Bulungan 2026?
Lebih dari 300 pelajar tingkat SD dan SMP dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan.

Apa tujuan utama kegiatan PKD Bulungan?
Untuk melestarikan olahraga dan permainan tradisional serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah.

Apakah lomba tradisional akan terus diadakan?
Ya, pemerintah daerah berencana menggelar lomba tradisional kembali pada peringatan Haornas 2026 yang dirangkaikan dengan Festival Sungai Kayan.