Polda Kalsel menggelar program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Banjarbaru dalam rangka menyambut HUT Ke-80 Bhayangkara 2026.

BANJARBARU — Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan program bedah rumah untuk dua warga kurang mampu di Kelurahan Sei Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Selasa, dalam rangka menyambut HUT Ke-80 Bhayangkara 2026.

Program bakti sosial tersebut menyasar rumah milik M. Ali dan Rusli yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan rumah tersebut. Ia berharap proses pembangunan berjalan lancar hingga menghasilkan hunian yang layak bagi pemiliknya.

Menurut Yudha, rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga menjadi ruang membangun keharmonisan keluarga dan membentuk karakter anak.

“Rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar yang penting bukan hanya untuk berteduh tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter anak dan menciptakan rasa aman,” kata Yudha.

Ia menyebut program bedah rumah menjadi bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat sekaligus upaya menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan warga.

Kapolda juga mengakui masih banyak rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.

Karena itu, menurut dia, diperlukan sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan sosial tersebut.

Sementara itu, Rusli mengaku terharu setelah rumahnya dipilih sebagai penerima bantuan program bedah rumah dari Polda Kalsel.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Kalsel dan jajaran atas bantuan penyediaan rumah layak huni bagi dirinya dan keluarga.

Program bedah rumah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial Polda Kalsel menjelang peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara tahun 2026.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memerintahkan Propam menindak tegas anggota Polri yang terlibat praktik BBM ilegal dan pungli di SPBU. (Foto ilustrasi)

BANJARBARU — Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan komitmen memberantas praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk menindak anggota kepolisian yang diduga menjadi pelindung bisnis ilegal tersebut.

Perintah penindakan itu langsung disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel agar tidak ada toleransi terhadap oknum anggota Polri yang terbukti terlibat.

Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru ikut bermain dalam distribusi BBM ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain fokus pada dugaan keterlibatan aparat, Polda Kalsel juga menyoroti maraknya pungutan liar di antrean pengisian BBM pada sejumlah SPBU. Praktik tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi memicu gangguan keamanan.

Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan meminta seluruh personel kepolisian hadir di tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban selama antrean pengisian BBM berlangsung.

Polda Kalsel juga memastikan penindakan terhadap pelansiran BBM subsidi terus dilakukan. Langkah itu bertujuan menjaga distribusi pertalite dan solar subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Menurut Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk operator SPBU dan Pertamina, terutama dalam penerapan sistem barcode pengisian BBM subsidi.

Dalam operasi terbaru yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel bersama 13 Polres jajaran, aparat berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM subsidi.

Periode penindakan sejak 6 April hingga 4 Mei 2026 mencatat sebanyak 33 tersangka diamankan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dari operasi tersebut, polisi turut menyita 9.484,9 liter pertalite, 2.985 liter solar subsidi, serta 24 kendaraan yang digunakan dalam aktivitas ilegal, mulai dari kendaraan roda dua hingga truk roda enam.

Polda Kalsel menegaskan operasi serupa akan terus dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan hak masyarakat tetap terlindungi.

Kapolda Kalsel mengimbau pemudik memanfaatkan Call Center 110 jika mengalami kendala di perjalanan. Layanan Polri ini aktif 24 jam dan siap membantu laporan kecelakaan maupun gangguan keamanan. (Gambar ilustrasi AI)

Kapolda Kalsel Ajak Pemudik Gunakan Layanan Call Center 110 Jika Alami Kendala di Jalan

BANJARBARU – Menjelang arus mudik Ramadhan dan Idulfitri, jajaran kepolisian di Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan kepolisian jika mengalami masalah selama perjalanan.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, mengimbau para pemudik untuk menghubungi layanan Call Center Polri 110 apabila menghadapi situasi darurat atau membutuhkan bantuan di perjalanan.

“Silakan hubungi nomor 110. Kami siap membantu apa pun permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujar Yudha saat menyampaikan imbauan di Banjarbaru, Sabtu.

Menurutnya, Polda Kalimantan Selatan bersama 13 Polres di wilayahnya telah menyiagakan petugas yang siap menerima laporan masyarakat selama 24 jam penuh.

Layanan tersebut terpusat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang bertugas menerima setiap panggilan masuk dari masyarakat, baik berupa laporan tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, maupun gangguan keamanan lainnya.

Setiap laporan yang diterima akan langsung diteruskan kepada personel kepolisian yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Dengan sistem ini, diharapkan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Kami berupaya memberikan respons cepat. Informasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh anggota di lapangan sesuai lokasi laporan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan layanan Hotline 110 yang dapat diakses secara gratis tanpa biaya pulsa diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pemudik yang melakukan perjalanan jauh.

Dengan adanya akses komunikasi yang mudah ke kepolisian, masyarakat diharapkan tidak merasa sendirian ketika menghadapi situasi darurat di jalan.

Meski demikian, Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan layanan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa laporan palsu atau iseng dapat mengganggu kinerja petugas yang sedang berupaya menjaga keamanan masyarakat.

“Jangan sampai ada laporan yang tidak benar. Mari kita bersama menjaga situasi kamtibmas selama Ramadhan hingga nanti memasuki Lebaran,” tambahnya.

Pihak kepolisian pun berharap kerja sama masyarakat dapat membantu menciptakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi semua pengguna jalan.