LANDAK (BORNEOTRIBUN.COM), - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, langsung mengambil langkah tegas dan turun tangan menyusul temuan mengejutkan berupa lauk ayam berulat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 13 Nyanyum. Karolin memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan para siswa adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar oleh pihak penyedia makanan mana pun.

Beredarnya video terkait daging ayam yang berulat itu, Karolin justru memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah yang berani mengungkap ketidaklayakan makanan tersebut alih-alih menutupinya.

"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi pihak sekolah, khususnya Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 13 Nyanyum yang tanggap merekam serta melaporkan kejadian ini. Jangan pernah takut bersuara. Pemerintah daerah berdiri sepenuhnya di belakang pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Anak-anak kita berhak mendapatkan yang terbaik, bukan makanan tak layak konsumsi," tegas Karolin dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Sikap Karolin ini bermula dari beredarnya sebuah video pengawasan dari sekolah. Dalam rekaman tersebut, tampak para guru dan kepala sekolah tengah memeriksa lauk ayam goreng yang dibagikan kepada siswa. Mirisnya, saat daging ayam dibelah, terlihat jelas ulat-ulat kecil menggeliat. Beberapa siswa bahkan dilaporkan urung makan karena mencium bau busuk yang menyengat.

Merespons cepat insiden yang membahayakan kesehatan warganya itu, Karolin langsung menginstruksikan investigasi menyeluruh. Berdasarkan data evaluasi jajarannya, terungkap bahwa dua dapur penyuplai kejadian tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Secara keseluruhan, masih terdapat 9 dapur di Kabupaten Landak yang beroperasi tanpa sertifikat kelayakan tersebut. Mendapati fakta ini, Karolin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan langsung memberikan ultimatum keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayahnya.

"Saya sudah menerima laporannya dan ini adalah keteledoran yang sangat fatal. Saat ini masih ada 9 dapur penyedia yang belum memiliki SLHS. Saya mendesak seluruh SPPG di Landak untuk segera mengurus dan memenuhi standar kelayakan dapur. Tidak ada toleransi untuk masalah higienitas," tegas Bupati Landak.

Lebih lanjut, Karolin menenangkan para orang tua murid agar tidak panik, sembari menitipkan pesan kepada para pengelola dapur penyedia makanan.

"Tolong, mari kita bekerja pakai hati nurani. Yang kalian beri makan ini adalah anak-anak kita sendiri, generasi penerus Landak. Jangan hanya berfokus mengejar target penyediaan, tapi abai pada kebersihan dan kualitas. Pencernaan anak-anak itu sangat rentan. Keselamatan dan kesehatan mereka sama sekali tidak bisa ditawar," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Landak memastikan akan melakukan inspeksi ketat dan pengawasan berkala ke seluruh dapur penyedia MBG. Karolin tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi penyedia yang mengabaikan teguran ini.

"Bagi penyedia yang membandel dan tidak segera memperbaiki standar kebersihannya, saya pastikan tidak akan diizinkan lagi menjadi pemasok makanan bagi anak-anak sekolah. Kami akan sampaikan ke BGN agar diputus kerjasamanya sementara. Negara harus hadir untuk melindungi anak-anak kita, khususnya anak-anak saya di Kabupaten Landak," pungkas Karolin.

Karolin Terpilih Secara Aklamasi Nahkodai KONI Landak Periode 2026 - 2030.

 LANDAK (BORNEOTRIBUN.COM) – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, M.H., secara resmi membuka agenda Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) ke-VI Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Landak Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Selasa (9/6/2026).

Pemkab Landak Gelar Rakor Forkopimda Bahas PAW di 6 Desa

LANDAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2026. Rapat ini dilaksanakan pada Senin (11/5/2026) bertempat di Ruang Rapat Bupati Landak.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, tersebut dihadiri oleh jajaran lengkap Forkopimda. Turut hadir di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Landak, Kepala Kepolisian Resor Landak, Komandan Distrik Militer 1210 Landak, Kepala Kejaksaan Negeri Landak, dan Ketua Pengadilan Negeri Landak.

Berdasarkan data Pemkab Landak, terdapat enam desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW pada tahun ini. Keenam desa tersebut meliputi Desa Kedama, Desa Tolok, Desa Gamang, Desa Sailo, Desa Agak, dan Desa Sebadu. Saat ini, posisi kepala desa di enam wilayah tersebut diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) tingkat kecamatan.

Bupati Karolin meminta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk mengantisipasi berbagai kendala dengan melakukan pemetaan sejak dini.

"Saya minta Pemdes juga melakukan pemetaan berkaitan dengan potensi masalah. Itu biasanya muncul dari persyaratan yang mana dan dari tahapan yang mana," tegas Karolin dalam rapat tersebut.

Karolin secara khusus menyoroti tahapan krusial dalam verifikasi berkas administrasi pencalonan, terutama terkait keabsahan ijazah para bakal calon kepala desa. Ia mewanti-wanti panitia di tingkat desa agar tidak melakukan verifikasi dokumen secara sepihak.

"Misalnya ijazah. Bagaimana verifikasi ijazahnya, sejauh mana sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Jangan dibiarkan panitia itu verifikasi-verifikasi sendiri," ujar Karolin.

Ia menambahkan, verifikasi harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. 

"Pastikan bahwa proses verifikasi itu dilakukan sesuai dengan dinas terkait yang memang berwenang. Nanti sudah di data pilih baru tahu ijazahnya asli tapi palsu, susah juga," tambahnya.

Mengingat Pilkades PAW memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari Pilkades serentak reguler, Karolin juga mendesak agar aturan mengenai syarat pencalonan dan hak pilih disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat.

"Kemudian persyaratan diperjelas nanti siapa yang berhak mencalonkan diri, siapa yang berhak memilih karena ini PAW ya. Jadi nanti juga harus dipertegas dengan panitia, sehingga prosesnya transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Karolin.

Karolin Margret Natasa Pastikan KBPP Polri Kalbar Solid Dukung Evita Nursanti.

PONTIANAK — Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Kalimantan Barat menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) KBPP Polri yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Selain menyukseskan agenda nasional organisasi tersebut, PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga memberikan dukungan kepada Dr. Hj. Evita Nursanti, S.H., M.Sc. agar kembali memimpin KBPP Polri pada periode selanjutnya.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, dalam rapat koordinasi daerah yang dihadiri pengurus resor dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Karolin Margret Natasa menilai kepemimpinan Evita Nursanti selama ini membawa perubahan positif bagi organisasi. Transformasi internal organisasi dinilai semakin kuat, termasuk peningkatan sinergi antara KBPP Polri dengan institusi Polri.

Menurut Karolin Margret Natasa, sejumlah program organisasi selama kepemimpinan Evita Nursanti telah dirasakan hingga tingkat daerah, terutama dalam penguatan organisasi dan perhatian terhadap kesejahteraan putra-putri anggota Polri.

“Selama kepemimpinan Ibu Evita Nursanti, banyak perubahan yang dirasakan daerah. Program organisasi berjalan lebih terarah dan komunikasi dengan daerah juga semakin baik,” ujar Karolin Margret Natasa di Pontianak, Kamis (7/5/2026).

PD KBPP Polri Kalimantan Barat juga menilai kesinambungan kepemimpinan penting agar berbagai agenda strategis organisasi dapat terus berjalan tanpa terputus.

Karolin Margret Natasa menyebut organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas internal sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk di bidang sosial dan teknologi.

Selain itu, dukungan terhadap Evita Nursanti disebut terus mengalir dari berbagai wilayah di Indonesia menjelang Munas KBPP Polri 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga persatuan organisasi.

Karolin Margret Natasa optimistis Munas KBPP Polri di Jakarta akan berlangsung lancar dan demokratis dengan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh kader organisasi.

Dalam kesempatan itu, Karolin Margret Natasa juga menegaskan peran KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

KBPP Polri diharapkan tetap aktif hadir di tengah masyarakat melalui penguatan nilai kebangsaan, persatuan, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Munas KBPP Polri 2026 tidak hanya dipandang sebagai agenda pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum menentukan arah gerak organisasi menghadapi tantangan masa depan.

FAQ

Kapan Munas KBPP Polri 2026 digelar?

Munas KBPP Polri dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Mei 2026 di Jakarta.

Siapa yang didukung PD KBPP Polri Kalbar?

PD KBPP Polri Kalimantan Barat mendukung Evita Nursanti untuk kembali memimpin KBPP Polri pada periode mendatang.

Apa alasan dukungan kepada Evita Nursanti?

Dukungan diberikan karena kepemimpinan Evita Nursanti dinilai berhasil memperkuat organisasi, meningkatkan soliditas internal, dan mempererat sinergi dengan Polri.

Siapa Ketua PD KBPP Polri Kalbar?

Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat saat ini adalah Karolin Margret Natasa.

Apa tujuan Munas KBPP Polri 2026?

Selain memilih ketua umum, Munas juga menjadi forum penguatan arah organisasi dan konsolidasi nasional kader KBPP Polri.

Oleh: Tino

Bupati Landak Lantik Pejabat Eselon II dan III Lingkungan Pemkab Landak

LANDAK -  Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, secara resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak pada Kamis (30/4/2026). Pengangkatan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak tertanggal 29 April 2026.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Landak ini dihadiri oleh Wakil Bupati Landak, jajaran Anggota DPRD Landak, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat.

Dalam sambutannya, Karolin menekankan bahwa menjadi aparatur negara merupakan sebuah pilihan sadar yang harus dijalani dengan tanggung jawab penuh. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi tiga prinsip utama dalam bekerja.

"Kami berharap agar saudara-saudari sekalian menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Karena ini pilihan sendiri, maka ikutilah ketentuan yang berlaku dengan penuh semangat dan dedikasi," ujar Karolin.

Lebih lanjut, Karolin juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami keterbatasan. Ia menyebut para pejabat yang dilantik kali ini sebagai "angkatan efisiensi", mengingat jumlah penerimaan dan rotasi ke depan kemungkinan akan sangat terbatas akibat penyesuaian anggaran yang lebih ketat dibanding masa pandemi Covid-19.

"Nikmati saja, tidak perlu mengeluh. Kita sedang dalam kondisi efisiensi yang luar biasa. Jika kita mampu melewati masa sulit ini, saya yakin Indonesia akan menjadi lebih besar di masa depan," tambahnya.

Peringatan Soal Konten Medsos Menggunakan Seragam ASN

Dalam pelantikan para pejabat eselon tersebut, satu hal yang menjadi sorotan tajam dalam arahan Bupati adalah perilaku ASN di media sosial. Karolin melarang keras para aparatur negara menggunakan seragam dinas untuk membuat konten yang tidak pantas, seperti berjoget atau pamer secara berlebihan di ruang digital.

"Seragam yang Anda pakai adalah kehormatan. Tidak semua orang bisa memakainya. Jangan banyak gaya, apalagi bikin konten joget-joget pakai seragam. Saya punya tim yang memonitor media sosial kalian," tegasnya.

Di sisi lain, Karolin tetap mendorong jajarannya untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) guna mempermudah pekerjaan administrasi. Namun, ia mengingatkan agar output dari teknologi tersebut tetap dikurasi dan disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku.

"Boleh pakai AI untuk bikin surat, bagus itu. Tapi cek lagi, sesuaikan dengan standar tata naskah kita. Teknologi membantu, tapi manusianya yang memegang kendali," pungkas Karolin. 

Berikut adalah rincian pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Landak yang baru saja diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 800.1.3.3/88/BKPSDM-A Tahun 2026 dan Nomor 800.1.3.3/89/BKPSDM-A Tahun 2026:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II):

 - Cisilia Vianny, S.H., M.M. sebagai Inspektur Kabupaten Landak.

 - Yuliana Titiari, S.Kom. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.

 - Almantoni, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak.

2. Pejabat Administrator (Eselon III):

- Ir. Katharina, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

 - Oktofirayadi, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

 - Katarina Trini Marganingsih, S.Psi. sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Landak.

 - Yulita, S.E. sebagai Kepala Bidang Perpustakaan dan Kegemaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

 - Rumolda Reno, SKM sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Mandor.

 - Yovinus Sandro, S.Kom. sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

 - Ady Wintoro, S.Kom., M.A.P. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

 - Petrus Andy, S.E., M.M. sebagai Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

 - Elia Susanti, S.E. sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- Bayu Supianto, S.IP., M.H. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

 - drh. Intan Aryani sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

 - Pinus, S.E. sebagai Sekretaris pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

 - Nursiana, S.E. sebagai Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

 - Oktavianus Abridinata Jering, S.E., M.Ak. sebagai Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Landak.

 - Florentina Merry, S.Farm.Apt., M.H. sebagai Direktur Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pratama Kabupaten Landak.

 - Kaslem, S.T. sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

 - Stepanus Maranata, SKM sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

 - Ferry Christiannus, S.E. sebagai Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 - Andrew Gormico, S.IP., M.Si. sebagai Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 - Leo Agung Prabowo, S.T. sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

 - Abdul Razaq, S.T. sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Landak.

 - Marsela Hernikola, S.K.M., M.M. sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

 - Rini Suprapti, S.Si., Apt. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Bonifasius Prihartin, S.A.P. sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 - Albertus Sumadi Brata Yudha, S.P., M.A.P. sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

 - Antonius Dede Riyanto, S.STP sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Elizabeth Henny, S.Psi. sebagai Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Thomas Aquinas, S.Sos. sebagai Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

- Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah.

- Chairil Anwar, S.STP sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

 - Yance, S.T., M.T. sebagai Sekretaris pada Kantor Kecamatan Sengah Temila.

 - Yopita, S.H. sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Sebangki.

 - Yulianus Dedi, S.H. sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Air Besar.

- Sebastianus Hengky, S.T. sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Simon Mamuraja, S.E. sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Sengah Temila.

- Sri Wahyuni, S.K.M. sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Paulus, S.Hut. sebagai Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Albertus Eko Widi Putranto Suma, S.P., MMA, sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Yohanes Rahmad, S.T. sebagai Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 - Agustina, S.Kom. sebagai Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Damianus. S, S.T. sebagai Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

- Supermin, S.T. sebagai Sekretaris pada Dinas Perhubungan.

- Radius, S.Pd.Ind, sebagai Sekretaris pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

 - Aslunita, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Wilhelmus Januar, S.Si. sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

 - Ericanes Panjuga, S.H. sebagai Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Lusia Elistiawati, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Eli S, S.P., MMA, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(RED)

Karolin Margret Natasa melantik Pemuda Dayak Landak dan menekankan pentingnya adaptasi, kolaborasi, serta kesiapan menghadapi tantangan era digital bagi generasi muda.

Landak — Momentum penguatan peran generasi muda menjadi sorotan dalam pelantikan kepengurusan organisasi Pemuda Dayak Kabupaten Landak yang digelar di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Jumat (24/4/2026). Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema kolaborasi pemuda yang menghadirkan sejumlah tokoh dari tingkat nasional hingga daerah.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Dalam sambutannya, Karolin Margret Natasa menekankan bahwa keberadaan Pemuda Dayak harus menjadi ruang pembinaan generasi muda yang kritis, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan negara.

Menurut Karolin Margret Natasa, semangat perjuangan yang selama ini dikenal dalam filosofi organisasi perlu dimaknai ulang sesuai perkembangan zaman. Perjuangan generasi muda saat ini, kata Karolin Margret Natasa, bukan lagi dalam bentuk fisik, melainkan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Dalam arahannya, Karolin Margret Natasa mengingatkan pentingnya kemampuan beradaptasi sebagai syarat utama untuk bertahan di tengah perubahan global. Analogi kepunahan dinosaurus digunakan sebagai gambaran bahwa kelompok yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan berpotensi tertinggal.

Karolin Margret Natasa menilai masyarakat adat, termasuk generasi muda Dayak, perlu mempersiapkan diri menghadapi transformasi zaman yang semakin dinamis. Kesiapan tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan teknologi, serta pemahaman terhadap perkembangan dunia digital.

Selain itu, Karolin Margret Natasa juga menyoroti ancaman baru di era digital, seperti penipuan berbasis kecerdasan buatan dan praktik love scam yang kerap menyasar masyarakat. Kewaspadaan terhadap ancaman siber dinilai penting agar generasi muda tidak menjadi korban perkembangan teknologi yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Landak Albertus Trio Kusuma menyampaikan komitmen organisasi untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Albertus Trio Kusuma menyatakan bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pelantikan kepengurusan baru dinilai sebagai tonggak awal bagi penguatan gerakan pemuda di Kabupaten Landak. Albertus Trio Kusuma juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjaga keberlanjutan organisasi serta aktif dalam kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Karolin Margret Natasa mengingatkan bahwa identitas budaya Dayak tidak semata-mata diwujudkan melalui simbol seperti pakaian adat atau tarian tradisional. Nilai-nilai luhur budaya dinilai harus diwujudkan dalam sikap hidup, etos kerja, serta kontribusi terhadap kemajuan masyarakat modern.

Disiplin organisasi dan manajemen waktu juga menjadi pesan penting yang disampaikan kepada para pengurus. Karolin Margret Natasa menilai pengelolaan waktu yang baik menjadi fondasi bagi keberhasilan organisasi dalam menjalankan program kerja.

Di akhir kegiatan, Karolin Margret Natasa berharap Pemuda Dayak Kabupaten Landak mampu berperan dalam pembangunan masyarakat Kalimantan Barat tanpa meninggalkan nilai persatuan dan kebersamaan.

Semangat kolaborasi yang diusung dalam pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi generasi muda sebagai penggerak perubahan, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya Dayak di tengah arus globalisasi.

FAQ 

Apa tujuan pelantikan Pemuda Dayak Kabupaten Landak?
Pelantikan bertujuan membentuk kepengurusan baru yang mampu memperkuat peran pemuda sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Apa pesan utama Bupati Landak dalam pelantikan tersebut?
Karolin Margret Natasa menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman, peningkatan kualitas SDM, serta kewaspadaan terhadap ancaman digital.

Mengapa kemampuan beradaptasi menjadi sorotan utama?
Kemampuan beradaptasi dinilai penting untuk menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi yang berlangsung sangat cepat di era modern.

Apa komitmen Pemuda Dayak setelah pelantikan?
Organisasi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta menciptakan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Apa makna identitas Dayak menurut Bupati Landak?
Identitas Dayak tidak hanya berupa simbol budaya, tetapi juga nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat.

Oleh: Tino

Dok : Bupati Kabupaten Landak dr. Karolin Margaret Natasa, MH.

LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan kondisi riil daerah dalam menyikapi porsi belanja kepegawaian Kabupaten Landak yang hingga kini masih berada pada angka belum aman.

Permintaan itu disampaikan Karolin usai mengikuti rapat daring melalui Zoom yang membahas evaluasi anggaran, khususnya terkait porsi belanja kepegawaian pada Rabu 15 April 2026.

“Kita zoom meeting mengenai evaluasi anggaran berkaitan dengan porsi belanja kepegawaian. Memang masih menjadi kesulitan tersendiri. Kami mohon arahan dan juga mohon kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang belanja pegawai kita masih berada di angka yang belum aman,” kata Karolin saat diwawancara, Jumat (17/04/2026).

Karolin mengatakan, dalam rapat tersebut kondisi anggaran Kabupaten Landak dibahas satu per satu. Menurut dia, tingginya belanja pegawai bukan karena pemborosan, melainkan situasi yang dihadapi daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Kita sudah dibedah satu per satu bahwa tidak ada pemborosan di situ. Kami juga sudah menjalankan semua arahan dari pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi,” ujarnya.

Ia menuturkan, sejumlah simulasi juga telah dihitung. Namun, bahkan dengan skenario yang berat, porsi belanja pegawai Landak disebut belum juga bisa turun ke angka 30 persen.

“Kalau kita buat simulasi, semua pegawai tidak terima TPP, semua P3K kita pecat, masih belum juga bisa tiga puluh persen,” ucap Karolin.

Karolin mengatakan, pemerintah daerah justru masih menghadapi kekurangan tenaga aparatur, terutama di sektor pendidikan. Saat ini, kata dia, Kabupaten Landak masih kekurangan 1.100 guru.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat opsi merumahkan pegawai bukan perkara sederhana. Sebab, aparatur yang ada saat ini tetap dibutuhkan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.

“Sementara dengan posisi hari ini, belanja pegawai kita seperti itu, kita masih kekurangan 1.100 guru. Bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan pelayanan publik kalau aparatur kita tidak memenuhi standar yang ada,” kata dia.

Karolin menegaskan, pemerintah daerah berharap penanganan persoalan belanja pegawai tidak berujung pada pemecatan pegawai, termasuk PPPK. Ia mengatakan, keputusan semacam itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena menyangkut pelayanan publik dan kehidupan keluarga para pegawai.

“Saya berharap tidak perlu ada pemecatan, karena para pegawai kita juga memiliki keluarga yang perlu kita pikirkan, dan jangan sampai menambah angka pengangguran,” ujar Karolin.

Sebagai jalan keluar, Pemkab Landak, kata dia, siap melakukan penyesuaian pada komponen belanja yang masih bisa dirasionalisasi. Karolin menyebut tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan honorarium menjadi bagian yang dapat disesuaikan jika diperlukan.

“Kalau perlu rasionalisasi berkaitan dengan TPP, honorarium dan sebagainya kami siap melakukan. Tapi kalau merumahkan, kami akan kesulitan, karena ini aparatur yang melayani masyarakat kita, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu perlu pertimbangan yang hati-hati dan bijaksana,” tuturnya.

Karolin berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan itu secara utuh. Bagi Pemkab Landak, penyesuaian anggaran bisa ditempuh, tetapi pelayanan publik tetap harus dijaga dan pegawai yang bekerja di garis depan tidak sampai kehilangan pekerjaan.

(RED)

Panglima Tambak Baya Hadiri Pengukuhan dan Pelantikan Ormas MMBB Kalimantan Barat

LANDAK- Penglima Tambak Baya Marselinus Mian, menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) Kalimantan Barat, acara tersebut berlangsung di Gor Patih Gumantar Ngabang, Kabupaten Landak, Kalmantan Barat. Sabtu, 18 April 2026.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Bupati Landak, Forkopimda, Wakil Presiden MADN, Ketua DPD dan Panglima MMBB Malaysia, dan seluruh pengurus dari DPD Kalbar, DPC, serta Anggota Pasukan Ormas MMBB Se-Kaliamantan Barat.

Panglima Tambak Baya dalam sambutanya menyampaikan Ormas MMBB tersebut hadir sebagai wadah pemersatu masyarakat dayak seluruh borneo kalimantan berperan untuk menjaga persatuan, berkontibusi aktif membantu membangun suatu daerah, serta bertujuan melestarikan adat dan budaya dayak.

"Organisasi ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan kita sesama adat dan budaya dayak, Tantangan zaman semakin kompleks, perpecahan, hoaks, dan sikap individualisme menguji kita setiap hari. Jika kita terpecah, kita lemah," kata Panglima Tambak Baya dalam sambutanya, Sabtu 18 April 2026.

Selanjutnya Panglima Tambak Baya juga menekankan ada tiga poin penting yang harus jadi pedoman kepada seluruh pengurus MMBB yang baru dilantik, agar bisa jadi tolak ukur dalam menjalankan suatu Organisasi yang baik dan berlandasan peraturan agar terciptanya keselarasan.

1. Kuatkan persaudaraan hentikan saling menyalahkan, mulailah saling menguatkan melalui aksi nyata, kerja keras, gotong royong, peduli sesama, dan menjaga lingkungan.

2. Jadilah teladan. Berani menolak segala bentuk provokasi, berani berdiri di garis depan untuk merukunkan, bukan memecah belah.

3. Bergerak dalam berkarya jangan berhenti pada wacana, turun ke masyarakat buat kegiatan yang bermanfaat, tunjukkan bahwa pemuda MMBB adalah solusi.

"Sekali lagi jika kita bersatu, kita akan kuat Mari kita pegang teguh komitmen ini. Mangkok Merah Borneo Bersatu ini adalah rumah kita bersama dan mari kita besarkan dengan karya dan pengabdiannya,” tutur Panglima Tambak Baya.

Disisi lain Bupati Landak Karolin Margaret Natasa menyambut baik atas di kukuhkanya pengurus Ormas MMBB se-Kalimantan Barat tersebut. Ia mengingatkan untuk srluruh masyarakat adat selalu lestraikan dan kembangkan budaya leluhur yang telah melekat di kehidupan masyarakat.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak kami menyambut baik berdirinya organisasi ini. Kami percaya keberadaan Ormas MMBB akan memperkaya khasanah budaya dan kelembagaan serta organisasi yang ada di Kabupaten Landak, saja juga mengigatkan tidak hanya sekedar pakaian atau penampilan, tapi saya berharap sunguh tetap berpegang teguh dengan adat budaya yang kita lestarikan bersama adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita," tutur Karolin. " ucap Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian acara di lanjutkan dengan pertunjukan Acara- acara budaya tradisi masyarakat Adat Dayak dan pertunjukan musisi artis dayak.

Bupati Landak Karolin Menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Ormas MMBB Kaliamntan Barat.

LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak secara resmi menyambut kehadiran Organisasi Masyarakat (Ormas) Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) di wilayahnya. 

Kehadiran organisasi ini ditandai dengan digelarnya acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas MMBB se-Kabupaten Landak pada Sabtu (18/04/26) malam, di Rumah Radakng Aya, Ngabang. 

Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta ratusan masyarakat adat Dayak setempat.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak kami menyambut baik berdirinya organisasi ini dengan berbagai nilai yang tadi sudah disampaikan. Kami percaya keberadaan Ormas MMBB ini akan memperkaya khasanah budaya dan kelembagaan serta organisasi yang ada di Kabupaten Landak," ujar Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Karolin menyoroti esensi sesungguhnya dari upaya pelestarian budaya di era modern. Ia mengingatkan agar pelestarian budaya Dayak tidak hanya dipandang dari atribut fisiknya saja, melainkan harus menyentuh nilai-nilai substansial sebagai bekal bagi para generasi mendatang.

"Saya juga mengajak Ormas Mangkok Merah Borneo Bersatu merenungkan kembali seperti apa adat budaya yang akan kita lestarikan. Tidak hanya sekedar pakaian atau penampilan, tapi saya berharap adat budaya yang kita lestarikan bersama adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita," tutur Karolin. 

Sejalan dengan visi pelestarian tersebut, Panglima Tertinggi MMBB, Marselinus Mian, menegaskan bahwa ormas ini hadir sebagai wadah pemersatu berbagai sub-suku Dayak untuk bersama-sama menghadapi tantangan zaman tanpa membedakan latar belakang agama. 

Ia secara khusus menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia di kalangan pemuda.

"Maka saya berharapkan kepada saudara-saudari khususnya kalangan muda, mari bersatu, cerdas, dan maju. Jika orang mau maju pasti cerdas, bukan pintar, karena orang pintar belum tentu cerdas, tetapi orang cerdas tetap pintar," tegas Marselinus.

Dukungan moral yang kuat juga diberikan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Wakil Presiden MADN, Andersius Namsi, menilai kehadiran MMBB sangat krusial dan selaras dengan cita-cita MADN dalam menyatukan masyarakat Dayak. Ia memuji langkah MMBB yang memegang teguh nilai-nilai keberagaman sebagai sebuah kekuatan.

"Kami merasa lahirnya organisasi MMBB ini akan sangat membantu Majelis Adat Dayak Nasional di dalam melayani masyarakat Dayak di pulau Borneo ini. Terutama dalam memperkuat persatuan di tengah kondisi kita yang memiliki keberagaman lebih dari 400 sub-suku dan bahasa," kata Namsi.

Di tengah dinamika global masa kini, mulai dari persoalan ekonomi dunia hingga efisiensi anggaran daerah, Bupati Karolin kembali mengingatkan pentingnya implementasi hukum adat untuk menjaga harmoni sosial, gotong-royong, dan rasa saling peduli antarwarga.

"Hukum adat itu semangat dan jiwanya adalah mengatur hidup bersama agar tertib, tidak melanggar hak orang lain. Bukan hukum adat untuk kepentingan satu dua kelompok, tapi hukum adat untuk kepentingan seluruh masyarakat," jelas Karolin.

Sebagai penutup agenda pada malam tersebut, bupati yang dijadwalkan segera bertolak ke Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi penanganan ancaman kekeringan bersama Menteri Pertanian ini, menitipkan pesan kebersamaan kepada seluruh jajaran pengurus MMBB yang baru dilantik.

"Semoga dengan adanya organisasi ini kekompakan, persatuan, kesatuan di antara kita semakin nyata dan semakin kuat sehingga kita bisa membangun daerah yang kita cintai ini," tutup Karolin.

(RED)

Bupati Karolin Margret Natasa menegaskan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat saat Konferensi WKRI Ngabang, termasuk isu UMKM, KDRT, dan lingkungan.

LANDAK – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa peran perempuan dalam keluarga memiliki posisi yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Cabang X Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Dewan Pengurus Cabang Salib Suci Ngabang, Sabtu (11/4/2026), di Aula Persekolahan Maniamas Ngabang.

Dalam sambutannya, Karolin menyampaikan bahwa menjadi perempuan bukanlah hal yang mudah karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan keluarga.

“Menjadi perempuan itu berat. Secara ilmiah otak perempuan itu memang diciptakan lebih kompleks dari bentuk otak laki-laki,” ujar Karolin di hadapan peserta konferensi.

Konferensi WKRI Bahas Program Dan Kepengurusan Baru

Konferensi Cabang X WKRI tersebut mengusung tema peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan yang mandiri, kreatif, dan bermartabat di Kabupaten Landak.

Ketua Panitia Pelaksana, Aeni, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang WKRI Salib Suci Ngabang tentang pembentukan panitia penyelenggara.

Menurutnya, konferensi cabang bertujuan untuk membahas rencana kerja organisasi sekaligus memilih dan mengesahkan kepengurusan baru masa bakti 2026–2029.

“Kegiatan Konferensi Cabang ke-10 ini dilaksanakan selama satu hari pada Sabtu, 11 April 2026 di Aula Persekolahan Maniamas Ngabang,” kata Aeni.

Ia menyebutkan jumlah peserta yang hadir terdiri dari 48 pengurus cabang, 12 panitia pelaksana, serta 65 pengurus ranting dari 13 ranting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 orang merupakan utusan dan 13 lainnya sebagai peninjau.

Biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari kas organisasi serta dukungan para donatur.

WKRI Diharapkan Terus Jadi Mitra Pemerintah Dan Masyarakat

Ketua Presidium DPD WKRI Kalimantan Barat, Agnes Wahyurini W, menyampaikan bahwa konferensi cabang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang.

Melalui forum tersebut, anggota dapat mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan rencana kerja, hingga memilih pimpinan baru untuk masa bakti selanjutnya.

“WKRI adalah sebuah organisasi yang berusia 102 tahun,” ujar Agnes.

Menurutnya, usia organisasi yang panjang menunjukkan konsistensi WKRI dalam mengambil peran aktif di tengah masyarakat. Ia berharap WKRI terus menjadi mitra pemerintah, masyarakat, dan gereja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Agnes juga menyoroti empat isu strategis hasil Kongres WKRI 2023, yaitu:

• Korupsi dan penerobosan ideologi bangsa

• Perempuan dan anak dalam konteks kemiskinan

• Lingkungan hidup dan perubahan iklim

• Perempuan dalam perkembangan teknologi informasi

Salah satu program nyata yang dijalankan adalah Rumah Belajar, yaitu pendidikan gratis bagi anak usia pra-TK hingga kelas 6 SD yang dilayani oleh anggota WKRI.

Selain itu, anggota WKRI juga didorong terlibat dalam penguatan ketahanan pangan keluarga melalui apotek hidup serta kelompok tani hidroponik.

Karolin Soroti KDRT, UMKM Hingga Masalah Sampah

Dalam arahannya, Karolin tidak hanya membahas peran perempuan dalam keluarga, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi keluarga, pelaku UMKM, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

“Peran wanita dalam keluarga memang menjadi tugas tanggung jawab utama kita adalah bagaimana kita membesarkan dan mendidik anak-anak dalam keluarga,” jelas Karolin.

Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menentukan pola makan keluarga, menjaga kesehatan anak, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Dalam suasana yang santai, Karolin juga menyampaikan pesan yang disambut tawa para peserta. “Jangan ajarkan emak-emak untuk menghemat. Emak-emak paling tahu bagaimana mengatur gaji suami cukup sampai satu bulan,” katanya.

Namun di balik candaan tersebut, ia menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius.

Karolin menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas safe house sebagai tempat perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak.

Dorong UMKM Lokal Dan Perubahan Kebiasaan Rumah Tangga

Karolin juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM lokal, khususnya terkait biaya distribusi produk ke luar daerah yang sering kali tidak sebanding dengan hasil penjualan.

Selain itu, persoalan sampah di wilayah Ngabang juga menjadi perhatian karena volumenya terus meningkat.

Ia mengajak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk mulai memilah sampah dari rumah. “Ayo kita mulai memilah sampah kita untuk lingkungan kita, karena plastik itu tidak akan terurai,” kata Karolin.

Sebagai langkah sederhana yang bisa langsung dilakukan, Karolin juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Kalau belanja tolong bawa kantong plastik sendiri, bawa sendiri keranjangnya,” tutup Karolin.

FAQ

1. Apa tujuan Konferensi Cabang X WKRI Ngabang?
Tujuannya adalah membahas rencana kerja organisasi, mengevaluasi kepengurusan sebelumnya, serta memilih pengurus baru masa bakti 2026–2029.

2. Apa pesan utama Bupati Karolin dalam konferensi tersebut?
Karolin menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, ekonomi rumah tangga, serta menjaga lingkungan.

3. Apa saja isu yang disoroti dalam konferensi WKRI?
Beberapa isu utama meliputi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan keluarga, dan pengelolaan sampah.

4. Apa program nyata WKRI yang disebutkan dalam acara tersebut?
Salah satunya adalah Rumah Belajar yang memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak usia pra-TK hingga kelas 6 SD.

5. Apa ajakan Karolin kepada masyarakat terkait lingkungan?
Karolin mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah serta membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi plastik.

Penulis: Tino

Bupati Karolin mengimbau warga eks PT Aria mengikuti pendataan lahan bersama ATR/BPN guna memastikan hak petani dan mencegah konflik pertanahan di Landak.

LANDAK — Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengimbau masyarakat di kawasan eks PT Aria untuk mengikuti proses pendataan dan identifikasi lahan yang sedang dilakukan pemerintah daerah bersama ATR/BPN. Tahapan tersebut dinilai penting sebagai dasar pemenuhan hak masyarakat atas lahan yang selama ini mereka garap.

Imbauan itu disampaikan Karolin usai kegiatan sosialisasi penyelesaian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Aria yang digelar Pemerintah Kabupaten Landak di Aula Bappeda Landak, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Karolin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal proses penyelesaian lahan agar masyarakat memiliki dasar administrasi yang kuat dan jelas.

Dalam wawancara lanjutan dengan wartawan, Karolin mengungkapkan konflik pertanahan di wilayah Landak cukup sering terjadi. Karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan mitigasi sejak dini.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi perusahaan yang tidak memperpanjang HGU, lalu menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam rangka memitigasi adanya konflik pertanahan di masa depan, kami mengidentifikasi beberapa perusahaan yang tidak memperpanjang HGU. Kemudian izin usaha perkebunannya kita cabut sesuai ketentuan,” kata Karolin.

Menurut Karolin, langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat penggarap untuk memperoleh hak atas lahan yang telah lama mereka usahakan.

Karolin menjelaskan, masyarakat penggarap di kawasan eks PT Aria umumnya merupakan petani mitra dari perkebunan sebelumnya. Sebagian di antaranya juga warga setempat yang pernah menyerahkan lahan kepada perusahaan.

Karena itu, pemerintah daerah bersama ATR/BPN dan pihak terkait, termasuk Bank Tanah, terus berupaya mendampingi masyarakat melalui tahapan resmi yang berlaku.

Proses tersebut meliputi:

• Pengukuran lahan

• Identifikasi penggarap

• Pendataan administrasi

• Pengusulan kepada Bank Tanah

Tahapan ini diperlukan sebelum lahan dapat diusulkan untuk redistribusi kepada masyarakat.

Karolin mengakui sebagian warga mungkin merasa proses pendataan cukup rumit. Namun menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan lahan benar-benar diberikan kepada petani yang sah.

“Memang terlihat ribet, tapi ini untuk memastikan penggarap yang benar-benar ada di lokasi. Bukan data fiktif atau pihak lain yang tidak berhak,” ujarnya.

Ia juga meluruskan adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait kegiatan pengukuran dan identifikasi lahan.

Menurut Karolin, tanpa data yang lengkap, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk mengusulkan redistribusi lahan.

Karolin menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah berbeda dengan Bank Tanah dalam penyelesaian lahan eks perusahaan.

Pemerintah daerah bersama ATR/BPN bertugas:

• Mengidentifikasi lahan

• Mendata penggarap

• Memetakan wilayah

Sementara proses redistribusi tanah nantinya menjadi bagian dari mekanisme yang ditangani oleh Bank Tanah.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap hak masyarakat dapat diberikan secara adil dan tepat sasaran.

Karolin mengajak masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah dan tidak ragu bertanya jika ada hal yang belum dipahami.

Ia juga mempersilakan warga untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah di Ngabang apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

“Jika masih ada hal yang belum jelas, silakan hubungi pemerintah daerah di Ngabang agar bisa berdiskusi dan mendapatkan informasi lengkap,” kata Karolin.

Menurutnya, seluruh proses penyelesaian lahan eks perusahaan di Kabupaten Landak pada prinsipnya menggunakan mekanisme yang sama.

FAQ

Apa tujuan pendataan lahan eks PT Aria?

Pendataan bertujuan memastikan siapa saja penggarap yang sah serta menjadi dasar administrasi untuk pengusulan hak atas tanah kepada pemerintah pusat melalui mekanisme resmi.

Apakah lahan langsung diberikan kepada warga?

Tidak. Lahan tidak langsung diberikan. Ada tahapan seperti pengukuran, identifikasi, dan pengusulan sebelum proses redistribusi dilakukan.

Mengapa proses pendataan dianggap penting?

Karena tanpa data resmi, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk mengusulkan hak kepemilikan lahan bagi masyarakat.

Siapa saja yang terlibat dalam proses ini?

Proses melibatkan Pemerintah Kabupaten Landak, ATR/BPN, serta pihak terkait termasuk Bank Tanah.

Apa yang harus dilakukan warga?

Warga diminta mengikuti pendataan, memberikan informasi yang benar, serta berkoordinasi dengan pemerintah jika ada hal yang belum dipahami.

Bupati Karolin meninjau intake air di Ngabang saat debit Sungai Landak turun drastis. Krisis air bersih mengancam ribuan warga, langkah darurat segera disiapkan.

Landak – Ancaman krisis air bersih mulai membayangi Kota Ngabang, Kabupaten Landak, seiring menurunnya debit Sungai Landak pada musim kemarau.

Situasi ini mendorong Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, turun langsung meninjau fasilitas intake air baku milik Perumdam Tirta Landak di Kecamatan Ngabang.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada warga tetap berjalan di tengah kondisi debit sungai yang terus menurun.

Dalam peninjauan di lokasi, Karolin mengungkapkan kondisi intake air bersih yang menyuplai sekitar 4.000 sambungan rumah tangga kini menghadapi tekanan serius akibat pendangkalan sungai.

Menurutnya, sedimentasi pasir yang cukup tinggi membuat kedalaman air menurun drastis. “Hari ini kita lihat kondisi intake air bersih untuk wilayah Kota Ngabang dan sekitarnya. Bangunan ini menyuplai kurang lebih 4.000 sambungan rumah tangga. Karena masuk musim kemarau, debit air berkurang, dan ternyata ada proses pendangkalan akibat sedimentasi pasir yang luar biasa,” kata Karolin.

Hasil pemantauan menunjukkan kedalaman air yang sebelumnya mencapai sekitar 8 meter, kini tersisa sekitar 1 meter 4 sentimeter. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena ujung pipa intake hampir menyentuh dasar sungai.

Karolin juga mengingatkan bahwa jika hujan tidak turun dalam beberapa hari ke depan, pelayanan air bersih berpotensi terganggu lebih luas. 

“Kalau beberapa hari ke depan tidak hujan, ini bisa menjadi persoalan serius karena ujung pipa intake sudah menyentuh dasar pasir sungai,” ujarnya.

Sebagai respons cepat, Pemerintah Kabupaten Landak menyiapkan langkah darurat agar distribusi air bersih tidak lumpuh.

Salah satu opsi yang segera dilakukan adalah penambahan pompa air untuk menjaga suplai tetap berjalan.

“Kita sepertinya harus tambah pompa untuk bisa tetap menjaga pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi kita beli pompa ya Pak, segera disiapkan,” tegas Karolin.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan hulu sungai agar tidak terjadi aktivitas yang merusak lingkungan.

Menurutnya, kerusakan di wilayah hulu akan memperparah kondisi sumber air baku di masa depan. “Tolonglah semua pihak juga mengawasi sehingga tidak ada aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan di hulu sungai. Kalau air sungai ini enggak ada, kita enggak ada sumber air lagi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Herkulanus mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari debit sungai yang menurun.

Masalah lama pada jaringan distribusi juga menjadi penyebab utama gangguan layanan air bersih.

Saat ini, Perumdam Tirta Landak melayani 9.186 pelanggan yang tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, pelanggan terbesar berada di Kecamatan Ngabang dengan total 7.344 sambungan rumah.

Namun, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) masih sangat tinggi, mencapai 38,30 persen. Angka ini jauh melampaui batas nasional yang direkomendasikan, yakni maksimal 25 persen.

“Kebocoran pada jaringan distribusi infrastruktur perpipaan yang sudah tua, rapuh, dan kurang perawatan menjadi penyebab utama kehilangan air secara fisik,” ujar Herkulanus.

Ia juga menambahkan bahwa tunggakan pelanggan turut memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. “Banyaknya piutang akibat tunggakan pelanggan menyebabkan kas yang seharusnya masuk menjadi tertunda,” katanya.

Manajemen Perumdam Tirta Landak saat ini terus melakukan pembenahan secara bertahap, mulai dari pengendalian biaya operasional hingga penguatan sistem penagihan.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas layanan transmisi jaringan dan pompa juga terus dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan distribusi air.

Di tengah keterbatasan yang ada, langkah cepat pemerintah daerah dinilai menjadi kunci untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Karolin menegaskan bahwa pelayanan air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh terganggu.

“Kita harus jaga betul pelayanan dasar ini. Air bersih menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari, jadi langkah cepat harus dilakukan,” tutupnya.

FAQ

1. Mengapa Kota Ngabang terancam krisis air bersih?
Karena debit Sungai Landak menurun drastis akibat musim kemarau dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi pasir.

2. Berapa jumlah pelanggan Perumdam Tirta Landak saat ini?
Tercatat sekitar 9.186 pelanggan di enam kecamatan, dengan mayoritas berada di Kecamatan Ngabang.

3. Apa langkah darurat yang disiapkan pemerintah?
Pemerintah Kabupaten Landak berencana menambah pompa air untuk menjaga distribusi air tetap berjalan.

4. Apa penyebab utama kehilangan air di jaringan?
Kebocoran pada pipa tua dan kurangnya perawatan jaringan distribusi.

5. Apa dampak jika tidak segera ditangani?
Pelayanan air bersih bagi ribuan warga berpotensi terganggu, terutama saat musim kemarau berlangsung lebih lama.