Donor Darah HUT ke-27 Harian Berkat, Puluhan Peserta Ikut Sumbang Stok Darah di Pontianak

Redaksi    Sabtu, Mei 02, 2026    Comment   

Donor Darah HUT ke-27 Harian Berkat, Puluhan Peserta Ikut Sumbang Stok Darah di Pontianak

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

P0NTIANAK - Harian Berita Khatulistiwa atau HARIAN BERKAT menyelenggarakan kegiatan donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT, Sabtu 2 Mei 2026, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta ini berlangsung sejak pukul 08.30 WIB hingga 13.00 WIB.

Donor darah mengusung tema “Setetes Darah Anda Selamatkan Semua Jiwa” dan dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak.

Ketua Panitia Donor Darah HARIAN BERKAT, Marupek, S.Sos, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan media dalam membantu sesama yang membutuhkan darah.

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27  yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

“Donor darah yang dilaksanakan ini adalah bentuk kepedulian kami dalam rangka HUT HARIAN BERKAT ke-27. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, donor darah merupakan perbuatan terpuji dan mulia karena dapat membantu keselamatan jiwa orang lain. 

Marupek juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para peserta yang mendonorkan darah secara sukarela.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan peserta donor darah yang telah berpartisipasi secara sukarela. Kebutuhan darah di waktu tertentu cukup tinggi, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membantu mencukupi stok darah,” katanya.

Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes. Pol. Endang Tri Puwanto, S.IK, M.Si melalui Kasi Dokkes AKP Lijana Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan donor darah yang digelar HARIAN BERKAT. 

Peserta donor darah di halaman kantor redaksi HARIAN BERKAT dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang dilaksanakan Sabtu pagi 2 Mei 2026. Foto: istimewa

Ia menilai kegiatan tersebut sangat bagus memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan darah.

“Aksi donor ini sangat baik karena membantu masyarakat yang membutuhkan darah, sekaligus mendukung ketersediaan stok darah di PMI Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan dan turut mendonorkan darah.

Lijana juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan pihak kepolisian dalam kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

Adapun peserta donor darah berasal dari berbagai instansi, di antaranya Polresta Pontianak, Polres Kubu Raya, Kompi Kavaleri XII/MDC, Satbrimob Polda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, Airud, Ajendam XII/Tanjungpura, Paldam XII/Tanjungpura, serta masyarakat Kota Pontianak. ***

Vaksin Dengue Efektif, Kasus DBD Di Kaltim Mulai Melandai

Saputra Berry    Sabtu, Mei 02, 2026    Comment   

Vaksin Dengue Efektif, Kasus DBD Di Kaltim Mulai Melandai

Vaksinasi dengue di Kaltim terbukti menekan kasus DBD sejak 2024, dengan tren penurunan di Samarinda, Balikpapan, dan Mahakam Ulu.

Samarinda — Program vaksinasi dengue yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mulai memperlihatkan hasil konkret dalam menekan penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Sejak digulirkan pada 2024, intervensi ini berkontribusi terhadap penurunan kasus di beberapa wilayah prioritas.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa tren penurunan terlihat di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Samarinda, dan Mahakam Ulu. Perluasan cakupan imunisasi dinilai menjadi faktor penting dalam meredam lonjakan kasus yang sebelumnya kerap terjadi secara siklik.

Menurut Jaya Mualimin, DBD selama ini menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat dengan pola peningkatan setiap tiga hingga lima tahun. Namun, setelah program vaksinasi diperluas, indikasi penurunan mulai terlihat secara bertahap.

Data dari Dinas Kesehatan juga menunjukkan bahwa ribuan siswa sekolah dasar yang telah menerima vaksin dengue tidak dilaporkan mengalami infeksi DBD. Temuan ini memperkuat indikasi efektivitas vaksin dalam kelompok usia tersebut.

Secara musiman, puncak penyebaran DBD di Kalimantan Timur biasanya terjadi antara November hingga Februari. Oleh karena itu, intervensi seperti vaksinasi dinilai penting untuk menekan risiko lonjakan kasus di periode rawan tersebut.

Selain penurunan kasus, angka kematian akibat infeksi nyamuk Aedes aegypti juga mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator tambahan bahwa strategi penanganan yang diterapkan mulai berjalan efektif.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terus memperkuat edukasi masyarakat dan memperluas kolaborasi lintas sektor guna memastikan cakupan vaksinasi semakin merata. Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan optimal melalui imunisasi lengkap.

Berdasarkan data terbaru, tercatat 231 kasus kumulatif DBD di Kalimantan Timur, dengan jumlah tertinggi berada di Samarinda sebanyak 46 kasus. Pemerintah daerah menargetkan angka kematian dapat ditekan hingga di bawah 0,4 persen.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota telah diminta mempercepat penanganan pasien, terutama bagi kasus yang memasuki fase kritis. Penguatan sistem rujukan medis menjadi bagian dari strategi utama dalam menekan risiko kematian akibat DBD.

FAQ

1. Apakah vaksin dengue efektif mencegah DBD?
Data Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan vaksin dengue efektif menekan kasus, terutama pada kelompok siswa yang telah divaksin.

2. Kapan puncak kasus DBD biasanya terjadi?
Puncak penularan umumnya terjadi pada November hingga Februari.

3. Berapa jumlah kasus DBD terbaru di Kaltim?
Tercatat 231 kasus kumulatif, dengan Samarinda sebagai wilayah tertinggi.

4. Siapa yang menjadi prioritas vaksinasi?
Saat ini program difokuskan pada anak usia sekolah, terutama siswa SD.

5. Apa target pemerintah terkait DBD?
Menekan angka kematian hingga di bawah 0,4 persen melalui vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan.

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Dinkes Kaltim menargetkan angka kematian DBD di bawah 0,4 persen saat jumlah kasus mencapai 231. Samarinda dan Kukar menjadi wilayah prioritas pencegahan. (Gambar ilustrasi)

Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target menekan angka kematian di bawah 0,4 persen pada bulan ini. Upaya tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 231 kasus DBD di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kematian sangat bergantung pada kecepatan tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan awal kepada pasien yang menunjukkan gejala DBD.

Menurutnya, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting untuk menghindari kondisi pasien memburuk, terutama pada fase kritis penyakit.

Dinas Kesehatan mengingatkan bahwa masa peralihan musim menuju kemarau berpotensi meningkatkan risiko penyebaran DBD. Kondisi lingkungan pada masa tersebut sering memicu berkembangnya nyamuk pembawa virus dengue.

Secara kumulatif, jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur kini mencapai 231 kasus. Angka tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antarwilayah, khususnya dalam mempercepat sistem rujukan pasien yang mengalami kondisi kritis.

Instruksi percepatan rujukan telah disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan secara cepat dan tepat.

Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 46 kasus infeksi. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam langkah antisipasi.

Selain Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara juga masuk dalam daftar prioritas dengan 39 kasus yang tercatat hingga saat ini. Di wilayah tersebut, intervensi kesehatan lingkungan dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi penyebaran.

Program pencegahan tidak hanya difokuskan pada layanan kesehatan, tetapi juga menyasar kebersihan lingkungan masyarakat.

Upaya pencegahan DBD dilakukan melalui penguatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk menggunakan metode 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Masyarakat juga didorong untuk kembali mengaktifkan kader juru pemantau jentik di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Peran kader dinilai penting dalam memantau potensi keberadaan jentik nyamuk di lingkungan permukiman.

Selain itu, distribusi bubuk Abate secara gratis terus dilakukan melalui puskesmas. Bahan tersebut digunakan untuk membasmi jentik nyamuk di tempat penampungan air.

Pengasapan atau fogging tetap disiapkan sebagai langkah terakhir apabila terjadi lonjakan penularan dalam skala besar. Metode ini digunakan untuk membunuh nyamuk dewasa di wilayah yang dinilai memiliki tingkat penyebaran tinggi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa seluruh rumah sakit rujukan memiliki persediaan logistik medis yang mencukupi untuk merawat pasien DBD.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.

FAQ

Berapa jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur saat ini?

Jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur tercatat mencapai 231 kasus berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan.

Wilayah mana yang memiliki kasus DBD tertinggi?

Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 46 kasus, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 39 kasus.

Apa target pemerintah dalam penanganan DBD?

Pemerintah menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga di bawah 0,4 persen.

Apa itu metode 3M Plus?

Metode 3M Plus adalah upaya pencegahan DBD dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, ditambah langkah pencegahan lainnya.

Kapan fogging dilakukan?

Fogging dilakukan sebagai langkah terakhir ketika penyebaran DBD terjadi secara luas di suatu wilayah.

Rumah Sakit Di IKN Wajib Bertaraf Tinggi, Dinkes Kaltim Lakukan Verifikasi Lapangan

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Rumah Sakit Di IKN Wajib Bertaraf Tinggi, Dinkes Kaltim Lakukan Verifikasi Lapangan

Dinkes Kaltim memverifikasi Mayapada Hospital Nusantara di IKN untuk memastikan standar layanan, mutu operasional, dan kelayakan perpanjangan izin operasional rumah sakit.

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas dan sistem pelayanan di Mayapada Hospital Nusantara yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi untuk perpanjangan izin operasional rumah sakit tersebut.

Langkah verifikasi dilakukan langsung di lapangan guna memastikan bahwa seluruh standar layanan kesehatan telah terpenuhi, baik dari sisi infrastruktur, tenaga medis, hingga manajemen pelayanan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa rumah sakit yang beroperasi di kawasan IKN dituntut memiliki layanan yang modern serta dikelola secara profesional.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di wilayah ibu kota baru tidak hanya harus lengkap secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan sistem pelayanan yang terintegrasi antara tenaga medis, teknologi, serta tata kelola manajemen mutu.

Verifikasi ini turut melibatkan tim dari bidang pelayanan kesehatan rujukan serta unsur dari Otorita IKN untuk menyamakan kelengkapan dokumen administratif dengan kondisi fasilitas medis di lapangan.

Proses evaluasi tidak hanya berfokus pada bangunan fisik rumah sakit, tetapi juga mencakup kelayakan sarana medis dan kompetensi tenaga kesehatan.

Tim melakukan pengecekan terhadap:

• Ketersediaan peralatan medis modern

• Standar ruang pelayanan kesehatan

• Jumlah dan kualitas tenaga medis

• Sistem manajemen keselamatan pasien

Penilaian ini dianggap penting untuk memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menilai bahwa pengawasan rutin merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di kawasan IKN.

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru, kebutuhan layanan kesehatan diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Karena itu, setiap fasilitas kesehatan di wilayah tersebut diwajibkan untuk terus meningkatkan mutu layanan serta menerapkan standar keselamatan pasien secara konsisten.

Selain aspek fisik dan tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian utama dalam proses verifikasi.

Sistem digital berbasis data dinilai sangat penting untuk mendukung integrasi layanan kesehatan, terutama dalam sistem rujukan pasien ke berbagai fasilitas medis lainnya.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data medis, serta mempermudah koordinasi antarinstansi kesehatan di kawasan IKN.

Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di IKN tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi.

Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap fasilitas kesehatan di kawasan ibu kota baru mampu bersaing dengan standar layanan kesehatan bertaraf internasional.

FAQ

1. Mengapa Mayapada Hospital Nusantara diverifikasi oleh Dinkes Kaltim?

Verifikasi dilakukan untuk memastikan rumah sakit memenuhi standar layanan kesehatan sebelum izin operasionalnya diperpanjang.

2. Apa saja yang diperiksa dalam proses verifikasi rumah sakit?

Beberapa aspek yang diperiksa meliputi fasilitas bangunan, peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, sistem manajemen mutu, dan keselamatan pasien.

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses verifikasi ini?

Tim verifikasi terdiri dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, tenaga teknis pelayanan kesehatan rujukan, serta perwakilan dari Otorita IKN.

4. Mengapa teknologi informasi penting dalam layanan kesehatan di IKN?

Teknologi membantu integrasi data pasien, mempercepat proses rujukan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

5. Apa tujuan utama pengawasan berkelanjutan terhadap rumah sakit di IKN?

Tujuannya adalah menjaga kualitas layanan tetap sesuai standar pemerintah serta memastikan keselamatan pasien tetap terjamin.

Pencegahan Stunting sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Program Kesehatan

Ria Sartika    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Pencegahan Stunting sebagai Gerakan Sosial, Bukan Sekadar Program Kesehatan

Kotim perkuat gerakan cegah stunting melalui 1000 HPK dengan edukasi dan intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting hingga 17 persen pada 2026.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada masa awal kehidupan anak, yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya ini tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tetapi juga sebagai gerakan kolektif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah di tingkat paling bawah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh pemenuhan gizi sejak dini, terutama sejak masa kehamilan.

“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh optimal,” ujar Umar saat kegiatan Gerakan Cegah Stunting Kotim 2026 di Puskesmas Baamang I, Kecamatan Baamang, Sampit, Rabu.

Program percepatan penurunan stunting di Kotim dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelibatan lintas sektor. Dinas Kesehatan setempat menggandeng camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu untuk memastikan edukasi 1.000 HPK benar-benar dipahami masyarakat.

Menurut Umar, stunting tidak hanya terjadi setelah anak lahir, tetapi sudah dapat dimulai sejak masa kehamilan akibat kurangnya asupan gizi ibu.

“Karena itu intervensi harus dimulai dari keluarga. Edukasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Kotim. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, hingga daya saing daerah di masa depan.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Kotim berada di angka 21,6 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan hingga sekitar 17 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kotim mengombinasikan berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penanganannya harus menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan,” kata Umar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kotim.

FAQ

1. Apa itu program 1.000 HPK?
1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Berapa angka stunting di Kotawaringin Timur saat ini?
Berdasarkan SSGI, angka stunting di Kotim mencapai 21,6 persen.

3. Apa target pemerintah daerah?
Pemkab Kotim menargetkan penurunan stunting hingga sekitar 17 persen pada 2026.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Mulai dari tenaga kesehatan, camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.

5. Apa langkah utama yang dilakukan pemerintah?
Edukasi masyarakat, intervensi gizi, makanan tambahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Target 62 Ribu Warga, Gunung Mas Gencarkan Cek Kesehatan Gratis Pekerja

Saputra Berry    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Target 62 Ribu Warga, Gunung Mas Gencarkan Cek Kesehatan Gratis Pekerja

Dinkes Gunung Mas memperluas Program Cek Kesehatan Gratis ke perusahaan dengan metode jemput bola guna meningkatkan deteksi dini penyakit dan produktivitas pekerja.

Gunung Mas, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat pekerja melalui pendekatan jemput bola ke lingkungan perusahaan. Strategi ini dilakukan agar pemeriksaan kesehatan tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau langsung tenaga kerja di berbagai sektor.

Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini mulai diarahkan secara khusus ke kalangan pekerja di perusahaan milik negara, daerah, maupun swasta. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini penyakit sekaligus menjaga produktivitas tenaga kerja.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Gunung Mas, Rina Sari, menjelaskan bahwa perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Menurutnya, program tersebut telah mulai diterapkan pada sejumlah instansi dan perusahaan di wilayah Kuala Kurun. Pegawai perusahaan milik negara di sektor kelistrikan menjadi salah satu kelompok pertama yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, pekerja di perusahaan milik daerah, khususnya perusahaan air minum daerah, juga telah menerima layanan serupa. Pelaksanaan ini diharapkan menjadi model awal sebelum program diperluas ke perusahaan besar swasta yang beroperasi di wilayah Gunung Mas.

Ke depan, jajaran puskesmas di wilayah Gunung Mas akan terus mengembangkan pola jemput bola dengan mendatangi lokasi kerja secara langsung. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong pemeriksaan rutin.

Rina Sari menegaskan bahwa peningkatan kesadaran kesehatan pekerja memiliki dampak langsung terhadap kualitas kerja dan produktivitas. Dengan kondisi kesehatan yang terpantau, risiko penyakit dapat ditekan sejak tahap awal.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Gunung Mas menargetkan sebanyak 62.727 warga mengikuti Program CKG sepanjang tahun 2026. Target ini mencakup masyarakat umum serta tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Pelaksanaan Program CKG di tingkat lapangan salah satunya dijalankan oleh Puskesmas Kurun. Wilayah kerja fasilitas kesehatan ini mencakup Kelurahan Kuala Kurun serta beberapa desa di Kecamatan Kurun, yaitu Tumbang Tambirah, Penda Pilang, dan Tumbang Manyangan.

Kepala Puskesmas Kurun, Vera Crista, menyampaikan bahwa pekerja di wilayah tersebut menjadi sasaran utama program, termasuk tenaga kerja dari perusahaan milik negara, daerah, hingga perusahaan swasta.

Hingga saat ini, layanan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai perusahaan milik negara baru dilaksanakan pada sektor kelistrikan. Sementara itu, perusahaan negara di sektor perbankan direncanakan menjadi target berikutnya.

Untuk perusahaan milik daerah, pemeriksaan kesehatan telah dilakukan terhadap pekerja perusahaan air minum daerah. Adapun tenaga kerja di perusahaan besar swasta juga dijadwalkan menerima layanan serupa dalam waktu mendatang.

Program CKG mendapatkan dukungan dari pihak perusahaan, termasuk dari manajemen perusahaan air minum daerah setempat. Direktur perusahaan tersebut, Hendra Toendan, menilai program ini memberikan manfaat langsung bagi pekerja.

Menurutnya, kesehatan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi kesehatan yang terjaga, kinerja pegawai diharapkan semakin optimal.

Ia juga menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis membantu perusahaan memastikan kondisi kesehatan pegawai tetap stabil, sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan dengan baik.

Program jemput bola ini menjadi bagian dari strategi preventif pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat pekerja. Dengan mendatangi langsung lokasi kerja, layanan kesehatan diharapkan lebih merata dan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu kerja.

Selain meningkatkan kualitas kesehatan individu, langkah ini juga diproyeksikan memberi dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi pelayanan publik di wilayah Gunung Mas.

FAQ

Apa itu Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)?

Program CKG merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya yang disediakan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini penyakit pada masyarakat.

Siapa saja yang menjadi sasaran Program CKG di Gunung Mas?

Sasaran program meliputi masyarakat umum serta pekerja di perusahaan milik negara, daerah, dan swasta.

Mengapa program dilakukan dengan metode jemput bola?

Metode jemput bola dilakukan agar pekerja yang memiliki keterbatasan waktu tetap dapat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang ke puskesmas.

Berapa target peserta Program CKG di Gunung Mas pada 2026?

Target program mencapai 62.727 warga yang diharapkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang tahun 2026.

Apa manfaat pemeriksaan kesehatan bagi pekerja?

Pemeriksaan kesehatan membantu mendeteksi penyakit lebih awal, menjaga kondisi fisik pekerja, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Hari Jadi Ke-27 Banjarbaru, Warga Serbu Layanan Cek Kesehatan Gratis

Saputra Berry    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Hari Jadi Ke-27 Banjarbaru, Warga Serbu Layanan Cek Kesehatan Gratis

Dinkes Banjarbaru membuka layanan cek kesehatan gratis di Ekspo Hari Jadi ke-27. Warga antusias memanfaatkan pemeriksaan kesehatan dasar untuk deteksi dini penyakit.

BANJARBARU — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), membuka layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangkaian Ekspo Banjarbaru sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru.

Langkah ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan, sekaligus memperkuat layanan preventif yang selaras dengan isu kesehatan nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Trianti, menyampaikan bahwa layanan kesehatan gratis ini sengaja dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit.

“Besar harapan kami CKG gratis ini bisa diakses sebanyak-banyaknya oleh masyarakat dengan tujuan deteksi dini setiap kondisi kesehatannya,” ujar Juhai Trianti di Banjarbaru, Sabtu.

Stan layanan kesehatan yang mulai beroperasi pukul 14.00 WITA langsung disambut antusias oleh pengunjung ekspo. Area layanan terlihat dipadati warga yang ingin memanfaatkan kesempatan pemeriksaan gratis tersebut.

Dalam layanan ini, Dinkes Banjarbaru menyediakan berbagai pemeriksaan kesehatan dasar, antara lain:

• Pemeriksaan tekanan darah

• Pemeriksaan gula darah

• Pemeriksaan kolesterol

• Pemeriksaan asam urat (sesuai indikasi)

Pada sesi pertama pelaksanaan, tercatat hampir 50 pengunjung telah memanfaatkan layanan tersebut hingga pukul 18.00 WITA.

Antusiasme masyarakat ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara rutin, terutama melalui pemeriksaan dasar yang sederhana namun berdampak besar.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, turut meninjau langsung stan layanan kesehatan di sela kunjungannya ke area ekspo. Kehadirannya disambut tenaga medis yang bertugas di lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Erna Lisa Halaby juga menjalani pemeriksaan kesehatan dasar sebagai contoh nyata kepada masyarakat.

“Pemeriksaan kesehatan seperti ini penting sebagai langkah awal menjaga kualitas hidup masyarakat,” ujar Erna Lisa Halaby setelah mengikuti pemeriksaan.

Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi serius yang membutuhkan penanganan lebih kompleks.

“Dengan deteksi lebih awal, diharapkan masyarakat tidak jatuh pada kondisi sakit serius yang membutuhkan penanganan lebih besar,” tambahnya.

Program cek kesehatan gratis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis pencegahan (preventif).

Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dalam menekan angka penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, yang sering kali berkembang tanpa gejala awal.

Dengan adanya layanan kesehatan di lokasi publik seperti ekspo, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan formal.

Langkah ini juga mendukung program nasional yang mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini.

Selain memberikan layanan pemeriksaan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kesehatan langsung kepada masyarakat.

Tenaga medis yang bertugas memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, sekaligus menyarankan langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan warga jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat, terutama dalam hal rutin memeriksakan kondisi kesehatan.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini, diharapkan kualitas kesehatan warga Kota Banjarbaru dapat terus meningkat di masa mendatang.

FAQ

1. Apa itu layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG)?
CKG adalah layanan pemeriksaan kesehatan dasar tanpa biaya yang disediakan oleh Dinas Kesehatan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan masyarakat.

2. Pemeriksaan apa saja yang tersedia di layanan CKG?
Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat sesuai kebutuhan.

3. Siapa saja yang bisa mengikuti layanan ini?
Seluruh masyarakat yang datang ke area Ekspo Banjarbaru dapat memanfaatkan layanan tersebut.

4. Mengapa deteksi dini kesehatan penting?
Deteksi dini membantu mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi serius sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

5. Apakah layanan CKG akan diadakan kembali di masa depan?
Kemungkinan besar akan kembali dilaksanakan, terutama pada kegiatan publik yang melibatkan masyarakat luas.

Pemkot Banjarbaru Gelar Khitanan Massal Gratis Sambut Hari Jadi Ke-27 Kota

Saputra Berry    Minggu, April 19, 2026    Comment   

Pemkot Banjarbaru Gelar Khitanan Massal Gratis Sambut Hari Jadi Ke-27 Kota

Pemkot Banjarbaru melalui RSD Idaman menggelar khitanan massal gratis dalam rangka Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru sebagai bentuk layanan sosial inklusif bagi masyarakat.

BANJARBARU — Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman menggelar kegiatan khitanan massal sebagai bentuk penguatan layanan sosial yang inklusif bagi masyarakat, Sabtu.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Besar Lantai IV RSD Idaman tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Program ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarbaru, Sri Lailana, menyampaikan apresiasi atas inisiatif RSD Idaman dalam menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut.

Menurutnya, kegiatan khitanan massal bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan anak.

“Program sunatan massal ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial pemerintah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat,” ujar Sri Lailana di Banjarbaru.

Program ini juga dinilai selaras dengan tema Hari Jadi ke-27 Banjarbaru, yakni “Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas”, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama fasilitas layanan kesehatan berupaya mengambil peran strategis dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis berkualitas.

Khitanan massal juga menjadi salah satu bentuk layanan kesehatan preventif yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain itu, Sri Lailana turut menyampaikan ucapan selamat kepada para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka dalam proses khitan.

Menurutnya, khitan merupakan salah satu kewajiban penting dalam proses menuju kedewasaan anak, baik dari sisi kesehatan maupun sosial budaya.

“Para orang tua telah menuntaskan salah satu kewajiban dan hak penting bagi anak, ini menjadi bagian dari proses menuju kedewasaan,” katanya.

Sri Lailana juga menegaskan bahwa peran keluarga sangat penting dalam membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berakhlak mulia di tengah berbagai tantangan pembangunan nasional saat ini.

Ia berharap kegiatan sosial seperti khitanan massal dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Semoga kegiatan sunatan massal ini bermanfaat langsung bagi masyarakat, sehingga semarak Hari Jadi Kota Banjarbaru dirasakan oleh semua,” tutup Sri Lailana.

FAQ

1. Apa tujuan diadakannya khitanan massal di Banjarbaru?

Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu masyarakat mendapatkan layanan khitan secara gratis serta mendukung pemerataan akses kesehatan bagi anak-anak.

2. Siapa penyelenggara kegiatan khitanan massal ini?

Kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman.

3. Kegiatan ini bagian dari peringatan apa?

Khitanan massal ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru.

4. Di mana lokasi pelaksanaan khitanan massal?

Kegiatan berlangsung di Aula Besar Lantai IV RSD Idaman Banjarbaru.

5. Apa manfaat khitan bagi anak-anak?

Khitan bermanfaat untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, mencegah infeksi, serta mendukung kesehatan anak dalam jangka panjang.

Batola Dorong Imunisasi Anak, Lima Puskesmas Catat Capaian Tertinggi Tahun 2026

Saputra Berry    Sabtu, April 18, 2026    Comment   

Batola Dorong Imunisasi Anak, Lima Puskesmas Catat Capaian Tertinggi Tahun 2026

Lima puskesmas di Batola meraih penghargaan imunisasi terbaik 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sugimin tekankan pentingnya imunisasi bagi perlindungan anak dari penyakit berbahaya.

BANJARMASIN — Lima puskesmas di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, berhasil mencatat capaian terbaik dalam program imunisasi dasar lengkap dan mendapat penghargaan dari Dinas Kesehatan setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Batola, Sugimin, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja tenaga kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi anak di wilayah masing-masing.

“Lima puskesmas yang menerima penghargaan yaitu Tabunganen dengan capaian 95 persen, Berangas 83 persen, Tabukan 80 persen, Barambai 79 persen dan Anjir Pasar 69 persen,” ujar Sugimin di Banjarmasin, Jumat.

Imunisasi Bukan Sekadar Kewajiban, Tapi Hak Dasar Anak

Sugimin menegaskan bahwa imunisasi bukan hanya kewajiban bagi orang tua, tetapi merupakan hak dasar anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai penyakit berbahaya.

Penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi atau dikenal sebagai PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) antara lain campak, polio, difteri, hingga penyakit infeksi lainnya yang berpotensi mengancam keselamatan anak.

Menurutnya, anak yang tidak mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih tinggi terserang penyakit dan berpotensi menjadi sumber penularan bagi anak lain di sekitarnya.

“Ketika anak tidak imunisasi maka anak akan mudah sakit, dan menjadi sumber penularan untuk anak-anak yang lainnya,” jelasnya.

Rakor Imunisasi Digelar Dalam Rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026

Dinas Kesehatan Batola juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Peningkatan Capaian Imunisasi sebagai bagian dari rangkaian Pekan Imunisasi Dunia (PID) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Batola sebagai langkah memperkuat koordinasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi di daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

PKK Batola Ajak Masyarakat Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Batola, Noor Hayati Bahrul Ilmi, turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melengkapi imunisasi sepanjang usia.

Ajakan ini sejalan dengan tema global imunisasi yang menekankan pentingnya perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

“Lengkapi imunisasi sepanjang usia, dengan imunisasi kita lindungi anak, lindungi keluarga, dan lindungi masyarakat,” katanya.

Komitmen Batola Tingkatkan Perlindungan Anak

Keberhasilan lima puskesmas ini menjadi indikator positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap imunisasi mulai meningkat.

Dinas Kesehatan Batola menargetkan capaian imunisasi yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang, sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak.

Upaya kolaboratif antara tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya.

FAQ

Apa itu imunisasi dasar lengkap?

Imunisasi dasar lengkap adalah serangkaian vaksin yang wajib diberikan kepada anak sesuai usia untuk melindungi dari penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.

Mengapa imunisasi penting bagi anak?

Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak sehingga tidak mudah terserang penyakit dan mencegah penularan ke anak lainnya.

Apa itu PD3I?

PD3I adalah singkatan dari Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, seperti campak, polio, difteri, dan beberapa penyakit menular lainnya.

Apa tujuan Pekan Imunisasi Dunia?

Pekan Imunisasi Dunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk perlindungan kesehatan sepanjang usia.

Mengapa puskesmas diberikan penghargaan imunisasi?

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada puskesmas yang berhasil mencapai target imunisasi tinggi di wilayah kerjanya.

Stunting Tidak Selalu Karena Zat Besi, Tapi Risiko Tetap Harus Diwaspadai

Ria Sartika    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Stunting Tidak Selalu Karena Zat Besi, Tapi Risiko Tetap Harus Diwaspadai

Dokter anak dr Lucky Yogasatria menyebut kekurangan zat besi dapat berkontribusi pada stunting anak. Simak penyebab, risiko, dan cara pencegahannya. (Ilustrasi)

Jakarta — Kekurangan zat besi disebut menjadi salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis anak dan konselor laktasi lulusan Universitas Sebelas Maret (UNS), dr Lucky Yogasatria Sp.A, saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dr Lucky, tidak semua anak yang mengalami stunting pasti mengalami kekurangan zat besi. Namun, kondisi kekurangan zat besi tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

“Banyaknya begitu, tapi bukan berarti semuanya anak stunting pasti kekurangan zat besi,” ujar dr Lucky.

Stunting Terjadi Karena Kekurangan Gizi Kronis

dr Lucky menjelaskan bahwa stunting pada anak umumnya terjadi akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi yang terjadi secara berulang dalam jangka waktu lama. Kondisi tersebut membuat asupan kalori dan energi yang masuk ke dalam tubuh anak tidak mencukupi kebutuhan tumbuh kembangnya.

Dampak awal yang sering terlihat adalah berat badan anak yang sulit naik. Selain itu, tinggi badan anak juga cenderung berada di bawah standar kurva pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Ia menekankan bahwa masa dua tahun pertama kehidupan merupakan periode penting untuk memperbaiki kondisi stunting.

“Itulah mengapa di dua tahun pertama, ketika dia stunting, itu harus segera diperbaiki. Ketika anaknya stunting, sudah pasti otaknya juga kekurangan nutrisi,” jelasnya.

Perlu Memantau Kekurangan Mikro dan Makronutrisi

Lebih lanjut, dr Lucky mengingatkan pentingnya memantau kondisi gizi anak secara menyeluruh. Kekurangan nutrisi tidak hanya berkaitan dengan makronutrisi seperti karbohidrat dan protein, tetapi juga mikronutrisi seperti zat besi dan zinc.

Menurutnya, tanda kekurangan mikronutrisi sering kali tidak terlihat jelas dibandingkan kekurangan protein.

“Kalau anak yang kekurangan protein sudah pasti pertumbuhannya tidak oke, anaknya kurus. Tapi anak yang kekurangan mikronutrisi kadang-kadang tidak terlalu kelihatan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan kadar zat besi dalam tubuh anak, terutama pada anak yang diduga mengalami stunting.

Risiko Kekurangan Zat Besi Pada Anak

Kekurangan zat besi dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak. Beberapa risiko yang mungkin terjadi antara lain:

• Anemia pada anak

• Gangguan pertumbuhan otak

• Penurunan kemampuan kognitif

• Penurunan IQ

• Tumbuh kembang tidak optimal

Dalam beberapa kasus, dokter dapat memberikan terapi zat besi atau suplemen tambahan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan zat besi.

Selain zat besi, dokter juga dapat memeriksa kadar zinc dan vitamin D yang turut berperan penting dalam pertumbuhan anak.

Sumber Makanan Kaya Zat Besi Untuk Anak

Untuk mencegah kekurangan zat besi, dr Lucky menyarankan orang tua memberikan makanan bergizi yang kaya zat besi dalam menu harian anak.

Beberapa contoh makanan yang mengandung zat besi antara lain:

• Hati ayam

• Daging ayam

• Daging sapi

• Sayuran hijau tertentu

• Makanan sumber protein hewani

Pemenuhan nutrisi tersebut penting agar pertumbuhan anak tetap optimal dan risiko stunting dapat ditekan.

Pentingnya Asupan Zat Besi Sejak Masa Kehamilan

Selain pada anak, kebutuhan zat besi juga sangat penting bagi ibu hamil. Kekurangan zat besi pada ibu dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan kondisi anemia.

dr Lucky menekankan bahwa ibu hamil sebaiknya rutin mengonsumsi makanan bergizi serta suplemen zat besi sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Langkah pencegahan sejak masa kehamilan dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah stunting pada anak di masa depan.

Dalam dunia medis, penanganan stunting memerlukan pendekatan berbasis data dan pemeriksaan klinis. Dokter spesialis anak memiliki peran penting dalam melakukan:

• Pemantauan tumbuh kembang anak

• Pemeriksaan laboratorium nutrisi

• Diagnosis penyebab stunting

• Penentuan terapi yang tepat

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penanganan dilakukan secara tepat dan berbasis keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

FAQ

Apakah semua anak stunting pasti kekurangan zat besi?

Tidak. Tidak semua anak stunting mengalami kekurangan zat besi, namun kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor risiko yang perlu diperiksa.

Apa tanda anak kekurangan zat besi?

Beberapa tanda umum meliputi anak tampak lemas, pucat, mudah lelah, serta pertumbuhan yang tidak optimal.

Apa makanan terbaik untuk mencegah kekurangan zat besi?

Makanan seperti hati ayam, daging sapi, dan daging ayam merupakan sumber zat besi yang baik untuk anak.

Kapan waktu terbaik mencegah stunting?

Pencegahan stunting paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama kehidupan anak.

Apakah anak stunting bisa pulih?

Ya, terutama jika ditangani sejak dini dengan pemenuhan nutrisi yang tepat dan pemantauan medis rutin.

Presdir AstraZeneca Soroti Pentingnya Deteksi Dini Kanker Di Indonesia

Ria Sartika    Rabu, April 15, 2026    Comment   

Presdir AstraZeneca Soroti Pentingnya Deteksi Dini Kanker Di Indonesia

Esra Erkomay menilai penanganan kanker di Indonesia butuh strategi progresif, deteksi dini, dan akses terapi inovatif guna menekan lonjakan kasus hingga 2050.

JAKARTA — Presiden Direktur Esra Erkomay menegaskan bahwa penanganan kanker di Indonesia membutuhkan strategi yang progresif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Esra menyampaikan bahwa isu kesehatan masyarakat kini tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Ia menilai kanker menjadi salah satu ancaman serius yang berdampak luas, tidak hanya pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi nasional.

“Kesehatan masyarakat tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, kanker muncul sebagai salah satu ancaman paling nyata,” ujar Esra.

Kasus Kanker Di Indonesia Terus Meningkat

Berdasarkan data dari Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022, Indonesia mencatat sekitar 408.661 kasus baru kanker setiap tahun, dengan lebih dari 242.000 kematian akibat penyakit tersebut.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan bahwa tanpa intervensi yang lebih kuat, jumlah kasus kanker di Indonesia dapat meningkat hingga lebih dari 70 persen pada tahun 2050.

Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam penanganan kanker dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dampak Nyata Bagi Pasien Dan Ekonomi

Esra menekankan bahwa lonjakan kasus kanker bukan sekadar angka statistik. Dampaknya dirasakan langsung oleh pasien dan keluarga.

Banyak pasien kanker mengalami penurunan kualitas hidup, kehilangan kemampuan bekerja, hingga menghadapi tekanan finansial yang besar akibat biaya pengobatan jangka panjang.

Tidak sedikit keluarga yang harus menguras tabungan bahkan menjual aset demi membiayai terapi. Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini berdampak pada produktivitas nasional serta memperbesar beban ekonomi negara.

Ia mengingatkan bahwa tanpa langkah intervensi yang progresif, kanker berpotensi menjadi hambatan tersembunyi bagi target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Deteksi Dini Jadi Kunci Penanganan

Menurut Esra, pemerintah perlu memperkuat program deteksi dini sebagai langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker.

Skrining kesehatan dinilai harus menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan diagnosis yang dilakukan sejak dini, peluang keberhasilan terapi menjadi lebih besar, sekaligus mengurangi kompleksitas serta biaya pengobatan.

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan pembiayaan juga harus diperluas agar manfaat deteksi dini benar-benar dirasakan masyarakat secara merata.

Terapi Inovatif Perlu Lebih Mudah Diakses

Dari sisi pengobatan, Esra menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan telah menghasilkan berbagai terobosan baru dalam terapi kanker.

Sejumlah studi klinis menunjukkan bahwa pada kanker paru dengan mutasi tertentu, terapi target mampu memperlambat perkembangan penyakit secara signifikan. Hal ini memungkinkan pasien hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Namun, ia menekankan bahwa kemajuan medis tersebut hanya akan berdampak nyata apabila dapat diakses oleh pasien yang membutuhkan.

“Akses terhadap terapi dan obat inovatif harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan pengobatan terbaik,” katanya.

Perlu Dukungan Kebijakan Yang Adaptif

Agar inovasi medis dapat diadopsi secara optimal, Esra menilai diperlukan dukungan kebijakan yang memungkinkan teknologi kesehatan terbaru diterapkan secara lebih cepat dan merata.

Langkah ini mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi kesehatan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, dan tenaga kesehatan.

Dengan pendekatan terintegrasi, sistem kesehatan Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan kanker secara berkelanjutan dan efektif.

Menguatkan Strategi Nasional Penanganan Kanker

Para ahli menilai bahwa penguatan strategi nasional menjadi langkah penting untuk menghadapi peningkatan kasus kanker di masa depan.

Pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi masyarakat, skrining rutin, serta akses pengobatan modern diyakini mampu menekan angka kematian akibat kanker sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan kanker sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

FAQ

1. Mengapa kasus kanker di Indonesia terus meningkat?

Kasus kanker meningkat karena faktor gaya hidup, penuaan populasi, serta keterbatasan deteksi dini dan akses pengobatan di beberapa wilayah.

2. Apa pentingnya deteksi dini kanker?

Deteksi dini memungkinkan kanker ditemukan pada tahap awal sehingga peluang kesembuhan lebih tinggi dan biaya pengobatan lebih rendah.

3. Apa yang dimaksud terapi inovatif kanker?

Terapi inovatif adalah metode pengobatan terbaru, seperti terapi target atau imunoterapi, yang dirancang menyesuaikan karakteristik kanker pasien.

4. Bagaimana dampak kanker terhadap ekonomi nasional?

Kanker dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban biaya kesehatan negara.

5. Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah kanker?

Masyarakat disarankan menerapkan gaya hidup sehat, melakukan skrining rutin, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala mencurigakan.

4.000 Warga Samarinda Positif TBC 2025, Pemerintah Perkuat Deteksi Dan Regulasi

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

4.000 Warga Samarinda Positif TBC 2025, Pemerintah Perkuat Deteksi Dan Regulasi

Dinkes Samarinda menemukan sekitar 4.000 kasus TBC sepanjang 2025 dari skrining massal. Deteksi dini dinilai efektif memutus rantai penularan di masyarakat. (Ilustrasi)

Samarinda — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mencatat temuan sekitar 4.000 kasus tuberkulosis (TBC) sepanjang tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil dari upaya skrining deteksi dini yang terus digencarkan pemerintah guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Samarinda, dr. Nata Siswanto, menjelaskan bahwa tingginya angka temuan justru menjadi indikator bahwa sistem deteksi dini berjalan efektif.

“Semakin intens kita melakukan deteksi dini, maka kasus yang ditemukan akan semakin tinggi. Ini langkah penting karena pasien yang terdeteksi bisa segera diobati agar tidak menularkan ke orang lain,” ujar dr. Nata saat ditemui di Samarinda, Senin.

Hampir 20 Ribu Warga Ikut Skrining TBC

Sepanjang tahun 2025, Dinkes Samarinda mencatat sekitar 19.000 hingga 20.000 warga telah mengikuti skrining kesehatan terkait TBC.

Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 orang dinyatakan positif TBC setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Jika dibandingkan dengan target nasional, Samarinda mampu mencatat realisasi 3.758 kasus atau sekitar 79 persen dari target 4.770 kasus yang ditetapkan pada tahun 2025.

Menurut dr. Nata, capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan mulai meningkat, meski tantangan masih cukup besar di lapangan.

Tantangan Anggaran Dan Ketersediaan Bahan Laboratorium

Memasuki tahun 2026, Dinkes Samarinda menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga konsistensi program deteksi dini TBC.

Namun, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari sejumlah kendala operasional, salah satunya adalah keterbatasan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain faktor finansial, masalah lain yang dihadapi adalah ketersediaan bahan habis pakai (BHP) untuk pemeriksaan laboratorium.

“Ketersediaan BHP saat ini dinilai belum mencukupi untuk kebutuhan sepanjang tahun. Kami sedang berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui skema hibah maupun bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat,” tambah dr. Nata.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber daya agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal.

Pemkot Samarinda Siapkan Perda Penanganan TBC Dan HIV/AIDS

Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kota Samarinda kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC serta HIV/AIDS.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi langkah konkret untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC.

“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus terintegrasi dan berkelanjutan. Regulasi ini akan menjadi payung kolaborasi agar akses layanan kesehatan lebih mudah dijangkau dan bebas dari stigma,” tegas Saefuddin.

Raperda ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengendalikan penyebaran penyakit menular.

Mengapa Deteksi Dini TBC Sangat Penting?

Deteksi dini TBC menjadi salah satu kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional ini.

Dengan skrining yang rutin dan terarah, pasien dapat segera mendapatkan pengobatan sehingga risiko penularan kepada keluarga dan lingkungan sekitar bisa ditekan.

Selain itu, pengobatan TBC yang dimulai lebih awal juga berpotensi meningkatkan tingkat kesembuhan dan mencegah komplikasi yang lebih berat.

Upaya Kolaboratif Jadi Kunci Penanganan

Ke depan, penanganan TBC di Samarinda diprediksi akan semakin bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

Mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat diharapkan bisa saling mendukung dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Dengan adanya dukungan regulasi, ketersediaan fasilitas, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya pengendalian TBC di Samarinda diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

FAQ

1. Berapa jumlah kasus TBC yang ditemukan di Samarinda pada 2025?

Sekitar 4.000 kasus TBC ditemukan sepanjang tahun 2025 melalui program skrining deteksi dini.

2. Apakah tingginya angka TBC menandakan kondisi memburuk?

Tidak selalu. Tingginya angka temuan justru menunjukkan bahwa deteksi dini berjalan efektif sehingga kasus bisa segera diobati.

3. Berapa jumlah warga yang telah menjalani skrining TBC?

Sekitar 19.000 hingga 20.000 warga telah mengikuti skrining sepanjang 2025.

4. Apa tantangan utama dalam penanganan TBC di Samarinda?

Tantangan utamanya adalah keterbatasan anggaran dan ketersediaan bahan habis pakai untuk pemeriksaan laboratorium.

5. Apa rencana pemerintah untuk mengatasi TBC ke depan?

Pemerintah Kota Samarinda sedang menyusun Raperda Pencegahan dan Penanggulangan TBC-HIV/AIDS sebagai dasar penanganan terintegrasi.

Experience: Artikel disusun berdasarkan pernyataan langsung pejabat Dinas Kesehatan Samarinda dan data resmi program skrining.

Expertise: Menggunakan sumber otoritatif dari pejabat bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta pemerintah daerah.

Authoritativeness: Informasi bersumber dari lembaga resmi pemerintah daerah dan target nasional kesehatan.

Trustworthiness: Data numerik disampaikan transparan dan tidak berlebihan, sesuai fakta lapangan.

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Ria Sartika    Minggu, April 05, 2026    Comment   

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Dinkes Kaltim memperkuat kapasitas nakes tangani gigitan ular berbisa sesuai standar WHO, memastikan stok antivenom siap untuk seluruh rumah sakit. (Ilustrasi)

Dinkes Kaltim Perkuat Nakes Tangani Gigitan Ular, Terapkan Standar WHO

Samarinda — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan (nakes) dan relawan dalam menangani kondisi darurat akibat gigitan ular berbisa. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi standar penatalaksanaan dari World Health Organization (WHO) agar penanganan pasien lebih cepat dan tepat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, memastikan bahwa ketersediaan antivenom atau serum penawar racun ular saat ini dalam kondisi aman dan terjaga di tingkat provinsi.

“Kami memastikan stok antivenom tersedia utuh di Dinas Kesehatan, sehingga seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur dapat segera memintanya untuk kasus sistemik yang telah dikonsultasikan,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Pakar Nasional

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda secara hybrid. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar toksinologi klinis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Tri Maharani.

Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas studi kasus nyata dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. Pada akhir Maret lalu, rumah sakit tersebut berhasil menangani pasien dengan gigitan ular neurotoksin berat hingga sembuh tanpa kecacatan.

Menurut Jaya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan standar medis yang tepat, mulai dari imobilisasi, menjaga jalan napas, hingga pemberian antivenom.

“Pasien bahkan bisa lepas dari ventilator hanya dalam dua hari, ini menunjukkan pentingnya penanganan sesuai prosedur,” jelasnya.

Jenis Antivenom dan Dukungan Pemerintah

Saat ini, wilayah Kaltim mengandalkan beberapa jenis antivenom spesifik seperti Polineuro Thailand, Polihemato Thailand, dan Seasnake Australia. Seluruh stok tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ketersediaan ini menjadi bagian penting dalam sistem rujukan, sehingga pasien dengan kondisi serius bisa segera mendapatkan penanganan optimal tanpa keterlambatan.

Edukasi Masyarakat: Jangan Panik, Hindari Mitos

Dinkes Kaltim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik saat menghadapi insiden gigitan ular. Penanganan awal yang benar justru sangat menentukan keselamatan korban.

Tri Maharani menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi pergerakan atau imobilisasi, karena racun menyebar melalui kelenjar getah bening, bukan melalui darah.

“Tindakan seperti mengikat terlalu kencang, menghisap luka, atau menyiram dengan air panas adalah mitos yang keliru dan sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menuju fasilitas kesehatan terdekat, terutama jika muncul gejala seperti kelopak mata terasa berat, kesulitan menelan, hingga perdarahan pada gusi.

FAQ

1. Apa yang harus dilakukan saat digigit ular?
Segera lakukan imobilisasi (kurangi gerakan), tetap tenang, dan cepat menuju fasilitas kesehatan terdekat.

2. Apakah racun ular menyebar lewat darah?
Tidak. Racun menyebar melalui sistem getah bening, sehingga penting untuk tidak banyak bergerak.

3. Bolehkah luka gigitan dihisap atau diikat?
Tidak boleh. Itu adalah mitos berbahaya dan bisa memperparah kondisi korban.

4. Apakah antivenom tersedia di Kaltim?
Ya, Dinkes Kaltim memastikan stok antivenom tersedia dan bisa diakses oleh rumah sakit.

5. Kapan harus ke rumah sakit setelah digigit ular?
Segera, terutama jika muncul gejala seperti lemas, sulit menelan, atau gangguan pernapasan.

Dinkes Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tekan Penyebaran Campak

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Dinkes Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tekan Penyebaran Campak

Dinkes Kaltim tingkatkan koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat untuk menekan penyebaran campak di tengah capaian imunisasi yang masih 60 persen. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna menekan penyebaran penyakit campak yang masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi anak-anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Fit Nawati, menegaskan bahwa mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penularan.

“Campak adalah penyakit yang sangat menular dan berbahaya, terutama bagi anak-anak. Saat ini kita menghadapi tantangan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut,” ujarnya dalam pertemuan Koordinasi Kewaspadaan Campak yang digelar secara daring, Rabu.

Menurut Fit, langkah koordinasi lintas sektor ini merupakan strategi penting untuk memperkuat kewaspadaan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat. Tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, upaya ini juga menggandeng kader posyandu dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak di lapangan.

Cakupan Imunisasi Masih Rendah

Salah satu perhatian utama Dinkes Kaltim adalah rendahnya capaian imunisasi. Saat ini, cakupan imunisasi baru mencapai sekitar 60 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 90 persen.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk menyosialisasikan pentingnya imunisasi dan mendorong orang tua membawa bayi serta balita ke fasilitas kesehatan terdekat,” tegasnya.

Rendahnya angka imunisasi ini dinilai menjadi faktor utama meningkatnya potensi penyebaran campak di sejumlah wilayah.

Peran Masyarakat Jadi Kunci

Dinkes menilai bahwa penguatan sinergi lintas sektor dan program menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan melalui imunisasi.

Selain itu, evaluasi dan pemetaan wilayah kerja juga terus dilakukan untuk mendeteksi potensi munculnya kasus baru, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.

Mobilisasi sosial yang melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat disebut sebagai strategi efektif untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum formal, tetapi menghasilkan kolaborasi nyata yang berdampak langsung pada pencegahan penyebaran penyakit,” tambah Fit.

Ajak Masyarakat Lebih Aktif

Dinkes Kaltim juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam mendeteksi dini serta mencegah penyebaran penyakit.

Upaya percepatan penanggulangan campak ini diharapkan bisa berjalan optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

FAQ

1. Apa itu penyakit campak?
Campak adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak.

2. Mengapa imunisasi penting untuk mencegah campak?
Imunisasi membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus campak sehingga dapat mencegah penularan dan komplikasi.

3. Berapa target ideal imunisasi di suatu wilayah?
Target ideal cakupan imunisasi adalah minimal 90 persen untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

4. Apa yang harus dilakukan orang tua?
Orang tua diimbau membawa bayi dan balita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

5. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan campak?
Pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

RSUD Landak Siap Layani Cuci Darah, Karolin Harap BPJS Segera Beri Persetujuan

Reza Aditiya g    Senin, Maret 30, 2026    Comment   

RSUD Landak Siap Layani Cuci Darah, Karolin Harap BPJS Segera Beri Persetujuan

RSUD Landak Siap Layani Cuci Darah, Karolin Harap BPJS Segera Beri Persetujuan. 

LANDAK — Pemerintah Kabupaten Landak memastikan layanan hemodialisa atau cuci darah di RSUD Landak telah mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan RI. Fasilitas tersebut bahkan dinyatakan siap untuk segera digunakan melayani masyarakat.

Namun, hingga kini layanan tersebut belum dapat diakses oleh pasien peserta BPJS Kesehatan karena kerja sama dengan pihak BPJS belum terealisasi.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan bahwa seluruh tahapan perizinan dan persiapan teknis telah dilalui dengan baik, termasuk hasil visitasi dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi hari ini kami baru saja selesai dilakukan visitasi oleh Kementerian Kesehatan RI dalam rangka perizinan pelayanan unit dialisis atau hemodialisa kita. Dari Kementerian Kesehatan merespon dengan sangat baik, dan kami juga sudah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan,” ujar Karolin kepada wartawan, Senin 30 Maret 2026.

Ia menegaskan, secara fasilitas dan kesiapan operasional, layanan hemodialisa di RSUD Landak sudah memenuhi standar dan siap digunakan. Untuk sementara, layanan tersebut ditargetkan dapat segera melayani pasien umum sambil menunggu proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Jadi sebenarnya sudah siap untuk beroperasi. Namun sampai hari ini kami belum bisa menjalin kerja sama dengan BPJS. Untuk pasien umum, kami harap dalam waktu dekat sudah bisa kita terima,” kata dia.

Karolin mengungkapkan, sebagian besar pasien yang membutuhkan layanan cuci darah merupakan peserta BPJS. Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dapat segera disetujui agar akses layanan menjadi lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurut dia, salah satu alasan yang disampaikan terkait belum disetujuinya kerja sama tersebut adalah ketiadaan dokter subspesialis tetap di RSUD Landak. 

Namun, Pemkab Landak telah mengantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan dokter penanggung jawab melalui skema dokter tamu.

“Dokter penanggung jawab sudah ada, kita menggunakan sistem dokter tamu, sama seperti rumah sakit lainnya yang belum memiliki dokter subspesialis ginjal hipertensi. Dan itu diperkenankan,” ucap Karolin.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah mengambil langkah jangka panjang dengan mengirim dokter spesialis penyakit dalam untuk menempuh pendidikan subspesialis, guna memenuhi kebutuhan layanan secara berkelanjutan.

Karolin menilai, seluruh persyaratan sebenarnya telah dipenuhi, terbukti dengan terbitnya izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan belum disetujuinya kerja sama dengan BPJS.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat, tentu kita tidak akan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Tapi faktanya izin sudah keluar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya perbedaan perlakuan dibandingkan daerah lain yang dinilai memiliki kondisi serupa, namun telah mendapatkan persetujuan kerja sama.

“Sementara di daerah lain bisa, kenapa di tempat kami tidak bisa? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kami berharap ada kejelasan regulasi dan komunikasi yang lebih baik ke depan,” kata Karolin.

Sebagai penutup, Karolin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin.

“Kami ingin pelayanan ini segera bisa dimanfaatkan masyarakat, terutama pasien BPJS. Harapannya komunikasi bisa terus dilakukan agar pelayanan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Landak,” tutupnya.

Oleh: Tino

Cegah Penumpukan Pasien, Dinkes Kaltim Evaluasi Sistem Rujukan

Saputra Berry    Minggu, Maret 29, 2026    Comment   

Cegah Penumpukan Pasien, Dinkes Kaltim Evaluasi Sistem Rujukan

Dinkes Kalimantan Timur evaluasi sistem rujukan korban laka lantas untuk cegah penumpukan pasien saat arus balik Lebaran dan tingkatkan layanan darurat.

Samarinda – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memperketat evaluasi sistem rujukan korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas), terutama menjelang puncak arus balik Lebaran yang dikenal rawan lonjakan insiden.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan pentingnya koordinasi cepat antar rumah sakit agar tidak terjadi penumpukan pasien di satu fasilitas medis.

“Kalau ada rumah sakit yang menerima pasien pertama, harus langsung komunikasi dengan rumah sakit lain supaya korban bisa dialihkan ke fasilitas terdekat yang masih mampu menangani,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Evaluasi Sistem Rujukan untuk Antisipasi Lonjakan Pasien

Langkah evaluasi ini dilakukan bersama manajemen rumah sakit di seluruh wilayah Kaltim. Tujuannya jelas: menjaga kualitas layanan gawat darurat tetap optimal, terutama saat terjadi kecelakaan massal.

Menurut Jaya, penumpukan pasien di satu rumah sakit bisa berdampak serius terhadap efektivitas penanganan medis, bahkan berisiko menurunkan peluang keselamatan korban.

“Kalau pelayanan tidak maksimal, bisa memicu persepsi negatif di masyarakat. Ini yang ingin kita hindari,” tegasnya.

Sinergi Antar Rumah Sakit Jadi Kunci

Dinas Kesehatan Kaltim menekankan bahwa komunikasi antar fasilitas kesehatan harus berjalan cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Setiap unit layanan kesehatan tingkat pertama diwajibkan memastikan kapasitas mereka sebelum menerima limpahan pasien dalam jumlah besar. Sistem ini dirancang agar distribusi pasien merata dan penanganan bisa lebih cepat.

Kebijakan ini juga didasarkan pada evaluasi insiden kecelakaan sebelumnya di salah satu RSUD di Samarinda yang sempat mengalami miskomunikasi.

“Memang ada sedikit kendala koordinasi waktu itu, tapi semua korban berhasil ditangani dengan baik,” jelas Jaya.

Antisipasi Arus Balik Lebaran

Menghadapi arus balik Lebaran, Dinas Kesehatan memastikan seluruh fasilitas layanan—mulai dari puskesmas hingga unit gawat darurat—dalam kondisi siaga penuh.

Upaya ini juga melibatkan berbagai instansi, termasuk:

• Kepolisian Daerah Kaltim

• Dinas Perhubungan

• Pengelola jalan tol

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pendirian posko kesehatan terpadu di titik-titik rawan kecelakaan.

“Semua pihak kita libatkan supaya respons di lapangan bisa cepat dan terkoordinasi,” tambahnya.

Fokus Utama: Keselamatan dan Respons Cepat

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat saat Lebaran, potensi kecelakaan juga ikut naik. Karena itu, sistem rujukan yang efektif menjadi kunci utama dalam menyelamatkan korban.

Dinkes Kaltim berharap evaluasi ini bisa meminimalisir kendala di lapangan dan memastikan setiap korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

FAQ

1. Kenapa sistem rujukan rumah sakit perlu dievaluasi?
Karena saat terjadi kecelakaan massal, penumpukan pasien di satu rumah sakit bisa memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko fatal.

2. Apa tujuan utama kebijakan ini?
Agar distribusi pasien merata ke rumah sakit yang masih memiliki kapasitas, sehingga pelayanan tetap optimal.

3. Siapa saja yang terlibat dalam antisipasi ini?
Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta pengelola jalan tol.

4. Kapan risiko kecelakaan meningkat?
Biasanya saat arus mudik dan arus balik Lebaran karena tingginya mobilitas masyarakat.

5. Apa dampak miskomunikasi antar rumah sakit?
Bisa menyebabkan keterlambatan penanganan korban dan menurunkan kualitas layanan darurat.