Warga dan DLH Kota Pontianak bergotong royong membersihkan parit sepanjang 500 meter di Siantan Hulu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sistem drainase.

PONTIANAK - Warga bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak menggelar aksi bersih lingkungan di Jalan Parit Pangeran Dalam, Kompleks Pondok Pangeran I dan II, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Minggu (10/5/2026). Kegiatan dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan fokus membersihkan parit dan lingkungan sekitar.

Aksi gotong royong itu melibatkan warga RW 27 dan RW 28, unsur kecamatan, RT dan RW, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perangkat daerah, hingga anggota DPRD Kota Pontianak.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Kota Pontianak, M Yamin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kebersihan kota, terutama kawasan parit yang memiliki fungsi penting dalam sistem drainase Pontianak.

“Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini menjadi titik tolak kita untuk melakukan kegiatan hari ini,” kata Yamin.

Dalam kegiatan tersebut, parit sepanjang sekitar 500 meter menjadi sasaran pembersihan. Warga terlihat bergotong royong mengangkat sampah, lumpur, dan rumput liar yang menutupi aliran air.

Menurut Yamin, persoalan kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Kita harus bersama-sama membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ke depan Kota Pontianak semakin bersih, dan itu membutuhkan partisipasi kita semua,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda rutin semata, tetapi menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Saya berharap ini bukan hanya rutinitas, tetapi masuk ke dalam sanubari kita bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Selain menggelar aksi bersih lingkungan, DLH Kota Pontianak juga terus melakukan pembenahan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Penataan dilakukan mulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kami dari DLH akan mencoba memanajemen dari hulu sampai hilir, supaya sampah di Kota Pontianak ini semakin tertangani dengan baik. TPA sampai TPS juga akan terus kita benahi,” jelas Yamin.

Pemerintah Kota Pontianak turut mengapresiasi keterlibatan warga, tokoh masyarakat, perangkat wilayah, dan anggota DPRD dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan kota yang sehat, bersih, dan nyaman ditinggali.

Pontianak resmi bergabung dengan UCLG ASPAC untuk memperluas kerja sama internasional dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat Asia Pasifik.

PONTIANAK - Kota Pontianak resmi bergabung dalam jaringan internasional United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). Pengumuman itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah saat menghadiri agenda UCLG ASPAC Executive Bureau and The Asia Pacific Forum 2026 di Hotel Claro Kendari, Jumat (8/5/2026) malam.

Amirullah mengatakan bergabungnya Pontianak ke organisasi pemerintah daerah terbesar di kawasan Asia Pasifik menjadi langkah penting untuk memperluas kerja sama global sekaligus memperkuat posisi kota tersebut di tingkat internasional.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UCLG ASPAC yang telah secara resmi menyambut Kota Pontianak dalam organisasi ini,” ujarnya.

Menurut dia, keanggotaan tersebut bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga tanggung jawab besar untuk ikut berkontribusi menghadapi tantangan global bersama kota-kota lain di Asia Pasifik.

Amirullah menilai persoalan seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, hingga ketimpangan sosial membutuhkan kolaborasi lintas daerah dan negara.

“Kami percaya, solusi atas tantangan global terbesar seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan urbanisasi dibangun dari bawah, kota demi kota, komunitas demi komunitas,” katanya.

Keanggotaan di UCLG ASPAC membuka peluang bagi Pontianak untuk memperluas jejaring internasional, bertukar pengalaman, hingga mengakses dukungan teknis dan pendanaan hijau untuk pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan.

Perjalanan Pontianak menuju jejaring global dimulai sejak akhir 2021 saat terpilih sebagai salah satu dari empat kota percontohan Indonesia dalam program Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM).

Pontianak menjadi satu-satunya kota dari Kalimantan yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Melalui pendampingan UCLG ASPAC sebagai sekretariat regional GCoM, Pontianak kemudian mencatat sejumlah perkembangan dalam pembangunan berkelanjutan. Kota ini juga meraih GCoM Compliance Badge pada Mei 2025 setelah memenuhi standar global dalam penyusunan rencana aksi perubahan iklim.

Selain itu, program pengelolaan sampah terintegrasi dan mitigasi banjir di Pontianak mulai dilirik sebagai contoh praktik baik bagi kota-kota menengah di Asia Tenggara.

Dengan status sebagai anggota aktif UCLG ASPAC, Pontianak kini memiliki akses lebih luas untuk berkolaborasi dengan para ahli internasional dalam memperkuat infrastruktur kota agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan ancaman lingkungan.

Keanggotaan ini juga menandai langkah Pontianak untuk memperkuat peran sebagai kota percontohan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan rendah emisi di kawasan Asia Pasifik.

Pengurus baru Inkai Kalbar periode 2025–2029 resmi dilantik dengan fokus pada soliditas organisasi dan peningkatan prestasi atlet menuju kejuaraan nasional dan internasional.

Pontianak — Kepengurusan baru Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) Kalimantan Barat periode 2025–2029 resmi dilantik dengan membawa arah baru dalam penguatan organisasi dan peningkatan prestasi atlet.

Momentum pelantikan tersebut menandai dimulainya langkah strategis untuk memperkuat struktur internal organisasi sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan tingkat nasional hingga internasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Pengurus Pusat Inkai, Benny Riyanto, menekankan pentingnya kekompakan dalam membangun organisasi yang solid dan berdaya saing.

Menurut Benny Riyanto, kekuatan utama sebuah perguruan karate terletak pada kemampuan pengurus dalam menjaga kebersamaan dan kesatuan visi.

“Soliditas menjadi faktor paling mendasar. Kepengurusan baru menunjukkan optimisme serta komitmen untuk memperkuat barisan organisasi,” kata Benny Riyanto usai pelantikan di Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Benny Riyanto juga menyampaikan harapan agar kepengurusan yang baru mampu membawa perubahan positif serta meninggalkan berbagai persoalan organisasi yang pernah terjadi pada masa sebelumnya.

Ketua Umum Inkai Kalbar periode 2025–2029, Satarudin, menegaskan bahwa strategi awal kepengurusan difokuskan pada peningkatan pengalaman bertanding atlet melalui partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan.

Menurut Satarudin, banyaknya atlet potensial di Kalimantan Barat harus diimbangi dengan kesempatan bertanding yang memadai agar prestasi dapat diraih secara konsisten.

“Pengiriman atlet ke berbagai pertandingan menjadi langkah penting karena Kalimantan Barat memiliki banyak atlet yang berpotensi meraih prestasi,” ujar Satarudin.

Program prioritas dalam waktu dekat dimulai dengan pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) sebagai dasar pembinaan teknis atlet. Setelah itu, pengurus akan melakukan seleksi atlet terbaik untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas teknik, mental bertanding, serta kesiapan atlet menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Selain peningkatan frekuensi pertandingan, kepengurusan Inkai Kalbar juga berencana menyusun pola latihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Satarudin menjelaskan bahwa seluruh program pembinaan akan dibahas secara kolektif bersama jajaran pengurus agar menghasilkan keputusan yang matang dan sesuai kebutuhan atlet.

“Satarudin bersama pengurus akan mendiskusikan seluruh rencana sebelum menetapkan program resmi, mengingat kepengurusan baru saja dilantik,” kata Satarudin.

Pendekatan berbasis diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan strategi pembinaan yang efektif sekaligus membangun rasa kepemilikan bersama di antara seluruh pengurus.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Inkai Kalimantan Barat diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan karate di Indonesia.

Konsolidasi organisasi yang kuat dipandang menjadi kunci dalam menciptakan pembinaan atlet yang berkesinambungan serta melahirkan atlet unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Ke depan, Inkai Kalbar menargetkan peningkatan prestasi melalui sinergi antara pengurus, pelatih, serta atlet sebagai satu kesatuan sistem pembinaan yang terintegrasi.

FAQ

Apa fokus utama kepengurusan baru Inkai Kalbar 2025–2029?

Fokus utama adalah memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan berkelanjutan dan partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan.

Siapa Ketua Umum Inkai Kalbar periode 2025–2029?

Ketua Umum Inkai Kalbar periode 2025–2029 dijabat oleh Satarudin.

Program awal apa yang akan dijalankan Inkai Kalbar?

Program awal meliputi pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) serta seleksi atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional.

Mengapa keikutsertaan dalam turnamen menjadi prioritas?

Keikutsertaan dalam turnamen bertujuan meningkatkan pengalaman bertanding, mental atlet, serta kemampuan teknis dalam menghadapi lawan.

Apa harapan terhadap kepengurusan baru Inkai Kalbar?

Kepengurusan baru diharapkan mampu menciptakan organisasi yang solid dan melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Oleh: Slamet

Perguruan tinggi di Pontianak dinilai berperan besar meningkatkan IPM dan ekonomi kota. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya sinergi kampus dan pemerintah.

Pontianak — Keberadaan perguruan tinggi di Kota Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran tersebut semakin terlihat seiring meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota yang kini masuk kategori sangat tinggi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa sektor pendidikan tinggi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Gedung Leopold Mandic di Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Edi Rusdi Kamtono, posisi Pontianak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam mendukung capaian IPM yang saat ini mencapai angka 82,80.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, budaya, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kehadiran kampus di berbagai wilayah kota diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, aktivitas mahasiswa juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Jumlah mahasiswa di Pontianak yang mencapai puluhan ribu orang, termasuk sekitar 43 ribu mahasiswa dari luar daerah, turut menghidupkan berbagai sektor ekonomi seperti hunian, kuliner, transportasi, hingga jasa lainnya.

Perputaran ekonomi dari kebutuhan mahasiswa dinilai membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kampus, sekaligus memperluas peluang usaha baru.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga berdampak langsung pada dinamika ekonomi kota.

Di tengah pertumbuhan kota, Pontianak juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan kepadatan lalu lintas.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati 700 ribu jiwa, kebutuhan akan solusi inovatif dinilai semakin mendesak.

Edi Rusdi Kamtono menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang mampu menjawab persoalan kota secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah diharapkan menghasilkan penelitian serta teknologi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.

Ketua Yayasan Widya Dharma, Polycarpus Widjaja Tandra, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya fokus pada aktivitas akademik di dalam kampus.

Menurut Polycarpus Widjaja Tandra, institusi pendidikan tinggi harus aktif berkontribusi dalam kehidupan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Pontianak.

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pendidikan, tetapi juga pada pengembangan inovasi, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan kota.

Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan sumber daya manusia di Pontianak diharapkan terus meningkat dan mampu memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ

Apa peran perguruan tinggi terhadap IPM Pontianak?

Perguruan tinggi berperan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan nilai IPM Pontianak.

Berapa nilai IPM Kota Pontianak saat ini?

IPM Kota Pontianak tercatat mencapai angka 82,80, yang masuk kategori sangat tinggi.

Bagaimana mahasiswa mempengaruhi ekonomi kota?

Mahasiswa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebutuhan hunian, makanan, transportasi, serta berbagai layanan jasa di sekitar kampus.

Apa tantangan utama Kota Pontianak saat ini?

Tantangan utama meliputi pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengaturan lalu lintas di tengah pertumbuhan penduduk.

Mengapa kolaborasi kampus dan pemerintah penting?

Kolaborasi memungkinkan lahirnya inovasi dan solusi berbasis riset untuk mengatasi berbagai persoalan perkotaan secara berkelanjutan.

Oleh: Slamet

BPBD Kalbar operasikan posko siaga bencana selama Idul Fitri untuk percepat respons darurat, koordinasi lintas instansi, dan antisipasi risiko hidrometeorologi.

Pontianak – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mulai mengoperasikan posko kesiapsiagaan sebagai pusat koordinasi penanganan darurat selama periode Idul Fitri.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons cepat terhadap potensi bencana yang meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat saat libur Lebaran.

Ketua Satuan Tugas Data dan Informasi Bencana sekaligus Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan bahwa posko tersebut memiliki peran penting dalam sistem penanganan darurat.

“Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi penanganan situasi darurat di seluruh wilayah Kalimantan Barat,” ujar Daniel di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, pembentukan posko ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan darurat.

Selain itu, posko juga berfungsi untuk memantau perkembangan situasi di lapangan secara real time serta menyediakan informasi dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Dalam operasionalnya, posko menerapkan sistem kerja terpadu. Sistem ini mencakup pengumpulan data potensi bencana secara berkala, koordinasi dengan berbagai pihak termasuk instansi terkait dan masyarakat, hingga evaluasi penanganan sebagai dasar peningkatan kesiapsiagaan ke depan.

Daniel menambahkan, keberadaan posko diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana melalui respons yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.

Hal ini menjadi sangat penting, terutama saat periode Idul Fitri di mana aktivitas masyarakat meningkat tajam, baik untuk mudik maupun aktivitas lainnya.

BPBD Kalbar juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Masyarakat diminta segera melaporkan setiap kejadian darurat kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Dengan adanya posko kesiapsiagaan ini, diharapkan upaya mitigasi dan penanganan bencana di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal selama momen Lebaran.

Foto: Yusnelly, Nasabah BNI Tuntut Keadilan Terkait Dana Kredit Modal Kerja

PONTIANAK - Seorang nasabah Bank Nasional Indonesia (BNI), Yusnelly, mengaku mengalami kerugian besar akibat dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan kredit modal kerja yang ia ambil sejak tahun 2014. Kasus ini disebut telah berlangsung selama hampir satu dekade lebih tanpa penyelesaian yang jelas.

Dalam wawancara bersama media, Selasa (28/10) Yusnelly menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditawari pinjaman dengan bunga 9 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata bunga bank lain yang mencapai 14 persen. Namun, menurutnya, bunga yang diterapkan ternyata mencapai 12 persen, atau sekitar 1 persen per bulan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Lebih lanjut, Yusnelly mengungkapkan bahwa dari total pinjaman sebesar Rp1 miliar, dana yang benar-benar diterimanya hanya sekitar 20 persen, sementara sisanya tidak dapat diakses. 

“Dana yang seharusnya masuk ke rekening justru ditahan. Di rekening koran, hanya terlihat saldo seolah-olah uang itu ada, padahal tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Ia juga menduga adanya praktik manipulasi data saldo dan limit kredit. Dari catatan yang dimilikinya, sejumlah dana dilaporkan berputar di rekening koran, namun tidak pernah diterima secara tunai. Bahkan setelah berpindah dari Bank Panin ke BNI Cabang Pontianak dulu nya, pola yang sama tetap terjadi.

Berdasarkan perhitungan pribadi dan pendampingan kuasa hukum, Yusnelly memperkirakan total kerugian mencapai lebih dari Rp430 miliar, setelah memperhitungkan bunga dan nilai pengendapan dana yang tidak pernah bisa dicairkan.

Kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022. OJK disebut telah menemukan bahwa plafon kredit yang tercatat atas nama Yusnelly mencapai sekitar Rp12 miliar, namun realisasi dana yang diterima tidak sesuai dengan catatan tersebut.

“Saya berharap pihak bank dan regulator segera menelusuri hal ini. Jangan sampai masyarakat kecil terus dirugikan oleh sistem yang tidak transparan,” tutur Yusnelly. (Tim)