ULM menemukan 14 spesies mangrove di kawasan PBPH Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Temuan ini menunjukkan ekosistem pesisir yang stabil dan regenerasi alami yang baik.

BANJARMASIN - Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menemukan 14 spesies mangrove di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan identifikasi keanekaragaman hayati yang dilakukan di kawasan hutan mangrove setempat.

Wakil Rektor ULM Bidang Kerja Sama, Humas, dan Sistem Informasi, Dr Yusuf Azis, mengatakan hasil identifikasi menunjukkan tingginya keragaman vegetasi mangrove di wilayah tersebut.

Sebanyak 14 jenis mangrove yang teridentifikasi meliputi paku laut (Acrostichum aureum), api-api ludat (Avicennia officinalis), ketapang (Terminalia catappa), tanjang (Bruguiera cylindrica), tengar (Ceriops decandra), nyirih (Xylocarpus granatum), teruntum merah (Lumnitzera littorea), teruntum putih (Lumnitzera racemosa), nipah (Nypa fruticans), bakau minyak (Rhizophora apiculata), bakau hitam atau bakau merah (Rhizophora mucronata), bakau kecil (Rhizophora stylosa), johar (Senna siamea), dan pedada (Sonneratia alba).

Selain itu, tim juga menemukan enam spesies tumbuhan asosiasi yang tumbuh secara alami di kawasan tersebut. Keberadaan berbagai jenis vegetasi ini menunjukkan kondisi ekosistem mangrove yang relatif stabil.

Yusuf menjelaskan, struktur vegetasi yang ditemukan tergolong lengkap karena mencakup fase semai, pancang, hingga pohon dewasa.

"Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa regenerasi alami mangrove berlangsung baik," kata Yusuf di Banjarmasin, Senin.

Menurutnya, keanekaragaman hayati mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Mangrove berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang laut, menjadi habitat berbagai biota pesisir, serta mendukung produktivitas ekosistem perairan.

Melalui kegiatan identifikasi tersebut, ULM berharap dapat menyediakan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan kawasan berbasis konservasi. Temuan itu juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Sebagai informasi, sejak pertengahan 2024 ULM melalui Koperasi Berkah Wasaka Mandiri memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada kawasan Hutan Produksi seluas 611 hektare di Kabupaten Kotabaru.

Melalui izin tersebut, kawasan hutan mangrove dapat dikelola untuk mendukung penyerapan dan penyimpanan karbon, budidaya perikanan, wisata pendidikan, serta kegiatan penelitian lingkungan lahan basah yang berkelanjutan.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dimulai 2026–2028 dengan anggaran Rp2,25 triliun, dorong konektivitas dan ekonomi Tanah Bumbu–Kotabaru.

BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) resmi memulai pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan skema multiyears 2026–2028. Proyek ambisius ini digadang-gadang jadi game changer untuk konektivitas wilayah, khususnya antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, bersama pihak kontraktor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin di Banjarbaru, Senin.

Tidak Ada Toleransi Keterlambatan

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh molor dari jadwal yang telah ditentukan.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan alat berat, tenaga kerja, hingga sistem manajemen proyek. Semua itu dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.

Skema Anggaran Multiyears dan Dukungan Pusat

Pembangunan Jembatan Pulau Laut dirancang berlangsung selama tiga tahun, dengan total anggaran sekitar Rp2,25 triliun atau Rp750 miliar per tahun.

Rinciannya:

• Rp1,65 triliun berasal dari APBD Provinsi Kalsel

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Tanah Bumbu

• Rp300 miliar kontribusi dari Pemkab Kotabaru

Selain itu, proyek ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga 2028.

Dengan kombinasi pendanaan tersebut, proyek ini masuk dalam kategori strategis karena melibatkan kolaborasi lintas pemerintah daerah dan pusat.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang di Kalimantan Selatan.

Selama ini, akses antara Tanah Bumbu dan Kotabaru masih sangat bergantung pada transportasi laut yang memakan waktu dan biaya lebih tinggi.

Dengan hadirnya jembatan ini:

• Waktu tempuh diprediksi lebih efisien

• Biaya logistik bisa ditekan

• Aktivitas ekonomi meningkat

• Investasi daerah berpotensi naik

Gubernur Muhidin juga berharap penyerapan anggaran proyek bisa lebih optimal sejak awal tahun, mengingat pengalaman sebelumnya yang cenderung lambat di tahap awal.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai proyek bernilai triliunan rupiah, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan akan dilakukan secara ketat agar pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

FAQ

1. Apa itu Jembatan Pulau Laut?
Jembatan ini adalah proyek infrastruktur yang menghubungkan Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan.

2. Berapa total anggaran proyek ini?
Total anggaran daerah sekitar Rp2,25 triliun, ditambah dukungan pusat sekitar Rp3 triliun.

3. Kapan proyek ini selesai?
Direncanakan selesai dalam periode 2026 hingga 2028.

4. Apa manfaat utama pembangunan jembatan ini?
Mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Siapa yang mengawasi proyek ini?
Pemprov Kalsel bersama instansi terkait serta pemerintah pusat.