Bupati Halikinnor meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim yang telah mencapai 70 persen dan ditargetkan beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027. (Gambar ilustrasi)

Kotawaringin Timur - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 55 yang berlokasi di Jalan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional tersebut ditargetkan sudah dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Peninjauan dilakukan guna melihat progres pekerjaan sekaligus memastikan tidak ada kendala yang dapat menghambat target penyelesaian.

Menurut Halikinnor, percepatan pembangunan dilakukan dengan sistem kerja dua shift siang dan malam. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari pihak pelaksana proyek, sebanyak 65 karyawan dan sekitar 900 tenaga kerja terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Tadi laporan dari general manager proyeknya, tenaga karyawan ada 65 di sini dan tukang 900 orang, mereka bekerja siang malam dengan sistem bergantian (shift),” kata Halikinnor.

Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Kotim Capai Lebih dari 70 Persen

Dengan dukungan ratusan pekerja dan sistem kerja bergilir, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah menilai sejauh ini tidak terdapat hambatan besar yang mengganggu jalannya proyek.

Percepatan pembangunan juga mendapat bantuan dari prajurit TNI Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 923/Mentaya yang turut mendukung penyelesaian berbagai fasilitas utama.

Meski demikian, Halikinnor menyoroti kondisi akses jalan masuk melalui jalur lingkar utara yang masih memerlukan pembenahan. Perbaikan akses tersebut dinilai penting agar tidak menjadi kendala saat sekolah mulai beroperasi nantinya.

Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim Mengusung Konsep Berasrama

Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim dibangun dengan konsep pendidikan berasrama. Seluruh peserta didik nantinya akan tinggal di lingkungan sekolah dengan berbagai kebutuhan dasar yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, konsumsi harian, serta biaya pendidikan hingga siswa menyelesaikan masa belajar. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Konsep sekolah berasrama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terarah sekaligus mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Saat Ini Sudah Ada 100 Siswa, Rekrutmen 270 Murid Baru Segera Dibuka

Kepala Dinas Sosial Kotawaringin Timur, Hawianan, menjelaskan bahwa saat ini Sekolah Rakyat Terpadu 55 telah memiliki 100 siswa. Pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Pada tahun ini, kuota yang disiapkan mencapai 270 siswa. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan tujuan memastikan calon peserta didik berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.

“Jumlah murid sekarang 100 dan rencana akan direkrut tahun ini 270 siswa. Ini masih seminggu lagi proses perekrutannya untuk jenjang SD, SMP dan SMA, nanti akan diseleksi untuk dapat sesuai kuota,” ujar Hawianan.

Ruang Kelas dan Asrama Jadi Prioritas Penyelesaian

Hawianan menyebut progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70 persen. Saat ini, penyelesaian difokuskan pada fasilitas yang akan langsung digunakan oleh para penghuni sekolah.

Ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, serta fasilitas bagi tenaga pendidik menjadi prioritas utama. Langkah ini dilakukan agar proses perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan yang selama ini berada di Kompleks Islamic Center menuju lokasi permanen dapat dilakukan sesuai jadwal.

“Bangunan secara keseluruhan sudah 70-an persen dan terkait kesiapan untuk perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan yang di Kompleks Islamic Center ke lokasi permanen, pertengahan Juli sudah bisa dilakukan karena untuk ruang kelas dan asrama memang diprioritaskan lebih dahulu,” jelasnya.

Diharapkan Menjadi Akses Pendidikan bagi Keluarga Kurang Mampu

Keberadaan Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotawaringin Timur diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan fasilitas berasrama dan biaya pendidikan yang ditanggung penuh, program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Jika seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target, Sekolah Rakyat Terpadu 55 Kotim akan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dan menjadi salah satu pusat pendidikan berasrama yang melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Libur sekolah di Kotawaringin Timur dimanfaatkan untuk menjelajahi Pantai Ujung Pandaran, Sungai Mentaya hingga Desa Lampuyang yang menawarkan wisata alam dan edukasi bagi keluarga.

Libur Sekolah di Kotawaringin Timur, Pantai Ujung Pandaran hingga Desa Wisata Jadi Pilihan Liburan Keluarga

Kotawaringin Timur - Masa libur sekolah menjadi momen yang dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata bersama. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, masyarakat tidak perlu pergi jauh ke luar daerah karena berbagai destinasi wisata lokal menawarkan pengalaman menarik yang cocok untuk seluruh anggota keluarga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim pun mengajak masyarakat memanfaatkan momentum liburan dengan mengunjungi sejumlah objek wisata yang ada di daerah tersebut. 

Pilihan wisata yang tersedia cukup beragam, mulai dari wisata pantai, wisata sungai, hingga wisata edukasi yang dapat menjadi sarana belajar bagi anak-anak selama masa liburan.

Pantai Ujung Pandaran Masih Menjadi Destinasi Favorit

Kepala Disbudpar Kotim, Ramadansyah, mengatakan Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit menjadi salah satu destinasi yang semakin ramai dikunjungi wisatawan.

Selain menawarkan pemandangan laut yang indah, kawasan wisata ini juga terus berkembang dengan hadirnya berbagai fasilitas pendukung dan penginapan yang semakin lengkap.

"Sekarang Ujung Pandaran sudah ramai dikunjungi, bahkan tidak hanya saat akhir pekan atau hari libur saja. Berbagai fasilitas pendukung juga mulai tersedia, termasuk wahana permainan air seperti jet ski," ujarnya.

Tidak hanya Pantai Ujung Pandaran, wisatawan yang datang ke kawasan pesisir selatan Kotim juga dapat menikmati Pantai Tebing Kalap, Pantai Kobes, hingga Pantai Jodoh yang memiliki daya tarik tersendiri.

Keberadaan sejumlah objek wisata tersebut menjadikan kawasan Teluk Sampit sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wisata Sungai Mentaya Tawarkan Pengalaman Berbeda

Selain terkenal dengan wisata pantai, Kotawaringin Timur juga memiliki potensi wisata sungai yang menjadi ciri khas daerah.

Wisata susur Sungai Mentaya menuju Kota Besi hingga Pulau Hanibung menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan. 

Pemandangan alam yang masih asri serta kehidupan satwa liar khas Kalimantan menjadi daya tarik utama.

Menurut Ramadansyah, wisatawan yang beruntung dapat menyaksikan langsung berbagai satwa yang hidup di sekitar tepian sungai.

"Kalau beruntung, pengunjung bisa melihat bekantan, lutung merah hingga burung enggang atau rangkong di sepanjang tepian sungai. Ini menjadi keunggulan wisata alam yang kita miliki," katanya.

Keberadaan habitat alami tersebut menjadi nilai tambah yang sulit ditemukan di daerah lain dan menjadi potensi besar bagi pengembangan wisata berbasis alam di Kotim.

Libur Sekolah Bisa Menjadi Sarana Wisata Edukasi

Tidak hanya menawarkan hiburan, sejumlah destinasi wisata di Kotawaringin Timur juga memiliki nilai edukasi bagi anak-anak.

Beberapa lokasi seperti museum, Bundaran Belanga, Islamic Center, Kebun Raya Sampit hingga desa wisata dapat menjadi tempat belajar di luar ruang kelas.

Konsep wisata edukasi ini dinilai mampu memberikan pengalaman baru bagi anak-anak sekaligus memperkenalkan budaya serta kehidupan masyarakat lokal.

Desa Lampuyang Kenalkan Kehidupan Pedesaan kepada Anak-anak

Salah satu desa wisata yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat adalah Desa Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit.

Desa ini menawarkan pengalaman unik berupa aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat pedesaan yang kini mulai jarang dijumpai oleh anak-anak perkotaan.

"Sekarang banyak anak-anak yang belum pernah melihat langsung proses bertanam padi maupun kehidupan masyarakat desa. Padahal itu bisa menjadi pengalaman belajar yang menarik dan bermanfaat," kata Ramadansyah.

Wisata desa dinilai mampu memperkenalkan nilai kebersamaan, budaya lokal, serta pentingnya sektor pertanian kepada generasi muda.

Pemerintah Terus Kembangkan Potensi Pariwisata Kotim

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui pembentukan kelompok sadar wisata di berbagai wilayah.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang ada.

Dengan kekayaan wisata pantai, sungai, hingga desa wisata, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar menjadi tujuan wisata unggulan di Kalimantan Tengah.

Momentum libur sekolah menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati keindahan daerah sendiri sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata lokal yang terus berkembang.

DPMPTSP Kotim mengingatkan masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok layanan OSS yang meminta uang dan data pribadi secara ilegal.

KOTIM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan Online Single Submission (OSS). 

Imbauan itu disampaikan di Sampit, Kamis, menyusul maraknya penipuan yang mencatut layanan perizinan digital pemerintah.

Kepala DPMPTSP Kotim, Diana Setiawan, mengatakan modus tersebut berpotensi merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun dari sisi keamanan data pribadi.

Menurut dia, oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan nama OSS untuk meminta sejumlah uang, mengambil data pribadi masyarakat, hingga menawarkan jasa pengurusan izin secara ilegal.

“Modus ini perlu diwaspadai karena dapat merugikan masyarakat, baik dari sisi finansial maupun keamanan data pribadi,” kata Diana.

DPMPTSP Kotim telah menyampaikan imbauan melalui laman resmi dan akun media sosial sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya praktik penipuan digital tersebut.

Diana menjelaskan, pelaku kerap memanfaatkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme layanan OSS yang resmi dan terintegrasi secara daring.

Ia menegaskan seluruh proses layanan OSS dilakukan melalui sistem resmi yang dapat diakses langsung oleh pengguna tanpa perantara yang tidak jelas.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan singkat, telepon, maupun informasi mencurigakan yang mengatasnamakan OSS.

“Hal ini perlu menjadi perhatian serius, terutama karena pelaku memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme layanan OSS resmi dan terintegrasi secara daring,” ujarnya.

DPMPTSP Kotim juga memastikan OSS tidak pernah meminta pembayaran di luar ketentuan resmi pemerintah maupun meminta data pribadi melalui pesan pribadi atau sambungan telepon tanpa prosedur verifikasi resmi.

Masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai informasi mencurigakan serta tidak memberikan identitas atau data penting kepada pihak yang tidak dikenal.

DPMPTSP Kotim meminta warga segera melapor melalui saluran informasi dan pengaduan resmi apabila menemukan indikasi penipuan terkait layanan perizinan.

Selain itu, masyarakat disarankan selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi DPMPTSP maupun sistem OSS untuk memastikan kebenaran informasi dan menghindari tindak kejahatan digital yang semakin berkembang.

Korem 102/Panju Panjung mulai mengukur lahan pembangunan Yonif TP 923/Mentaya di Kotim dan memastikan area tersebut bebas sengketa.

PALANGKA RAYA - KOREM 102/Panju Panjung mulai melakukan pemasangan patok dan pengukuran batas lahan untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Langkah tersebut menjadi tahapan awal pembangunan markas Yonif TP 923/Mentaya yang masuk dalam program strategis nasional di sektor pertahanan dan pembangunan wilayah.

Kakum Korem 102/Panju Panjung Mayor Chk. M Gunawan mengatakan pengukuran dilakukan terhadap aset milik TNI yang telah disiapkan untuk pembangunan batalyon baru tersebut.

“Pengukuran dilakukan terhadap aset TNI yang dipersiapkan untuk pembangunan Yonif TP 923/Mentaya,” ujar M Gunawan di Sampit, Jumat.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2025, ratusan prajurit Yonif TP 923/Mentaya resmi ditempatkan di Kotawaringin Timur. Selama proses pembangunan berlangsung, personel sementara menempati Gedung Expo Sampit milik pemerintah daerah.

Menurut M Gunawan, proses pemasangan patok dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Korem 102/Panju Panjung juga memastikan lokasi pembangunan tidak masuk dalam area sengketa lahan yang sebelumnya diklaim Kelompok Tani Karya Baru 18.

“Lokasi yang diukur berada di luar objek gugatan Kelompok Tani Karya Baru 18,” tegas M Gunawan.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya isu sengketa lahan di sekitar lokasi pembangunan Yonif TP 923/Mentaya. Berdasarkan hasil pengukuran dan dokumen administrasi yang dimiliki TNI, batas lahan dinyatakan sesuai dan tidak tumpang tindih dengan area perkara.

Selain pengukuran, Korem 102/Panju Panjung turut melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pemerintah setempat guna memastikan tidak ada klaim masyarakat terhadap area pembangunan.

Hasil verifikasi menunjukkan lahan yang disiapkan merupakan aset TNI dengan dasar administrasi yang dinilai lengkap dan jelas.

M Gunawan menyebut luas lahan yang dipersiapkan mencapai sekitar 75 hektare. Setelah tahapan pengukuran dan pematokan selesai, pembangunan fisik markas Yonif TP 923/Mentaya akan segera dimulai sesuai agenda pemerintah pusat.

Kehadiran Yonif TP 923/Mentaya diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah Kalimantan Tengah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah melalui program teritorial yang dijalankan satuan tersebut.

Program cetak sawah 1.067 hektare di Kotawaringin Timur dikebut Kementan pada 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (Foto ilustrasi)

SAMPIT — Kementerian Pertanian mempercepat perluasan lahan pangan di Kalimantan Tengah melalui Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2026. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dengan alokasi lahan baru mencapai 1.067 hektare.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur, Yephi Hartady Periyanto, memastikan seluruh tahapan program ditargetkan selesai dalam tahun berjalan.

“Alokasi untuk Kotawaringin Timur tahun ini sebesar 1.067 hektare. Seluruh kegiatan direncanakan tuntas pada 2026,” ujar Yephi Hartady Periyanto di Sampit.

Program ini sepenuhnya difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sebagai dasar penerima manfaat.

Sebagai bagian dari tahapan teknis, penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) telah dilakukan dengan melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Tim SID bahkan telah turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.

Pendekatan berbasis data sejak awal dinilai menjadi kunci agar program berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi kegagalan.

Untuk tahun ini, lokasi pengembangan sawah tersebar di empat desa, yakni Desa Sei Ijum di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Desa Basawang dan Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit, serta Desa Bapinang Hilir Laut di Kecamatan Pulau Hanaut.

Selain pembukaan lahan baru, pemerintah juga mulai mendorong percepatan tanam. Sebelumnya, gerakan tanam padi serentak telah dilakukan di lahan CSR dengan target 284 hektare.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, total target tanam mencapai 5.000 hektare, dengan Kotawaringin Timur sebagai salah satu daerah perwakilan pelaksanaan.

Di tingkat lokal, penanaman dilakukan di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Lahan yang dikelola Kelompok Tani Mandiri Makmur memiliki luas 35 hektare, dengan 5 hektare di antaranya telah lebih dulu ditanami.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

FAQ

1. Apa itu Program Cetak Sawah Rakyat (CSR)?
Program pemerintah untuk membuka lahan sawah baru guna meningkatkan produksi pangan nasional.

2. Berapa luas lahan yang dialokasikan di Kotawaringin Timur?
Sebesar 1.067 hektare pada tahun 2026.

3. Di mana saja lokasi program ini dilaksanakan?
Tersebar di empat desa: Sei Ijum, Basawang, Lampuyang, dan Bapinang Hilir Laut.

4. Siapa yang menyusun perencanaan teknis program?
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui penyusunan SID.

5. Apa tujuan utama program ini?
Meningkatkan ketahanan pangan dan memperluas area produksi padi nasional.

Polisi Kotim gagalkan penyelewengan 160 karung pupuk subsidi. Tersangka gunakan identitas kelompok tani, ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. (Foto ilustrasi)

SAMPIT – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), Kalimantan Tengah, mengungkap dugaan praktik penyelewengan pupuk bersubsidi yang berpotensi merugikan sektor pertanian. Sebanyak 160 karung pupuk berhasil diamankan dari sebuah truk yang diduga akan disalurkan tidak sesuai peruntukan.

Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Jaya Karya. Informasi tersebut kemudian dikembangkan hingga berujung pada penetapan seorang tersangka berinisial B (47).

AKBP Resky Maulana Zulkarnain menyebutkan bahwa kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi yang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama terkait distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi ketat oleh pemerintah.

Dalam penyelidikan, tersangka B diduga memanfaatkan identitas kelompok tani untuk memperoleh pupuk subsidi, lalu menjualnya kepada pihak yang tidak berhak. Praktik tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi.

Pengungkapan kasus berawal pada Senin malam (6/4), saat petugas menerima laporan adanya truk mencurigakan di wilayah Desa Kuin Permai, Kecamatan Teluk Sampit. Setelah dilakukan pemantauan, polisi menghentikan truk berwarna hijau bernomor polisi KH 8067 FH.

Saat pemeriksaan, ditemukan dua jenis pupuk bersubsidi, yakni Urea dan NPK Phonska. Sopir truk tidak mampu menunjukkan dokumen resmi terkait pengangkutan pupuk tersebut, sehingga langsung diamankan bersama barang bukti.

Barang Bukti Capai Rp14,56 Juta

Dari hasil penindakan, aparat menyita:

• 80 karung pupuk Urea (sekitar 4 ton) senilai Rp7,2 juta

• 80 karung pupuk NPK Phonska (sekitar 4 ton) senilai Rp7,36 juta

Total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp14,56 juta. Selain itu, satu unit truk dan alat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas tersebut turut diamankan.

Saat ini seluruh barang bukti berada di Polres Kotim sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bersama aturan turunan terkait distribusi pupuk bersubsidi.

Ancaman hukuman maksimal dalam kasus ini mencapai 6 tahun penjara.

AKBP Resky Maulana Zulkarnain mengingatkan bahwa pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok tani yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Distribusi pupuk bersubsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga penyalahgunaannya akan ditindak tegas.

FAQ

1. Apa itu pupuk bersubsidi?
Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan bantuan harga dari pemerintah untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi.

2. Mengapa penyelewengan pupuk subsidi menjadi masalah serius?
Karena dapat merugikan petani yang berhak dan mengganggu program ketahanan pangan nasional.

3. Berapa jumlah pupuk yang diamankan dalam kasus ini?
Sebanyak 160 karung atau sekitar 8 ton pupuk.

4. Apa hukuman bagi pelaku penyelewengan pupuk subsidi?
Ancaman maksimal hingga 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perdagangan.

5. Bagaimana cara mencegah penyelewengan pupuk subsidi?
Dengan pengawasan ketat distribusi, pelaporan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten.

Rachman memperluas layanan Samsat Kotim untuk menekan tunggakan pajak kendaraan yang mencapai 200 ribu unit hingga Maret 2026. (Gambar ilustrasi)

SAMPIT — Upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus diperkuat melalui pendekatan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT PPD Samsat) Kotim kini menitikberatkan strategi jemput bola untuk menekan tingginya angka tunggakan pajak.

Kepala UPT PPD Samsat Kotim, Rachman, menjelaskan bahwa berbagai layanan inovatif telah dijalankan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang jauh ke kantor utama.

Layanan tersebut mencakup kehadiran Samsat Keliling di setiap kecamatan, pembukaan loket pembayaran saat kegiatan Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan, hingga layanan di pusat perbelanjaan dan kawasan pasar seperti Pasar Parenggean. Selain itu, inovasi lain seperti Samsat Huma Betang dan layanan Pahari juga dihadirkan sebagai alternatif pembayaran pajak yang lebih praktis.

Rachman menyampaikan, seluruh inovasi tersebut dirancang untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama warga di wilayah yang jauh dari pusat kota. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sekaligus memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi. Hingga Maret 2026, jumlah kendaraan yang tercatat di wilayah Kotim mencapai sekitar 320 ribu unit, sementara jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak baru sekitar 120 ribu unit. Artinya, terdapat sekitar 200 ribu kendaraan yang masih menunggak pajak.

Data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Kotim masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Mayoritas kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak didominasi kendaraan roda dua yang tersebar di 17 kecamatan, termasuk wilayah perkotaan seperti Sampit hingga daerah pedesaan.

Menurut Rachman, tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang menopang pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari perbaikan jalan hingga penyediaan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain memperluas layanan, Rachman juga menyoroti pentingnya penyederhanaan aturan administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Beberapa ketentuan administrasi dinilai masih menyulitkan masyarakat, terutama dalam hal persyaratan dokumen.

Sebagai contoh, Rachman menyinggung kebijakan yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat sejak April 2026. Kebijakan tersebut memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus menyertakan KTP asli pemilik pertama kendaraan. Model kebijakan seperti ini dinilai dapat membantu masyarakat yang memiliki kendaraan bekas namun belum melakukan balik nama.

Rachman berharap penyederhanaan aturan serupa dapat diterapkan secara luas di berbagai daerah sehingga proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih sederhana dan cepat.

Di sisi lain, pengembangan sistem digital juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Transformasi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi serta melakukan pembayaran pajak secara daring tanpa harus mengantre di kantor pelayanan.

Rachman menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan menjadi fondasi utama dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat Kotawaringin Timur.

Kotim perkuat gerakan cegah stunting melalui 1000 HPK dengan edukasi dan intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting hingga 17 persen pada 2026.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada masa awal kehidupan anak, yakni 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya ini tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tetapi juga sebagai gerakan kolektif yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah di tingkat paling bawah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh pemenuhan gizi sejak dini, terutama sejak masa kehamilan.

“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka harus mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar tumbuh optimal,” ujar Umar saat kegiatan Gerakan Cegah Stunting Kotim 2026 di Puskesmas Baamang I, Kecamatan Baamang, Sampit, Rabu.

Program percepatan penurunan stunting di Kotim dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan pelibatan lintas sektor. Dinas Kesehatan setempat menggandeng camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu untuk memastikan edukasi 1.000 HPK benar-benar dipahami masyarakat.

Menurut Umar, stunting tidak hanya terjadi setelah anak lahir, tetapi sudah dapat dimulai sejak masa kehamilan akibat kurangnya asupan gizi ibu.

“Karena itu intervensi harus dimulai dari keluarga. Edukasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Stunting masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Kotim. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif, produktivitas, hingga daya saing daerah di masa depan.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Kotim berada di angka 21,6 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan hingga sekitar 17 persen pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kotim mengombinasikan berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penanganannya harus menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan,” kata Umar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kotim.

FAQ

1. Apa itu program 1.000 HPK?
1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Berapa angka stunting di Kotawaringin Timur saat ini?
Berdasarkan SSGI, angka stunting di Kotim mencapai 21,6 persen.

3. Apa target pemerintah daerah?
Pemkab Kotim menargetkan penurunan stunting hingga sekitar 17 persen pada 2026.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Mulai dari tenaga kesehatan, camat, lurah, kepala desa, PKK, hingga kader posyandu.

5. Apa langkah utama yang dilakukan pemerintah?
Edukasi masyarakat, intervensi gizi, makanan tambahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemenhaj Kalteng umumkan jadwal keberangkatan 1.577 jemaah haji 2026 melalui Embarkasi Banjarmasin mulai 29 April secara bertahap hingga 21 Mei. (Gambar ilustrasi)

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, menyampaikan bahwa keberangkatan jemaah haji reguler asal Kalimantan Tengah akan dimulai pada 29 April 2026 menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Banjarmasin (BDJ), Kalimantan Selatan.

Menurut Hasan Basri, pemberangkatan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kelompok terbang (kloter) dengan total ribuan jemaah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.

Kloter Awal Berangkat 29 April

Kloter BDJ 4 menjadi rombongan pertama dengan total 360 orang. Rinciannya terdiri dari:

• Kapuas: 233 jemaah

• Murung Raya: 70 jemaah

• Katingan: 49 jemaah

• Barito Timur: 2 jemaah

• Petugas kloter: 4 orang

• Petugas Haji Daerah (PHD): 2 orang

Keberangkatan Berlanjut Hingga Awal Mei

Selanjutnya, Kloter BDJ 5 diberangkatkan pada 30 April dengan total 360 jemaah yang berasal dari Palangka Raya, Kotawaringin Barat, serta petugas haji dan pembimbing ibadah.

Pada 2 Mei, Kloter BDJ 6 kembali diberangkatkan dengan 360 jemaah dari Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, Lamandau, dan Pulang Pisau.

Kemudian Kloter BDJ 7 menyusul pada 3 Mei dengan 360 jemaah dari Barito Utara, Palangka Raya, Barito Timur, Sukamara, hingga Gunung Mas.

Sementara itu, Kloter BDJ 8 pada 4 Mei membawa 125 jemaah dari Barito Selatan, Kapuas, Barito Timur, dan Palangka Raya.

Pemberangkatan Terakhir 21 Mei

Rangkaian keberangkatan ditutup pada 21 Mei melalui Kloter BDJ 19 yang terdiri dari jemaah dengan jumlah terbatas dari Kotawaringin Timur, Sukamara, Pulang Pisau, dan Murung Raya.

Total 1.577 Jemaah Haji Kalteng

Hasan Basri menjelaskan, total keseluruhan jemaah haji asal Kalimantan Tengah tahun ini mencapai 1.577 orang, termasuk petugas haji dari 14 kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti bahwa Kabupaten Gunung Mas menjadi daerah dengan jumlah jemaah paling sedikit, yakni hanya 15 orang.

Embarkasi Transit dan Imbauan Petugas

Hasan menegaskan bahwa pelepasan jemaah haji tidak dilakukan di Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya karena statusnya hanya sebagai embarkasi transit, bukan embarkasi penuh.

Ia turut mengimbau seluruh jemaah agar mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci agar berjalan lancar, tertib, dan aman.

Kotawaringin Timur diperkirakan membutuhkan 1.500 hewan kurban jelang Idul Adha 1447 H, dengan ratusan sapi dan kambing masih mengalami kekurangan.

Kotim, Kalteng - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mulai mengantisipasi potensi kekurangan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan melalui pemetaan kebutuhan serta pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat.

Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa total kebutuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor, yang terdiri dari sapi dan kambing.

Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat selisih antara kebutuhan dan ketersediaan hewan kurban di wilayah tersebut.

“Estimasi kebutuhan sapi mencapai 1.114 ekor, sementara stok yang tersedia masih kurang sekitar 651 ekor. Untuk kambing, kebutuhan diperkirakan sebanyak 448 ekor dengan kekurangan sekitar 303 ekor,” ujarnya di Sampit, Senin.

Untuk mengatasi potensi kekurangan tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dengan peternak dan pengepul yang selama ini menjadi pemasok utama hewan kurban di Kotim.

Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan pemasok dalam mendatangkan tambahan hewan kurban dari luar daerah jika dibutuhkan.

Menurut Yephi, data kebutuhan saat ini diperoleh dari laporan para pengepul yang aktif menyediakan hewan kurban. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan distribusi guna memastikan target kebutuhan dapat terpenuhi tepat waktu.

Pemantauan tersebut dilakukan secara berkala hingga mendekati hari pelaksanaan kurban, yang pada tahun ini jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dimulai Dua Pekan Sebelum Idul Adha

Selain memastikan ketersediaan jumlah hewan, DPKP juga memprioritaskan kelayakan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan mulai paling lambat dua minggu sebelum Idul Adha atau sekitar H-14.

Pemeriksaan dilakukan menyesuaikan dengan kedatangan hewan kurban di berbagai titik penjualan yang tersebar di wilayah Kotim.

Dalam proses pengawasan, terdapat dua tahapan utama pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem.

Pemeriksaan Antemortem Pastikan Hewan Layak Kurban

Tahap antemortem dilakukan saat hewan masih hidup di lokasi penjualan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan hewan tidak memiliki cacat fisik, cukup umur, serta dalam kondisi sehat.

Hewan yang memenuhi kriteria akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait.

Label tersebut menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa hewan yang dibeli aman dan sesuai ketentuan kurban.

Pemeriksaan Postmortem Pastikan Daging Aman Dikonsumsi

Tahapan berikutnya adalah postmortem, yakni pemeriksaan organ dalam hewan setelah disembelih.

Petugas akan memeriksa bagian hati, paru-paru, dan jantung untuk memastikan tidak terdapat penyakit atau kelainan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko konsumsi daging yang tidak layak.

Distribusi Hewan Kurban Terus Dipantau Hingga Hari H

Pemerintah daerah menegaskan akan terus memantau distribusi hewan kurban hingga mendekati hari raya. Dengan pengawasan berlapis ini, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengabaikan standar kesehatan hewan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban dari tempat resmi yang telah mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Langkah antisipatif tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah kurban sekaligus memastikan keamanan pangan bagi masyarakat di Kotawaringin Timur.

FAQ

1. Berapa kebutuhan hewan kurban di Kotawaringin Timur tahun 2026?
Kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor, terdiri dari 1.114 sapi dan 448 kambing.

2. Apakah ada kekurangan hewan kurban di Kotim?
Ya, diperkirakan masih kekurangan sekitar 651 sapi dan 303 kambing.

3. Kapan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan?
Pemeriksaan dimulai paling lambat dua minggu sebelum Idul Adha atau sekitar H-14.

4. Apa itu pemeriksaan antemortem?
Pemeriksaan antemortem adalah pengecekan kondisi fisik hewan sebelum disembelih.

5. Mengapa pemeriksaan postmortem penting?
Untuk memastikan organ dalam hewan sehat sehingga daging aman dikonsumsi masyarakat.