Amerika Serikat dinilai menghadapi kesulitan hukum untuk melakukan blokade Selat Hormuz yang dapat memicu ketegangan geopolitik dan dampak besar bagi perdagangan energi global.

Amerik Serikat - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah muncul pandangan bahwa Amerika Serikat akan menghadapi kesulitan besar dalam memberikan dasar hukum jika berupaya melakukan blokade di Selat Hormuz. 

Wilayah strategis ini dikenal sebagai jalur penting perdagangan minyak dunia yang melibatkan banyak negara besar, sehingga setiap langkah militer atau pembatasan di kawasan tersebut selalu memicu perdebatan hukum internasional.

Sejumlah analis dari komunitas hubungan internasional di Korea Selatan menilai bahwa upaya blokade terhadap Selat Hormuz tidak hanya akan menimbulkan risiko politik, tetapi juga berpotensi bertabrakan dengan aturan hukum laut internasional yang selama ini menjadi acuan global. 

Mereka menekankan bahwa setiap tindakan yang mengganggu jalur perdagangan internasional harus memiliki dasar hukum yang sangat kuat agar tidak dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan atau kebebasan navigasi laut. 

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan produsen energi utama di Timur Tengah dengan pasar global, sehingga stabilitasnya sangat dijaga oleh berbagai pihak.

Di sisi lain, wacana mengenai kemungkinan blokade tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru di pasar energi dunia. Gangguan di kawasan ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak dan ketidakpastian ekonomi global, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor energi. 

Para pengamat menilai bahwa dinamika seperti ini menunjukkan betapa sensitifnya posisi Selat Hormuz dalam peta geopolitik dunia modern, di mana setiap keputusan strategis dapat berdampak luas terhadap stabilitas internasional. Sabtu, (25/04/2026)

Trump mendesak negara Eropa dan Arab untuk membantu membuka Selat Hormuz yang vital bagi perdagangan energi dunia, namun banyak sekutu menunjukkan sikap hati‑hati.

AMERIKA SERIKAT -- Senin, (16/3/2026) Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan agar negara‑negara Eropa dan negara Arab yang tergantung pada minyak Teluk Persia membantu membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran penting untuk perdagangan energi dunia. 

Pernyataan ini muncul dalam konteks meningkatnya tekanan geopolitik akibat konflik di Iran dan gangguan rute energi global.

Trump mengatakan bahwa negara‑negara yang paling banyak menikmati aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz seharusnya lebih berkontribusi pada upaya menjaga keamanan jalur ini. 

Ia menegaskan bahwa AS bersedia berkoordinasi, namun meminta sekutu agar bersikap lebih aktif dalam operasi yang diharapkan dapat membuka kembali lalu lintas kapal yang selama ini mengalami hambatan besar akibat konflik di kawasan tersebut.

Namun seruan tersebut mendapat reaksi yang beragam. Banyak negara Eropa, termasuk Jerman dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya, memilih untuk tidak mengirim pasukan atau kapal perang ke wilayah yang dianggap sangat rawan konflik tersebut. 

Mereka menyatakan lebih mendukung solusi diplomasi dan menolak perluasan operasi militer di luar mandat yang telah disepakati bersama.

Tidak hanya di Eropa, respons dari negara Asia juga menunjukkan sikap hati‑hati. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengirim kapal perang, meskipun mereka secara tidak langsung bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz. 

Trump sebelumnya juga menyebut China, negara yang sangat bergantung pada minyak Mid‑East, sebagai calon partner yang diharapkan turut ambil bagian dalam upaya tersebut.

Di tengah seruan AS, Sekretaris Pers Gedung Putih menyatakan bahwa Trump “benar” dalam menyampaikan pesan tersebut dan menekan bahwa negara‑negara yang menikmati keuntungan dari perdagangan melalui Selat Hormuz harus berbagi tanggung jawab menjaga rute tersebut. 

Namun, penolakan yang tampak dari sebagian besar sekutu menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang peran militer dalam menanggapi krisis yang terus memengaruhi harga minyak dan stabilitas energi global.

Krisis Selat Hormuz sendiri merupakan bagian dari gangguan besar yang memengaruhi lebih dari 20 persen aliran minyak dunia, setelah konflik di Iran kian meluas dan negara itu melarang sebagian besar kapal asing lewat di rutenya. 

Hambatan ini menyebabkan lonjakan harga energi dan kekhawatiran ekonomi global yang terus berkembang.

Dengan respons yang beragam dari komunitas internasional, jalan menuju pembukaan kembali Selat Hormuz masih penuh tantangan, baik dari segi diplomasi maupun keamanan maritim, sementara negara‑negara di seluruh dunia menunggu perkembangan berikutnya di wilayah yang sangat penting ini.