Berita BorneoTribun: Mudyat Noor hari ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Mudyat Noor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mudyat Noor. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 April 2026

16.941 KK Terima Bantuan Beras Lokal Di PPU, Bulog Utamakan Produk Petani

Bulog memastikan beras bantuan pangan 2026 di Penajam Paser Utara berasal dari produksi lokal, mendukung petani daerah dan menjangkau 16.941 keluarga penerima manfaat.
Bulog memastikan beras bantuan pangan 2026 di Penajam Paser Utara berasal dari produksi lokal, mendukung petani daerah dan menjangkau 16.941 keluarga penerima manfaat.

Penajam Paser Utara - Program bantuan pangan tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, dipastikan menggunakan beras hasil panen petani lokal. Kebijakan ini dinilai tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian daerah.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Paser, Muhammad Muchlis, menegaskan bahwa seluruh beras yang disalurkan kepada masyarakat berasal dari produksi petani setempat.

“Beras bantuan pangan berasal dari produksi lokal,” ujar Muhammad Muchlis saat dikonfirmasi terkait program bantuan pangan 2026 di Penajam.

Menurut dia, beras yang digunakan dalam program tersebut merupakan hasil panen petani di Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah diserap oleh Bulog melalui mekanisme pembelian resmi.

Dukung Petani Lokal Dan Perkuat Ekonomi Daerah

Penggunaan beras lokal dalam program bantuan pangan menjadi langkah strategis untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Dengan penyerapan hasil panen lokal, petani mendapat kepastian pasar serta harga jual yang lebih stabil.

Sepanjang tahun 2025, Bulog Kancab Paser menargetkan penyerapan sekitar 12.000 ton gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Data mencatat, hingga akhir 2025, jumlah gabah yang berhasil diserap mencapai:

  • Sekitar 1.000 ton GKP dari petani Kabupaten Paser

  • Sekitar 11.000 ton GKP dari petani Kabupaten Penajam Paser Utara

Untuk tahun 2026, target penyerapan gabah meningkat menjadi sekitar 15.286 ton GKP, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung produksi pertanian lokal.

16.941 KK Terima Bantuan Pangan

Program bantuan pangan periode Februari hingga Maret 2026 menyasar 16.941 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Total bantuan yang disalurkan meliputi:

  • 338.820 kilogram beras

  • 67.764 liter minyak goreng

Sesuai aturan terbaru, setiap pengambilan bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, penerima wajib membawa kartu keluarga (KK) sebagai syarat validasi data.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Jumlah Penerima Naik 87 Persen

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan pangan tahun 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, jumlah penerima tercatat sebanyak 9.030 KK, sementara pada 2026 meningkat menjadi 16.941 KK, atau naik sekitar 87 persen.

Menurut Mudyat Noor, peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

“Program bantuan pangan ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Transparansi Dan Ketepatan Sasaran Jadi Prioritas

Pemerintah daerah bersama Bulog berkomitmen memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain membantu keluarga penerima manfaat, program ini juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian daerah.

Kebijakan penggunaan beras lokal dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

FAQ

1. Dari mana asal beras bantuan pangan di Penajam Paser Utara 2026?
Beras bantuan pangan berasal dari hasil panen petani lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara yang diserap oleh Bulog.

2. Berapa jumlah penerima bantuan pangan di PPU tahun 2026?
Sebanyak 16.941 kepala keluarga (KK) menerima bantuan pangan pada periode Februari–Maret 2026.

3. Apa saja isi bantuan pangan yang diberikan?
Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

4. Mengapa beras lokal digunakan untuk bantuan pangan?
Penggunaan beras lokal bertujuan mendukung petani daerah, menjaga harga hasil panen, serta memperkuat ekonomi lokal.

5. Apakah jumlah penerima bantuan meningkat dibanding tahun sebelumnya?
Ya, jumlah penerima meningkat sekitar 87 persen dibanding tahun 2025.

Selasa, 07 April 2026

Mudyat Noor Tekankan Peran CSR Perusahaan Dukung Pembangunan Penajam Paser Utara

Bupati Mudyat Noor mendorong pemanfaatan dana CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Penajam Paser Utara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Mudyat Noor mendorong pemanfaatan dana CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Penajam Paser Utara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Mudyat Noor Dorong Dana CSR Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Penajam Paser Utara — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR harus dilakukan secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pemanfaatan dana CSR perusahaan harus terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," ujar Mudyat Noor, Selasa, saat ditanya terkait sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ia menambahkan, dana CSR atau TJSL menjadi salah satu sumber alternatif yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Hampir 50 Persen Wilayah Dikuasai Perusahaan

Mudyat Noor mengungkapkan bahwa hampir 50 persen wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dikuasai oleh perusahaan. Kondisi ini membuat penguatan regulasi menjadi sangat penting, agar dana TJSL bisa lebih optimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penguatan regulasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program TJSL.

Dengan sistem yang lebih tertata dan transparan, diharapkan dana CSR dapat diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Ia juga menekankan bahwa kontribusi sektor swasta melalui CSR sangat penting agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.

"Jangan sampai sumber daya di daerah terus diambil tanpa ada timbal balik yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Pemkab PPU Bangun Sinergi Lewat Forum TJSL

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun sinergi melalui Forum TJSL.

Forum tersebut berfungsi untuk memetakan capaian serta mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan program CSR.

Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap program CSR dari perusahaan bisa berkesinambungan dengan program pemerintah daerah.

Langkah ini juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara program CSR perusahaan dengan program yang dibiayai melalui APBD.

Program CSR Akan Dirumuskan Lewat Musyawarah

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab PPU telah menyusun konsep musyawarah dalam merumuskan program CSR yang akan dilaksanakan.

Melalui mekanisme tersebut, setiap program yang direncanakan diharapkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta program prioritas pemerintah daerah.

Menurut Mudyat Noor, program dan kegiatan dana TJSL yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang akan ditentukan melalui forum musyawarah tersebut.

Kolaborasi antara perusahaan dan Forum TJSL dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana CSR dalam mendukung pembangunan daerah.

Peran CSR Dinilai Strategis Bagi Pembangunan Daerah

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, dana CSR dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Dengan pengelolaan yang tepat, dana CSR dapat membantu membiayai berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan CSR yang terarah juga diyakini mampu memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan dampak positif keberadaan perusahaan di wilayah Penajam Paser Utara.

FAQ

Apa itu dana CSR atau TJSL?

Dana CSR atau TJSL adalah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan.

Mengapa dana CSR penting bagi daerah?

Dana CSR penting karena dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan, terutama ketika anggaran daerah terbatas.

Bagaimana cara Pemkab PPU mengelola dana CSR?

Pemkab PPU mengelola dana CSR melalui Forum TJSL, musyawarah program, serta penguatan regulasi agar program lebih terarah dan transparan.

Apa tujuan utama pemanfaatan dana CSR di PPU?

Tujuannya adalah mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat serta mencegah tumpang tindih dengan program APBD.

Apakah perusahaan wajib memberikan CSR?

Perusahaan diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sabtu, 04 April 2026

Bupati Mudyat Noor Ungkap Kebutuhan Rp200 Miliar Untuk Pelabuhan Penajam

Pemkab Penajam Paser Utara siapkan Rp200 miliar untuk revitalisasi pelabuhan sebagai pintu gerbang menuju IKN. Penataan dilakukan bertahap dari pendataan hingga pembangunan.
Pemkab Penajam Paser Utara siapkan Rp200 miliar untuk revitalisasi pelabuhan sebagai pintu gerbang menuju IKN. Penataan dilakukan bertahap dari pendataan hingga pembangunan.

Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tengah menyiapkan langkah besar untuk menata kawasan pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Penajam. Kawasan ini menjadi salah satu akses penting menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk proyek penataan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Penataan pelabuhan butuh proses, saat ini sudah berjalan mulai tahap awal,” ujarnya, Jumat.

Dimulai Dari Pendataan Hingga Perencanaan

Menurut Mudyat, proses revitalisasi tidak dilakukan secara instan. Tahap awal dimulai dari pendataan kepemilikan lahan serta kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Pendekatan ini dinilai penting agar proses pembangunan nantinya tidak menimbulkan konflik dan bisa berjalan sesuai rencana.

Setelah tahap pendataan, Pemkab akan melanjutkan ke perencanaan teknis sebelum akhirnya masuk ke tahap pembangunan fisik.

Butuh Pendanaan Besar, Pemkab Cari Sumber Dana

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Penajam Paser Utara saat ini masih berupaya mencari berbagai sumber pendanaan.

Nilai kebutuhan anggaran yang mencapai Rp200 miliar menjadi tantangan tersendiri, mengingat proyek ini mencakup pembenahan infrastruktur sekaligus penataan kawasan secara menyeluruh.

Peran Strategis Sebagai Penyangga IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Balikpapan dan berada dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai daerah penyangga ibu kota baru, wajah kota dinilai perlu ditingkatkan agar lebih representatif dan modern.

Penataan pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi “etalase daerah” bagi masyarakat maupun tamu yang datang menuju IKN.

Tidak Hanya Fisik, Tapi Juga Sosial

Penataan yang dilakukan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial.

Pemkab melakukan pendataan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kepemilikan lahan dan kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan.

Langkah ini dilakukan agar transformasi kawasan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup warga sekitar.

Dibentuk Tim Khusus, Kejar Penataan Kawasan

Untuk mempercepat proses, Pemkab telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penertiban dan penataan kawasan pelabuhan.

Langkah ini cukup krusial, mengingat kawasan tersebut disebut sudah sekitar 23 tahun tidak mengalami pembenahan signifikan.

Kondisi Pelabuhan Saat Ini Dinilai Semrawut

Saat ini, kondisi pelabuhan dinilai kurang memadai. Area terlihat sempit, bangunan sudah usang, serta banyak kendaraan yang parkir sembarangan.

Situasi tersebut kerap mengganggu kelancaran aktivitas penyeberangan, baik untuk kapal cepat (speedboat) maupun kapal kayu (klotok).

Lahan Disiapkan Sekitar Tiga Hektare

Pemkab telah menyiapkan lahan sekitar tiga hektare untuk pengembangan kawasan pelabuhan.

Saat ini, proses pendataan aset dan aktivitas di atas lahan tersebut masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap awal penataan.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penataan pelabuhan Penajam?
Sekitar Rp200 miliar untuk penataan menyeluruh kawasan pelabuhan.

2. Apa tujuan revitalisasi pelabuhan ini?
Untuk mendukung peran Penajam sebagai pintu gerbang menuju IKN dan meningkatkan wajah daerah.

3. Apa saja yang akan dibenahi?
Meliputi infrastruktur fisik, tata kawasan, serta penataan sosial masyarakat sekitar.

4. Kapan pembangunan dimulai?
Saat ini masih tahap awal berupa pendataan dan perencanaan teknis.

5. Berapa luas lahan yang disiapkan?
Sekitar tiga hektare untuk kawasan pelabuhan.