Pemkab Barito Selatan meminta Pertamina menambah kuota Pertamax setelah antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU akibat minimnya pasokan BBM. (Foto ilustrasi)

BARITO SELATAN - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, meminta PT Pertamina menambah kuota BBM jenis Pertamax menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Buntok dalam beberapa hari terakhir.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Selatan, Yoga, mengatakan pasokan Pertamax yang dikirim saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Yoga, pengelola SPBU sebelumnya telah mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina melalui rapat koordinasi yang digelar bersama pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, kuota BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga penyesuaian lebih memungkinkan dilakukan pada BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

“Untuk BBM jenis Pertamax di daerah ini masih kurang, sehingga kita mengharapkan kuotanya ditambah,” kata Yoga di Buntok, Senin.

Minimnya pasokan Pertamax disebut menjadi salah satu penyebab utama antrean kendaraan di SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Polres dan pengelola SPBU.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari inspeksi mendadak dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah di sejumlah SPBU pada Minggu (10/5).

Dalam rapat itu, pemerintah daerah berencana mengajukan permintaan resmi penambahan kuota BBM kepada PT Pertamina melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Selatan.

Selain itu, Yoga meminta pengelola SPBU memperketat pelayanan dengan menolak pembelian BBM menggunakan jerigen agar distribusi lebih diprioritaskan kepada masyarakat umum dibanding pelangsir.

“Selama masih ada aktivitas pelangsiran di SPBU, kami meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan membantu pengaturan arus lalu lintas dan pelayanan agar masyarakat yang benar-benar memerlukan BBM bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Barito Selatan Harmito mengatakan pemerintah daerah segera membuat surat rekomendasi resmi untuk meminta tambahan kuota pengiriman BBM ke Pertamina.

Harmito menyebut kelangkaan BBM di Barito Selatan dipicu terbatasnya distribusi pasokan. Meski demikian, aktivitas pelangsir juga dinilai berkaitan dengan kebutuhan BBM di sejumlah kecamatan yang jauh dari SPBU, terutama wilayah pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Pemerintah daerah meminta pengelola SPBU melakukan pengaturan distribusi dan pelayanan agar penyaluran BBM lebih tertib serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

APPMBGI mengolah limbah dapur MBG menjadi bioavtur dan kompos untuk mendukung ekonomi sirkular, ketahanan pangan, dan energi nasional.

Jakarta — Upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diarahkan ke pengelolaan limbah yang lebih bernilai. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan komitmen membangun sistem dapur berbasis zero waste dengan mengolah sisa produksi menjadi kompos dan bioavtur.

Ketua Umum Abdul Rivai Ras menyampaikan bahwa pendekatan ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan program nasional tersebut. Fokus tidak hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan limbah dapur tidak menjadi beban lingkungan maupun anggaran negara.

Abdul Rivai Ras menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Karena itu, setiap dapur MBG diarahkan menjadi unit produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sisa produksi.

Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, potensi limbah yang dihasilkan dinilai cukup besar. Dua jenis limbah utama yang menjadi perhatian adalah minyak jelantah dan sampah organik dari bahan makanan.

Minyak jelantah akan dikumpulkan secara terstruktur untuk kemudian diolah menjadi bioavtur, bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, sisa bahan makanan akan dimanfaatkan sebagai kompos yang dapat mendukung sektor pertanian.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi beban pengelolaan sampah, serta memberdayakan pelaku UMKM di sekitar dapur MBG.

Dalam implementasinya, APPMBGI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero), guna memastikan proses pengolahan limbah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kelestarian lingkungan.

Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan program sementara, melainkan bagian dari ekosistem jangka panjang MBG. Model ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi nasional.

Transformasi limbah dapur menjadi energi dan pupuk disebut sebagai langkah strategis yang menghubungkan sektor pangan, lingkungan, dan energi dalam satu sistem terpadu.

FAQ

1. Apa itu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, khususnya pelajar, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Apa peran APPMBGI dalam program ini?
APPMBGI bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur MBG, termasuk inovasi pengolahan limbah agar lebih berkelanjutan.

3. Limbah apa saja yang diolah dalam program ini?
Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur, sedangkan sampah organik dijadikan kompos.

4. Apa manfaat pengolahan limbah ini?
Mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung energi alternatif.

5. Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi ini?
Selain APPMBGI, terdapat kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan teknologi dan standar pengolahan.

Dirut Pertamina Sidak SPBU di Jakarta, Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar.

Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar yang berlaku.

Dalam sidak ini, Pertamina menggandeng dua lembaga independen, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT TUV Rheinland Indonesia. 

Kedua lembaga ini melakukan pengujian dan mengonfirmasi bahwa BBM Pertamina telah memenuhi standar spesifikasi teknis yang berlaku. 

Dengan adanya verifikasi dari pihak independen, masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas produk BBM Pertamina.

SPBU yang Disidak dan Hasil Pemeriksaan

Sidak dilakukan di dua lokasi SPBU di Jakarta Selatan, yaitu SPBU 34.129.02 Gatot Subroto dan SPBU 31.128.02 MT Haryono. 

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa hasil pengujian dari kedua lembaga independen menunjukkan BBM Pertamina telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Pemeriksaan ini mencakup aspek kualitas bahan bakar dan pewarnaan, yang menjadi indikator penting dalam menjaga standar produk.

“Kami ingin memastikan bahwa produk BBM yang disalurkan kepada masyarakat memiliki kualitas terbaik dan sesuai standar. Hasil pengujian dari lembaga independen menunjukkan bahwa BBM Pertamina telah memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan,” ujar Mars Ega Legowo Putra.

Komitmen Pertamina Menjaga Keandalan Energi

Sidak ini merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam menjaga keandalan layanan energi, terutama selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Dalam periode ini, kebutuhan akan bahan bakar cenderung meningkat, sehingga penting bagi Pertamina untuk memastikan bahwa pasokan tetap stabil dan berkualitas.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina tidak hanya berfokus pada distribusi bahan bakar, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola agar masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas.

Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan setiap tetes BBM yang dijual di SPBU sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Dukungan terhadap Target Net Zero Emission 2060

Selain memastikan kualitas BBM, Pertamina juga berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission 2060. 

Dengan menerapkan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnisnya, Pertamina berusaha menjaga keseimbangan antara penyediaan energi yang andal dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami terus mendorong inovasi dan strategi keberlanjutan untuk mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi pemimpin dalam energi bersih dan berkelanjutan di masa depan,” tambah Simon Aloysius Mantiri.

Dengan adanya sidak ini, masyarakat diharapkan semakin percaya terhadap kualitas BBM Pertamina. 

Upaya ini juga menjadi bukti nyata bahwa Pertamina berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Sidak yang dilakukan oleh Dirut Pertamina bersama lembaga independen menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas BBM di Indonesia. 

Dengan memastikan bahwa setiap produk yang dijual di SPBU telah memenuhi standar yang berlaku, Pertamina menunjukkan komitmennya dalam menyediakan energi yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Momen ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional serta target Net Zero Emission 2060.

Reruntuhan dan kendaraan yang rusak di daerah perumahan yang terkena dampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, 4 Maret 2023. (REUTERS/Willy Kurniawan)

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang yang terbakar pada tanggal 4 Maret lalu ke tanah milik PT Pelindo. 

Keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Kementerian BUMN dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Meskipun demikian, Menteri BUMN Erick Thohir tidak merinci di wilayah mana yang dimiliki PT Pelindo yang nantinya akan menjadi lokasi baru depo tersebut. 

Pembangunan depo baru tersebut diperkirakan akan memerlukan waktu 2-2,5 tahun dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.

Sebelum pembangunan depo baru dimulai, Pertamina akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada. 

Hal ini akan dilakukan tidak hanya di Plumpang, tetapi juga di lokasi-lokasi lain, seperti di Balongan dan Semarang.

Pertamina juga akan memastikan penyediaan perlindungan bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di sekitar Depo Plumpang, seperti memberikan perawatan kepada korban kebakaran, dan menyewakan rumah bagi warga yang rumahnya terbakar. 

Mereka juga akan membantu kehidupan warga selama beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. 

Keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pemindahan depo ini, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat diharapkan.

Editor: Yakop