Penerimaan Pajak Kaltara 2026 Melebihi Target Awal, PBBKB Masih Dominan
 |
| Realisasi pajak Kaltara 2026 triwulan I tembus 16 persen, melampaui target 15 persen. PBBKB jadi penyumbang terbesar pendapatan daerah. (Foto ilustrasi) |
Tanjung Selor, Kaltara -- Kabar positif datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hingga menjelang akhir Maret 2026, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di triwulan pertama sudah melampaui target yang ditetapkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Tomy Labo, mengungkapkan bahwa target awal sebesar 15 persen dari total target tahunan kini sudah terlampaui.
“Walaupun bulan Maret 2026 masih beberapa hari tutupnya, target pajak dan retribusi daerah triwulan pertama sebesar 15 persen dari target murni Rp1,026 triliun, kini sudah realisasi 16 persen lebih,” ujarnya di Tanjung Selor, Bulungan.
Artinya, realisasi penerimaan sudah melampaui ekspektasi awal, menunjukkan tren positif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
PBBKB Jadi Penyumbang Terbesar
Dari seluruh jenis pajak daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi kontributor utama penerimaan.
Selain itu, beberapa sektor lain yang juga menyumbang cukup besar antara lain:
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Rokok
Tomy menyebutkan bahwa total terdapat tujuh jenis pajak daerah di Kaltara, yaitu:
PBBKB
BBNKB
PKB
Pajak Rokok
Pajak Alat Berat
Pajak Air Permukaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
“Masih dominan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB,” jelasnya.
Target Pajak 2026 Naik Tipis
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi sebesar Rp1,026 triliun.
Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut didorong oleh potensi sektor-sektor strategis, seperti:
Proyek pembangunan daerah
Proyek strategis nasional
Aktivitas pertambangan
Pajak alat berat
Optimalisasi sektor ini diharapkan bisa menjaga tren pertumbuhan pendapatan daerah sepanjang tahun.
Layanan Pajak Sudah Kembali Normal
Setelah libur dan cuti bersama Lebaran, pelayanan pajak kendaraan bermotor kini sudah kembali normal.
Seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda di kabupaten/kota telah membuka layanan sejak Rabu (25/3).
Kepala UPTD Bapenda Wilayah Malinau, Aan Hartono, memastikan bahwa pelayanan berjalan seperti biasa tanpa sistem kerja fleksibel.
“Kami tidak WFA. Jadi UPTD Bapenda Wilayah Malinau sudah membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan layanan lainnya sejak Rabu,” jelasnya.
Imbauan ke Masyarakat: Jangan Telat Bayar Pajak
Bapenda Kaltara juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pasalnya, keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1 persen setiap bulan.
Dengan pelayanan yang sudah kembali normal, masyarakat diharapkan bisa segera memenuhi kewajiban pajaknya demi mendukung pembangunan daerah.
FAQ
1. Berapa realisasi pajak Kaltara triwulan I 2026?
Realisasi sudah mencapai lebih dari 16 persen, melampaui target awal 15 persen.
2. Berapa target pajak Kaltara tahun 2026?
Targetnya sebesar Rp1,026 triliun.
3. Apa penyumbang terbesar pajak daerah Kaltara?
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi penyumbang utama.
4. Kapan layanan pajak kembali normal setelah Lebaran?
Layanan sudah kembali normal sejak 25 Maret 2026.
5. Berapa denda keterlambatan pajak kendaraan?
Denda sebesar 1 persen per bulan dari jumlah pajak.
