Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Ria Sartika    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

KETAPANG -- Safari Silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berlanjut ke wilayah selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang yang disambut hangat oleh pemerintah daerah setempat.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat malam (6/3). Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menyambut langsung kedatangan rombongan Wakil Gubernur beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang tidak hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pemerintah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Krisantus juga menekankan bahwa momentum Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas kesehatan.

Upaya ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ketapang Dinilai Berhasil Menjaga Kondusivitas

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Wagub Krisantus turut memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Ia menilai kondisi daerah yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Stabilitas daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dukungan Provinsi Diharapkan Terus Menguat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap daerahnya.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ketapang sejalan dengan program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

Alexander juga berharap dukungan dari Pemprov Kalbar terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Momentum Ramadhan Pererat Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Ketapang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara ditutup dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, serta salat Tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat.

Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Muzahidin

Pemprov Kalbar Prioritaskan SDM dan Infrastruktur di Melawi

Saputra Berry    Rabu, Februari 25, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Prioritaskan SDM dan Infrastruktur di Melawi

Pemprov Kalbar fokus tingkatkan IPM Melawi melalui pendidikan dan pembangunan jalan strategis. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM daerah.

Data Terbaru IPM Kalbar Tinggi Namun Melawi Masih Tertinggal

MELAWI -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Melawi melalui penguatan sektor pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat melakukan Safari Ramadhan di Kabupaten Melawi pada Selasa.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kalbar yang saat ini mencatat IPM sebesar 72,09 dan masuk kategori tinggi. Namun, kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Melawi yang masih berada di posisi terakhir dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Menurut Ria Norsan, salah satu faktor utama rendahnya IPM Melawi adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih tertinggal. Sekitar 25 persen warga Melawi belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, peluang kerja, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan, tegasnya, menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong peningkatan akses pendidikan, pemerataan fasilitas belajar, serta peningkatan mutu pengajaran agar generasi muda Melawi memiliki daya saing yang lebih kuat.

Selain sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas strategis. Pemerintah berkomitmen membuka dan meningkatkan akses jalan dari Nanga Pinoh menuju Kota Baru dan Sokan hingga terhubung ke Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Jalur ini diyakini mampu mengurangi isolasi wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Konektivitas yang lebih baik tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperluas akses layanan pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan hasil sinergi berbagai kebijakan pembangunan.

Ria Norsan juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah selama satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan IPM Kabupaten Melawi secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus pada pendidikan dan infrastruktur diharapkan mampu mendorong kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi masyarakat Melawi, momentum ini menjadi peluang penting untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dukungan aktif dari orang tua, tenaga pendidik, pelaku usaha, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci percepatan kemajuan.

FAQ

1. Mengapa IPM Kabupaten Melawi masih rendah?
Karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, sekitar 25 persen warga belum menyelesaikan pendidikan SMA.

2. Berapa IPM Kalimantan Barat saat ini?
IPM Kalbar berada di angka 72,09 dan masuk kategori tinggi.

3. Apa langkah konkret Pemprov Kalbar untuk Melawi?
Fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pembangunan jalan strategis Nanga Pinoh hingga terhubung ke Katingan.

4. Mengapa infrastruktur berpengaruh terhadap IPM?
Karena akses jalan memperlancar ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang menjadi komponen penilaian IPM.