Bawaslu Sekadau menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan menyongsong Pemilu 2029 yang bermartabat.

SEKADAU – Bawaslu Kabupaten Sekadau menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif pada Kamis, 4 Juni 2026, di Sekretariat Bawaslu Sekadau. Kegiatan ini diikuti 20 peserta yang berasal dari kelompok rentan, perempuan, pegiat dan pemerhati pemilu, pelajar, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat setempat sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.

Mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat”, kegiatan tersebut bertujuan membentuk kader pengawas partisipatif yang mampu berperan dalam edukasi pemilu, pengembangan jaringan, pemberdayaan komunitas, serta penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi, mengatakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas menjadi sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bawaslu Sekadau menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan menyongsong Pemilu 2029 yang bermartabat.

Menurutnya, selain memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, penyelenggara pemilu juga dituntut semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Salah satu tugas pengawasan dilakukan melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Hal ini sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu,” kata Muhammad Sandi usai kegiatan.

Ia menambahkan, pengawasan partisipatif juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan pemilu mengingat keterbatasan jumlah personel pengawas yang dimiliki Bawaslu.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Marikun. Dalam sambutannya, ia berharap peserta yang telah mengikuti pendidikan tersebut dapat berperan aktif mengawasi tahapan Pemilu 2029.

Bawaslu Sekadau menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan menyongsong Pemilu 2029 yang bermartabat.

Marikun menilai para kader yang telah mendapatkan pembekalan diharapkan mampu mengembangkan pengawasan secara mandiri dan sukarela di lingkungan komunitas maupun kelompok masing-masing.

Seluruh komisioner dan jajaran Bawaslu Kabupaten Sekadau turut hadir dalam kegiatan itu. Materi disampaikan oleh Muhammad Sandi, Sunardi, dan Marikun dengan enam topik pembahasan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

Bawaslu Sekadau menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan menyongsong Pemilu 2029 yang bermartabat.

Bawaslu Sekadau menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap akhir pembelajaran. Sebelumnya, peserta telah mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan video bahan ajar, refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, serta penyusunan catatan kritis sebagai bahan evaluasi dan persiapan menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas dan bermartabat.

KPU mulai menyiapkan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029 dengan pemutakhiran data pemilih dan koordinasi bersama Otorita IKN. (Gambar ilustrasi)

IKN, Kaltim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mulai melakukan langkah awal dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fokus utama yang kini dilakukan adalah merancang daerah pemilihan (dapil) khusus bagi wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan seiring rencana IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan bertambahnya populasi di kawasan tersebut, kebutuhan akan sistem pemilu yang terstruktur dinilai harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan resmi dimulai.

Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa pembentukan dapil khusus di IKN merupakan bagian penting dari perencanaan Pemilu 2029.

Menurutnya, persiapan awal seperti pemutakhiran data pemilih menjadi fondasi utama agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar saat waktunya tiba.

KPU menilai tahun 2027 akan menjadi periode krusial karena merupakan awal tahapan Pemilu 2029. Pada fase ini, intensitas koordinasi antara KPU dan Otorita IKN diperkirakan akan meningkat.

Koordinasi tersebut mencakup penataan wilayah dapil serta sinkronisasi data kependudukan, khususnya bagi warga yang akan berdomisili di kawasan IKN.

Selain menyiapkan dapil, KPU juga merencanakan pembangunan kantor atau gedung KPU di wilayah IKN apabila kesiapan administratif dan kebutuhan operasional telah terpenuhi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan pemilu di wilayah ibu kota baru tersebut.

Dalam rangka memastikan kesiapan wilayah, rombongan KPU melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik pembangunan di kawasan IKN.

Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain kawasan ruang terbuka publik, area hunian aparatur sipil negara, fasilitas olahraga, hingga kawasan pendukung lainnya.

Selain kegiatan pemantauan, rombongan juga mengikuti agenda penanaman pohon sebagai simbol keterlibatan lembaga negara dalam mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi awal guna memahami kondisi riil di lapangan sebelum penyusunan teknis pemilu dilakukan secara lebih detail.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Tahap tersebut berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional di masa depan.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat agar publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai progres pembangunan IKN.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Keberadaan dapil khusus di IKN akan menjadi pengalaman baru dalam sistem pemilu nasional. Hal ini karena wilayah ibu kota baru memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lainnya, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk yang relatif cepat.

Dengan persiapan sejak dini, KPU berharap seluruh proses pemilu di IKN dapat berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Persiapan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fisik ibu kota baru juga harus diikuti dengan kesiapan sistem demokrasi yang matang.

FAQ

1. Apakah IKN akan memiliki daerah pemilihan sendiri?
Ya, KPU merencanakan pembentukan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029.

2. Kapan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan?
Tahapan awal diperkirakan mulai pada tahun 2027.

3. Apa yang sedang dipersiapkan KPU saat ini?
Fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih dan penataan wilayah dapil khusus IKN.

4. Apakah akan ada kantor KPU di IKN?
Rencana pembangunan gedung KPU di IKN akan dilakukan jika kesiapan wilayah telah terpenuhi.

5. Mengapa IKN perlu dapil khusus?
Karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah.

Ketua DPC pantai Demokrat H Rasmidi SE didampingi Bendahara DPC, H Rion Sardi saat diwawancarai wartawan

Ketapang (BorneoTribun) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Ketapang H Rasmidi SE sekaligus sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat mengingatkan dalam dunia politik, waktu 2 atau 3 tahun menjelang Pemilu tidaklah panjang. Maka, seluruh stakeholder partai janganlah terlena. 

Hal itu Ia sampaikan saat diwawancarai sejumlah Wartawan saat jeda di acara Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sekaligus kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) partai Demokrat tahun 2026 di hotel Aston, Ketapang, Kamis ini. 

"Kalau terlena, maka akan ketinggalan, nah, kegiatan ini salah satunya cara upaya untuk mempersiapkan diri," ujarnya, Kamis (05/02/2029).

Ia juga menyampaikan, kegiatan hari ini dimaksudkan sebagai pemenuhan amanat AD/ART partai Demokrat dimana minimal dua tahun sekali harus melaksanakan Rakercab.

Partai Demokrat kabupaten Ketapang menggelar Rakercab dan Bimtek, Kamis (05/02/2026) di hotel Aston Ketapang.

Rasmidi melanjutkan, kegiatan Rakercab tahun ini sebagai bentuk evaluasi sekaligus konsolidasi struktur partai Demokrat kabupaten Ketapang dengan tujuan memperkuat serta memperluas jangkauan partai sampai ke masyarakat akar rumput tingkat bawah menyonsong Pemilu mendatang. 

"Tentunya kami wajib mempersiapkan diri, konsolidasi partai menyonsong Pemilu 2029, walaupun ada keputusan MK, tetapi belum ada kepastian karena belum ada peraturan dibawahnya," katanya.

Rakercab dan Bimtek partai Demokrat kabupaten Ketapang saat ini dihadiri jajaran lengkap pengurus DPC, organisasi sayap, pengurus anak cabang (PAC), anggota fraksi partai Demokrat DPRD Ketapang maupun anggota DPRD provinsi Kalbar serta perwakilan partai Demokrat dari kabupaten Kubu Raya serta Kayong Utara. 

"Sekitar 200 orang yang hadiri Rakercab dan Bimtek. Agak lengkap seluruh jajaran maupun organisasi sayap partai hadir disini, termasuk kawan-kawan dari DPRD Kubu Raya, kawan dari DPC Kayong Utara, pengurus provinsi dan anggota DPRD provinsi," tandasnya. 

Oleh: Muzahidin