Foto: Bupati Sujiwo Usai Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuburaya

SUNGAI RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan pada Tahun Anggaran 2027.

Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, mengatakan kedua sektor tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena masih banyak fasilitas yang memerlukan perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Menurutnya, hampir 60 persen sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten masih mengalami kerusakan dengan kategori sedang hingga berat. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah fasilitas kesehatan yang membutuhkan pembaruan sarana dan peralatan medis.

“Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas. Karena itu kami akan berupaya meningkatkan alokasi anggaran pada sektor tersebut,” kata Sujiwo.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal daerah, pemerintah tetap berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo (caping)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk terus mendukung pengembangan SMP Quran Al Karimah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam unggulan di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Sujiwo saat mengunjungi SMP Quran Al Karimah, Senin 16 Juni 2026. Ia mengaku memiliki kedekatan dengan sekolah tersebut karena pernah terlibat dalam peletakan batu pertama pembangunan sekolah saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kubu Raya.

Menurut Sujiwo, kepercayaan masyarakat terhadap Al Karimah harus dijaga melalui peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pengajar, serta fasilitas pendukung yang memadai.

“Al Karimah sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik telah terbangun dan harus terus dijaga,” ujarnya.

Ia menilai sekolah berbasis boarding school dan pondok pesantren memiliki keunggulan dalam membentuk karakter, adab, etika, dan moral peserta didik.

“Adab dan moral itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu tetapi tidak memiliki adab yang baik, maka ilmunya tidak akan memberikan manfaat secara maksimal,” katanya.

Sujiwo juga mengungkapkan gagasan untuk membangun program beasiswa bagi para hafiz Al-Quran dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran. Ia berharap anak-anak hafiz Quran dari keluarga tidak mampu bisa menjadi dokter.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan SMP Quran Al Karimah, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung demi kemajuan pendidikan di daerah.

Ketua Yayasan Al Karimah, Muhammad Amri, S.P., M.A.P., menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah. Pada tahun ajaran 2025/2026, SMP Quran Al Karimah meluluskan tiga siswa hafiz 30 juz Al-Quran di tingkat SMP. Sebanyak 14 siswa lainnya telah menghafal lebih dari 20 juz.

Selain unggul dalam tahfiz, sekolah ini juga mencatatkan prestasi akademik. Berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik, SMP Quran Al Karimah meraih nilai tertinggi di Kabupaten Kubu Raya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

“Anak-anak mampu menghafal Al-Quran sekaligus berprestasi di bidang akademik,” jelas Amri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Sy. Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd., menilai SMP Quran Al Karimah telah berhasil membangun citra sebagai sekolah unggulan yang dipercaya masyarakat.

“SMP Quran Al Karimah sudah memenuhi syarat sebagai sekolah favorit karena memiliki branding yang kuat di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai model pendidikan yang diterapkan Al Karimah dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya di Kubu Raya. (Jm)

Foto: Bupati Kuburaya, Sujiwo Usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya

SUNGAI RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Kubu Raya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kubu Raya H. Sujiwo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda penyampaian pidato Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Senin 15 Juni 2026.

Sujiwo menjelaskan laporan keuangan telah melalui proses pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar. Hasilnya, Kabupaten Kubu Raya kembali memperoleh opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.

Menurut Sujiwo, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

“WTP bukanlah akhir perjuangan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang telah dikelola benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh perangkat daerah atas dukungan pembangunan selama TA 2025.

Sepanjang 2025, Pemkab Kubu Raya melaksanakan rekonstruksi 37 ruas jalan sepanjang 34 km, rehabilitasi 20 ruas jalan 12,8 km, penggantian 11 jembatan, rehabilitasi 6 jembatan, normalisasi sungai dan irigasi lebih dari 200 km, pembangunan turap, serta penataan ruang publik.

Di bidang kesehatan, RSUD Tuan Besar Idrus naik status menjadi rumah sakit tipe C. Di sektor ekonomi, pemerintah membentuk 123 Koperasi Merah Putih dan merevitalisasi pasar tradisional.

Realisasi pendapatan daerah TA 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau 99,55 persen dari target. Realisasi belanja daerah mencapai Rp1,97 triliun atau 96,33 persen dari total anggaran.

Ketua DPRD Kubu Raya Johan Saimima mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut ada peningkatan pendapatan daerah dari PAD maupun transfer ke daerah, serta SiLPA 2025 yang akan dimasukkan kembali ke APBD 2026.

“DPRD akan terus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel agar capaian tersebut dapat dipertahankan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin menyoroti masih terbatasnya tenaga pendidik di sejumlah sekolah. DPRD akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi, termasuk opsi penggabungan sekolah agar distribusi guru lebih efektif. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya Terima Audensi Panitia Harlah ke-17 Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menerima audiensi Panitia Hari Lahir (Harlah) ke-17 Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat di ruang kerja bupati pada Senin (18/5/2026).

Audiensi tersebut berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar, Suharto; Ketua Panitia Harlah dan Pagelaran Wayang Kulit, Sutardi; Tokoh Wonogiri Kubu Raya, H. Sukasdi; serta Sekretaris Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB), Edi Suhairul, S.Pd.I, CIM.

Selain bersilaturahmi, kedatangan panitia juga untuk menyampaikan undangan secara langsung kepada Bupati Sujiwo agar dapat menghadiri rangkaian kegiatan Harlah ke-17 Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar yang akan digelar pada 23 Mei 2026 di Taman Dirgantara Supadio.

Dalam kesempatan tersebut, panitia menyampaikan bahwa peringatan harlah akan dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit dan campur sari sebagai bentuk pelestarian budaya Jawa sekaligus mempererat tali persaudaraan masyarakat perantauan di Kalimantan Barat.

Pagelaran wayang kulit tersebut akan menghadirkan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, yakni Nyi Wulan Sri Panjang Mas, S.Sn dengan lakon “Semar Mbangun Khayangan”. Penampilan tersebut diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pecinta seni dan budaya tradisional Jawa di Kalimantan Barat.

Tidak hanya itu, kegiatan juga akan dihadiri warga Wonogiri dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Momentum tersebut menjadi ajang silaturahmi besar masyarakat Wonogiri perantauan sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan kekompakan antarsesama warga.

Panitia juga akan menghadirkan berbagai produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik warga Wonogiri sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati Sujiwo menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya paguyuban dalam menjaga nilai-nilai budaya, kebersamaan, serta semangat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Menurut Sujiwo, kegiatan budaya seperti pagelaran wayang kulit bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat silaturahmi dan memperkokoh persatuan antarwarga.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan positif yang dapat mempererat kebersamaan masyarakat serta melestarikan budaya nusantara,” ujar Sujiwo.

Panitia berharap pelaksanaan Harlah ke-17 Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalbar dapat berjalan lancar dan menjadi momentum memperkuat kekompakan warga Wonogiri di Kalimantan Barat sekaligus mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kubu Raya. (Tim)

Foto: Bupati Kubu Raya, Sujiwo Blusukan Dengan Sepeda Ke Pemukiman Warga

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya H. Sujiwo melakukan blusukan dengan bersepeda pada Minggu (3/5/2026) untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga di lapangan.

Rute gowes dimulai dari Jalan Arteri Supadio, kemudian melintasi kawasan Sungai Raya, Parit Baru, hingga Kuala Dua. Di sepanjang perjalanan, Bupati Sujiwo beberapa kali berhenti untuk berdialog dengan warga.

Warga tampak antusias menyambut kedatangan Bupati. Sejumlah aspirasi disampaikan langsung, mulai dari persoalan infrastruktur, lingkungan, hingga kebutuhan dasar masyarakat.

“Dengan turun langsung seperti ini, kita bisa melihat kondisi riil di lapangan dan mendengar langsung keluhan masyarakat,” ujar Sujiwo.

Selain menyerap aspirasi, kegiatan ini juga menjadi ajang kampanye hidup sehat serta ajakan menjaga kebersihan lingkungan.

Bupati menegaskan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat.

Sentuh Hati Warga: Rumah Ibu Maria Didatangi Langsung

Ibu Maria

Blusukan tersebut menyentuh hati warga, salah satunya Ibu Maria yang tak kuasa menahan haru saat rumahnya didatangi langsung oleh orang nomor satu di Kubu Raya.

Dalam kunjungan sederhana itu, Bupati turun langsung melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan sembako. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat kecil menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah.

Ibu Maria dengan mata berkaca-kaca mengaku tidak pernah menyangka rumahnya akan didatangi langsung oleh seorang bupati.

“Ini seperti mimpi dalam hidup saya,” ucapnya lirih.

Bagi Ibu Maria, momen tersebut bukan sekadar menerima bantuan, tetapi menjadi sejarah baru dalam hidupnya. Perhatian dan kehadiran langsung dari pemimpin daerah itu akan selalu ia kenang sepanjang masa. (Jm)

Foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Sy. Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd

KUBU RAYA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Sy. Muhammad Firdaus, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpendidik. Hal itu disampaikan saat Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI dan Pengurus LPTQ Kecamatan Sungai Kakap di Al-Fityan School Kubu Raya, Desa Pal IX, Rabu (29/4/2026).

Dalam arahannya, Firdaus menyebut tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari keterbatasan jumlah tenaga pendidik hingga masih kurangnya kolaborasi di lingkungan sekolah. Ia mengajak seluruh guru memperkuat kerja sama dalam menjalankan tugas.

“Persoalan yang kita hadapi akan lebih mudah diselesaikan jika dilakukan bersama-sama. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama bagi para pendidik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya pola lama di lingkungan sekolah yang menciptakan sekat-sekat antar kelompok. Menurutnya, praktik itu sudah tidak relevan dan harus ditinggalkan.

“Tidak zamannya lagi ada kubu-kubu di sekolah. Kita harus bersatu, apalagi tantangan pendidikan semakin besar dan membutuhkan kekuatan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan momentum halal bihalal memiliki makna penting dalam mempererat persatuan. Tradisi tersebut sejak awal digunakan sebagai sarana menyatukan berbagai perbedaan.

“Halal bihalal ini bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki nilai sejarah sebagai alat pemersatu. Semangat inilah yang harus kita bawa untuk memperkuat kolaborasi di dunia pendidikan,” tambahnya.

Ia berharap kegiatan ini membawa semangat baru bagi para pendidik untuk meningkatkan kerja sama, berbagi informasi, serta memperkuat komunikasi antar sesama guru.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiah keagamaan sebagai penguatan nilai kebersamaan. Dengan momentum ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Kubu Raya diharapkan terus meningkat melalui kolaborasi solid antar seluruh elemen pendidikan. (Jm)

OJK Kalbar menilai inklusi keuangan Kubu Raya semakin maju. Rahmah Hidayati juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal dan judi online.

KUBU RAYA – Upaya memperluas akses keuangan di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan perkembangan yang dinilai positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, ancaman pinjaman online ilegal dan judi online tetap menjadi perhatian serius.

Kepala OJK Kalimantan Barat, Rahmah Hidayati, menghadiri kegiatan penguatan sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kubu Raya pada Selasa (28/4/2026) dan dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, pimpinan Bank Kalbar, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, Rahmah Hidayati menilai Kabupaten Kubu Raya menunjukkan kemajuan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Perkembangan tersebut dinilai tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor perbankan.

Menurut Rahmah Hidayati, kolaborasi yang konsisten antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Selain akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Di tengah capaian positif tersebut, Rahmah Hidayati juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya praktik pinjaman online ilegal dan judi online.

Fenomena tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama dari sisi stabilitas keuangan rumah tangga dan keberlangsungan usaha kecil.

Menurut Rahmah Hidayati, peran aktif pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk mengawasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam layanan keuangan ilegal.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan layanan keuangan legal dan ilegal menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian finansial di masa mendatang.

Selain agenda koordinasi TPAKD, kegiatan tersebut juga diisi dengan program capacity building bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan akses pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan formal.

Dengan bekal pengetahuan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat daya saing usaha dan meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis secara berkelanjutan.

Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama dalam memperluas inklusi keuangan di Kabupaten Kubu Raya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih aman, inklusif, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara jangka panjang.

Ke depan, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan masyarakat dari praktik ilegal diperkirakan tetap menjadi prioritas dalam setiap program penguatan akses keuangan daerah.

FAQ

1. Apa tujuan kegiatan TPAKD di Kabupaten Kubu Raya?
Kegiatan TPAKD bertujuan memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.

2. Mengapa pinjol ilegal dan judi online menjadi perhatian OJK?
Pinjol ilegal dan judi online berpotensi menyebabkan kerugian finansial, utang tidak terkendali, serta mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

3. Apa manfaat capacity building bagi pelaku UMKM?
Pelatihan membantu pelaku usaha memahami manajemen usaha, akses pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan formal.

4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Kegiatan melibatkan OJK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Bank Kalbar, serta sejumlah OPD terkait.

5. Apa harapan dari penguatan sinergi antar lembaga?
Sinergi diharapkan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Foto: Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan dan Bupati kubu Raya H Sujiwo Memukul Gong Sebanyak Tujuh Kali Dalam Pembuka Naik Dango Ke-41 di Kabupaten Kubu Raya

KUBU RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyebut perayaan Naik Dango tahun ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Dayak di Kalbar. Hal itu disampaikan saat membuka Naik Dango ke-41 di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Senin (27/4/2026).

Menurut Krisantus, penyelenggaraan Naik Dango kali ini memiliki makna istimewa karena mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Dayak dalam satu ruang kebersamaan.

“Ini adalah perayaan Naik Dango yang sangat bersejarah. Tiga kabupaten bersatu dalam satu kegiatan adat yang sakral. Ini menunjukkan bahwa budaya kita tidak hanya dijaga, tetapi juga dirayakan bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Naik Dango merupakan ungkapan syukur masyarakat Dayak atas hasil kerja selama satu tahun, khususnya di bidang pertanian. Tradisi ini juga menjadi titik awal untuk memulai kembali aktivitas berladang dan bersawah menghadapi musim tanam berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Krisantus mengajak masyarakat memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kepercayaan Dayak dikenal sebagai Jubata, agar usaha ke depan diberi keberhasilan dan keberkahan.

“Kita berdoa kepada Jubata agar kerja-kerja kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan panen yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan Naik Dango sebagai momentum pelestarian budaya di tengah arus globalisasi.

“Di era globalisasi ini, suku atau bangsa yang tidak melestarikan budayanya akan perlahan hilang ditelan zaman. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga, mencintai, dan melestarikan adat istiadat kita,” tegasnya.

Momen Kebersamaan Pada Pembukaan Naik Dango ke-41 di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Senin (27/4/2026)

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan budaya merupakan jati diri bangsa yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Ia mengapresiasi pelaksanaan Naik Dango ke-41 di Desa Lingga sebagai wujud nyata pelestarian budaya Dayak.

“Budaya ini sangat penting. Budaya adalah jati diri bangsa. Hari ini budaya masyarakat Dayak bukan hanya menjadi identitas masyarakat Dayak itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sujiwo mengingatkan, jika masyarakat adat tidak menjaga dan melestarikan budayanya, adat istiadat tersebut dapat hilang ditelan zaman.

“Oleh karena itu, sebagai bentuk jati diri bangsa, kita harus merawat, menjaga, dan melestarikan budaya semua etnis yang ada, baik di Kabupaten Kubu Raya maupun di Nusantara,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kubu Raya mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,22 miliar untuk Naik Dango ke-41. Rinciannya, Rp300 juta untuk pelaksanaan kegiatan dan Rp920 juta untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Selain itu, Pemkab juga berencana mengembangkan kawasan Rumah Betang sebagai destinasi budaya unggulan dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya.

“Kawasan ini memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Akan kita tata dan kembangkan tanpa menghilangkan keasliannya, sehingga bisa menjadi cagar budaya sekaligus destinasi wisata,” jelasnya.

Sujiwo juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk kembali menggelar Naik Dango di Kubu Raya pada 2029 mendatang. “Insya Allah tahun 2029 kita siap menggelar Naik Dango di Kubu Raya dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Ketua Panitia Naik Dango ke-41, Lorensius, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upacara adat masyarakat Dayak Kanayatn yang dilaksanakan di tiga kabupaten di Kalbar.

“Tradisi ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga wujud rasa syukur serta kebersamaan dalam menjaga adat, budaya, dan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia berterima kasih kepada pemerintah daerah dan para donatur yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan nilai-nilai adat Dayak Kanayatn semakin kuat, tetap lestari, dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Salah satu peserta, Yeheskiel Chandra, anggota kontingen dari Kecamatan Sebangki, mengaku bersyukur dapat berpartisipasi.

“Kami sangat bersyukur bisa hadir di sini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun pada 25 sampai 28 April. Kami mengucapkan syukur atas hasil panen yang kami persembahkan kepada Jubata, serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung,” ujarnya.

Ia berharap Naik Dango terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat Dayak.

Perayaan Naik Dango ke-41 ini diharapkan terus menjadi warisan budaya yang lestari serta memperkuat persatuan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mencari solusi atas polemik penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan yang tak kunjung tuntas. Regulasi yang ketat dinilai menjadi penyebab utama sulitnya nelayan mengakses BBM subsidi tersebut.

Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, menegaskan persoalan ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan langkah konkret serta terobosan kebijakan. Pemkab tidak tinggal diam dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Ini persoalan serius yang harus kita atensi bersama. Kita sudah mengundang nelayan, dinas terkait, DPRD, TNI AL, hingga KKP untuk duduk bersama mencari jalan keluar,” ujar Sujiwo, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo menjelaskan, secara prinsip solar bersubsidi merupakan hak nelayan. Namun dalam praktiknya, aturan dari pemerintah pusat cukup ketat. Regulasi BPH Migas dan Perpres membatasi penerima subsidi, terutama bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap pukat trawl.

“Kalau tidak sesuai aturan, tentu kita juga berhadapan dengan hukum. Ini yang menjadi dilema,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Kubu Raya mendorong nelayan beralih dari pukat trawl ke jaring hela dasar agar memenuhi syarat mendapat rekomendasi BBM subsidi. Hanya saja, perubahan alat tangkap itu memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Selain itu, Pemkab berencana menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat agar regulasi ditinjau ulang, khususnya bagi nelayan kecil.

“Jangan sampai aturan justru memberatkan nelayan kecil. Kita akan terus perjuangkan ini,” tegas Sujiwo. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya H. Sujiwo Pada Kegiatan Pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya H. Sujiwo menekankan pentingnya keikhlasan dan ketulusan para kader dalam menjalankan tugas membantu masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting di daerah.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan pembekalan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil yang digelar di Nordu Caffe, Kamis (23/4/2026).

Sujiwo mengungkapkan, peran kader tidak bisa diukur hanya dari insentif yang diterima. Menurutnya, meskipun insentif yang diberikan relatif kecil, nilai pengabdian dan keikhlasan jauh lebih besar.

“Kalau dilihat secara materi mungkin kecil, tetapi menjadi besar ketika kita memiliki keikhlasan untuk membantu generasi anak bangsa,” ujarnya.

Ia mengaku memahami beratnya tugas yang dijalankan para kader di lapangan. Namun demikian, ia berharap semangat pengabdian tetap dijaga demi masa depan anak-anak di Kubu Raya.

Sujiwo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, mengingat persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya, Sujiwo Usai Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026)

KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya Sujiwo menekankan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui penegakan aturan yang konsisten, pembinaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang efektif. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Sujiwo, kedisiplinan ASN harus menjadi kebiasaan kerja, bukan sekadar karena adanya pengawasan. Dengan demikian, kinerja aparatur dapat semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembacaan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kubu Raya terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, hingga pimpinan BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah membahas LKPJ sejak 31 Maret hingga 22 April 2026. Ia menegaskan bahwa dokumen LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Sujiwo juga memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025. Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,05 persen, didominasi sektor industri pengolahan. Tingkat kemiskinan berada di angka 3,99 persen, terendah di Kalimantan Barat, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,01 atau masuk kategori tinggi.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) tercatat Rp81 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 11 kali berturut-turut. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD hingga di atas Rp350 miliar melalui optimalisasi potensi daerah, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menggali sumber pendapatan baru.

Di sektor infrastruktur, pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah. Sepanjang 2025, pemerintah telah merekonstruksi 34 kilometer jalan poros, merehabilitasi 12,8 kilometer jalan, mengganti 11 jembatan, serta menormalisasi sungai dan saluran irigasi sepanjang lebih dari 200 kilometer.

Pembangunan juga didukung kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta kerja sama dengan TNI melalui program Karya Bakti.

Penataan ruang publik terus digencarkan, seperti pembangunan taman dan kawasan terbuka yang dinilai mampu mendorong aktivitas UMKM sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pengembangan layanan air bersih melalui kerja sama dengan Perumdam Tirta Raya dan pihak swasta, serta pengoperasian transportasi penyeberangan yang masih perlu dioptimalkan.

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan jalan poros ekonomi sepanjang 359,58 kilometer hingga 2030, serta pembangunan sejumlah infrastruktur strategis lainnya, termasuk gedung DPRD dan stadion daerah.

“Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami optimistis seluruh target pembangunan dapat tercapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya,” ujar Sujiwo. (Jm)

Pasar Induk Kubu Raya senilai Rp30 miliar mulai diverifikasi. Pemkab dan Kemendag meninjau lokasi pembangunan yang ditargetkan dimulai pada 2027.

Kubu Raya, Kalbar - Rencana pembangunan Pasar Induk di Kabupaten Kubu Raya mulai memasuki tahap verifikasi teknis di lapangan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan peninjauan langsung guna memastikan kesiapan pembangunan fasilitas perdagangan tersebut.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mendampingi Wakil Ketua Tim Bidang Pengembangan Sarana Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Andre Prasetyo, saat melakukan identifikasi lokasi rencana pembangunan Pasar Induk di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Proyek tersebut dirancang dengan estimasi anggaran sekitar Rp30 miliar.

Menurut Andre, kunjungan lapangan ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi usulan pembangunan pasar induk yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Identifikasi teknis dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi syarat kelayakan sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyelaraskan kebutuhan pembangunan. Jika seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan proses pembangunan.

Kebutuhan Pasar Baru Dinilai Mendesak

Bupati Sujiwo menilai pembangunan pasar induk baru menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena kondisi pasar lama yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Pasar Melati, yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan saat ini, telah berusia sekitar 35 tahun dan dinilai membutuhkan pembaruan infrastruktur.

Ia menyebut sebagian besar dokumen pendukung proyek telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini, hanya tersisa dua dokumen penting yang masih dalam proses penyelesaian, yakni Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sujiwo juga menekankan bahwa potensi suplai dan permintaan komoditas di wilayah Kubu Raya cukup besar. Lebih dari separuh pasokan barang dagangan di Pasar Flamboyan diketahui berasal dari wilayah Kubu Raya, sehingga pembangunan pasar induk dinilai strategis untuk memperkuat rantai distribusi.

Konsep Pasar Modern dan Terintegrasi

Pasar induk yang direncanakan tidak hanya difungsikan sebagai pasar tradisional, tetapi akan mengusung konsep modern yang lebih tertata dan ramah pengunjung. Rencana desain mencakup berbagai fasilitas tambahan seperti ruang terbuka hijau, jalur jogging, area bermain anak, serta kawasan waterfront yang mendukung aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kubu Raya, Norasari Arani, menyampaikan bahwa target pembangunan fisik direncanakan dimulai pada tahun 2027. Hal tersebut bergantung pada rampungnya seluruh dokumen pendukung yang ditargetkan selesai pada 2026.

Ia menambahkan bahwa tingkat kesiapan dokumen saat ini telah mencapai sekitar 95 persen. Pemerintah daerah optimistis seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai jadwal.

Prioritas Bagi Pedagang Lama dan Peluang Ekonomi Baru

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memastikan pedagang yang selama ini beraktivitas di pasar lama akan mendapatkan prioritas untuk menempati kios di pasar baru. Selain itu, peluang juga akan dibuka bagi pedagang dari sembilan kecamatan di wilayah tersebut.

Upaya penataan pasar juga terus dilakukan melalui program Bersinar (Bersama Membersihkan Pasar). Program ini mencakup penataan ulang pedagang serta relokasi ke area yang lebih tertib dan layak, sebagai bagian dari persiapan menuju pasar modern.

Dengan adanya Pasar Induk Kubu Raya, pemerintah berharap terbentuk pusat distribusi perdagangan yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

FAQ

1. Kapan Pasar Induk Kubu Raya mulai dibangun?
Pembangunan ditargetkan mulai pada tahun 2027, setelah seluruh dokumen pendukung selesai pada 2026.

2. Berapa anggaran pembangunan Pasar Induk Kubu Raya?
Nilai anggaran yang direncanakan mencapai sekitar Rp30 miliar.

3. Di mana lokasi Pasar Induk Kubu Raya akan dibangun?
Pasar akan dibangun di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

4. Apakah pedagang lama akan dipindahkan ke pasar baru?
Ya, pedagang dari pasar lama akan diprioritaskan untuk menempati kios di pasar induk yang baru.

5. Apa konsep yang digunakan dalam pembangunan pasar ini?
Pasar dirancang dengan konsep modern dan terintegrasi, dilengkapi ruang terbuka hijau, area bermain anak, jalur jogging, dan waterfront.

Foto: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kubu Raya, Maria Agustina

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan uji petik lapangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Jumat (17/4/2026).

Hasil sementara menunjukkan adanya sejumlah titik aktivitas yang berpotensi menjadi sumber pajak daerah. Namun, data tersebut masih dalam tahap verifikasi dan belum ditetapkan secara final.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kubu Raya Maria Agustina mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan penting untuk memperoleh data riil.

“Dengan turun langsung ke lapangan, kita bisa melihat kondisi riil. Data koordinat yang diambil menjadi bahan analisis untuk menentukan potensi pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat titik aktivitas yang berada di dalam maupun di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga perlu kajian lebih lanjut.

“Ini belum final, tapi sudah terlihat ada potensi PAD dari sektor MBLB,” tambahnya. (Jm)

Foto: Bupati Kubu Raya H. Sujiwo meresmikan lahan parkir paving block di kawasan Taman Tugu Pesawat Dirgantara, Selasa (14/4/2026)

KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya H. Sujiwo meresmikan lahan parkir paving block di kawasan Taman Tugu Pesawat Dirgantara, Selasa (14/4/2026).

Peresmian ini menjadi langkah lanjutan Pemkab Kubu Raya dalam menata dan mengembangkan ruang publik yang representatif bagi masyarakat.

Usai peresmian, Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada Lanud Supadio atas inisiatif dan kolaborasi dalam mengembangkan kawasan tersebut. Ia mengaku tidak menyangka taman itu akan berkembang sepesat saat ini.

“Awalnya kami kira ini hanya taman biasa, tempat masyarakat bersantai. Namun sekarang berkembang menjadi ruang publik yang sangat diminati, bahkan dikenal hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut Sujiwo, Taman Dirgantara tidak hanya memberi ruang interaksi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM.

Ia menegaskan, Pemkab Kubu Raya berkomitmen terus melakukan penataan kawasan, termasuk peningkatan infrastruktur jalan, penambahan fasilitas, serta penghijauan lingkungan taman.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Penataan akan terus kami lakukan, termasuk pembangunan jalan di dalam kawasan agar lebih baik dan nyaman,” tegasnya.

Sujiwo menilai sinergi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan tersebut.

“Ini wujud nyata kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan TNI AU. Kita akan terus jaga kolaborasi ini agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Komandan Lanud Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono menyampaikan, pembangunan fasilitas seperti lahan parkir paving block merupakan bagian dari upaya menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

Ia menyebut Taman Dirgantara kini menjadi pusat aktivitas masyarakat dengan perputaran ekonomi signifikan, mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan dan melibatkan puluhan pelaku UMKM.

Dengan diresmikannya lahan parkir tersebut, Taman Dirgantara diharapkan semakin tertata dan mampu menjadi ruang publik yang nyaman, produktif, serta memberi dampak positif bagi masyarakat Kubu Raya. (Jm)

Foto: Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kuburaya Tahun 2026

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 pada Senin (13/4). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri hingga DPRD, dalam upaya menjaring putra-putri terbaik daerah.

Sebanyak 185 peserta mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan secara bertahap dan ketat. Dari jumlah tersebut, nantinya akan dipilih dua orang terbaik untuk mewakili Kabupaten Kubu Raya ke tingkat provinsi.

Foto: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, SH.I., MH

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, SH.I., MH, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program yang telah direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang pembahasannya telah dilakukan sejak tahun 2025.

Menurutnya, DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah menyusun perencanaan secara matang agar seluruh program, termasuk seleksi Paskibraka, dapat berjalan sesuai harapan.

“Kami berharap para peserta dapat berkompetisi secara sehat dan mampu memberikan yang terbaik, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Kubu Raya di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari orang tua serta lingkungan yang kondusif dalam menunjang keberhasilan generasi muda, di tengah berbagai tantangan seperti pengaruh negatif lingkungan.

Mewakili Bupati Kubu Raya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya, Drs. Amin Maros, M.Si, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan.

“Seleksi ini tidak hanya melihat kemampuan fisik, tetapi juga kedisiplinan, karakter, serta pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya.

Melalui proses seleksi ini, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Diketahui, Kabupaten Kubu Raya terakhir kali mengirimkan perwakilan hingga tingkat nasional pada tahun 2017. Untuk itu, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan seleksi hingga pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih nantinya didukung melalui APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

Foto: Bupati Sujiwo Kunjungi Rumah Keluarga Disabilitas di Dusun Parit Cek Mina, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

KUBU RAYA - Tangis haru menyelimuti kediaman Bu Eli, warga Dusun Parit Cek Mina, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, saat rumahnya yang nyaris roboh mendapat perhatian langsung dari pemerintah daerah. Kunjungan Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, SE, M.Sos menjadi secercah harapan baru bagi keluarga tersebut, Minggu (5/4/2026).

Dalam suasana penuh haru, Bu Eli tak kuasa menahan air mata saat mendengar langsung kepastian bahwa rumahnya akan segera dibangun kembali agar layak huni. 

“Terimakasih Pak Bupati, terimakasih ya Allah, Engkau mendengarkan doa-doa kami,” ucapnya lirih.

Kondisi Bu Eli semakin memprihatinkan. Ia tinggal bersebelahan dengan kedua orang tuanya yang juga hidup dalam keterbatasan. Sang ayah diketahui mengalami kelumpuhan, sementara ibunya menderita cacat netra. 

Potret kondisi rumah milik Bu Eli di Dusun Parit Cek Mina, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Tak hanya itu, dua saudaranya juga mengalami gangguan jiwa. Situasi tersebut membuat Bu Eli dan keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki ataupun membangun rumah yang layak huni.

Kehadiran Bupati bersama rombongan merupakan bentuk respons cepat atas laporan kondisi rumah warga yang memprihatinkan. 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah dan Moch. Darwis, serta sejumlah pejabat daerah lainnya, di antaranya Kepala Dinas PUPR Kubu Raya Supratmansyah, Kepala Dinas Pertanian Agus Siswandi, Kepala Dinas Perikanan Yoga P, Camat Sungai Kakap Junaidi, Kepala Desa Sungai Itik, serta RT dan RW setempat.

Di lokasi, rombongan meninjau langsung kondisi bangunan yang mengalami kerusakan parah dan berdialog dengan Bu Eli untuk mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan. Pemerintah daerah memastikan akan segera mengambil langkah konkret agar Bu Eli dan keluarganya dapat kembali tinggal di rumah yang aman dan layak.

Bupati H. Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap kondisi warganya yang mengalami kesulitan.

“Kami hadir untuk memastikan warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pemerintah untuk selalu berada di tengah masyarakat,” tegasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran pemerintah di tengah warga yang mengalami musibah menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memberikan perlindungan dan harapan bagi masyarakatnya. (Tim Liputan)

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Foto: Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto melakukan monitoring aktivitas penambangan dan distribusi pasir di Pulau Jambu, Jumat (3/4/2026)

KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama tim Satgas melakukan monitoring aktivitas penambangan dan distribusi pasir di wilayah Pulau Jambu, Jumat (3/4/2026). Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan dugaan pelanggaran terkait kewajiban retribusi serta dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.

Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, mengungkapkan bahwa dari 46 perusahaan yang memiliki izin, hingga tahun 2025 hanya 11 perusahaan yang masih aktif membayar retribusi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT Pasir Kalimantan yang diduga belum pernah menyetorkan retribusi ke Kabupaten Kubu Raya selama satu tahun beroperasi.

“Ini menjadi temuan kami. Aktivitas pengangkutan pasir sangat besar, bahkan mencapai ratusan ton per bulan, namun kontribusi ke daerah belum ada. Ini tentu merugikan daerah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2020, batas wilayah sungai berada di tengah aliran sungai, sehingga jika aktivitas penambangan dilakukan di wilayah perbatasan, maka kewajiban retribusi harus dibayarkan ke dua daerah, yakni Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kubu Raya juga berencana membentuk pos cek poin di wilayah Pulau Jambu guna memantau keluar-masuknya angkutan pasir serta memastikan transparansi pembayaran retribusi.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya, H.Y. Hardito, Ak., M.M., menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban.

“Informasi sementara menunjukkan adanya aktivitas pertambangan yang diduga belum memberikan kontribusi kepada daerah. Ini akan kami dalami melalui audit dan investigasi. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu bisa masuk ranah pidana,” tegas Hardito.

Ia menambahkan, potensi pendapatan daerah yang tidak masuk akibat aktivitas tersebut dapat merugikan keuangan daerah dan membuka kemungkinan adanya oknum yang mengambil keuntungan secara tidak sah.

“Kalau ini dibiarkan, daerah bisa dirugikan. Maka harus ada ketegasan agar potensi daerah benar-benar masuk dan dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat setempat mengeluhkan dampak langsung dari aktivitas penambangan, mulai dari ancaman longsor hingga kebisingan yang terjadi terutama pada malam hari.

Kepala Dusun Tanjung Durian, Desa Pulau Jambu, Supardi, menyampaikan bahwa aktivitas ponton yang beroperasi dekat permukiman warga menimbulkan kekhawatiran.

“Kami khawatir dampaknya ke rumah warga karena lokasi penambangan dekat dengan pemukiman. Selain itu, kebisingan pada malam hari sangat mengganggu. Kami berharap perusahaan lebih memperhatikan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih belum menikmati aliran listrik, sehingga berharap adanya perhatian dari pemerintah maupun pihak terkait, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah mereka.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan akan menindaklanjuti seluruh temuan ini secara serius melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.

“Ini masih dugaan awal yang akan kami analisa dan hitung lebih lanjut. Namun jika terbukti, tentu akan ada sanksi tegas sesuai aturan. Ini demi keadilan bagi masyarakat dan daerah,” tutup Sukiryanto. (JM)

Foto: Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto beserta rombongan bertolak menuju kawasan Gunung Tamang jalur Speed Boat

KUBU RAYA - Wakil Bupati Kubu Raya, H. Sukiryanto, dijadwalkan turut serta dalam rombongan perjalanan menuju Kawasan Gunung Tamang pada Jumat (3/4/2026).

Rombongan akan terlebih dahulu berkumpul di Dermaga Sungai Durian sebagai titik kumpul sebelum bertolak menggunakan speed boat menuju lokasi tujuan.

Keikutsertaan Wakil Bupati Kubu Raya dalam agenda tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kawasan Gunung Tamang yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari sisi pariwisata maupun sektor lainnya.

Perjalanan ini selain sebagai ajang kebersamaan juga dimungkinkan untuk peninjauan langsung kondisi lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait agenda rinci dalam kegiatan tersebut. Namun, diharapkan kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah setempat. 

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto.

KUBU RAYA – Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, didampingi Sekretaris Daerah Yusran Anizam, memimpin rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (1/4/2026), dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah serta pejabat terkait.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sukiryanto menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi. Ia menyebut upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh perangkat daerah. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Sukiryanto juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pencegahan korupsi, termasuk pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Yusran Anizam menambahkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Ia mengatakan, melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

“Dengan tata kelola yang baik, kita tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (tim liputan)