Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak warga berikan data jujur Sensus Ekonomi 2026 untuk mendukung pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Ajakan itu disampaikan saat kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Menurut Edi, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang tepat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Edi juga menjelaskan, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan secara door-to-door pada Juni hingga Agustus 2026 dengan identitas resmi BPS berupa rompi dan kartu tanda pengenal. Ia meminta masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” kata Edi.

Ia juga menegaskan, seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. “Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Edi menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak akurat berisiko membuat program tidak tepat sasaran, sementara data yang valid akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Pemkot Pontianak juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan prioritas seperti trotoar, waterfront, drainase, ruang terbuka hijau, serta penguatan ruang usaha UMKM.

“Marilah bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini,” ujarnya.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Wakil Wali Kota Pontianak lepas kontingen POPDA 2026. Targetnya mempertahankan juara umum Kalbar dengan mengandalkan atlet pelajar terbaik.

PONTIANAK — Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan secara resmi melepas Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kota Pontianak Tahun 2026 untuk berlaga di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pelepasan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Dalam sambutannya, Bahasan menegaskan POPDA bukan sekadar agenda kompetisi tahunan, melainkan ajang pembuktian hasil kerja keras, disiplin, dan latihan intensif para atlet pelajar Kota Pontianak.

Ia menyebut para atlet yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik daerah yang diharapkan tampil dengan fokus, semangat juang tinggi, dan mental pemenang.

Bahasan juga menyoroti tradisi kuat Kota Pontianak dalam dunia olahraga di Kalimantan Barat. Pada POPDA 2026, ia menargetkan kontingen dapat kembali mempertahankan gelar juara umum.

Selain prestasi, ia mengingatkan pentingnya sportivitas, kejujuran, dan etika bertanding. Para atlet diminta menjaga nama baik daerah dengan disiplin dan integritas selama kompetisi berlangsung.

Untuk tim pelatih dan official, ia menekankan tanggung jawab menjaga kondisi fisik serta psikologis atlet, termasuk pemenuhan nutrisi, istirahat, dan layanan medis.

“Momentum POPDA Tingkat Provinsi ini bukan sekadar ajang rutinitas kompetisi tahunan semata. Lebih dari itu, ini adalah panggung pembuktian atas hasil kerja keras, disiplin, tetesan keringat, dan latihan intensif yang telah kalian lalui selama ini di tingkat kota,” ujar Bahasan.

Ia juga menegaskan target mempertahankan prestasi.
“Kota Pontianak memiliki tradisi juara yang kuat dalam bidang olahraga di Kalbar. Oleh karena itu, target kita pada POPDA Provinsi tahun 2026 ini tidaklah berlebihan, yaitu mempertahankan gelar juara umum,” tegasnya.

Kontingen POPDA Kota Pontianak diharapkan mampu bersaing ketat di tingkat provinsi dan kembali membawa pulang gelar juara umum, sekaligus memperkuat prestasi olahraga pelajar daerah di Kalimantan Barat.

Oleh: Slamet Ardiansyah

Perumda Tirta Khatulistiwa diminta meningkatkan layanan air bersih di Pontianak saat HUT ke-51, termasuk menekan kebocoran air dan memperkuat layanan digital.

PONTIANAK - Memasuki usia ke-51 tahun, Perumda Tirta Khatulistiwa diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai memimpin apel peringatan HUT ke-51 Perumda Tirta Khatulistiwa, Senin (18/5/2026) di Pontianak.

Edi menegaskan pelayanan profesional dan kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas utama perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, meski kapasitas produksi air bersih telah mencapai 2.358 liter per detik dengan cakupan pelayanan 90,54 persen, peningkatan kualitas layanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Saya menekankan di usia ke-51 ini agar PDAM terus bekerja meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional, menjadikan pelanggan atau masyarakat sebagai model dalam memberikan kepuasan terhadap layanan air bersih,” ujarnya.

Ia menjelaskan tantangan penyediaan air bersih tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga kondisi air baku. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah intrusi air laut di Sungai Kapuas yang dapat memengaruhi kualitas air.

Menurut Edi, seluruh pegawai harus bekerja disiplin dan profesional dengan tetap menjaga transparansi serta integritas dalam pelayanan.

Selain kualitas layanan, Pemkot Pontianak juga menyoroti tingginya angka kebocoran air atau non revenue water (NRW). Saat ini tingkat kebocoran tercatat 28,77 persen dan ditargetkan turun hingga di bawah 28 persen.

“Kebocoran itu disebabkan jaringan distribusi yang sebagian sudah tua dan rusak. Itu harus diganti. Saya minta ditekan di bawah 28 persen,” tegasnya.

Edi juga meminta Perumda Tirta Khatulistiwa memperkuat inovasi layanan berbasis digital. Pengembangan itu meliputi pengelolaan data pelanggan, sistem pembayaran hingga layanan pengaduan masyarakat agar lebih cepat dan responsif.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Khatulistiwa Abdullah mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan.

Ia menyebut kapasitas produksi air meningkat setelah Instalasi Pengolahan Air Nipah Kuning berkapasitas 300 liter per detik mulai beroperasi.

“Dengan selesainya dan beroperasinya instalasi Nipah Kuning 300 liter per detik, sekarang total kapasitas kami menjadi 2.358 liter per detik,” katanya.

Selain itu, Perumda Tirta Khatulistiwa juga menargetkan penurunan tingkat kebocoran air menjadi 28,6 persen pada tahun ini.

Dalam rangka HUT ke-51, perusahaan daerah tersebut turut menghadirkan program diskon 51 persen bagi pelanggan pasif yang ingin mengaktifkan kembali sambungan air. Program itu berlaku untuk pelanggan yang sudah tidak aktif lebih dari empat bulan.

“Diskonnya 51 persen, sesuai HUT ke-51. Ini untuk pelanggan pasif yang membuka sambungan kembali, khususnya yang sudah empat bulan ke atas,” ungkap Abdullah.

Program diskon berlaku bagi golongan rumah tangga 2A1, 2A2, dan 2A3 mulai 18 Mei hingga 31 Juli 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menikmati layanan air bersih sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan aktif di Kota Pontianak. (Slamet)

MTQ Pontianak Barat 2026 diikuti 266 peserta. Amirullah menegaskan MTQ harus menjadi gerakan pembentuk karakter dan penguatan nilai Qurani di masyarakat.

PONTIANAK - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan tahunan yang bersifat simbolis. Pesan tersebut menjadi sorotan utama saat pembukaan MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan bahwa MTQ harus dipahami sebagai momentum memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Amirullah, kegiatan MTQ seharusnya mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara nyata.

Pembukaan MTQ berlangsung di Aula Kantor Camat Pontianak Barat pada Minggu (26/4/2026), dihadiri peserta dari berbagai kelurahan di wilayah tersebut.

MTQ Diposisikan Sebagai Gerakan Sosial Berbasis Nilai Qurani

Dalam arahannya, Amirullah menjelaskan bahwa MTQ memiliki makna lebih luas daripada sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an. MTQ diposisikan sebagai gerakan sosial yang mendorong terbentuknya masyarakat religius, cerdas, dan berdaya saing.

Konsep tersebut dibangun di atas empat pilar utama yang menjadi fondasi pelaksanaan MTQ tahun ini.

Pilar pertama adalah qurani, yang menempatkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam perilaku sehari-hari. Amirullah menilai nilai-nilai Al-Qur’an perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial.

Pilar kedua adalah cerdas, yang menekankan pentingnya kecerdasan intelektual generasi muda. Amirullah menilai kecerdasan akademik harus selaras dengan nilai moral yang bersumber dari ajaran Al-Qur’an.

Peran Keluarga Jadi Penentu Pembentukan Karakter Generasi

Pilar ketiga yang disampaikan Amirullah berfokus pada pembentukan karakter. Menurut Amirullah, keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan kualitas moral generasi muda.

Di tengah derasnya arus globalisasi, Amirullah menilai keluarga berfungsi sebagai benteng utama dalam menjaga nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Pilar keempat adalah adaptif, yang menekankan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas religius. Amirullah menilai kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar generasi muda mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai dasar keagamaan.

Peserta Diingatkan Menjadikan MTQ Sebagai Media Dakwah

Selain menyoroti makna kegiatan, Amirullah juga memberikan pesan khusus kepada seluruh peserta. Amirullah mengingatkan bahwa tujuan utama mengikuti MTQ bukan semata-mata meraih gelar juara.

Menurut Amirullah, setiap peserta diharapkan mampu menjadi penyebar nilai-nilai Al-Qur’an di lingkungan masing-masing setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Amirullah juga mengingatkan dewan hakim untuk menjalankan tugas secara objektif dan adil dalam melakukan penilaian. Penilaian yang transparan dinilai penting untuk menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Kecamatan Pontianak Barat pada ajang tingkat kota hingga provinsi.

Ratusan Peserta Ikuti MTQ di Berbagai Cabang Lomba

MTQ ke-34 tingkat Kecamatan Pontianak Barat tahun 2026 diikuti sebanyak 266 peserta yang berasal dari empat kelurahan.

Jumlah peserta terdiri dari 101 peserta laki-laki dan 90 peserta perempuan untuk cabang perorangan. Selain itu, cabang beregu juga diikuti oleh 9 regu laki-laki dan 16 regu perempuan, khusus pada cabang Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an.

Pelaksanaan lomba tersebar di sejumlah lokasi yang telah ditentukan panitia.

Cabang tilawah dan tartil dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pontianak Barat. Sementara cabang Fahmil Qur’an dan Syarhil Qur’an dipusatkan di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar.

Adapun cabang tahfiz, murattal, dan mujawwad berlangsung di Masjid Syaiful Islam. Untuk cabang kaligrafi, seluruh kegiatan dipusatkan di SMA Kapuas Pontianak dengan kategori yang mencakup penulisan naskah hingga kaligrafi digital.

MTQ Dinilai Berperan Menyiapkan Generasi Berkarakter

Pelaksanaan MTQ dinilai tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana membangun generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan moral.

Melalui pelaksanaan yang konsisten, kegiatan MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. (Slamet)

Foto: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi membuka perayaan adat Naik Dango ke-III Kota Pontianak di Rumah Radakng, Selasa (21/4/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan semarak sebagai simbol pelestarian tradisi Dayak sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus, serta unsur pejabat dan lembaga, di antaranya Polda Kalbar, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperasi, Disporapar Kubu Raya, serta Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT).

Hadir pula tokoh masyarakat dan mitra seperti Arsen Rikson, Romo Greg, perwakilan PTPN IV, Hotel Harris, BCA, Bulog, Bank Kalbar, Pancur Kasih, serta unsur swasta lainnya. Dari unsur legislatif, tampak anggota DPRD Kota Pontianak Yandi dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Dian Eka Muchairi.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Naik Dango merupakan warisan budaya yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi. (Jm)

Satpol PP Pontianak menertibkan PKL dan jemuran di kawasan Waterfront demi menjaga ketertiban, estetika, dan mendukung pengembangan wisata kota. (Ilustrasi)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak mulai serius membenahi kawasan Waterfront sebagai salah satu ikon kota di tepian Sungai Kapuas. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) hingga aktivitas warga yang dinilai mengganggu estetika mulai dilakukan secara bertahap.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi juga bagian dari upaya besar menata wajah kota agar lebih nyaman dan menarik.

“Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas warga di kawasan Waterfront menjadi langkah awal dalam mendukung penataan lanjutan kawasan tepian Sungai Kapuas sebagai ikon kota dan destinasi wisata,” ujarnya di Pontianak, Jumat.

Penegakan Perda Dan Program Jumat ASRI

Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Jumat ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digalakkan Pemerintah Kota Pontianak.

Menurut Ahmad, lapak PKL yang sebelumnya berada di sepanjang pagar Waterfront kini diarahkan untuk ditempatkan di luar area tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan pengunjung.

“Lapak PKL kami arahkan agar ditempatkan di luar kawasan pagar Waterfront karena mengganggu kenyamanan. Begitu juga jemuran warga, tidak lagi dipasang di pagar karena merusak keindahan kawasan,” jelasnya.

Pendekatan Persuasif Libatkan Warga

Menariknya, penertiban ini tidak dilakukan secara kaku. Satpol PP bersama aparat kecamatan dan kelurahan juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.

Camat Pontianak Selatan, Wulanda Anjaswari, mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari penataan berkelanjutan agar kawasan Waterfront semakin nyaman digunakan oleh masyarakat.

“Kawasan ini bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga destinasi wisata. Jadi kebersihan, ketertiban, dan kerapian harus dijaga bersama,” ujarnya.

Waterfront Akan Dikembangkan Lebih Modern

Penertiban ini juga sejalan dengan rencana besar Pemerintah Kota Pontianak untuk melanjutkan pembangunan kawasan Waterfront pada tahun 2026 dengan skema multiyears selama tiga tahun.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut pengembangan akan difokuskan dari kawasan Gang Kamboja hingga Gang H Mursyid dengan konsep modern, ramah lingkungan, dan tetap mengangkat kearifan lokal.

“Penataan ini bertujuan memperkuat wajah kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata,” katanya.

Dorong Ekonomi Dan Daya Tarik Wisata

Dengan penataan yang lebih rapi dan tertib, kawasan Waterfront diharapkan tidak hanya menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi juga mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Selain itu, peluang ekonomi bagi masyarakat juga diprediksi akan meningkat, terutama bagi pelaku usaha yang nantinya ditempatkan di lokasi yang lebih tertata.

Pemerintah Kota Pontianak optimistis, langkah penertiban yang dilakukan secara bertahap ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi kota.

FAQ

1. Kenapa PKL ditertibkan di Waterfront Pontianak?
Karena keberadaan lapak di pagar Waterfront dinilai mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keindahan kawasan publik.

2. Apakah PKL dilarang berjualan?
Tidak. PKL tetap diperbolehkan berjualan, namun diarahkan ke lokasi yang lebih tertata di luar area pagar Waterfront.

3. Apa itu program Jumat ASRI?
Program kebersihan dan penataan lingkungan dengan konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

4. Kapan pembangunan Waterfront dilanjutkan?
Direncanakan mulai 2026 dengan sistem multiyears selama tiga tahun.

5. Apa tujuan utama penataan Waterfront?
Untuk meningkatkan estetika kota, kenyamanan publik, serta mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Wali Kota Pontianak: Investasi Waralaba Dukung Ekonomi Pontianak dan Serap Tenaga Kerja.

Menciptakan Cash flow

Wali Kota Pontianak: Investasi Waralaba Dukung Ekonomi Pontianak dan Serap Tenaga Kerja.

Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian meneken MoU kerja sama pengendalian inflasi berbasis di kawasan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi

Sinergi Regional untuk Pengendalian Inflasi

Zulkarnain Resmi Jadi Pj Sekda Kota Pontianak Menggantikan Mulyadi.

PONTIANAK - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Zulkarnain, telah resmi diangkat sebagai penjabat Pelaksana Harian (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Mulyadi yang telah memasuki masa pensiun.

"Posisi penjabat Sekda Pontianak bersifat sementara, sembari menunggu pelantikan sekda definitif yang akan direncanakan pada akhir Mei 2024," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, usai pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Sekda di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk meminta pertimbangan teknis pelantikan sekda definitif nanti.

"Lelang jabatan dan menilai kecocokan karakteristik kandidat untuk posisi Sekda juga telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan belakangan," kata dia.

Dalam lelang jabatan tersebut, tiga nama teratas di antaranya Amirullah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak, Y Trisna Ibrahim, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, dan Yaya Maulidia, Inspektur Kota Pontianak.

“Jabatan Pj Sekda ini sampai ketika Sekda definitif dilantik, itu yang masih kita tunggu. Secara tupoksi kerjanya sebagai kepala kantor, sebagai saringan terakhir pertimbangan surat naik,” tutur Ani Sofian.

Ia menjelaskan bahwa proses pelantikan sekda definitif akan menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN dan persetujuan pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ani menambahkan bahwa sekda memegang posisi sentral dalam pemerintahan dengan banyak peran yang harus dilakukan untuk membantu kepala daerah, mulai dari koordinator, administrator, inspirator, fasilitator hingga regulator.

“Peran koordinator dan inspirator wajib dipunyai agar hubungan kelembagaan dan internalisasi di tingkat pegawai berhasil diwujudkan. Sementara peran regulator, fasilitator dan evaluator erat kaitannya dalam rangka perumusan kebijakan, penyelesaian masalah dan pengawasan,” sebutnya.

Ia berpesan bahwa setiap surat yang naik kepadanya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jadi ketika sudah dihadapkan kepada dirinya, ia akan memilih keputusan akhir.

“Seperti contoh ketika ada surat kegiatan, sebelum naik ke saya sudah dipertimbangkan kepala OPD dan terakhir melalui pertimbangan Pj Sekda,” pesannya.

Pj Sekda Kota Pontianak, Zulkarnain, menjelaskan bahwa ia akan menjalankan program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Rencana Strategis (Renstra) yang ada di Sekretariat Daerah. Untuk kebijakan yang bersifat mutlak, ia akan berkonsultasi dengan Pj Wali Kota.

“Jadi pada intinya kita tidak mengambil suatu kebijakan yang sifatnya definitif, kita perlu konsultasikan dengan Pj Wali Kota karena keputusan akhir berada di tangan Pj Wali Kota,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Pj Wali Kota, Zulkarnain ingin sebelum keputusan diambil, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala OPD terkait. Ada tiga program prioritas Pj Wali Kota sejak dilantik, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim serta menekan angka stunting. Zulkarnain berkomitmen untuk membantu seluruh program prioritas Pj Wali Kota.

“Setelah ini kami akan diskusi mencari solusi terbaik seluruh OPD agar penurunan stunting segera dilakukan dan target yang dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bisa tercapai,” tutupnya.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian (ANTARA/Dedi)

PONTIANAK - Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah dinyatakan bebas dari penyakit frambusia oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pernyataan ini disambut dengan pemberian sertifikat Kota Bebas Frambusia, yang menjadi tanda keberhasilan dalam upaya pemberantasan penyakit tersebut.

"Pencapaian ini menegaskan bahwa Kota Pontianak berhasil mengimplementasikan program pemberantasan frambusia dengan efektif. Frambusia merupakan penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pertenue," ungkap Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, dalam sebuah konferensi di Pontianak, Sabtu.

Ani Sofian menyoroti komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit yang telah menjadi perhatian serius. "Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak terkait," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi bersama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit seperti frambusia. "Penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Pontianak," ujar Ani Sofian.

Dia berharap bahwa prestasi ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua pihak dalam memerangi berbagai penyakit menular, bukan hanya frambusia, namun juga penyakit lainnya.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting untuk mencegah penyakit menular seperti frambusia. Ani Sofian mengajak seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk terus mendukung program-program kesehatan yang ada guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit menular.

"Sertifikat ini menjadi pendorong bagi Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan penyakit di masa depan," pungkasnya.