Foto: Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

Kegiatan bertema “Gema Muharram, Cahaya Qur’an untuk Membangun Peradaban Generasi Qur’ani” tersebut dihadiri para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, wali santri, serta jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Ria Norsan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan keagamaan yang konsisten membina masyarakat untuk dekat dengan Al-Qur’an. Menurutnya, pembelajaran Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling utama dan harus terus dikembangkan.

“Orang yang belajar Al-Qur’an adalah orang yang mempelajari ilmu yang paling utama. Teruslah menuntut ilmu karena ilmu tidak ada batasnya. Jangan lupa menghormati guru, karena guru mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pondok pesantren maupun majelis taklim sebagai upaya membangun generasi yang berilmu dan berakhlak.

Pengasuh Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam, KH. Luthfan Khibar A’lam, PhD., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil pembinaan Al-Qur’an selama 11 tahun. 

“Alhamdulillah hari ini kita berhasil melaksanakan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin. Yang diwisuda bukan hanya santri muda, tetapi juga Pakde dan Bude, para orang tua yang istiqomah mengaji,” katanya.

Kegiatan pengajian berawal dari Surau Nurul Jannah di Komplek Tanjungpura Permai sejak 2015. Kini berkembang menjadi Masjid Nurul Jannah dan melahirkan Pondok Tahfidz Milenial yang mencetak kader untuk disebarkan ke daerah pedalaman Kalbar.

Sebanyak 28 orang mengikuti Wisuda Surat Yasin, terdiri dari santri dan orang tua yang istiqomah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an selama bertahun-tahun. (Tim/Jm)

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang di Bengkayang guna memperkuat konektivitas dan distribusi hasil pertanian.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Suti Semarang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2026. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan provinsi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan anggaran pembangunan jalan tersebut telah tersedia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

Menurut Krisantus Kurniawan, pembangunan Jalan Suti Semarang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkayang.

“Kami sudah menganggarkan sekitar Rp15 miliar melalui Dinas PUPR untuk Jalan Suti Semarang,” ujar Krisantus Kurniawan di Bengkayang, Jumat.

Krisantus Kurniawan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki seluruh ruas jalan berstatus provinsi meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Perbaikan jalan dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama distribusi barang dan hasil pertanian dari wilayah pedesaan menuju pusat perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini lebih memprioritaskan jalan yang dapat berfungsi secara optimal agar tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman dan layak.

“Kami lakukan secara bertahap. Minimal jalan tetap fungsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” kata Krisantus Kurniawan.

Kabupaten Bengkayang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penyangga sektor pangan di Kalimantan Barat. 

Karena itu, akses jalan yang memadai dianggap sangat penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas Jalan Suti Semarang juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pedalaman Bengkayang.

FAQ

Berapa anggaran pembangunan Jalan Suti Semarang?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang.

Kapan pembangunan Jalan Suti Semarang dimulai?

Pembangunan direncanakan masuk dalam program anggaran tahun 2026.

Siapa yang menyampaikan informasi pembangunan jalan tersebut?

Informasi disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Mengapa Jalan Suti Semarang menjadi prioritas?

Jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas wilayah, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat Bengkayang.

Apa fokus utama Pemprov Kalbar dalam pembangunan jalan?

Pemprov Kalbar memprioritaskan jalan provinsi agar tetap fungsional dan bisa digunakan masyarakat dengan layak meski anggaran terbatas.

Pemprov Kalbar memperkuat gerakan tanam jagung hibrida untuk mendukung swasembada pangan 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, TNI, dan Polri.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat target swasembada pangan pada 2026. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan yakni pengembangan jagung hibrida di sejumlah daerah potensial, termasuk Kabupaten Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai gerakan tanam jagung hibrida menjadi strategi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, hingga unsur TNI dan Polri dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

“Gerakan tanam jagung ini menunjukkan keseriusan bersama dalam memperkuat swasembada pangan nasional, termasuk di Kalimantan Barat,” kata Krisantus Kurniawan saat menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kabupaten Bengkayang, Kamis.

Bengkayang Dinilai Punya Potensi Besar

Kabupaten Bengkayang disebut memiliki peluang besar menjadi salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Daerah tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan produksi pangan apabila pengelolaan lahan dilakukan secara optimal.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34.503 hektare. Dari luasan tersebut, produksi jagung menembus 179.246 ton pipilan kering.

Capaian itu disebut tidak lepas dari kontribusi sejumlah daerah penghasil jagung, termasuk Bengkayang yang selama ini dinilai aktif mengembangkan komoditas pertanian strategis.

Krisantus Kurniawan berharap Bengkayang terus memperkuat posisinya sebagai wilayah unggulan pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Lahan Tidur Diminta Dioptimalkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong optimalisasi lahan yang belum produktif agar dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian pangan.

Krisantus Kurniawan menegaskan pemanfaatan lahan tidur penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kebutuhan pangan nasional.

Selain meningkatkan produksi pertanian, program tersebut juga diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.

“Optimalisasi lahan bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Krisantus Kurniawan.

Sejalan Dengan Program Nasional

Program penguatan sektor pangan di Kalimantan Barat disebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita.

Fokus utama program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau sebagai upaya mendorong kemandirian nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target swasembada pangan 2026 dapat tercapai apabila seluruh pihak terus menjaga kolaborasi dan inovasi di sektor pertanian.

FAQ

Apa tujuan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kalbar?

Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional pada 2026.

Mengapa Bengkayang menjadi fokus pengembangan jagung?

Kabupaten Bengkayang dinilai memiliki potensi lahan dan produktivitas yang besar untuk menjadi sentra jagung di Kalimantan Barat.

Berapa produksi jagung Kalbar pada 2025?

Produksi jagung Kalimantan Barat sepanjang 2025 mencapai 179.246 ton pipilan kering.

Siapa saja yang dilibatkan dalam program swasembada pangan?

Program melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait di sektor pertanian.

Apa manfaat optimalisasi lahan tidur?

Optimalisasi lahan tidur diharapkan meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Pemprov Kalbar menyiapkan pengembangan Situs Raja Mawikng di Landak pada 2027 sebagai cagar budaya, dengan fokus pelestarian budaya Dayak dan perbaikan infrastruktur.

Landak, Kalbar - Kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, ke situs keramat Raja Mawikng di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Dayak sekaligus kelestarian hutan adat.

Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan situs budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat lokal. Kawasan Raja Mawikng dinilai memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat bagi komunitas Dayak, sehingga perlu dirawat bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Krisantus, situs keramat bukan sekadar lokasi ritual adat, melainkan simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa pelestarian situs budaya merupakan langkah strategis untuk mempertahankan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Terlebih, kawasan hutan adat di sekitar situs juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Kalimantan Barat.

Rencana Anggaran Pengembangan Tahun 2027

Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk pengembangan kawasan situs Raja Mawikng menjadi cagar budaya.

Pengembangan tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan keagamaan dan adat, seperti area khusus untuk berdoa dan pelaksanaan ritual tradisional. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki akses menuju lokasi melalui pembangunan jalan dan jembatan yang lebih layak.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berkunjung, tanpa mengurangi nilai keaslian lingkungan sekitar.

Pemerintah memastikan bahwa setiap pembangunan tetap mempertahankan karakter alami kawasan hutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai budaya situs tersebut.

Peran Generasi Muda Dalam Menjaga Warisan Leluhur

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk aktif menjaga warisan leluhur, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana pendukung pelestarian budaya, bukan justru menggerus nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia menilai bahwa hilangnya situs budaya dan tradisi adat berpotensi melemahkan identitas masyarakat lokal. Karena itu, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan lingkungan.

Dorong Kesadaran Pelestarian Lingkungan

Pemerintah daerah berharap rencana penetapan situs Raja Mawikng sebagai cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga nilai budaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda, pelestarian situs budaya diharapkan dapat berjalan berkelanjutan serta memberi manfaat bagi generasi mendatang.

FAQ

1. Apa itu situs Raja Mawikng?
Situs Raja Mawikng merupakan kawasan keramat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi bagi masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

2. Mengapa situs Raja Mawikng penting dilestarikan?
Karena situs ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak serta memiliki fungsi spiritual dan ekologis.

3. Kapan pengembangan situs Raja Mawikng direncanakan?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pengembangan kawasan dimulai pada tahun 2027.

4. Apa saja rencana pengembangan kawasan tersebut?
Pengembangan meliputi fasilitas ritual adat, area berdoa, serta perbaikan jalan dan jembatan menuju lokasi.

5. Apa tujuan penetapan situs sebagai cagar budaya?
Untuk melindungi nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

SINTANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan ruas jalan provinsi dan jembatan di Kabupaten Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menunjukkan komitmen tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas serta mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Menurut Ria Norsan, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita akan terus melakukan pembenahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sintang.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

Ia menilai, perbaikan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Perbaikan akses jalan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang.

Ketapang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Salah satu upaya yang diinisiasi adalah program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan setara SMA. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan SMKN 1 Ketapang serta melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja di wilayah tersebut.

Ia menegaskan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan bagi para pekerja. “Kami ingin para pekerja ini kembali mendapatkan pendidikan agar setidaknya bisa menyelesaikan jenjang SMA. Hal ini penting karena posisi IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang.

Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis karena tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh kebijakan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah.

Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sedangkan Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih di bawah Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5. Ia pun mendorong agar target IPM Kalbar bisa mencapai angka lebih tinggi. 

“Saya meminta Bappeda untuk menargetkan IPM di angka 75. Soal tercapai atau tidak, yang terpenting kita berupaya maksimal. Jika itu tercapai, kita bisa melampaui Kalimantan Utara,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan melakukan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk di SMAN 1 Ketapang. Ia menilai kondisi bangunan sekolah saat ini sudah perlu mendapatkan perbaikan. 

“Bangunan sekolah ini kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Nantinya akan ditata ulang agar lebih rapi, termasuk merapikan bangunan lama yang berada di tengah,” jelasnya.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang.

Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian serius. Ia memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi. 

“Kalau dapur tidak memenuhi standar, seperti tidak memiliki IPAL atau akses air bersih, maka sebaiknya ditutup. Kita tidak ingin ada kejadian siswa mengalami keracunan makanan,” tegasnya.

Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.

Pemprov Kalbar Transparan Soal Biaya Penerbangan Haji 2026, Ini Detailnya

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan biaya penerbangan haji tahun 2026 melalui proses seleksi terbuka serta negosiasi ketat dengan maskapai penerbangan.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa proses penetapan maskapai dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Penetapan dilakukan secara terbuka. Maskapai dengan penawaran terendah menjadi pemenang, tetapi tetap kita lakukan negosiasi untuk memastikan harga tersebut benar-benar wajar dan tidak memberatkan jamaah," kata Harisson saat menerima audiensi perwakilan Lion Group di Pontianak, Kamis.

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Haji Kalbar 2026

Dalam proses seleksi tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk penerbangan haji Kalimantan Barat tahun 2026.

Nilai penawaran yang diajukan maskapai tersebut berada di kisaran Rp13,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta penjelasan rinci terkait kenaikan biaya tersebut. Menurut Harisson, transparansi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena biaya tersebut nantinya akan diketahui oleh para calon jamaah haji.

"Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, karena biaya tersebut akan diketahui oleh jamaah. Transparansi menjadi hal utama," ujarnya.

Negosiasi Lanjutan Dilakukan untuk Tekan Biaya

Setelah penetapan pemenang, pemerintah daerah tetap membuka ruang negosiasi lanjutan guna memastikan harga tetap efisien dan realistis.

Harisson menyebutkan bahwa optimalisasi biaya menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain faktor internal, pemerintah juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi biaya penerbangan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

"Jika harga avtur naik, itu menjadi risiko maskapai sesuai kontrak. Namun jika turun, kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah," jelasnya.

Kenaikan Harga Avtur Jadi Faktor Utama

Sementara itu, perwakilan Lion Group, Agung Pratama, menjelaskan bahwa harga yang diajukan telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur yang cukup signifikan.

Menurutnya, lonjakan harga avtur saat ini mencapai sekitar 70 persen, sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

"Harga yang kami ajukan sudah seminimal mungkin agar tetap kompetitif, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen," kata Agung.

Komitmen Transparansi dan Pelayanan Terbaik bagi Jamaah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.

Setiap komponen biaya, termasuk transportasi udara, disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa beban biaya berlebihan.

Dengan langkah optimalisasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan transportasi haji Kalimantan Barat tahun 2026 dapat berjalan lancar dan biaya tetap terjangkau bagi para jamaah.

FAQ

1. Mengapa biaya penerbangan haji Kalbar 2026 mengalami kenaikan?
Kenaikan biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lonjakan harga avtur hingga sekitar 70 persen yang berdampak pada biaya operasional maskapai.

2. Maskapai apa yang melayani penerbangan haji Kalbar 2026?
Maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara setelah melalui proses seleksi terbuka.

3. Berapa nilai kontrak penerbangan haji Kalbar 2026?
Nilai penawaran maskapai berada di kisaran Rp13,3 miliar.

4. Apakah pemerintah masih bisa menurunkan biaya tersebut?
Ya, pemerintah masih melakukan negosiasi lanjutan untuk membuka peluang efisiensi dan penyesuaian harga.

5. Apa komitmen utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji?
Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan biaya tetap rasional bagi jamaah.