Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

SINTANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan ruas jalan provinsi dan jembatan di Kabupaten Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menunjukkan komitmen tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas serta mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Menurut Ria Norsan, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita akan terus melakukan pembenahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sintang.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

Ia menilai, perbaikan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Perbaikan akses jalan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Redaksi    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan jika Pemprov Kalbar akan memperbaiki infrastruktur jalan rusak melalui pendekatan prioritas dan pembiayaan bertahap.

Keputusan ini diambil setelah ia meninjau langsung kondisi ruas jalan Pesaguan–Kendawangan di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Keputusan ini saya ambil setelah melihat langsung kondisi jalan yang dipenuhi lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan,” ujarnya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Dari total kerusakan sepanjang 3 kilometer, pemerintah memprioritaskan perbaikan efektif pada 2 kilometer terlebih dahulu. Sementara itu, 1 kilometer sisanya tetap difungsikan sembari menunggu tambahan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Menurutnya, skema ini diterapkan agar penanganan jalan tetap berjalan tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh. Untuk tahap lanjutan, pemerintah provinsi akan mengupayakan dukungan pendanaan dari APBN dan program Inpres Jalan Daerah.

“Ke depan, kita dorong melalui APBN atau program Inpres Jalan Daerah agar penanganan di Kendawangan bisa tuntas sepenuhnya,” jelasnya.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada ruas jalan Teluk Batang hingga Sukadana yang ditinjau langsung pada 10 April 2026. Ruas tersebut ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

“Kita pastikan kondisi jalan masih bisa ditangani melalui program pemeliharaan,” katanya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar dengan cakupan perbaikan efektif sepanjang 1,7 kilometer. Adapun sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap dapat digunakan masyarakat.

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Reza Aditiya g    Senin, April 13, 2026    Comment   

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Ketapang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Salah satu upaya yang diinisiasi adalah program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan setara SMA. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan SMKN 1 Ketapang serta melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja di wilayah tersebut.

Ia menegaskan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan bagi para pekerja. “Kami ingin para pekerja ini kembali mendapatkan pendidikan agar setidaknya bisa menyelesaikan jenjang SMA. Hal ini penting karena posisi IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis karena tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh kebijakan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah.

Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sedangkan Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih di bawah Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5. Ia pun mendorong agar target IPM Kalbar bisa mencapai angka lebih tinggi. 

“Saya meminta Bappeda untuk menargetkan IPM di angka 75. Soal tercapai atau tidak, yang terpenting kita berupaya maksimal. Jika itu tercapai, kita bisa melampaui Kalimantan Utara,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan melakukan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk di SMAN 1 Ketapang. Ia menilai kondisi bangunan sekolah saat ini sudah perlu mendapatkan perbaikan. 

“Bangunan sekolah ini kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Nantinya akan ditata ulang agar lebih rapi, termasuk merapikan bangunan lama yang berada di tengah,” jelasnya.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian serius. Ia memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi. 

“Kalau dapur tidak memenuhi standar, seperti tidak memiliki IPAL atau akses air bersih, maka sebaiknya ditutup. Kita tidak ingin ada kejadian siswa mengalami keracunan makanan,” tegasnya.

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.

Pemprov Kalbar Transparan Soal Biaya Penerbangan Haji 2026, Ini Detailnya

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan biaya penerbangan haji tahun 2026 melalui proses seleksi terbuka serta negosiasi ketat dengan maskapai penerbangan.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa proses penetapan maskapai dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Penetapan dilakukan secara terbuka. Maskapai dengan penawaran terendah menjadi pemenang, tetapi tetap kita lakukan negosiasi untuk memastikan harga tersebut benar-benar wajar dan tidak memberatkan jamaah," kata Harisson saat menerima audiensi perwakilan Lion Group di Pontianak, Kamis.

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Haji Kalbar 2026

Dalam proses seleksi tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk penerbangan haji Kalimantan Barat tahun 2026.

Nilai penawaran yang diajukan maskapai tersebut berada di kisaran Rp13,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta penjelasan rinci terkait kenaikan biaya tersebut. Menurut Harisson, transparansi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena biaya tersebut nantinya akan diketahui oleh para calon jamaah haji.

"Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, karena biaya tersebut akan diketahui oleh jamaah. Transparansi menjadi hal utama," ujarnya.

Negosiasi Lanjutan Dilakukan untuk Tekan Biaya

Setelah penetapan pemenang, pemerintah daerah tetap membuka ruang negosiasi lanjutan guna memastikan harga tetap efisien dan realistis.

Harisson menyebutkan bahwa optimalisasi biaya menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain faktor internal, pemerintah juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi biaya penerbangan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

"Jika harga avtur naik, itu menjadi risiko maskapai sesuai kontrak. Namun jika turun, kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah," jelasnya.

Kenaikan Harga Avtur Jadi Faktor Utama

Sementara itu, perwakilan Lion Group, Agung Pratama, menjelaskan bahwa harga yang diajukan telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur yang cukup signifikan.

Menurutnya, lonjakan harga avtur saat ini mencapai sekitar 70 persen, sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

"Harga yang kami ajukan sudah seminimal mungkin agar tetap kompetitif, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen," kata Agung.

Komitmen Transparansi dan Pelayanan Terbaik bagi Jamaah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.

Setiap komponen biaya, termasuk transportasi udara, disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa beban biaya berlebihan.

Dengan langkah optimalisasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan transportasi haji Kalimantan Barat tahun 2026 dapat berjalan lancar dan biaya tetap terjangkau bagi para jamaah.

FAQ

1. Mengapa biaya penerbangan haji Kalbar 2026 mengalami kenaikan?
Kenaikan biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lonjakan harga avtur hingga sekitar 70 persen yang berdampak pada biaya operasional maskapai.

2. Maskapai apa yang melayani penerbangan haji Kalbar 2026?
Maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara setelah melalui proses seleksi terbuka.

3. Berapa nilai kontrak penerbangan haji Kalbar 2026?
Nilai penawaran maskapai berada di kisaran Rp13,3 miliar.

4. Apakah pemerintah masih bisa menurunkan biaya tersebut?
Ya, pemerintah masih melakukan negosiasi lanjutan untuk membuka peluang efisiensi dan penyesuaian harga.

5. Apa komitmen utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji?
Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan biaya tetap rasional bagi jamaah.

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ikan arwana atau siluk sebagai ikon ekonomi kreatif sekaligus komoditas ekspor unggulan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk di Pontianak, Kamis.

“Ikan siluk atau arwana Kalbar memiliki kualitas terbaik di dunia. Pemerintah harus hadir memastikan para penangkar tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Kita ingin ekspor siluk Kalbar dapat melaju lebih cepat ke mancanegara,” tegas Norsan.

Arwana Bukan Sekadar Hobi, Tapi Investasi Bernilai Tinggi

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Menurut Norsan, arwana tidak lagi sekadar ikan hias, melainkan telah berkembang menjadi sektor investasi bernilai tinggi. Industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat identitas daerah di pasar internasional.

Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah memandang penting untuk menghadirkan ekosistem usaha yang kondusif, mulai dari budidaya hingga distribusi ekspor.

Fokus Pembenahan Regulasi dan Perizinan

Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah persoalan regulasi, khususnya dalam proses sertifikasi dan perizinan pengangkutan arwana.

Pemprov Kalbar berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyederhanakan proses administrasi agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk arwana Kalbar di pasar global yang semakin kompetitif.

Perluas Pasar Hingga Asia Timur dan Eropa

Tak hanya dari sisi regulasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat promosi melalui berbagai ajang internasional seperti pameran dagang dan festival budaya.

Target pasar pun diperluas ke kawasan strategis seperti Asia Timur dan Eropa, yang dikenal memiliki permintaan tinggi terhadap ikan arwana berkualitas premium.

Dorong Riset untuk Jaga Kualitas Genetik

Selain promosi dan regulasi, aspek riset juga menjadi perhatian serius. Norsan mendorong kolaborasi penelitian guna menjaga kemurnian genetik arwana lokal.

“Kita memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha ikan siluk, termasuk mendorong riset dan penguatan kualitas agar arwana Kalbar tetap menjadi primadona dunia,” ujarnya.

Pelaku Usaha Sambut Positif Dukungan Pemerintah

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Ketua APPS, Erik Hikmatul Basyir, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian langsung dari gubernur menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Dengan dukungan ini, kami optimistis ekonomi kerakyatan berbasis budidaya ikan hias akan naik kelas,” ungkapnya.

Kontes Arowana 2026 Siap Angkat Citra Kalbar

Dalam pertemuan tersebut, APPS juga memaparkan rencana penyelenggaraan APPS Arowana Kontes 2026 yang akan memperebutkan Piala Grand Champion Gubernur Kalbar.

Ajang ini diharapkan menjadi magnet baru yang mampu memperkuat citra Kalbar sebagai pusat arwana dunia, sekaligus menarik perhatian pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

FAQ

1. Apa itu ikan siluk atau arwana?
Ikan siluk adalah sebutan lokal untuk arwana, ikan hias bernilai tinggi yang banyak dibudidayakan di Kalimantan Barat.

2. Mengapa arwana Kalbar terkenal?
Karena kualitas genetiknya unggul, warna yang eksotis, serta standar budidaya yang diakui pasar internasional.

3. Apa kendala ekspor arwana dari Kalbar?
Kendala utama ada pada regulasi, seperti sertifikasi dan perizinan pengangkutan yang masih perlu disederhanakan.

4. Ke mana saja tujuan ekspor arwana Kalbar?
Pasar utama meliputi Asia Timur dan mulai diperluas ke kawasan Eropa.

5. Apa dampak ekonomi dari budidaya arwana?
Mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif daerah.

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Gandeng STMKG, Buka Peluang Emas Putra Daerah Jadi ASN BMKG

Pemprov Kalbar kerja sama dengan STMKG untuk membuka peluang pendidikan kedinasan BMKG bagi putra daerah dan mencetak SDM unggul menghadapi tantangan iklim.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Langkah ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Kalbar untuk menempuh pendidikan kedinasan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

“Kerja sama ini akan segera kami tindak lanjuti agar peluang bagi putra daerah Kalbar semakin besar untuk masuk STMKG,” ujar Harisson usai pertemuan di Pontianak, Kamis.

Respons Minimnya Perwakilan Kalbar

Harisson mengungkapkan, inisiatif ini muncul karena minimnya keterwakilan putra daerah Kalbar di STMKG dalam hampir satu dekade terakhir. Padahal, kebutuhan tenaga ahli di bidang tersebut terus meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan berbasis mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalbar bersama STMKG akan membentuk tim kerja guna menyusun draft nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar implementasi program.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama pendidikan kedinasan yang mampu mencetak SDM unggul dengan wawasan global, sekaligus tetap berorientasi pada pembangunan daerah.

STMKG Siapkan Kuota Afirmasi Mulai 2026

Rektor STMKG, Deni Septiadi, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memperluas akses pendidikan bagi putra-putri daerah, khususnya dari Kalbar.

“Kami berharap semakin banyak putra daerah Kalbar yang dapat kuliah di STMKG. Setelah lulus, mereka akan menjadi ASN dan kembali ke daerah untuk berkontribusi,” jelasnya.

Deni juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala selama ini adalah tingginya ambang batas kelulusan. Untuk mengatasi hal tersebut, STMKG akan mulai memberikan kuota afirmasi khusus bagi calon mahasiswa asal Kalbar pada tahun 2026.

Pentingnya SDM Iklim Di Kalimantan Barat

Kerja sama ini dinilai sangat strategis mengingat Kalimantan Barat merupakan wilayah yang kerap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, seperti curah hujan tinggi, kemarau ekstrem, hingga fenomena El Nino.

Kondisi tersebut menuntut ketersediaan tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi yang mumpuni.

Selain menjanjikan status aparatur sipil negara (ASN), lulusan STMKG juga memiliki peluang pengembangan karier yang luas, termasuk akses beasiswa melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta kerja sama internasional dengan perguruan tinggi di Inggris dan Tiongkok.

Komitmen Jangka Panjang Pembangunan SDM

Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan STMKG menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan global.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Kalbar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus kembali membangun daerah asalnya.

FAQ

1. Apa tujuan kerja sama Pemprov Kalbar dengan STMKG?
Untuk membuka akses lebih luas bagi putra daerah Kalbar dalam pendidikan kedinasan dan mencetak SDM unggul di bidang iklim dan geofisika.

2. Apa keuntungan kuliah di STMKG?
Lulusan STMKG langsung diangkat menjadi ASN di lingkungan BMKG serta memiliki peluang karier dan beasiswa internasional.

3. Kapan kuota afirmasi STMKG untuk Kalbar mulai berlaku?
Kuota afirmasi khusus direncanakan mulai tahun 2026.

4. Kenapa Kalbar butuh SDM di bidang ini?
Karena wilayah Kalbar rentan terhadap bencana iklim seperti hujan ekstrem, kemarau panjang, dan El Nino.

5. Apa saja bidang yang dipelajari di STMKG?
Meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Ria Sartika    Selasa, Maret 31, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Kebuti Perbaikan Jalan Rusak Demi Kelancaran Ekonomi

Pemprov Kalbar prioritaskan perbaikan jalan rusak berat demi menjaga konektivitas wilayah dan distribusi ekonomi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat agar tetap dapat difungsikan.

“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujar Norsan di Pontianak, Minggu.

Fokus Jaga Mobilitas Dan Distribusi Ekonomi

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang antarwilayah. Dalam kondisi fiskal yang masih dalam kebijakan efisiensi, Pemprov Kalbar menerapkan perbaikan secara bertahap dan terencana.

Pendekatan yang digunakan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional, bukan langsung perbaikan permanen.

“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan,” jelasnya.

Realisasi Program Infrastruktur 2025

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Kalbar telah:

• Mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan

• Meningkatkan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer

• Menangani 22 ruas jalan di berbagai kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor pendukung melalui:

• Jaringan irigasi seluas 9.172 hektare

• Normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer

Langkah ini bertujuan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Tantangan Infrastruktur: Cuaca Hingga Beban Kendaraan

Norsan mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar menghadapi berbagai kendala, seperti:

• Curah hujan tinggi

• Kondisi geografis yang menantang

• Tingginya beban kendaraan berat

Faktor-faktor tersebut mempercepat kerusakan jalan, sehingga membutuhkan strategi penanganan yang adaptif dan berkelanjutan.

Komitmen Bertahap dan Peran Masyarakat

Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kalbar tetap berkomitmen meningkatkan kualitas jalan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. “Kami mengapresiasi masukan masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar pembangunan berjalan optimal,” kata Norsan.

Ke depan, pemerintah berharap peningkatan infrastruktur dapat berdampak pada:

• Keselamatan pengguna jalan

• Kenyamanan mobilitas

• Konektivitas antarwilayah

FAQ

1. Kenapa perbaikan jalan belum permanen?
Karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalbar memprioritaskan perbaikan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui.

2. Berapa panjang jalan yang diperbaiki tahun 2025?
Sekitar 40,30 kilometer di 22 ruas jalan.

3. Apa fokus utama kebijakan infrastruktur saat ini?
Menjaga konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi ekonomi.

4. Apa saja tantangan pembangunan jalan di Kalbar?
Curah hujan tinggi, kondisi geografis, dan beban kendaraan berat.

5. Apakah masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan?
Ya, pemerintah membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan.

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Ria Sartika    Jumat, Maret 27, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan: 24 Penghargaan Bukti Kinerja Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan ungkap capaian 24 penghargaan nasional 2025 sebagai bukti sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan.

Pontianak — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan capaian 24 penghargaan tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut disebut sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Jumat.

Menurut Norsan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Deretan Penghargaan Bergengsi

Dalam laporannya, Norsan merinci sejumlah penghargaan penting yang berhasil diraih Kalbar, di antaranya:

• Indeks Pelayanan Publik kategori sangat baik dari Kementerian PAN-RB

• Peringkat ketiga nasional Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi

• Indeks Reformasi Birokrasi bintang lima tertinggi di Kalimantan

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

• Predikat Badan Publik Informatif serta peringkat ketiga nasional Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pembangunan.

Sinergi Jadi Kunci Pembangunan

Ria Norsan menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan aparatur sipil negara.

Ia menyebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.

LKPJ dan Arah Pembangunan Kalbar

Dalam kesempatan itu, Norsan juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kalbar disusun selaras dengan kebijakan nasional, mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RPJMD Kalbar 2025–2029 juga disusun sejalan dengan RPJMN untuk mendukung agenda prioritas nasional.

Di akhir penyampaiannya, Ria Norsan berharap DPRD Kalbar dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

“Saya berharap masukan dari DPRD dapat semakin memperkuat pelayanan pemerintah daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Berapa jumlah penghargaan yang diraih Kalbar tahun 2025?
Sebanyak 24 penghargaan tingkat nasional.

2. Apa indikator utama keberhasilan Kalbar?
Pelayanan publik, transparansi, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

3. Siapa yang menyampaikan LKPJ 2025?
Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

4. Apa itu LKPJ?
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah atas kinerja pemerintahan selama satu tahun.

5. Apa harapan pemerintah ke depan?
Meningkatkan pelayanan publik dan memastikan pembangunan dirasakan masyarakat luas.

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Ria Sartika    Senin, Maret 23, 2026    Comment   

Tradisi Makan Saprahan Warnai Open House Lebaran 2026 Gubernur Kalbar

Gubernur Kalbar Ria Norsan melestarikan tradisi Makan Saprahan saat open house Lebaran 2026 sebagai simbol kebersamaan dan kearifan lokal.

Pontianak, Kalbar — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali menegaskan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui tradisi Makan Saprahan dalam rangkaian open house Lebaran 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dalam suasana hangat khas Idul Fitri, kegiatan ini menjadi magnet kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Tradisi Makan Saprahan sendiri merupakan budaya khas Melayu yang sarat nilai kebersamaan, kesetaraan, serta adab dalam kehidupan sosial.

“Makan Saprahan ini merupakan tradisi khas Melayu yang menjadi agenda utama dalam silaturahim Lebaran bersama masyarakat, sekaligus simbol pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi,” ujar Ria Norsan di Pontianak, Senin.

Duduk Bersama Tanpa Sekat

Dalam pelaksanaannya, Ria Norsan bersama keluarga terlihat membaur tanpa jarak dengan para tamu undangan. Mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat umum, semuanya duduk bersila di atas kain seprah.

Tradisi ini dilakukan dalam kelompok kecil, di mana satu hidangan dinikmati oleh enam orang secara bersama-sama. Nilai kesetaraan sangat terasa karena tidak ada perbedaan status sosial selama acara berlangsung.

“Makan Saprahan ini adalah cerminan jati diri masyarakat Kalimantan Barat, di mana tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat,” tambahnya.

Simbol Ketahanan Budaya Daerah

Lebih dari sekadar makan bersama, Makan Saprahan juga menjadi simbol kuat dalam menjaga ketahanan budaya di tengah modernisasi yang terus berkembang.

Menurut Ria Norsan, nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, serta adab yang diajarkan dalam tradisi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika semangat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin Kalimantan Barat akan semakin maju dan harmonis,” tegasnya.

Sajian Khas Melayu Kalbar

Berbagai hidangan khas turut meramaikan tradisi ini. Beberapa menu yang disajikan antara lain:

• Pacri nanas khas Kalbar

• Ketupat patlau

• Rendang daging

• Opor ayam

• Sayur dalca

Semua hidangan tersebut dinikmati bersama dalam satu wadah, menambah nuansa kekeluargaan yang kental.

Open House Terbuka Untuk Semua

Selain tradisi Saprahan, Gubernur juga menggelar open house Idul Fitri selama dua hari yang terbuka untuk umum tanpa undangan khusus. Hal ini menjadi bentuk nyata kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Momentum Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahim, berjabat tangan, hingga berfoto bersama gubernur dan keluarga dalam suasana yang penuh kehangatan.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu tradisi Makan Saprahan?
Makan Saprahan adalah tradisi makan bersama khas Melayu Kalimantan Barat dengan duduk bersila dan berbagi hidangan dalam satu kelompok.

2. Apa makna dari Makan Saprahan?
Tradisi ini melambangkan kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, serta nilai adab dalam kehidupan sosial.

3. Di mana tradisi ini dilaksanakan?
Biasanya digelar di acara resmi atau budaya, seperti open house Lebaran di Pendopo Gubernur Kalbar.

4. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan ini?
Semua kalangan, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga warga umum tanpa perbedaan status.

5. Apa tujuan pelestarian tradisi ini?
Untuk menjaga kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah modernisasi.

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Reza Aditiya g    Kamis, Maret 12, 2026    Comment   

Program MBG Kalbar Terus Dipacu

Pemprov Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura mempercepat Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan dapur MBG atau SPPG, namun ketersediaan lahan berlegalitas masih menjadi tantangan.

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kodam XII/Tanjungpura memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama kerja sama ini adalah pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan percepatan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memiliki legalitas jelas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Yusub Dody Sandra, di Pontianak, Rabu.

Menurut Harisson, dapur MBG merupakan infrastruktur penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Oleh karena itu, kesiapan lahan dengan status hukum yang jelas menjadi syarat utama agar pembangunan fasilitas dapat segera diproses.

Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan harus memiliki legalitas kuat, baik berupa sertifikat maupun hak milik. Jika lahan telah siap, pemerintah daerah dapat langsung mengusulkannya ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui ketersediaan lahan milik pemerintah di kawasan perkotaan Kalimantan Barat masih terbatas. Tidak semua lahan yang tersedia memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk pembangunan dapur umum program MBG.

Harisson menambahkan, pemerintah daerah kini aktif mendukung pelaksanaan program setelah sebelumnya belum terlibat penuh pada tahap awal implementasi. Koordinasi dengan gubernur dilakukan agar pemerintah daerah dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung program tersebut.

Sementara itu, Kapendam XII/Tanjungpura Yusub Dody Sandra mengatakan TNI saat ini tengah melakukan pendataan serta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Evaluasi tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan dapur umum, hingga sistem pendukung operasional program. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menilai progres pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan.

Harisson juga menyampaikan bahwa implementasi program MBG di wilayah perkotaan relatif berjalan lancar. Namun di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

Di daerah terpencil, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dapur umum, sementara kualitas gizi makanan diawasi oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.

Selain meningkatkan pemenuhan gizi anak, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini membuka peluang kerja baru sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dapur umum.

Harisson menilai keterlibatan TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura sangat penting, terutama dalam pendampingan lapangan. Kedisiplinan serta pengawasan teknis dari TNI dinilai mampu menjaga standar keamanan pangan sekaligus mencegah risiko seperti keracunan makanan.

Kata kunci utama: Program Makan Bergizi Gratis, Dapur MBG, SPPG.

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Ria Sartika    Minggu, Maret 08, 2026    Comment   

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

KETAPANG -- Safari Silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berlanjut ke wilayah selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang yang disambut hangat oleh pemerintah daerah setempat.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat malam (6/3). Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menyambut langsung kedatangan rombongan Wakil Gubernur beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang tidak hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pemerintah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Krisantus juga menekankan bahwa momentum Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas kesehatan.

Upaya ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ketapang Dinilai Berhasil Menjaga Kondusivitas

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Wagub Krisantus turut memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Ia menilai kondisi daerah yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Stabilitas daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dukungan Provinsi Diharapkan Terus Menguat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap daerahnya.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ketapang sejalan dengan program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

Alexander juga berharap dukungan dari Pemprov Kalbar terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Momentum Ramadhan Pererat Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Ketapang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara ditutup dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, serta salat Tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat.

Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Muzahidin