Foto: Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

Kegiatan bertema “Gema Muharram, Cahaya Qur’an untuk Membangun Peradaban Generasi Qur’ani” tersebut dihadiri para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, wali santri, serta jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Ria Norsan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan keagamaan yang konsisten membina masyarakat untuk dekat dengan Al-Qur’an. Menurutnya, pembelajaran Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling utama dan harus terus dikembangkan.

“Orang yang belajar Al-Qur’an adalah orang yang mempelajari ilmu yang paling utama. Teruslah menuntut ilmu karena ilmu tidak ada batasnya. Jangan lupa menghormati guru, karena guru mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pondok pesantren maupun majelis taklim sebagai upaya membangun generasi yang berilmu dan berakhlak.

Pengasuh Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam, KH. Luthfan Khibar A’lam, PhD., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil pembinaan Al-Qur’an selama 11 tahun. 

“Alhamdulillah hari ini kita berhasil melaksanakan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin. Yang diwisuda bukan hanya santri muda, tetapi juga Pakde dan Bude, para orang tua yang istiqomah mengaji,” katanya.

Kegiatan pengajian berawal dari Surau Nurul Jannah di Komplek Tanjungpura Permai sejak 2015. Kini berkembang menjadi Masjid Nurul Jannah dan melahirkan Pondok Tahfidz Milenial yang mencetak kader untuk disebarkan ke daerah pedalaman Kalbar.

Sebanyak 28 orang mengikuti Wisuda Surat Yasin, terdiri dari santri dan orang tua yang istiqomah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an selama bertahun-tahun. (Tim/Jm)

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

SINTANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan ruas jalan provinsi dan jembatan di Kabupaten Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menunjukkan komitmen tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas serta mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Menurut Ria Norsan, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita akan terus melakukan pembenahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sintang.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

Ia menilai, perbaikan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Perbaikan akses jalan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.