Sensus Ekonomi 2026 di Pontianak dimulai 15 Juni–31 Agustus. BPS mendata aktivitas ekonomi warga hingga sektor digital untuk perencanaan pembangunan.

PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Kegiatan pendataan ini dilakukan langsung ke lapangan, termasuk mendata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menerima petugas di rumahnya pada Senin (22/6/2026) pagi.

Pelaksanaan sensus dilakukan dengan mendatangi rumah warga serta pelaku usaha untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pendataan mencakup jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas usaha, hingga aset yang dimiliki.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang didampingi istrinya, Yanieta Arbiastutie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menilai data tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Nantinya petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah penghuni dalam kartu keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujar Edi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam menarik minat investor.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan menentukan minat investor,” katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana sejak dimulai pada 15 Juni 2026. 

Petugas telah diterjunkan untuk mendata rumah tangga hingga pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” jelasnya.

BPS menilai data ekonomi kreatif dan digital memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dihimpun secara akurat. 

Untuk menjaga kualitas data, verifikasi dilakukan dengan berbagai sumber pembanding dari tingkat nasional hingga daerah.

Amad juga mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. 

Seluruh data dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh: Slamet

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak warga berikan data jujur Sensus Ekonomi 2026 untuk mendukung pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kawasan Car Free Day Ayani Megamall Pontianak, Minggu (21/6/2026).

Ajakan itu disampaikan saat kegiatan zumba massal yang menjadi bagian dari pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Menurut Edi, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang tepat untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, data ekonomi yang akurat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Edi juga menjelaskan, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan secara door-to-door pada Juni hingga Agustus 2026 dengan identitas resmi BPS berupa rompi dan kartu tanda pengenal. Ia meminta masyarakat untuk menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap.

“Sensus Ekonomi 2026 ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan data yang paling akurat, untuk mendukung pembangunan,” kata Edi.

Ia juga menegaskan, seluruh data masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. “Perlu saya tegaskan bahwa seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Data ini hanya untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Edi menilai kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Data yang tidak akurat berisiko membuat program tidak tepat sasaran, sementara data yang valid akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat. Pemkot Pontianak juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan prioritas seperti trotoar, waterfront, drainase, ruang terbuka hijau, serta penguatan ruang usaha UMKM.

“Marilah bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi membangun kota ini,” ujarnya.

Oleh: Slamet Ardiansyah

BPS Kaltara merekrut 661 warga lokal sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di lima kabupaten/kota untuk mendukung pendataan ekonomi yang akurat.

Bulungan - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara merekrut 661 warga lokal untuk menjadi petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di seluruh wilayah Kaltara. Rekrutmen tersebut disampaikan Kepala BPS Kaltara Mustaqim di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (10/6).

Menurut Mustaqim, seluruh petugas yang direkrut berasal dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. BPS sengaja melibatkan warga setempat karena dinilai lebih memahami karakteristik wilayah dan masyarakat di daerah masing-masing.

“Kami coba rekrut mereka untuk mendekati dengan wilayah tempat tinggalnya karena mereka mudah beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan bahasa sekitar dan paham serta mengenal wilayah,” kata Mustaqim.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, para petugas akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Mereka dijadwalkan melakukan pendataan lapangan selama sekitar 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung pada Mei hingga Agustus.

BPS juga menyiapkan atribut khusus bagi petugas sensus untuk memudahkan identifikasi saat bertugas. Atribut tersebut meliputi rompi, kartu identitas bergambar, serta barcode yang tertera pada tanda pengenal resmi.

“Mereka menggunakan rompi, memakai papan nama (id card) yang ada barcode-nya dan fotonya. Itu tidak bisa ditiru di tempat lain,” ujar Mustaqim.

Dalam kesempatan itu, BPS Kaltara menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas.

Mustaqim menekankan bahwa pendataan tersebut tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data yang dikumpulkan semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan ekonomi di berbagai sektor.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih komprehensif mengenai aktivitas usaha di Kalimantan Utara, sehingga pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menyusun program pembangunan ekonomi ke depan.