Polda Kalsel membentuk Satgas Penebalan Pengamanan di SPBU untuk mencegah pelansiran BBM subsidi usai aksi demo sopir truk di Banjarbaru. (Foto Ilustrasi)

BANJARMASIN - Polda Kalimantan Selatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penebalan Pengamanan untuk mencegah praktik pelansiran BBM bersubsidi di SPBU, Rabu, di Banjarbaru. Langkah itu dilakukan menyusul aksi demo ratusan sopir truk yang memprotes sulitnya mendapatkan solar subsidi.

Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Eko Irianto mengatakan satgas diterjunkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran antrean kendaraan di SPBU sekaligus menindak dugaan pelansiran BBM subsidi.

“Satgas Penebalan ini berjaga di SPBU memastikan keamanan dan kelancaran antrian kendaraan sekaligus menindak praktik pelansiran,” kata Eko saat menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Eko menyebut dirinya turun langsung memimpin satgas bersama unsur pemerintah daerah dan TNI. Ia juga meminta masyarakat, terutama sopir angkutan, melaporkan praktik premanisme maupun dugaan penimbunan BBM subsidi.

Menurutnya, informasi terkait gudang penimbunan solar subsidi akan segera ditindaklanjuti aparat di lapangan.

“Saya perintahkan para Kapolres untuk memastikan di wilayahnya tidak ada permainan di SPBU, jika ada oknum aparat terlibat maka Propam nanti yang turun,” tegasnya.

Eko mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang sedang bertugas di Jakarta untuk menemui para demonstran. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah dan kepolisian turun tangan memastikan distribusi solar subsidi berjalan normal.

Para sopir truk mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU. Mereka juga meminta aparat memberantas dugaan penyelewengan BBM subsidi yang dinilai mengganggu operasional angkutan barang.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.

“Tentu kita semua tidak ingin ada penyelewengan BBM bersubsidi karena ini hak rakyat mendapatkannya,” ujar Syarifuddin.

Pengawasan di SPBU kini diperketat sebagai upaya menjaga distribusi solar subsidi tetap tepat sasaran dan mengurangi antrean panjang kendaraan angkutan.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memerintahkan Propam menindak tegas anggota Polri yang terlibat praktik BBM ilegal dan pungli di SPBU. (Foto ilustrasi)

BANJARBARU — Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan komitmen memberantas praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk menindak anggota kepolisian yang diduga menjadi pelindung bisnis ilegal tersebut.

Perintah penindakan itu langsung disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalsel agar tidak ada toleransi terhadap oknum anggota Polri yang terbukti terlibat.

Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru ikut bermain dalam distribusi BBM ilegal yang merugikan masyarakat.

Selain fokus pada dugaan keterlibatan aparat, Polda Kalsel juga menyoroti maraknya pungutan liar di antrean pengisian BBM pada sejumlah SPBU. Praktik tersebut dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi memicu gangguan keamanan.

Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan meminta seluruh personel kepolisian hadir di tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban selama antrean pengisian BBM berlangsung.

Polda Kalsel juga memastikan penindakan terhadap pelansiran BBM subsidi terus dilakukan. Langkah itu bertujuan menjaga distribusi pertalite dan solar subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Menurut Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk operator SPBU dan Pertamina, terutama dalam penerapan sistem barcode pengisian BBM subsidi.

Dalam operasi terbaru yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel bersama 13 Polres jajaran, aparat berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM subsidi.

Periode penindakan sejak 6 April hingga 4 Mei 2026 mencatat sebanyak 33 tersangka diamankan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dari operasi tersebut, polisi turut menyita 9.484,9 liter pertalite, 2.985 liter solar subsidi, serta 24 kendaraan yang digunakan dalam aktivitas ilegal, mulai dari kendaraan roda dua hingga truk roda enam.

Polda Kalsel menegaskan operasi serupa akan terus dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan hak masyarakat tetap terlindungi.