 |
| Pemuda Tani HKTI Kendal ikut Talkshow bersama Kementrian Lingkungan Hidup. |
Borneo Tribun Jakarta - Strategi Mewujudkan Green Economic dengan Akselerasi Smart Farming di Era Industri 4.0 merupakan tema Talkshow DPP Pemuda Tani HKTI dan KLHK(Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang diselenggarakan di Gedung Cemara 19, Menteng, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Acara tersebut dengan Moderator Rina Sa'adah,L.c,M.Si yang juga merupakan Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI dan hadir sebagai narasumber antara lain :
1.Dr.Ir.Agus Justianto,Kepala Badan Penelitian,Pengembangan dan Inovasi KLHK
2.Dr.Ir.Apik Karnaya,M.Sc,Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.Ir.Misran,Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
"Sektor pangan nasional menjadi sangat krusial untuk dikelola dengan pendekatan smart farming.Dan konsep ini merujuk pada penggunaan tehnologi dan inovasi mulai dari hulu sampai hilir.Tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi hasil,baik kuantitas maupun kwalitas dan tentu efesiensi penggunaan sumber daya manusia maupun alamnya",jelas Rina Sa'adah dalam pengantar Talkshow.
Rina Sa'adah juga menambahkan masa depan pangan nasional ada ditangan pemuda,dukungan dan bantuan dari Kementrian/Lembaga terkait seperti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sangat penting dalam mengakselerasi penerapan smart farming,khususnya pada petani sekitar kawasan hutan.
Dalam talkshow tersebut juga hadir Ahmad Nasirin selaku Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Kendal dan seluruh Ketua dan Pengurus Pemuda Tani HKTI tingkat Propinsi maupun Kabupaten se Indonesia.
"Talkshow ini sangat penting dan menambah wawasan kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan perhutani,sehingga bisa mensejahterakan petani menuju swasembada pangan dan tentunya tetap harus menjaga kelestarian hutan"jelas Ahmad Nasirin pada awak media.
Sementara itu,Agus justianto menekankan bahwa petani harus memperhatikan keseimbangan alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,sehingga sangat mendukung kebijakan swasembada pangan melalui program-program KLHK, seperti food estate ,khususnya dibidang penelitian,pengembangan,dan inovasi.
"Produksi pangan harus terus didorong dan setidaknya sampai 2024 pemerintah menargetkan Indonesia berdaulat pangan.Untuk itu,perluasan area tanam termasuk dikawasan hutan yang penggunaannya sudah diatur dalam UU,Perpres,sampai Permen KLHK akan sangat membantu terwujudnya kedaulatan pangan"jelas Agus Justianto.
Agus juga melanjutkan bahwa dalam kegiatan produksi pangan ini,salah satu tantangan terbesarnya adalah persoalan iklim.Sekarang KLHK terus melakukan terobosan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,yang dimulai dari perubahan cara pandang,sampai sosial budaya.Selanjutnya terus melakukan inovasi-inovasi dalam produksi pangan,sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung kebijakan energi terbarukan yang bahannya dihasilkan dari pertanian.
“Kami berharap, Pemuda Tani HKTI untuk berkontribusi dalam mengedukasi petani terkait dengan perubahan iklim, meskipun petani dengan caranya sendiri telah menjaga lingkungan, selain karena perubahan iklim ini sudah menjadi masalah global sehingga harus dilakukan bersama-sama dalam penyelesaiannya”, lanjut Agus.
Sementara itu Apik Karyana melihat bahwa dalam mengembangkan green economy ini ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan, mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sudah diadopsi KLHK dalam Renstra Tahun 2020-2024.
“KLHK melalui Perhutanan Sosial sangat mendukung dan mendorong pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dalam jangka Panjang” Ujarnya.
Apik melanjutkan, saat ini PS(Perhutanan Sosial) yang sudah diserahkan kepenerima manfaat untuk kesejahteraan ekonomi mencapai 4,375 juta ha. Tanah-tanah ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan dan mensejahterakan petani dengan tetap memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.
“Saat ini sudah ada 4 ribu kelompok tani yang terbentuk dari alokasi lahan tersebut dengan melakukan kegiatan pertanian dengan input rendah artinya penggunaan pupuk organic dalam kegiatannya bahkan sudah ada contoh-contoh PS yang memanfaatkan smart farming seperti di Bangka Belitung",ucap Apik Karnaya.
Sedangkan Misran mengingatkan bahwa dalam pengelolaan hutan produksi lestari, pengaturan tata ruang untuk pemanfaatan hutan untuk produksi pangan adalah keharusan dan saat ini KLHK sudah memetakannya.
“Bantuan-bantuan ekonomi produktif akan diberikan sepanjang memiliki legalitas, sehingga kepastian kegiatan produksi pangan sekitar kawasan hutan aman dan bantuan-bantuan ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi petani dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan” Ujar Misran.
"Untuk itu, KLHK menyadari tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan yang sifatnya fisik, perlu ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan ini sedang kami kerjakan"jelas Misran lagi.
“Sementara pada lahan-lahan kritis, kami juga mendorong dan sedang berjalan rehabilitasi- konservasi seperti penanaman bambu, mangrove, aren dan lain-lain diberbagai daerah di Indonesia. Jadi silakan pemuda tani mengambil bagian untuk melestarikan lingkungan dan tentu berdampak positif bagi masyarakat khususnya petani sekitarnya”pungkas Misran.
Oleh: Ahmad Nasirin
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS