Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS | Borneotribun.com -->

Senin, 06 Mei 2024

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar. (Arni/Tim)

SEKADAU - Kontroversi mengenai pendirian pabrik tanpa kebun di Sekadau terus memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat. Di tengah sorotan tersebut, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar, memberikan pandangannya.

Mohtar menekankan bahwa petani sawit lebih membutuhkan pabrik mitra petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Petani mandiri memerlukan pabrik yang bersentuhan dengan sawit swadaya. Perkembangan petani swadaya, sampai saat ini belum sampai 10 persen petani swadaya yang bermitra dengan pabrik," ungkap Mohtar.

Menurut Mohtar, data dari Dinas terkait menunjukkan bahwa ada sekitar 100 hingga 200 hektar tanah yang belum terakses oleh petani plasma. "Jumlah ini adalah yang terlepas dari petani plasma," tambahnya.

Mohtar juga menyoroti pentingnya pabrik bermitra dengan kebun milik petani mandiri, bukan hanya sebagai pembeli buah petani, tetapi juga dalam hal pemberdayaan petani.

"Investor harus memenuhi peraturan mulai dari Permentan sampai peraturan dibawahnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Mohtar berharap pabrik non kebun lebih memilih untuk bermitra dengan petani melalui kelompok tani atau KUD. Dia juga menggarisbawahi potensi dampak sosial dari pendirian pabrik non kebun, yang bisa menciptakan situasi rentan terhadap tindakan kriminalitas seperti pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

"Ini karena nantinya orang bebas mau menjual buah ke pabrik non kebun, makanya pabrik harus bermitra dengan petani dengan demikian, TBS yang dijual ke pabrik bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Pandangan Mohtar mencerminkan kompleksitas dan pertimbangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri sawit di Sekadau. Sementara proyek-proyek industri memberikan peluang ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan petani dan dampak sosial yang mungkin timbul. (Arni Lintang)

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar