Landak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menegaskan tekad bulat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan penting ini diambil dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III yang digelar pada Senin (28 Juli 2025) di aula kantor DPRD Landak.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak, Minadinata, didampingi Ezra Geovani selaku Wakil Ketua, dan turut dihadiri Wakil Bupati Landak Erani, para anggota dewan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Seluruh fraksi di DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD 2025. Namun, dukungan itu juga disertai sejumlah catatan dan masukan konstruktif agar pelaksanaan anggaran tetap tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
Fraksi NasDem Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan PAD
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai NasDem menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Landak. Mereka menekankan bahwa strategi pengembangan wilayah harus difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti daerah-daerah tertinggal yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun masih terhambat oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan akses transportasi yang terbatas.
Mereka mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang lebih besar bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya melalui pelatihan vokasi dan kewirausahaan, sehingga dapat mencetak lebih banyak wirausahawan muda lokal yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Penyesuaian Anggaran Akibat Pemangkasan Dana Pusat
Wakil Ketua DPRD Landak, Minadinata, menjelaskan bahwa perubahan APBD tahun ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi setelah adanya pengurangan dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp67 miliar.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan tetap memprioritaskan program-program yang bersifat mendesak dan strategis, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun ada keterbatasan anggaran.
“Kita akan fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan arahan efisiensi dari pemerintah pusat,” ujar Minadinata.
Pemerintah Daerah Pastikan Program Pembangunan Tetap Berjalan
Sementara itu, Wakil Bupati Landak Erani menegaskan bahwa pemangkasan dana dari pusat tidak akan menghentikan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Ia memastikan program-program penting yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) akan tetap berjalan sesuai rencana.
“Meski ada pengurangan dana transfer, bukan berarti seluruh kegiatan terhenti. Program-program yang bisa dijalankan tetap kita lanjutkan,” tegas Erani.
Erani juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan lokal dan meningkatkan efisiensi belanja daerah, agar pembangunan di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan
Rapat paripurna ini menjadi bukti nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Landak dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah, meskipun menghadapi tantangan anggaran.
Dengan sikap kompak seluruh fraksi dan dukungan dari pemerintah daerah, pembahasan perubahan APBD 2025 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Landak.
