 |
| Pemkab Sanggau Tegaskan Komitmen Transparansi, Sambut Baik Pemeriksaan Pajak dan Retribusi oleh BPK-RI. |
SANGGAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari kehadiran Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, S.Sos., M.H., dalam kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Barat yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sanggau, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim BPK-RI yang dipimpin oleh Akhyar Syam. Ia menegaskan bahwa kehadiran BPK-RI merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh BPK-RI. Semoga kegiatan ini dapat mendorong pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif, transparan, serta akuntabel. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat terus meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Susana mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi untuk bersikap kooperatif dan menyiapkan seluruh data yang diperlukan oleh tim pemeriksa. Menurutnya, kerja sama dan keterbukaan sangat penting agar proses audit berjalan lancar dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di masa depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Inspektur Kabupaten Sanggau Drs. Paulus Usrin, M.Si, Kepala Bapenda Sanggau Wellem Suherman, S.H., serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Sanggau.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Sanggau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem keuangan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
