 |
| Kepala Bidang Perkim, Abdul Razak saat menunjukan data kegiatan proyel PL kepada media (istimewa) |
Ketapang - Abdul Razak, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pemukiman dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Ketapang menyatakan siap buka bukaan soal adanya proyek titipan pejabat Pemda Ketapang Tahun Anggaran 2024. Hal ini diungkapkan dia karena merasa tertekan akibat intervensi dan keterbatasan kewenangan ditengah tuntutan menjaga komunikasi lintas stakeholder.
Ia mengungkapkan siap menjadi whistleblower sebagai bentuk komitmenya membersihkan praktek intervensi cari aman dari petinggi daerah dalam memanfaatkan posisi sebagai pejabat dan membersihkan nama baik diri dan institusinya yang dituding miring.
Ia mengaku siap membeberkan data nama pejabat yang menitip judul proyek beserta nama perusahaan pelaksana, termasuk dugaan bukti terima setoran fee.
"Saya lelah jadi sapi perah. Disuruh lakukan ini itu, untuk membantu dan mengamankan kebijakan daerah, hasilnya mereka oknum di Anggaran yang nikmati. Sakitnya disaya dituduh aneka macam, mereka dapat duit terus," kata Abdul Razak, Rabu (05/10/2025).
Abdul Razak mengaku langkah yang akan Ia tempuh ini setelah merasa tak sanggup melaksanakan beban kerja dengan tekanan besar sementara kewenangan dikontrol.
Untuk itu, Ia menegaskan akan membawa dokumen Daftar Kegiatan yang berisikan nama pejabat kepada aparat hukum. Langkah ini sudah dikaji matang dirinya termasuk berbicara dengan keluarga.
"Saya sudah pertimbangkan matang-matang, termasuk dukungan keluarga jika atas tindakan ini dampak hukum sebagai resiko. Keluarga mendukung, dan saya siap," kata Abdul Razak.
Penelusuran atas dugaan praktek nitip judul proyek ini dijumpai informasinya terutama di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis seperti dinas Perkim LH, PUPR, Diknas dan Dinkes.
Sejumlah nama pejabat yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), diketahui bocor dikalangan media.
Praktek ini kesanya ada transaksi antara pemilik inisial nama dengan calon pelaksana proyek.
Akal bulus oknum pejabat ini tak hanya di dinas Perkim LH, keterangn serupa didapati dari dinas Pekerjaan Umum terutama bidang Sumber Daya Air (SDA) dan bidang Cipta Karya (CK).
Kepala BPKAD, Donatus Franseda dikonfirmasi atas keterangan Abdul Razak ini terkesan tidak bamyak mau menjelaskan, pertanyaan Borneo Tribun dijawabnya dengan lugas. "Darimana dapat infornye," kata Donatus Franseda kepala BPKAD, dihubungi hari ini.
Terkait soal ini, pertanyaan juga dikirimkan kepada Sekda Ketapang, yang saat dihubungi, Rabu ini mengatakan sedang Vidcon dengan Kemendagri.
"Untuk anggaran di perangkat daerah, silakan tanya langsung kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing," kata Sekda Repalianto. (mzn).
