 |
| APBN Indonesia mendapat sorotan setelah kinerja Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menghadapi tekanan fiskal dan potensi defisit anggaran yang meningkat. |
JAKARTA – Perhatian publik terhadap kondisi fiskal Indonesia mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sorotan terutama tertuju pada kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat pertama kali menjabat, Purbaya sempat mendapat dukungan luas dari publik. Pernyataannya mengenai pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh yang disebut tidak menggunakan APBN sempat menuai apresiasi dari masyarakat.
Namun dalam perkembangannya, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan kondisi fiskal pemerintah. Dalam enam bulan terakhir, berbagai indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen dalam beberapa kuartal terakhir. Angka tersebut dinilai stabil, tetapi belum memberikan percepatan ekonomi yang diharapkan untuk mendorong pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional juga mulai memberi sinyal kehati-hatian. Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, sementara Moody's Investors Service turut menyoroti sejumlah risiko fiskal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Sorotan juga muncul terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program sosial ini dinilai penting untuk pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya menghadapi tantangan mulai dari kebutuhan anggaran hingga distribusi di lapangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Salah satunya terlihat dari potensi pelebaran defisit anggaran.
Menurut Bhima, jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,3 persen hingga 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melewati batas psikologis yang selama ini dijaga pemerintah, yakni di bawah 3 persen dari PDB.
Selain itu, cadangan fiskal atau fiscal buffer pemerintah disebut mulai menurun. Kondisi ini membuat ruang kebijakan fiskal menjadi lebih terbatas ketika pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global.
Masalah transparansi anggaran juga ikut disorot. Dokumen APBN 2026 disebut mengalami keterlambatan dalam publikasi kepada masyarakat. Bagi investor global, keterlambatan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan serta akurasi data fiskal pemerintah.
Perubahan kebijakan penggunaan dana desa juga menjadi perhatian. Sekitar 58 persen dana desa disebut dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini dinilai berpotensi memengaruhi prioritas pembangunan daerah serta memicu distorsi dalam pengelolaan fiskal lokal.
Di tengah dinamika domestik tersebut, tekanan eksternal juga meningkat. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak pada stabilitas pasar energi global.
Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu konsekuensi dari situasi tersebut. Mengutip laporan Reuters, harga minyak mentah Brent sempat naik menjadi sekitar US$82,53 per barel, mendekati level tertinggi sejak awal 2025.
Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap APBN. Ahli strategi makro dari Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyarankan pemerintah mempertimbangkan mekanisme penyesuaian subsidi jika harga Brent menembus US$90 per barel dalam beberapa hari perdagangan.
Tekanan juga muncul dari sektor energi dalam negeri. Pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara disebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, arus kas perusahaan energi negara berpotensi tertekan. Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu kebijakan penyesuaian harga energi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sejumlah ekonom menilai komunikasi kebijakan pemerintah juga perlu diperbaiki. Pernyataan yang dinilai terlalu optimistis dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar apabila tidak diikuti realisasi kebijakan yang konsisten.
Dalam konteks pengelolaan fiskal, kepercayaan pasar menjadi faktor penting. Ketika stabilitas APBN dipandang kuat, investor cenderung merasa aman. Namun ketika muncul sinyal tekanan fiskal, respons pasar biasanya menjadi lebih berhati-hati.
Sumber: Rosadi Jamani
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com
