Ngobrol Bareng Bawaslu, Sambangi Petugas Parkir.

Sekadau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau saat ini gencar bergerak mensosialisasi tugas dan fungsinya sebagai upaya awal pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu tahun 2029 mendatang.

Sosialisasi dilakukan dengan ngobrol santai seputar pemilu bersama warga masyarakat yang ditemui di tempat manapun dan akan disapa oleh petugas pengawas pemilu ini dengan santun. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Sandi, salah satu anggota Bawaslu yang kerap mensosialisasikan tugas dan fungsi pengawasan pemilu kepada petugas parkir di kompleks Terminal Lawang Kuari Sekadau (Minggu, 21/6).

Ia mengatakan kepada media ini bahwa tujuan ngobrol santai bersama petugas parkir seputar pengawasan pemilu adalah sekadar untuk mengingatkan para pemilih agar tidak melakukan pelanggaran pemilu, seperti contohnya mencela dan menghalangi orang lain untuk memilih calon perwakilan peserta pemilu, baik itu calon legislatif (caleg) maupun Pasangan Calon (Paslon) kepala pemerintahan, baik tingkat nasional maupun lokal, yang beda pilihan dengannya.

"Itu pelanggaran dan bisa masuk ke ranah pidana pemilu," ucapnya.

Oleh karena itu, beliau mengimbau agar warga masyarakat tidak menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Untuk itu, kepada peserta, pemilih, dan bahkan penyelenggara pemilu, ia berpesan agar taat terhadap aturan yang mengaturnya demi tertib, nyaman, aman, dan lancarnya pemilu.

"Kami mengimbau kepada pemilih, peserta pemilu, dan bahkan juga kepada penyelenggara pemilu yaitu petugas KPU dan Bawaslu bersama jajaran yang ada untuk mentaati semua regulasi yang ada. Tertib serta laksanakan sesuai aturan. Jika melanggar, akan ada konsekuensinya," ujarnya mengingatkan.

Dijelaskan pula konsekuensi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu seperti diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dapat berupa seperti teguran tertulis, perbaikan, pidana penjara atau bisa juga di coret keikutsertaannya sebagai peserta pemilu.

"Untuk pemilih juga demikian, apalagi jika terkait jual beli suara atau politik uang, itu melanggar undang-undang pemilu dan ancamannya bisa kena pidana pemilu," jelasnya menutup pembicaraan dengan wartawan media ini karena hari sudah mulai larut malam.*

Bawaslu Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi pengawasan pemilu kepada pelajar SMA PGRI 05 Rawak. (Bawaslu Sekadau/Tim)

SEKADAU - Tidak hanya ke sekolah-sekolah negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau kali ini juga mengunjungi sekolah swasta yang ada di Bumi Lawang Kuari seperti ke Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) 05 Rawak. 

Hal ini guna untuk menyasar calon pemilih pemula yang akan memilih pada pemilu tahun 2029 mendatang.

Kunjungan ke sekolah tersebut juga dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsi Bawaslu pada tahapan pemilu termasuk pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Kepada media ini Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kabupaten Sekadau Muhammad Sandi mengatakan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk mengajak peran aktif calon pemilih pemula mengawasi suara yang mereka berikan mulai dari TPS hingga putusan pleno penetapan calon terpilih benar-benar dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. 

"Kepada calon pemilih kita juga sampaikan agar memilih itu bukan karena isu Politisasi SARA, Politik Uang atau karena intimidasi, " paparnya.

Bawaslu Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi pengawasan pemilu kepada pelajar SMA PGRI 05 Rawak. (Bawaslu Sekadau/Tim)

Untuk masa non tahapan sekarang ini, Bawaslu gencar melakukan sosialisasi tugas dan fungsinya dan juga mengajak warga masyarakat termasuk calon pemilih pemula agar kelak aktif mengawasi pemilu minimal disekitar lingkungan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dekat tempat tinggalnya berada.

Dikatakan pula bahwa tujuan lain dari Bawaslu goes to school ini adalah untuk memotivasi kepada para pelajar agar rajin belajar menimba ilmu untuk bekal di kemudian hari, sehingga kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sangat berguna sekali. 

"Siapa nantinya yang akan mengganti kami-kami, kalau bukan para pelajar kaum terdidik sebagai generasi penerus bangsa," terangnya pula.

Dijelaskan bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi semua tahapan, mencegah terjadi pelanggaran dan menindak pelanggaran yang ada. 

"Kami lakukan pengawasan melekat pada semua tahapan yang ada, dan disitu kami hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan mengingatkan peserta pemilu dan para pemilih termasuk juga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU bersama seluruh jajaran yang ada," tambahnya.

Sunardi selalu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) menambahkan bahwa kegiatan non bajeter ini juga menjelaskan mengenai bagaimana Bawaslu menangani laporan pelanggaran Pemilu. 

" Kami juga sampaikan bagaimana cara melapor jika melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran pemilu. Paling utama membawa identitas pelapor dan terlapor, ada cukup barang bukti serta adanya para saksi-saksi," ucapnya.

Disampaikan pula para pelajar sangat antusias sekali menyimak materi yang disampaikan walaupun waktu penyampaiannya mulai dari siang hingga ke sore hari. 

"Kami sangat mengapresiasi antusias para pelajar yang ada. Dari jam 2 siang sampai jam 16.00 wib, para pelajar yang awalnya menyimak dan mendengar materi, kemudian aktif bertanya seputar kegiatan pengawasan pemilu dan ssngat interaktif sekali mereka," terangnya.

Tak lupa kepada pihak sekolah mewakili Bawaslu, kedua komisioner yang didampingi oleh dua orang staf ini juga berterima kasih karena telah sudi berbagi waktu untuk memberikan tempat kepada Bawaslu menyampaikan tugas dan fungsi Bawaslu kepada para pelajar di SMA PGRI 05 Rawak.*

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Pontianak — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kanwil Kemenag Kalbar, Senin (23/2/2026), dan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H., serta Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Dr. Muhajirin Yanis, M.Pd.I.

Mursyid mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi demokrasi kepada masyarakat, khususnya melalui lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Kalimantan Barat. Kami melihat kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui MoU tersebut, Bawaslu memperoleh ruang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah madrasah maupun satuan pendidikan yang berada di bawah Kemenag.

“Kami berharap akses sosialisasi ke sekolah-sekolah ini dapat membangun budaya demokrasi sejak dini, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” kata Mursyid.

Selain menyasar pelajar, kerja sama ini juga mencakup sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Mursyid, penguatan pemahaman netralitas ASN menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dan pembinaan ASN.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di Kalimantan Barat, termasuk melalui satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag,” kata Muhajirin.

Ia menilai, edukasi demokrasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kerja sama ini juga penting untuk meneguhkan nilai toleransi dan netralitas ASN. Kami akan membuka ruang sosialisasi agar pesan-pesan penguatan demokrasi dapat menjangkau lebih luas,” ujarnya.

Muhajirin berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi berlanjut pada program konkret di lapangan.

Dengan adanya MoU tersebut, kedua lembaga menargetkan peningkatan literasi demokrasi masyarakat, penguatan pengawasan partisipatif, serta pemahaman netralitas ASN di lingkungan Kemenag Kalimantan Barat.

Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Kalimantan Barat sekaligus membangun kesadaran publik yang lebih kuat menjelang tahapan-tahapan demokrasi ke depan. (*)