Polda Kaltim menyiagakan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada 21 April 2026 dengan pendekatan humanis dan pengamanan ketat.

SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyiagakan sebanyak 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Kota Samarinda pada 21 April 2026.

Langkah pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas publik.

Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro, mengatakan personel gabungan yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur.

“Sekitar 1.700 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan aksi secara humanis,” ujar Endar saat memberikan keterangan di Samarinda, Sabtu.

Personel tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama aksi berlangsung.

Polda Kaltim menyebut pengamanan akan difokuskan pada dua titik utama yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi massa.

Dua lokasi tersebut adalah:

• Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur

• Kantor Gubernur Kalimantan Timur

Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WITA, dengan estimasi massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Menurut Endar, aparat akan mengedepankan pendekatan persuasif selama aksi berlangsung.

Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan bertindak represif selama massa tetap menjaga ketertiban umum dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

“Selama aksi berjalan damai dan tidak melanggar hukum, kami akan mengawal dengan pendekatan humanis,” tegasnya.

Sebagai langkah preventif, aparat keamanan telah melakukan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi provokasi yang dapat memicu gangguan keamanan.

Pendekatan komunikasi ini dinilai penting untuk menciptakan suasana dialogis antara aparat dan masyarakat.

Selain itu, aparat juga telah menyiapkan skenario pengamanan berlapis guna mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan.

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyebut aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan daerah.

Menurutnya, salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan praktik nepotisme dan neofeodalisme di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah evaluasi pembentukan Tim Ahli Gubernur.

Tim tersebut dinilai belum menunjukkan efektivitas yang jelas dan berpotensi membebani anggaran daerah.

Sementara itu, Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella, menyebut sedikitnya 35 organisasi masyarakat dan mahasiswa dipastikan ikut serta dalam aksi tersebut.

Peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya:

• Universitas Mulawarman

• Universitas 17 Agustus

• Universitas Widya Gama Mahakam

• Politeknik Negeri Samarinda

• Sejumlah kampus di Kutai Kartanegara

Relawan aksi, Irma Suryani, mengatakan berbagai kebutuhan logistik telah dipersiapkan sejak beberapa hari terakhir.

Menurutnya, terdapat tiga posko logistik yang telah beroperasi untuk mendukung kelancaran aksi.

Kebutuhan utama yang disiapkan meliputi:

• Makanan dan minuman untuk peserta

• Perangkat suara untuk orasi

• Perlengkapan teknis aksi

Irma menambahkan bahwa donasi publik yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp27 juta.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan teknis serta memastikan kelancaran kegiatan di lapangan.

Polda Kalimantan Timur menegaskan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat keamanan sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan yang terencana dan komunikasi yang terbuka diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di Samarinda selama berlangsungnya aksi.

FAQ

Kapan aksi demonstrasi di Samarinda akan berlangsung?
Aksi dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 mulai pukul 10.00 WITA.

Berapa jumlah personel yang disiagakan?
Sebanyak 1.700 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, dan pemadam kebakaran.

Di mana lokasi utama aksi demonstrasi?
Aksi akan difokuskan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Berapa jumlah organisasi yang ikut aksi?
Sekitar 35 organisasi masyarakat dan mahasiswa dipastikan ikut dalam aksi.

Berapa jumlah donasi logistik yang terkumpul?
Donasi publik yang terkumpul mencapai sekitar Rp27 juta.

DPRD Kaltim matangkan penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam untuk cegah ponton hantam jembatan dan tingkatkan keselamatan serta PAD daerah.

Di tengah meningkatnya insiden kapal ponton yang lepas kendali, DPRD Kalimantan Timur mulai mematangkan rencana penataan ulang titik tambat kapal di sepanjang Sungai Mahakam. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus melindungi infrastruktur vital daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap aset negara yang strategis.

“Ini perhatian serius kita bersama. Kalau titik tambat tidak diatur dengan baik, ponton yang hanyut bisa menghantam jembatan. Dampaknya bisa sangat fatal bagi konektivitas dan ekonomi Kaltim,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Risiko Nyata: Ancaman ke Jembatan Ikonik

Hasanuddin menyoroti sejumlah kasus tali tambat ponton yang putus, sehingga berpotensi menghantam infrastruktur penting seperti Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam.

Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena kedua jembatan tersebut merupakan jalur vital yang menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.

Standarisasi Titik Tambat Jadi Solusi

Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim mendorong adanya standarisasi ketat terhadap lokasi tambat kapal, meliputi:

• Posisi Aman: Berada di luar jalur utama pelayaran

• Jarak Aman: Tidak dekat dengan jembatan atau tikungan sempit

• Kapasitas Teknis: Kedalaman air mencukupi untuk kapal besar

Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan aktivitas pelayaran berjalan lebih tertib.

Teknologi AIS dan Inaportnet Jadi Andalan

Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti Automatic Identification System (AIS) dan integrasi dengan sistem Inaportnet.

Dengan teknologi ini, setiap pergerakan kapal bisa dipantau secara real-time melalui sistem digital.

“Kalau terjadi kondisi darurat seperti tali putus di malam hari, sistem AIS bisa memberi peringatan dini sehingga penanganan bisa dilakukan cepat sebelum kapal hanyut lebih jauh,” jelas Hasanuddin.

Selain itu, kapal pengawas juga akan disiagakan di titik strategis guna melakukan patroli selama 24 jam penuh.

Potensi Tambahan PAD dan PNBP

Menariknya, penataan ini tidak hanya fokus pada aspek keselamatan. DPRD juga melihat peluang peningkatan pendapatan daerah.

Selama ini, banyak titik tambat yang belum dikelola secara resmi. Dengan legalisasi dan sertifikasi, titik-titik tersebut berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kalau tambatan ini legal dan tertata, potensinya besar untuk menambah pemasukan daerah,” tambahnya.

Kolaborasi BUMN dan BUMD

Sebanyak 33 titik tambat saat ini tengah dikaji untuk dikelola secara optimal. Rencananya, pengelolaan akan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.

Wilayah seperti Sungai Kunjang dan Sungai Lais mulai muncul sebagai opsi awal, meski pembahasan masih dalam tahap awal dan akan didalami oleh komisi terkait di DPRD Kaltim.

FAQ

1. Kenapa penataan titik tambat kapal penting?
Karena untuk mencegah kecelakaan kapal ponton yang bisa merusak jembatan dan mengganggu jalur pelayaran.

2. Apa itu AIS dalam pelayaran?
AIS adalah sistem pelacakan kapal berbasis digital yang memantau posisi kapal secara real-time.

3. Apa manfaat ekonomi dari penataan ini?
Bisa meningkatkan PAD dan PNBP dari pengelolaan tambatan kapal yang legal dan terdata.

4. Berapa jumlah titik tambat yang dikaji?
Sebanyak 33 titik tambat sedang dalam proses kajian.

5. Siapa yang akan mengelola titik tambat?
Direncanakan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.