 |
| DPRD Kaltim matangkan penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam untuk cegah ponton hantam jembatan dan tingkatkan keselamatan serta PAD daerah. |
Di tengah meningkatnya insiden kapal ponton yang lepas kendali, DPRD Kalimantan Timur mulai mematangkan rencana penataan ulang titik tambat kapal di sepanjang Sungai Mahakam. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus melindungi infrastruktur vital daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap aset negara yang strategis.
“Ini perhatian serius kita bersama. Kalau titik tambat tidak diatur dengan baik, ponton yang hanyut bisa menghantam jembatan. Dampaknya bisa sangat fatal bagi konektivitas dan ekonomi Kaltim,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.
Risiko Nyata: Ancaman ke Jembatan Ikonik
Hasanuddin menyoroti sejumlah kasus tali tambat ponton yang putus, sehingga berpotensi menghantam infrastruktur penting seperti Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam.
Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena kedua jembatan tersebut merupakan jalur vital yang menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.
Standarisasi Titik Tambat Jadi Solusi
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim mendorong adanya standarisasi ketat terhadap lokasi tambat kapal, meliputi:
Posisi Aman: Berada di luar jalur utama pelayaran
Jarak Aman: Tidak dekat dengan jembatan atau tikungan sempit
Kapasitas Teknis: Kedalaman air mencukupi untuk kapal besar
Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan aktivitas pelayaran berjalan lebih tertib.
Teknologi AIS dan Inaportnet Jadi Andalan
Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Kaltim juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti Automatic Identification System (AIS) dan integrasi dengan sistem Inaportnet.
Dengan teknologi ini, setiap pergerakan kapal bisa dipantau secara real-time melalui sistem digital.
“Kalau terjadi kondisi darurat seperti tali putus di malam hari, sistem AIS bisa memberi peringatan dini sehingga penanganan bisa dilakukan cepat sebelum kapal hanyut lebih jauh,” jelas Hasanuddin.
Selain itu, kapal pengawas juga akan disiagakan di titik strategis guna melakukan patroli selama 24 jam penuh.
Potensi Tambahan PAD dan PNBP
Menariknya, penataan ini tidak hanya fokus pada aspek keselamatan. DPRD juga melihat peluang peningkatan pendapatan daerah.
Selama ini, banyak titik tambat yang belum dikelola secara resmi. Dengan legalisasi dan sertifikasi, titik-titik tersebut berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kalau tambatan ini legal dan tertata, potensinya besar untuk menambah pemasukan daerah,” tambahnya.
Kolaborasi BUMN dan BUMD
Sebanyak 33 titik tambat saat ini tengah dikaji untuk dikelola secara optimal. Rencananya, pengelolaan akan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.
Wilayah seperti Sungai Kunjang dan Sungai Lais mulai muncul sebagai opsi awal, meski pembahasan masih dalam tahap awal dan akan didalami oleh komisi terkait di DPRD Kaltim.
FAQ
1. Kenapa penataan titik tambat kapal penting?
Karena untuk mencegah kecelakaan kapal ponton yang bisa merusak jembatan dan mengganggu jalur pelayaran.
2. Apa itu AIS dalam pelayaran?
AIS adalah sistem pelacakan kapal berbasis digital yang memantau posisi kapal secara real-time.
3. Apa manfaat ekonomi dari penataan ini?
Bisa meningkatkan PAD dan PNBP dari pengelolaan tambatan kapal yang legal dan terdata.
4. Berapa jumlah titik tambat yang dikaji?
Sebanyak 33 titik tambat sedang dalam proses kajian.
5. Siapa yang akan mengelola titik tambat?
Direncanakan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan BUMD.
