Kutai Timur mengirim perdana 12 ton kakao fermentasi dari Karangan ke Bandung. Harga premium naik hingga 40 persen dan menjadi langkah diversifikasi ekonomi daerah.

Kutai Timur Mulai Keluar dari Ketergantungan Batu Bara, Kakao Fermentasi Jadi Harapan Baru Ekonomi Daerah

KUTAI TIMUR - Selama bertahun-tahun, Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor tersebut menjadi sumber utama pendapatan daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, di tengah dominasi industri ekstraktif, Kabupaten Kutai Timur mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian serius adalah perkebunan kakao, khususnya melalui pengembangan biji kakao fermentasi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada 17 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melepas pengiriman perdana 12 ton biji kakao fermentasi premium dari Kecamatan Karangan menuju industri pengolahan pangan di Bandung, Jawa Barat.

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi upaya diversifikasi ekonomi daerah. Bukan sekadar pengiriman komoditas, tetapi juga bukti bahwa produk perkebunan rakyat mampu menembus pasar industri dengan kualitas yang bersaing.

Kakao Karangan Mulai Menjadi Komoditas Bernilai Tinggi

Kecamatan Karangan selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi kakao terbesar di Kutai Timur. Ribuan keluarga petani menggantungkan penghasilan dari tanaman yang telah dibudidayakan secara turun-temurun tersebut.

Sayangnya, selama bertahun-tahun sebagian besar hasil panen hanya dijual dalam bentuk biji kering biasa. Kondisi tersebut membuat petani sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar dan memperoleh keuntungan yang terbatas.

Perubahan mulai terjadi ketika pemerintah daerah bersama kelompok tani memperkenalkan teknik fermentasi. Metode ini terbukti mampu meningkatkan kualitas biji kakao sekaligus menghasilkan aroma dan cita rasa yang dibutuhkan industri makanan dan minuman.

Hasilnya, harga kakao fermentasi mengalami peningkatan signifikan. Jika biji kakao biasa dijual dengan harga standar, kakao fermentasi premium dari Karangan kini memiliki nilai jual sekitar Rp38 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram atau naik sekitar 35-40 persen.

Peningkatan harga tersebut memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani.

Proses Fermentasi Menjadi Kunci Peningkatan Mutu

Fermentasi merupakan tahapan penting dalam pengolahan kakao. Proses ini memungkinkan terbentuknya karakter rasa dan aroma khas cokelat yang menjadi standar industri.

Selain mengurangi rasa pahit, fermentasi juga meningkatkan kualitas biji sehingga lebih diminati pasar. Selama beberapa tahun terakhir, petani di Karangan mendapat pendampingan teknis untuk menerapkan metode tersebut secara benar.

Perubahan pola pengolahan memang tidak berlangsung instan. Pada awalnya, sebagian petani masih ragu karena khawatir hasil panen rusak atau sulit dipasarkan.

Namun setelah melihat kualitas yang dihasilkan dan harga jual yang lebih tinggi, semakin banyak petani mulai beralih ke sistem fermentasi.

Industri di Bandung Mulai Melirik Kakao Kutai Timur

Keberhasilan memasok kakao fermentasi ke perusahaan pengolahan pangan di Bandung menjadi pencapaian penting bagi petani Karangan.

Kerja sama tersebut memberikan kepastian pasar yang selama ini menjadi tantangan utama para petani. Dengan adanya pembeli tetap, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak atau fluktuasi harga yang tidak menentu.

Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan volume pengiriman menjadi 25 hingga 30 ton setiap bulan mulai semester kedua 2026.

Jika target tersebut tercapai, maka sektor kakao berpotensi menjadi salah satu penopang ekonomi baru bagi masyarakat di luar sektor pertambangan dan kelapa sawit.

Diversifikasi Ekonomi Menjadi Strategi Jangka Panjang

Ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah penghasil tambang, termasuk Kutai Timur.

Karena itu, pengembangan komoditas perkebunan bernilai tambah dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan.

Kakao menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan. Selain memiliki pasar yang luas, tanaman ini juga dapat menghasilkan dalam jangka panjang apabila dikelola dengan baik.

Keberhasilan Karangan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kutai Timur yang memiliki potensi serupa.

Peluang Hilirisasi Kakao Masih Terbuka Lebar

Pengembangan kakao di Kutai Timur tidak berhenti pada produksi biji fermentasi. Pemerintah daerah juga membuka peluang hilirisasi melalui pengembangan produk olahan.

Mulai dari bubuk cokelat, cokelat batangan hingga aneka makanan berbahan dasar kakao memiliki potensi ekonomi yang besar.

Jika industri pengolahan dapat berkembang di daerah, maka nilai tambah yang diperoleh masyarakat akan semakin besar. Selain meningkatkan pendapatan petani, sektor ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda.

Dengan dukungan pasar, pendampingan teknis, dan komitmen pemerintah daerah, kakao perlahan mulai mengambil peran penting dalam wajah baru perekonomian Kutai Timur.

Keberhasilan pengiriman perdana dari Karangan menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi bukan lagi sekadar wacana. Perlahan tetapi pasti, Kutai Timur mulai membangun masa depan yang lebih beragam, berkelanjutan, dan tidak semata bergantung pada batu bara.

AKPSI Optimistis One Gate Policy CPO Perbaiki Tata Kelola Sawit Nasional di Penajam Paser Utara, dorong stabilitas harga dan peningkatan DBH daerah.

Penajam Paser Utara, Kaltim — Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyatakan optimisme terhadap kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya crude palm oil (CPO), pada Minggu (21/6/2026), di Penajam Paser Utara.

Ketua AKPSI Mudyat Noor mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional yang selama ini dinilai masih memiliki sejumlah persoalan, terutama terkait harga.

Ia menyoroti praktik penentuan harga di bawah pasar (underpricing) serta penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing) yang dinilai berdampak pada penerimaan negara dan daerah.

Menurutnya, jika sistem ekspor satu pintu berjalan efektif, maka harga sawit domestik bisa lebih stabil dan seragam. Kondisi itu juga diharapkan menguntungkan petani sawit serta menekan praktik yang merugikan pendapatan negara.

Mudyat juga menilai peningkatan pendapatan negara dari sektor sawit akan berdampak langsung pada daerah melalui dana bagi hasil (DBH).

“Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional,” ujar Mudyat Noor.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola terutama pada aspek harga sangat penting untuk mencegah distorsi pasar.
“Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil,” katanya.

AKPSI saat ini menaungi 164 kabupaten/kota di Indonesia dan juga mendorong kenaikan DBH sawit dari 8 persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil.

AKPSI menilai implementasi kebijakan one gate policy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi membuka ruang peningkatan pendapatan negara sekaligus memperbesar penerimaan daerah. Jika berjalan sesuai harapan, kebijakan ini diproyeksikan memperkuat stabilitas harga sawit dan memperbaiki distribusi manfaat bagi daerah penghasil.

Ekspor lidi nipah KTH Sinar Nilam Kaltim ke India capai 40 ton dengan nilai Rp426 juta, memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi masyarakat hutan.

SAMARINDA - Ekspor komoditas hasil hutan kembali menunjukkan potensi besar ekonomi berbasis masyarakat di Kalimantan Timur. 

Kelompok Tani Hutan (KTH) Sinar Nilam berhasil menembus pasar internasional dengan mengirimkan sekitar 40 ton lidi nipah ke India, sekaligus mencatat nilai transaksi ratusan juta rupiah dalam dua tahun terakhir.

Aktivitas ekspor ini menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan rantai ekonomi yang berkelanjutan hingga ke pasar global.

Ekspor Lidi Nipah Kaltim Tembus Pasar India

KTH Sinar Nilam yang beroperasi di Desa Muara Kembang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu pelaku utama dalam ekspor lidi nipah curah ke India. 

Komoditas ini dipanen langsung dari kawasan perhutanan sosial oleh masyarakat sekitar dengan sistem pengelolaan yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Rusmadi, menyebutkan bahwa total volume ekspor dalam dua tahun terakhir mencapai 39,80 ton. 

Jumlah tersebut mendekati 40 ton seperti yang tercatat dalam pengiriman ke pasar internasional.

Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa produk hasil hutan bukan kayu memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar luar negeri, terutama ketika dikelola secara terstruktur oleh kelompok tani.

Nilai Ekonomi Capai Ratusan Juta Rupiah

Dari sisi ekonomi, perdagangan lidi nipah ini memberikan dampak signifikan bagi kelompok tani. Total nilai penjualan dalam dua tahun terakhir tercatat mencapai Rp426.505.000.

Rinciannya, pada tahun 2025 nilai transaksi mencapai Rp291.450.000, kemudian bertambah Rp135.055.000 hingga April 2026. 

Angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam perdagangan komoditas berbasis hutan tersebut.

Ekspor dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyalur ekspor swasta yang berbasis di Jakarta. 

Jalur distribusi ini menjadi penghubung penting antara produk lokal dari Kalimantan Timur dengan pasar internasional, khususnya India yang menjadi tujuan utama.

Pengelolaan Berkelanjutan Jadi Kunci

Salah satu faktor penting di balik keberhasilan ekspor ini adalah pola pengelolaan yang berkelanjutan. 

Masyarakat di Desa Muara Kembang tidak melakukan pemanenan secara berlebihan, melainkan secara bertahap setiap 20 hari dalam sebulan.

Sistem ini diterapkan untuk menjaga regenerasi tanaman nipah sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan perhutanan sosial. 

Selain itu, kelompok tani juga melakukan patroli rutin minimal sekali dalam seminggu untuk memastikan kawasan tetap terjaga dari potensi kerusakan lingkungan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dan konservasi dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan, selama ada tata kelola yang disiplin di tingkat masyarakat.

Dukungan Lintas Pihak Perkuat Perhutanan Sosial

Keberhasilan KTH Sinar Nilam tidak berdiri sendiri. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk KPHP Delta Mahakam dan Pertamina Hulu Mahakam. 

Dukungan tersebut berperan dalam penguatan kapasitas kelompok tani serta keberlanjutan program perhutanan sosial di wilayah tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini menjadi salah satu contoh implementasi nyata pembangunan ekonomi hijau di daerah. 

Produk yang dihasilkan tidak hanya bernilai jual, tetapi juga berasal dari sistem produksi yang menjaga kelestarian hutan.

Potensi Ekspor Hasil Hutan Non-Kayu Kaltim

Lidi nipah kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang mulai mendapat perhatian di pasar ekspor. 

Permintaan dari India menunjukkan bahwa produk sederhana dari ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomi tinggi ketika masuk ke rantai perdagangan global.

Kalimantan Timur sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas serupa, mengingat luasnya kawasan hutan dan pesisir yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial.

Ke depan, penguatan akses pasar, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jaringan distribusi diperkirakan akan menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak kelompok tani hutan mengikuti jejak KTH Sinar Nilam.

Dengan capaian ekspor yang terus meningkat, lidi nipah dari Muara Kembang tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga simbol transformasi ekonomi masyarakat hutan di Kalimantan Timur menuju pasar global yang lebih luas.

Kapal kelotok bersandar di pelabuhan Teluk Batang kabupaten Kayong Utara (istimewa/muzahidin)

KAYONG UTARA - Pengelola kapal kayu atau dikenal dengan istilah kapal kelotok angkutan penumpang dan barang jurusan Teluk Batang Kayong Utara ke Rasau Jaya Kubu Raya dan sebaliknya berhenti beroperasi untuk sementara waktu terhitung sejak Minggu 17 Mei 2026.

Informasi tersebut disampaikan Agus Trianto dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat kepada wartawan. 

"Beberapa armada kapal untuk sementara memilih tidak beroperasi terhitung sejak hari ini," ujarnya, Minggu (17/06/2026).

Menurut Agus, kondisi ini adalah dampak langsung yang dirasakan para motaris atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dianggap tak seimbang dengan biaya operasional. 

Sementara harga solar ditingkat pengecer juga cenderung tidak stabil dan sulit diperoleh sehingga mengganggu jadwal keberangkatan kapal. 

"Pemilik kapal kesulitan memperoleh pasokan solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Kalaupun ada, itu yang dijual di pengecer, harganya sulit diprediksi" katanya. 

Menurut dia, pengelola kapal menyadari kalau kebutuhan angkutan seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Tetapi pihak pengelola juga memiliki alasan kuat untuk melakukan langkah penghentian sementara untuk menghindari resiko kerugian lebih besar. 

"Pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah cepat guna memastikan ketersediaan solar subsidi bagi transportasi sungai, khususnya kapal angkutan penumpang yang melayani masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Kalimantan Barat," pangkasnya. 

(din) 

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Angka itu mencerminkan tekanan serius terhadap persepsi pasar, daya tahan ekonomi nasional, hingga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan pernyataan bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, publik tentu menangkap dua sisi sekaligus: optimisme dan kontroversi.

Redaksi BorneoTribun memandang pernyataan itu memang berupaya menenangkan masyarakat agar tidak terjebak kepanikan berlebihan. 

Di tengah tekanan global, pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga, terutama pada sektor pangan dan energi. Pesan seperti ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasar dan masyarakat bawah.

Namun di sisi lain, narasi tersebut juga menimbulkan kritik karena berpotensi menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Memang benar sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS. Akan tetapi, ekonomi modern tidak berjalan sesederhana itu. 

Ketika rupiah melemah tajam, dampaknya bisa merembet ke harga barang impor, bahan baku industri, BBM, alat pertanian, hingga biaya logistik. Pada akhirnya, tekanan itu tetap dapat dirasakan masyarakat, termasuk di daerah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali tidak terjadi secara instan, tetapi muncul bertahap melalui rantai distribusi dan biaya produksi. 

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tetap menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang ringan hanya karena transaksi masyarakat dilakukan dengan rupiah.

Pernyataan Presiden juga memperlihatkan pendekatan komunikasi yang sangat populis. Kalimat seperti “selama Menteri Keuangan bisa senyum, tenang saja” memang mudah diterima publik dan terdengar menenangkan. 

Namun bagi pelaku pasar, investor, dan dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya optimisme verbal, melainkan kepastian arah kebijakan ekonomi dan langkah konkret menjaga stabilitas mata uang.

Di tengah kondisi global yang belum stabil, pasar justru sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah. 

Karena itu, setiap pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak psikologis besar terhadap kepercayaan publik maupun investor.

Redaksi BorneoTribun melihat pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan transparansi. 

Publik memang tidak perlu dipaksa panik, tetapi masyarakat juga berhak mendapat gambaran realistis mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

Sebab sejarah menunjukkan, pelemahan mata uang dalam jangka panjang dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus. 

Mulai dari cicilan utang luar negeri, biaya impor pangan dan energi, hingga tekanan terhadap industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo mengenai ketahanan pangan dan energi juga patut dicatat sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menonjolkan sektor-sektor strategis yang dianggap masih aman. 

Ini menjadi penting karena stabilitas pangan dan energi memang sering menjadi penentu utama ketahanan ekonomi nasional saat terjadi gejolak global.

Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan dan energi, melainkan menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus tergerus.

Saat rupiah melemah tajam, kelompok paling rentan biasanya adalah kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tetap, sementara harga barang perlahan naik. 

Dalam kondisi seperti ini, rasa aman ekonomi tidak cukup dibangun lewat pidato optimistis, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menahan inflasi dan menjaga lapangan kerja.

Karena itu, kritik terhadap pernyataan Presiden seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. 

Kritik justru menjadi pengingat bahwa situasi ekonomi membutuhkan komunikasi yang lebih hati-hati, akurat, dan empatik terhadap keresahan masyarakat.

Redaksi BorneoTribun menilai publik saat ini tidak hanya membutuhkan keyakinan bahwa Indonesia “masih oke”, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah pemerintah menghadapi tekanan rupiah, strategi menjaga stabilitas harga, dan upaya melindungi daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Optimisme tetap penting. Tetapi di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh rekor terendah, publik juga berharap pemerintah menunjukkan keseriusan yang sebanding dengan besarnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

Jumlah penumpang speedboat di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor menuju Tarakan meningkat hingga 2.535 orang selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

TANJUNG SELOR - Jumlah penumpang speedboat di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, meningkat dalam tiga hari terakhir selama periode libur panjang 12-14 Mei 2026. 

Lonjakan penumpang terjadi pada rute menuju Kota Tarakan menjelang libur Kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan.

Perwira Jaga Kesyahbandaran Pelabuhan Kayan II, Ariyanto, mengatakan peningkatan arus penumpang sudah terlihat sejak Selasa (12/5). Pada hari itu, tercatat 797 penumpang berangkat menuju Tarakan menggunakan 21 unit speedboat.

Sementara untuk kedatangan, terdapat 525 penumpang dengan jumlah armada yang sama.

“Untuk keberangkatan tanggal 12 Mei sebanyak 797 penumpang dengan 21 unit speedboat. Sedangkan kedatangan 525 penumpang dengan 21 unit speedboat,” kata Ariyanto di Tanjung Selor, Kamis.

Keesokan harinya, Rabu (13/5), jumlah penumpang kembali meningkat meski armada yang beroperasi berkurang menjadi 20 unit speedboat.

Menurut Ariyanto, jumlah penumpang berangkat mencapai 821 orang, sedangkan penumpang datang sebanyak 717 orang.

“Yang berangkat 821 penumpang dan yang tiba 717 penumpang dengan jumlah speedboat yang beroperasi 20 unit,” ujarnya.

Puncak arus keberangkatan terjadi pada Kamis (14/5) yang bertepatan dengan libur nasional Kenaikan Yesus Kristus. Sebanyak 917 penumpang tercatat berangkat dari Pelabuhan Kayan II menuju Tarakan menggunakan 21 unit speedboat.

Ariyanto menjelaskan sebagian armada tidak langsung kembali ke Tanjung Selor karena bermalam di Tarakan.

“Ada 21 unit speedboat yang berangkat hari ini, namun untuk kedatangan hanya separuhnya saja karena speedboat bermalam di Tarakan dan hari ini juga merupakan puncak dari keberangkatan dengan jumlah 917 penumpang,” katanya.

Secara total, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Kayan II selama periode 12-14 Mei 2026 mencapai 2.535 orang.

Kenaikan arus penumpang dipengaruhi momentum libur panjang dan cuti bersama yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian maupun berlibur ke Tarakan.

Salah seorang penumpang, Heriansyah, mengaku memanfaatkan libur panjang untuk berlibur sekaligus berbelanja di Tarakan bersama keluarga.

“Mumpung libur panjang dan kebetulan pas cuti juga, jadi saya ke Tarakan menginap dua hari untuk berlibur sekaligus berbelanja. Kebetulan ada juga keluarga di Tarakan,” ujarnya.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin mengembangkan budidaya ayam petelur sistem umbaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan melatih keterampilan warga binaan.

BANJARMASIN - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meluncurkan program budidaya ayam petelur sistem umbaran dengan melepas 90 ekor ayam di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) 2, Selasa. Program ini dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan melalui pelatihan peternakan berbasis praktik langsung.

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan kerja produktif di bidang peternakan.

Menurut Herriansyah, budidaya ayam petelur tidak hanya difokuskan pada hasil produksi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang dapat menjadi bekal warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Ia menjelaskan sistem umbaran dilakukan dengan melepas ayam di area terbuka berpagar sehingga ternak memiliki ruang gerak lebih luas, namun tetap berada dalam pengawasan petugas dan warga binaan.

Metode tersebut dinilai mampu mendukung kesehatan ayam karena ternak dapat bergerak lebih alami, memperoleh sinar matahari, serta mencari tambahan pakan di area terbuka. Sementara itu, pengelolaan pakan dan kebersihan kandang tetap dilakukan secara rutin.

Warga binaan juga dilibatkan langsung dalam seluruh proses budidaya, mulai dari perawatan ternak, pemberian pakan, pemantauan kesehatan ayam, hingga pengelolaan hasil produksi telur.

“Pengembangan budidaya ayam petelur tersebut merupakan bagian dari strategi pembinaan kemandirian warga binaan yang diarahkan agar memiliki keterampilan kerja produktif di bidang peternakan,” kata Akhmad Herriansyah.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Banjarmasin Bagus Paras Etika menyebut program itu dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada warga binaan di sektor peternakan.

“Lapas Banjarmasin berkomitmen memperkuat pembinaan berbasis kemandirian yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi peningkatan keterampilan warga binaan di sektor peternakan,” ujar Bagus.

Program budidaya ayam petelur tersebut menjadi salah satu upaya Lapas Kelas IIA Banjarmasin dalam memperkuat pembinaan kemandirian berbasis keterampilan kerja. Selain mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, pelatihan itu diharapkan dapat membantu warga binaan memiliki kemampuan praktis yang bisa dimanfaatkan setelah bebas nanti.

Kalafest 2026 di Samarinda mencatat perputaran uang Rp4,56 miliar dari expo syariah dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi halal di Kalimantan Timur.

SAMARINDA - Perputaran uang dalam Kaltim Halal Festival (Kalafest) 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada 8-10 Mei 2026 mencapai Rp4,56 miliar.

Capaian tersebut berasal dari transaksi penjualan expo syariah dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM syariah.

Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto mengatakan nilai tersebut terdiri atas pembiayaan UMKM syariah senilai Rp3,27 miliar dan penjualan expo syariah sebesar Rp1,29 miliar.

“Hasil penjualan Rp1,29 miliar ini berasal dari 160 gerai sharia expo, sedangkan pembiayaan Rp3,27 miliar ini untuk 20 pelaku UMKM syariah,” kata Bayuadi di Samarinda, Senin.

Selain transaksi ekonomi, Kalafest 2026 juga mencatat penghimpunan wakaf produktif dari 1.962 pewakaf dengan total dana Rp53,42 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga proyek wakaf produktif di Samarinda.

Kegiatan itu juga melibatkan 1.211 peserta dalam program literasi dan edukasi ekonomi syariah. Sementara dari sisi jangkauan publik, Kalafest disebut mampu menjangkau lebih dari 702 ribu masyarakat melalui siaran langsung dan konten digital di berbagai platform.

Menurut Bayuadi, Kalafest 2026 menghadirkan sejumlah program strategis untuk memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Timur. Salah satunya peluncuran laman Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai pusat informasi halal daerah.

BI Kaltim juga meluncurkan program wakaf produktif, Gerakan Pangan Murah Serentak se-Kaltim menjelang Idul Adha, hingga penandatanganan kerja sama Wakaf Goes to Kampus.

Selain itu, dilakukan penyaluran sarana dan prasarana untuk pondok pesantren, penguatan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), serta fasilitasi rumah potong unggas halal bagi pelaku usaha syariah.

Salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat adalah Tabligh Akbar bertema “Wakaf Produktif sebagai Salah Satu Keuangan Sosial Syariah” bersama Ustadz Maulana. Penutupan acara juga dimeriahkan penampilan shalawat bersama Hadad Alwi pada Ahad malam.

Bayuadi menyebut penyelenggaraan Kalafest 2026 menjadi bentuk sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam memperkuat ekonomi dan ekosistem halal yang inklusif di Kalimantan Timur.

“Penyelenggaraan Kalafest 2026 ini menjadi bukti konkret sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendorong penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim,” ujarnya.

NTP Kalimantan Timur April 2026 naik menjadi 149,83. Subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi dan menjadi penopang utama kesejahteraan petani. (ilustrasi)

SAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat nilai tukar petani (NTP) di provinsi tersebut mencapai 149,83 pada April 2026. 

Angka itu diumumkan Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai di Samarinda, Senin, dan menunjukkan kondisi daya beli petani secara umum berada di level menguntungkan.

Kenaikan NTP Kaltim pada April 2026 tercatat sebesar 1,24 persen dibanding bulan sebelumnya. Pendorong utama berasal dari subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik 2,24 persen.

Mas’ud Rifai mengatakan, dari lima subsektor yang disurvei BPS Kaltim, hanya dua subsektor yang mengalami kenaikan. Selain perkebunan rakyat, subsektor hortikultura juga naik sebesar 0,87 persen.

“Dari lima subsektor ini, terdapat dua subsektor mengalami kenaikan NTP, di antaranya subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik 2,24 persen. Kenaikan tinggi ini mampu mendongkrak kenaikan NTP secara keseluruhan,” ujar Rifai.

Sementara itu, tiga subsektor lainnya mengalami penurunan. Subsektor tanaman pangan turun 0,22 persen, peternakan minus 0,58 persen, dan perikanan turun 0,17 persen.

Meski demikian, seluruh subsektor masih mencatat NTP di atas angka 100. Subsektor tanaman pangan tercatat sebesar 101,44, hortikultura 120,17, perkebunan rakyat 211,25, peternakan 110,78, dan nelayan serta pembudidaya ikan 105,98.

BPS menjelaskan, angka NTP di atas 100 menunjukkan petani memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pula daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi dan biaya produksi.

Subsektor perkebunan rakyat menjadi yang tertinggi dengan NTP mencapai 211,25. Kondisi itu menunjukkan petani di subsektor tersebut berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding subsektor lain di Kaltim.

Selain NTP, BPS Kaltim juga mencatat nilai tukar usaha pertanian (NTUP) April 2026 mencapai 156,3 atau naik 0,79 persen dibanding Maret 2026.

Menurut Rifai, NTP menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur daya beli petani di perdesaan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar petani.

“NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif makin kuat pula tingkat daya beli petani,” kata dia.

Pertamina menambah pasokan Pertamax di Palangka Raya menjadi 205 KL per hari untuk mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU sejak awal Mei.

PALANGKA RAYA - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memastikan Pertamina menambah pasokan BBM jenis Pertamax menjadi 205 kilo liter (KL) per hari mulai Sabtu di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penambahan dilakukan untuk mengatasi antrean panjang pengisian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU sejak beberapa hari terakhir.

Fairid mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, Forkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU. Sebelumnya, pasokan Pertamax sempat turun menjadi 150 KL per hari pada awal Mei, lalu meningkat menjadi 170 KL per hari dalam dua hari terakhir berkat bantuan suplai dari depo Banjarmasin.

Menurut dia, kebutuhan normal Pertamax di Palangka Raya mencapai 190 KL per hari. Bahkan saat periode Ramadhan, konsumsi sempat menyentuh 215 KL per hari.

“Hasil rapat kami mengambil titik tertinggi kebutuhan di Palangka Raya adalah 215 KL per hari. Maka kita minta Pertamina memenuhi kebutuhan di angka 205 KL per hari untuk Pertamax,” kata Fairid.

Selain menambah pasokan, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPBU beroperasi mulai pukul 06.00 WIB hingga 01.00 WIB. Empat SPBU juga disiapkan untuk melayani operasional 24 jam, termasuk satu SPBU di Jalan Tjilik Riwut KM 12.

Pemkot juga meminta seluruh pengelola SPBU mengaktifkan seluruh dispenser pengisian BBM guna mempercepat layanan kepada masyarakat. Pengaturan antrean dan lalu lintas di sekitar SPBU turut dibantu aparat TNI dan Polri.

Sementara itu, pengendara motor yang membeli Pertalite untuk sementara tidak diwajibkan menggunakan barcode hingga kondisi antrean kembali normal. Kebijakan itu hanya berlaku bagi sepeda motor, sedangkan kendaraan roda empat tetap menggunakan barcode untuk pembelian BBM subsidi.

Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patra Niaga, Donny Prasetya, mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai Pertamax pada awal Mei.

“Mulai hari ini dan seterusnya akan kita banjiri stoknya di angka 205 KL untuk Pertamax. Kalau untuk Pertalite aman tidak ada masalah stok,” ujarnya.

Menurut evaluasi Pertamina, antrean panjang dipicu peningkatan pembelian BBM secara bersamaan dalam beberapa hari terakhir.

Sejak awal pekan, belasan SPBU di Palangka Raya dipadati antrean kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga harus menunggu satu hingga empat jam untuk mendapatkan BBM, bahkan sejak dini hari hingga menjelang tengah malam.

Kondisi tersebut membuat sejumlah ruas jalan di sekitar SPBU menyempit karena dipenuhi antrean kendaraan. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan pun turun langsung melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar situasi tetap kondusif.

Pengusaha angkutan air di Kaltara mendukung penerapan PKAA, namun meminta pemerintah memperbaiki pelabuhan, keselamatan jalur, dan layanan transportasi.

TANJUNG SELOR — Pelaku usaha angkutan sungai dan penyeberangan di Kalimantan Utara mendukung kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Namun, para pengusaha meminta pemerintah memberikan peningkatan layanan transportasi sebagai bentuk timbal balik atas kewajiban pajak yang dibayarkan.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Kalimantan Utara, Sabar, mengatakan para pelaku usaha siap mematuhi aturan pajak selama kebijakan tersebut diikuti dengan perbaikan sektor transportasi air.

Menurut Sabar, kebutuhan utama pengusaha saat ini meliputi kelancaran transportasi, peningkatan keselamatan pelayaran, hingga kemudahan dalam pengurusan izin operasional.

“Pengusaha tentu berharap ada manfaat nyata setelah membayar pajak, terutama untuk keamanan jalur pelayaran dan pelayanan administrasi,” ujar Sabar di Tanjung Selor, Jumat.

Pembina GAPASDAP Kaltara, Oni Aprianur, juga menegaskan seluruh pengusaha angkutan air tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oni Aprianur menilai pembayaran PKAA menjadi bagian dari kontribusi pelaku usaha terhadap pembangunan daerah.

Oni Aprianur berharap penerimaan pajak dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan serta memperkuat pengawasan jalur transportasi sungai hingga laut.

Selain itu, Oni Aprianur meminta pemerintah memasang lebih banyak rambu keselamatan di titik-titik pelayaran yang dinilai rawan.

Saat ini, jumlah armada speedboat reguler yang beroperasi di Kalimantan Utara tercatat sekitar 70 unit. Besaran pajak setiap armada berbeda karena dipengaruhi usia kapal, kapasitas penumpang, dan nilai kendaraan.

Oni Aprianur menjelaskan speedboat baru dengan harga sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar memiliki nilai pajak tahunan lebih besar dibanding armada lama. Untuk kapal kategori baru, besaran pajak tahunan dapat menembus lebih dari Rp10 juta.

Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara, Tomy Labo, mengungkapkan penerapan PKAA telah dimulai sejak Januari 2025.

Dari total 70 armada speedboat dan kapal barang yang terdata, sebanyak 59 armada telah melakukan pembayaran pajak hingga tahun anggaran 2025.

Tomy Labo menyebut realisasi penerimaan PKAA pada 2025 mencapai sekitar Rp167,29 juta.

Pada 2026, Bapenda Kaltara akan memperluas penerapan PKAA untuk kapal barang dan kapal nelayan dengan kapasitas di atas 10 Gross Tonnage (GT).

Tomy Labo memastikan kapal nelayan kecil di bawah 10 GT tidak akan dikenakan pajak guna melindungi nelayan tradisional.

Dengan bertambahnya objek pajak dari sektor kapal barang dan kapal nelayan, Bapenda Kaltara optimistis penerimaan daerah dari PKAA akan meningkat pada 2026.

FAQ

Apa Itu PKAA?

PKAA adalah Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang dikenakan pada kendaraan transportasi air seperti speedboat dan kapal tertentu.

Siapa Yang Wajib Membayar PKAA?

Pemilik speedboat, kapal barang, dan kapal nelayan di atas 10 GT wajib membayar PKAA sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Berapa Pendapatan PKAA Kaltara Pada 2025?

Bapenda Kaltara mencatat realisasi pendapatan PKAA tahun 2025 mencapai sekitar Rp167,29 juta.

Apa Harapan Pengusaha Angkutan Air?

Pengusaha berharap pemerintah memperbaiki pelabuhan, keselamatan jalur pelayaran, serta mempermudah pengurusan izin.

Apakah Nelayan Kecil Kena PKAA?

Tidak. Kapal nelayan di bawah 10 GT dikecualikan dari penerapan PKAA.

Pertamina memastikan antrean BBM di SPBU Palangka Raya bukan akibat kelangkaan. Lonjakan konsumsi serentak memicu kepadatan kendaraan di sejumlah lokasi.

PALANGKA RAYA — Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, belakangan menjadi perhatian masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), melainkan meningkatnya konsumsi secara bersamaan dalam waktu singkat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan distribusi BBM hingga kini tetap berjalan normal dan stok untuk masyarakat masih tersedia.

Menurut Edi Mangun, lonjakan aktivitas pengisian di sejumlah SPBU memicu antrean kendaraan lebih panjang dibanding hari biasanya. Kondisi itu membuat Pertamina harus melakukan pengaturan distribusi secara lebih intensif agar pasokan tetap merata.

“Peningkatan antrean terjadi karena aktivitas konsumsi dalam waktu bersamaan, bukan karena kelangkaan BBM,” ujar Edi Mangun dalam keterangan resmi.

Pertamina juga melakukan penyesuaian jadwal pengiriman dari Fuel Terminal Pulang Pisau menuju SPBU di wilayah Palangka Raya dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok Pertalite maupun Pertamax di setiap SPBU.

Selain itu, proses distribusi dan bongkar muat disebut membutuhkan waktu tambahan ketika terjadi lonjakan permintaan secara mendadak dari SPBU tertentu.

Untuk SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi signifikan, Pertamina langsung menambah suplai sesuai kebutuhan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Di sisi lain, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan, dan aparat kepolisian guna membantu pengaturan antrean kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Sales Area Manager Retail Kalteng, Donny, menambahkan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman baik di SPBU maupun di Supply Point Depot Pulang Pisau.

Donny menyebut rata-rata ketahanan stok Pertalite mencapai sekitar 6,5 hari, sedangkan Pertamax berada di kisaran 5,5 hari. Pasokan tersebut juga dipastikan terus bergerak secara berkelanjutan sehingga distribusi tidak terputus.

Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berlangsung lancar dan merata.

Perusahaan energi pelat merah itu juga mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak di tengah dinamika energi global sehingga kebutuhan seluruh warga tetap terpenuhi.

Jika masyarakat menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi tambahan terkait distribusi BBM, Pertamina membuka layanan melalui Pertamina Contact Center 135.

FAQ

Apakah antrean BBM di Palangka Raya karena stok habis?

Tidak. Pertamina memastikan antrean terjadi akibat lonjakan konsumsi BBM secara bersamaan di sejumlah SPBU.

Apakah stok Pertalite dan Pertamax masih tersedia?

Ya. Pertamina menyebut stok Pertalite dan Pertamax di SPBU maupun Depot Pulang Pisau dalam kondisi aman.

Berapa ketahanan stok BBM di Palangka Raya?

Rata-rata ketahanan stok Pertalite mencapai 6,5 hari dan Pertamax sekitar 5,5 hari.

Apa langkah yang dilakukan Pertamina?

Pertamina melakukan pengaturan distribusi, penyesuaian jadwal pengiriman, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.

Apa imbauan Pertamina kepada masyarakat?

Masyarakat diminta tidak panic buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian.

Program cetak sawah 1.067 hektare di Kotawaringin Timur dikebut Kementan pada 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. (Foto ilustrasi)

SAMPIT — Kementerian Pertanian mempercepat perluasan lahan pangan di Kalimantan Tengah melalui Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2026. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah prioritas dengan alokasi lahan baru mencapai 1.067 hektare.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotawaringin Timur, Yephi Hartady Periyanto, memastikan seluruh tahapan program ditargetkan selesai dalam tahun berjalan.

“Alokasi untuk Kotawaringin Timur tahun ini sebesar 1.067 hektare. Seluruh kegiatan direncanakan tuntas pada 2026,” ujar Yephi Hartady Periyanto di Sampit.

Program ini sepenuhnya difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) sebagai dasar penerima manfaat.

Sebagai bagian dari tahapan teknis, penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) telah dilakukan dengan melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Tim SID bahkan telah turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.

Pendekatan berbasis data sejak awal dinilai menjadi kunci agar program berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi kegagalan.

Untuk tahun ini, lokasi pengembangan sawah tersebar di empat desa, yakni Desa Sei Ijum di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Desa Basawang dan Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit, serta Desa Bapinang Hilir Laut di Kecamatan Pulau Hanaut.

Selain pembukaan lahan baru, pemerintah juga mulai mendorong percepatan tanam. Sebelumnya, gerakan tanam padi serentak telah dilakukan di lahan CSR dengan target 284 hektare.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, total target tanam mencapai 5.000 hektare, dengan Kotawaringin Timur sebagai salah satu daerah perwakilan pelaksanaan.

Di tingkat lokal, penanaman dilakukan di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Lahan yang dikelola Kelompok Tani Mandiri Makmur memiliki luas 35 hektare, dengan 5 hektare di antaranya telah lebih dulu ditanami.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

FAQ

1. Apa itu Program Cetak Sawah Rakyat (CSR)?
Program pemerintah untuk membuka lahan sawah baru guna meningkatkan produksi pangan nasional.

2. Berapa luas lahan yang dialokasikan di Kotawaringin Timur?
Sebesar 1.067 hektare pada tahun 2026.

3. Di mana saja lokasi program ini dilaksanakan?
Tersebar di empat desa: Sei Ijum, Basawang, Lampuyang, dan Bapinang Hilir Laut.

4. Siapa yang menyusun perencanaan teknis program?
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui penyusunan SID.

5. Apa tujuan utama program ini?
Meningkatkan ketahanan pangan dan memperluas area produksi padi nasional.

PHK Tapin 2026 mencapai 249 pekerja akibat efisiensi perusahaan. Disnaker mencatat 11 perusahaan terdampak dan dua perusahaan tutup operasional.

BANJARMASIN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mencatat ratusan pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang 2026. Data terbaru menunjukkan sebanyak 249 tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat langkah efisiensi yang ditempuh sejumlah perusahaan.

Kepala Disnaker Tapin, Sapuani, mengungkapkan bahwa PHK tersebut terjadi di 11 perusahaan yang melakukan penyesuaian operasional di tengah tekanan dinamika usaha.

“Sebanyak 11 perusahaan melakukan PHK dengan total 249 pekerja terdampak. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang menghentikan operasional tahun ini,” kata Sapuani di Rantau, Kabupaten Tapin.

Situasi ini mencerminkan tantangan dunia usaha di tingkat daerah yang turut berdampak pada stabilitas ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Disnaker Tapin, terdapat 100 perusahaan yang terdaftar sepanjang 2026. Rinciannya meliputi:

• 36 perusahaan besar

• 14 perusahaan menengah

• 50 perusahaan kecil

Dari keseluruhan perusahaan tersebut, total tenaga kerja yang terserap mencapai 20.106 orang yang tersebar di berbagai sektor industri di wilayah Tapin.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi PHK, sektor usaha di Tapin masih memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Selain mencatat PHK, Disnaker Tapin juga menangani sejumlah konflik ketenagakerjaan. Sepanjang 2026, tercatat 10 kasus perselisihan hubungan industrial.

Sapuani menjelaskan perkembangan penanganannya sebagai berikut:

• 6 kasus selesai melalui mediasi

• 2 kasus masih dalam proses

• 2 kasus dilimpahkan ke tingkat provinsi

Sapuani menegaskan bahwa mediasi menjadi langkah utama untuk menjaga hubungan industrial tetap kondusif dan mengurangi dampak sosial yang lebih luas.

Dalam menghadapi kondisi ini, Disnaker Tapin terus mendorong penyelesaian konflik secara dialogis antara pekerja dan perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim kerja yang stabil sekaligus menjaga kepercayaan antara kedua pihak.

Langkah preventif dan responsif ini diharapkan mampu menekan potensi konflik lanjutan serta membantu pekerja yang terdampak agar tetap mendapatkan perlindungan.

FAQ

1. Berapa jumlah pekerja yang terkena PHK di Tapin pada 2026?
Sebanyak 249 pekerja terdampak PHK dari 11 perusahaan.

2. Apa penyebab utama PHK tersebut?
Langkah efisiensi dan penyesuaian operasional perusahaan di tengah dinamika usaha.

3. Berapa jumlah perusahaan di Tapin saat ini?
Tercatat 100 perusahaan, terdiri dari perusahaan besar, menengah, dan kecil.

4. Berapa total tenaga kerja yang terserap?
Sebanyak 20.106 pekerja di berbagai sektor usaha.

5. Bagaimana penanganan konflik ketenagakerjaan?
Sebagian besar diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya masih dalam proses atau dilimpahkan ke provinsi.

Buah naga Palangka Raya ditetapkan sebagai fokus ekonomi daerah 2026 dengan dukungan pembiayaan Rp6,6 miliar dan kesiapan pasar dari sektor gizi dan perhotelan. (Ilustrasi)

Palangka Raya - Budidaya buah naga di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mulai diarahkan menjadi penggerak utama ekonomi daerah pada tahun 2026. Penetapan komoditas ini tidak hanya didasarkan pada potensi produksi, tetapi juga kesiapan rantai bisnis dari hulu hingga hilir.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan bahwa penguatan ekosistem terintegrasi menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi daerah (PED).

Primandanu Febriyan Aziz menjelaskan, kepastian pasar menjadi fondasi awal yang harus dipenuhi agar produksi petani dapat terserap secara berkelanjutan. Penunjukan offtaker atau agregator yang memiliki kredibilitas dinilai mampu memberikan jaminan stabilitas permintaan terhadap hasil panen.

Sentra Buah Naga Kalampangan Jadi Andalan

Pengembangan komoditas ini bertumpu pada kawasan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) buah naga di Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya.

Wilayah tersebut saat ini memiliki luas lahan tanam sekitar 150 hektare dengan potensi ekspansi hingga 300 hektare. Sebanyak 120 petani terlibat aktif dalam budidaya dengan tingkat produktivitas rata-rata mencapai 1.000 kilogram per hektare.

Kapasitas produksi tersebut dinilai cukup untuk mendukung peningkatan skala usaha sekaligus memperluas jaringan distribusi.

Penguatan sektor hulu juga ditopang oleh dukungan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Hingga saat ini, nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada petani buah naga di wilayah tersebut mencapai Rp6,6 miliar.

Nilai tersebut dinilai masih berpotensi meningkat seiring dengan berkembangnya skala usaha dan meningkatnya kebutuhan modal untuk perluasan lahan serta penguatan teknologi budidaya.

Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan keberlanjutan produksi dan memperluas daya saing komoditas lokal.

Pasar Mulai Terbentuk dari Sektor Hilir

Dari sisi hilir, peluang penyerapan hasil panen dinilai semakin terbuka. Badan Gizi Nasional Regional Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan untuk menyerap produksi buah naga lokal sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Selain itu, sektor perhotelan di wilayah Kalimantan Tengah juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan penggunaan buah lokal dalam layanan konsumsi. Langkah tersebut selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan produk lokal dalam industri pariwisata.

Kesiapan sektor hilir tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan usaha petani.

Primandanu Febriyan Aziz menekankan bahwa keberhasilan pengembangan buah naga tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan sektor swasta dinilai mampu memperkuat jalur distribusi serta memperluas akses pasar melalui skema business-to-business (B2B).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat menetapkan buah naga sebagai fokus utama pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2026.

Kesepakatan ini juga mencakup komitmen bersama untuk membangun ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Pengembangan buah naga sebagai komoditas unggulan diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas lapangan kerja di wilayah Palangka Raya.

Dengan dukungan pembiayaan berkelanjutan serta kepastian pasar, komoditas buah naga dinilai berpotensi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah dalam jangka panjang.

FAQ

1. Mengapa buah naga dipilih sebagai fokus ekonomi daerah 2026?
Buah naga memiliki potensi lahan luas, produktivitas tinggi, serta dukungan pasar dari sektor gizi dan perhotelan.

2. Berapa luas lahan buah naga di Palangka Raya saat ini?
Sekitar 150 hektare dengan potensi perluasan hingga 300 hektare.

3. Berapa nilai pembiayaan yang telah disalurkan ke petani?
Total pembiayaan mencapai Rp6,6 miliar dari lembaga jasa keuangan.

4. Siapa yang akan menyerap hasil panen buah naga?
Badan Gizi Nasional Regional Kalimantan Tengah dan sektor perhotelan telah menyatakan kesiapan menyerap produksi.

5. Apa tujuan utama pengembangan ekonomi daerah berbasis buah naga?
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Bupati Bulungan menyiapkan pembangunan pelabuhan Tanah Kuning untuk mendukung kawasan industri PSN dan meningkatkan konektivitas laut Tarakan. (Gambar ilustrasi)

Bulungan, Kaltara - Rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mulai dimatangkan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur kepelabuhanan guna mendukung aktivitas transportasi laut yang terus meningkat.

Tanah Kuning yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kalimantan Utara. Lonjakan mobilitas penumpang speedboat dari Tanah Kuning menuju Tarakan dan sebaliknya dinilai menjadi indikator kebutuhan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Syarwani menyampaikan bahwa kesiapan pembangunan pelabuhan secara fisik telah menjadi komitmen pemerintah daerah, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Selain pembangunan fisik pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi laut antara Tarakan dan Tanah Kuning berjalan sesuai regulasi pelayaran.

Menurut Syarwani, kewenangan pengaturan jalur pelayaran berada di tingkat provinsi, sehingga koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat legalitas operasional transportasi laut di kawasan tersebut.

Regulasi yang jelas dinilai penting untuk memastikan keamanan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku transportasi laut yang beroperasi di jalur tersebut.

Dalam pengembangan rute baru Tanah Kuning–Tarakan, Syarwani juga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas kepada pemilik armada speedboat yang berasal dari Kabupaten Bulungan.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat posisi pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari berkembangnya kawasan industri Tanah Kuning.

Dukungan terhadap pelaku usaha daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing transportasi laut lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Potensi PAD dari Jalur Baru Tanah Kuning–Tarakan

Pemerintah Kabupaten Bulungan melihat peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari operasional jalur pelayaran Tanah Kuning–Tarakan. Selama ini, aktivitas transportasi laut di kawasan tersebut telah berlangsung cukup ramai, namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dengan adanya legalitas operasional serta pembangunan pelabuhan yang sesuai standar, seluruh aktivitas ekonomi di kawasan Tanah Kuning diharapkan dapat tercatat secara resmi dan terlindungi oleh regulasi.

Syarwani menilai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh transaksi transportasi yang berlangsung di wilayah tersebut.

FAQ

1. Mengapa pelabuhan Tanah Kuning perlu dibangun?
Pelabuhan diperlukan karena aktivitas penumpang speedboat antara Tanah Kuning dan Tarakan meningkat seiring berkembangnya kawasan industri PSN.

2. Siapa yang akan membangun pelabuhan Tanah Kuning?
Pembangunan pelabuhan direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan dukungan pemerintah provinsi.

3. Apa manfaat pelabuhan bagi ekonomi daerah?
Pelabuhan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membuka peluang usaha, dan memperkuat ekonomi lokal.

4. Apakah rute Tanah Kuning–Tarakan sudah resmi?
Rute tersebut sedang didorong agar memiliki legalitas resmi sesuai regulasi pelayaran.

5. Siapa yang diharapkan mendapat prioritas dalam rute baru?
Pemilik armada speedboat dari Kabupaten Bulungan diharapkan menjadi prioritas dalam pengembangan rute.

Pemkab Tanah Bumbu memperketat pengawasan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi, termasuk sidak gudang dan pasar murah di 49 titik wilayah.

Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok setelah kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memicu tekanan pada biaya distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Langkah pengawasan dilakukan secara intensif untuk memastikan stabilitas harga di pasar rakyat tetap terjaga serta mencegah potensi kelangkaan bahan pokok di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Bersujud.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menegaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi memiliki dampak langsung terhadap biaya logistik yang kemudian memengaruhi harga jual di tingkat pedagang.

Menurut Eryanto Rais, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif melalui inspeksi mendadak (sidak) ke gudang dan distributor. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang dapat memperparah kenaikan harga.

Selain sidak, tim pemantau juga secara rutin memeriksa perkembangan harga di sejumlah pasar rakyat. Upaya ini bertujuan mendeteksi perubahan harga sejak dini dan menjaga kestabilan pasokan bahan pokok.

Sebagai bagian dari strategi menekan lonjakan harga, Diskumdagri Tanah Bumbu telah melaksanakan kegiatan pasar murah di berbagai wilayah.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah daerah menggelar pasar murah di 49 titik lokasi. Program tersebut menjadi salah satu upaya langsung untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok dilakukan secara berkala guna memastikan kelancaran pasokan dari distributor hingga ke pedagang.

Eryanto Rais juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pembelian dalam jumlah besar tanpa kebutuhan yang jelas dinilai berpotensi memicu kepanikan pasar dan memperburuk ketersediaan barang.

Secara umum, pemerintah daerah menilai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap harga bahan pokok di Tanah Bumbu masih tergolong terkendali.

Namun, berdasarkan pemantauan pada pekan terakhir April, sejumlah komoditas menunjukkan tren kenaikan harga.

Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain:

• Gula pasir: dari Rp18.800 per kilogram menjadi Rp19.900 per kilogram

• Cabai merah besar: dari Rp70.300 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram

• Cabai rawit lokal: dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram

• Bawang merah: dari Rp44.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram

Kenaikan harga gula pasir tidak hanya dipicu oleh biaya distribusi, tetapi juga oleh meningkatnya harga bahan kemasan plastik serta tren harga gula di pasar internasional.

Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari luar daerah yang biasanya menjadi sumber utama distribusi.

Pemerintah daerah menilai biaya distribusi logistik menjadi faktor dominan dalam menentukan harga bahan pokok setelah kenaikan BBM non-subsidi.

Pedagang di pasar menyesuaikan harga jual untuk menutup peningkatan biaya angkut, sehingga beban kenaikan harga pada akhirnya dirasakan oleh konsumen.

Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmen untuk terus menjaga stabilitas harga melalui kombinasi pengawasan, intervensi pasar, serta pemantauan distribusi barang secara berkelanjutan.

FAQ

1. Mengapa harga bahan pokok naik setelah BBM non-subsidi naik?
Kenaikan BBM meningkatkan biaya distribusi logistik sehingga pedagang menyesuaikan harga jual barang.

2. Apa langkah pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga?
Pemerintah melakukan sidak gudang, memantau harga pasar, serta menggelar pasar murah di berbagai titik.

3. Berapa jumlah lokasi pasar murah yang telah digelar?
Sebanyak 49 titik pasar murah telah dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

4. Komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga?
Gula pasir, cabai merah besar, cabai rawit lokal, dan bawang merah mengalami kenaikan harga.

5. Apakah masyarakat perlu membeli bahan pokok dalam jumlah besar?
Tidak. Pemerintah mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan agar tidak memicu panic buying.

Perguruan tinggi di Pontianak dinilai berperan besar meningkatkan IPM dan ekonomi kota. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya sinergi kampus dan pemerintah.

Pontianak — Keberadaan perguruan tinggi di Kota Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran tersebut semakin terlihat seiring meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota yang kini masuk kategori sangat tinggi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa sektor pendidikan tinggi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Gedung Leopold Mandic di Universitas Widya Dharma Pontianak, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Edi Rusdi Kamtono, posisi Pontianak sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam mendukung capaian IPM yang saat ini mencapai angka 82,80.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

Edi Rusdi Kamtono menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, budaya, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kehadiran kampus di berbagai wilayah kota diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, aktivitas mahasiswa juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Jumlah mahasiswa di Pontianak yang mencapai puluhan ribu orang, termasuk sekitar 43 ribu mahasiswa dari luar daerah, turut menghidupkan berbagai sektor ekonomi seperti hunian, kuliner, transportasi, hingga jasa lainnya.

Perputaran ekonomi dari kebutuhan mahasiswa dinilai membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kampus, sekaligus memperluas peluang usaha baru.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga berdampak langsung pada dinamika ekonomi kota.

Di tengah pertumbuhan kota, Pontianak juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan kepadatan lalu lintas.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati 700 ribu jiwa, kebutuhan akan solusi inovatif dinilai semakin mendesak.

Edi Rusdi Kamtono menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan inovasi yang mampu menjawab persoalan kota secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah diharapkan menghasilkan penelitian serta teknologi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.

Ketua Yayasan Widya Dharma, Polycarpus Widjaja Tandra, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya fokus pada aktivitas akademik di dalam kampus.

Menurut Polycarpus Widjaja Tandra, institusi pendidikan tinggi harus aktif berkontribusi dalam kehidupan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Pontianak.

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pendidikan, tetapi juga pada pengembangan inovasi, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan kota.

Dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan sumber daya manusia di Pontianak diharapkan terus meningkat dan mampu memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ

Apa peran perguruan tinggi terhadap IPM Pontianak?

Perguruan tinggi berperan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan nilai IPM Pontianak.

Berapa nilai IPM Kota Pontianak saat ini?

IPM Kota Pontianak tercatat mencapai angka 82,80, yang masuk kategori sangat tinggi.

Bagaimana mahasiswa mempengaruhi ekonomi kota?

Mahasiswa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebutuhan hunian, makanan, transportasi, serta berbagai layanan jasa di sekitar kampus.

Apa tantangan utama Kota Pontianak saat ini?

Tantangan utama meliputi pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengaturan lalu lintas di tengah pertumbuhan penduduk.

Mengapa kolaborasi kampus dan pemerintah penting?

Kolaborasi memungkinkan lahirnya inovasi dan solusi berbasis riset untuk mengatasi berbagai persoalan perkotaan secara berkelanjutan.

Oleh: Slamet

Pemprov Kaltim mengejar hak kelola migas Blok Ganal setelah temuan cadangan gas dan minyak raksasa yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan produksi energi nasional. (Gambar ilustrasi)

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat langkah untuk memperoleh bagian pengelolaan dalam proyek migas raksasa di wilayah lepas pantai Blok Ganal. Upaya tersebut dilakukan melalui skema participating interest (PI) yang dinilai penting untuk mendorong kontribusi sektor energi terhadap pendapatan daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada posisi strategis infrastruktur pendukung migas yang berada di wilayah provinsi.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung di kawasan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut.

Temuan Migas Berpotensi Sangat Besar

Eksplorasi di Sumur Geliga dan Sumur Gula yang berada di wilayah kerja Ganal mengungkap potensi cadangan migas dalam jumlah sangat signifikan.

Cadangan yang teridentifikasi diperkirakan meliputi:

• Lebih dari 7 triliun kaki kubik gas

• Sekitar 375 juta barel minyak

Volume tersebut menjadikan Blok Ganal sebagai salah satu temuan energi paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Meski secara administratif lokasi temuan berada di luar batas kewenangan daerah—yakni lebih dari 12 mil laut—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memperoleh peran dalam pengelolaan proyek tersebut.

Upaya pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan proyek migas ini disebut telah mendapatkan sinyal positif.

Tawaran untuk memberikan bagian pengelolaan kepada perusahaan daerah dinilai sebagai peluang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor energi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah.

Keterlibatan daerah melalui skema PI juga dinilai mampu memberikan efek berganda terhadap ekonomi lokal, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga penguatan sektor pendukung industri energi.

Peran Perusahaan Internasional

Blok Ganal saat ini dioperasikan oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, yang memegang kepemilikan mayoritas sebesar 82 persen di wilayah kerja tersebut.

Eksplorasi yang dilakukan perusahaan ini menjadi kunci utama dalam mengungkap potensi cadangan migas besar di kawasan tersebut.

Keterlibatan perusahaan global menunjukkan bahwa kawasan perairan Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, masih memiliki potensi energi yang besar untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Pemerintah pusat melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menilai temuan ini sebagai momentum penting bagi ketahanan energi nasional.

Produksi gas dari Blok Ganal diproyeksikan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Target produksi yang direncanakan meliputi:

• 700 MMSCFD pada tahap awal

• 2.000 MMSCFD pada tahun 2028

• 3.000 MMSCFD pada tahun 2030

Kapasitas tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat.

Fasilitas Produksi Baru Disiapkan

Untuk mendukung target produksi, proyek ini akan memanfaatkan fasilitas produksi terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) dengan kapasitas mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari.

Selain itu, sejumlah infrastruktur yang telah tersedia sebelumnya juga akan digunakan untuk mempercepat proses produksi dan distribusi.

Salah satu fasilitas penting yang akan dimanfaatkan adalah Kilang LNG Bontang, yang selama ini menjadi pusat pengolahan gas alam cair di Kalimantan Timur.

Pemanfaatan fasilitas yang telah ada dinilai mampu mempercepat proses monetisasi cadangan gas sehingga memberikan dampak ekonomi lebih cepat.

Potensi Dampak Ekonomi Bagi Daerah

Jika pemerintah daerah berhasil memperoleh porsi pengelolaan, sektor energi berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Kalimantan Timur.

Selain meningkatkan PAD, proyek ini juga diperkirakan akan mendorong:

• Investasi baru di sektor energi

• Penyerapan tenaga kerja lokal

• Pengembangan kawasan industri pendukung

• Peningkatan aktivitas ekonomi regional

Dengan potensi cadangan yang besar dan dukungan infrastruktur yang memadai, Blok Ganal dipandang sebagai salah satu proyek strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor energi global.

FAQ

Apa Itu Participating Interest (PI)?

Participating Interest adalah skema yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah atau perusahaan daerah untuk memiliki bagian dalam pengelolaan proyek migas di wilayahnya.

Di Mana Lokasi Blok Ganal?

Blok Ganal berada di wilayah lepas pantai Kalimantan Timur dan menjadi salah satu wilayah kerja migas strategis di Indonesia.

Berapa Besar Cadangan Migas di Blok Ganal?

Cadangan yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari 7 triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.

Siapa Operator Blok Ganal Saat Ini?

Operator utama Blok Ganal adalah perusahaan energi asal Italia, ENI, yang memegang kepemilikan mayoritas.

Apa Dampak Temuan Ini Bagi Kalimantan Timur?

Jika daerah memperoleh porsi pengelolaan, temuan ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Kutim mempercepat hilirisasi sawit melalui KEK Maloy untuk mendukung ketahanan energi nasional dan menarik investasi industri turunan sawit.

Kutim, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mulai mempercepat pengembangan industri hilir kelapa sawit sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Strategi ini tidak lagi menempatkan sawit hanya sebagai bahan baku, tetapi sebagai sumber energi alternatif bernilai tinggi.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah kini berfokus pada transformasi ekonomi dari sektor hulu menuju industri berbasis produk turunan. Menurutnya, hilirisasi sawit menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Ia menjelaskan bahwa kelapa sawit tidak hanya menghasilkan minyak goreng, tetapi juga memiliki potensi besar dalam produksi bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel serta biomassa yang dapat diolah menjadi energi terbarukan.

Langkah tersebut juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas penting dalam mendukung ketahanan energi nasional di masa depan.

Produksi Sawit Kutim Dinilai Sangat Besar

Kabupaten Kutai Timur memiliki modal kuat untuk mengembangkan industri hilir sawit. Luas perkebunan sawit di wilayah ini mencapai sekitar 529.586 hektare, dengan produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 7,76 juta ton.

Dari hasil produksi tersebut, volume crude palm oil (CPO) yang dihasilkan mencapai sekitar 4,6 juta ton. Angka tersebut menjadikan Kutai Timur sebagai daerah penghasil CPO terbesar di Provinsi Kalimantan Timur pada 2023.

Besarnya produksi ini dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat sektor industri pengolahan di tingkat daerah, sehingga hasil komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

KEK Maloy Jadi Pusat Industri Hilir

Untuk mendukung percepatan hilirisasi, pemerintah daerah telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pusat pengembangan industri berbasis sawit.

Kawasan ini dinilai memiliki keunggulan strategis dari sisi logistik karena dilengkapi fasilitas pelabuhan yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan internasional melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Keberadaan kawasan industri tersebut diharapkan dapat menarik investasi baru, khususnya untuk pembangunan pabrik pengolahan seperti kilang minyak sawit (refinery) dan pabrik biodiesel.

Perusahaan Didorong Terlibat Aktif

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menekankan pentingnya peran perusahaan perkebunan dalam mendukung proses hilirisasi. Perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada produksi bahan mentah, tetapi juga membangun industri pengolahan yang berkelanjutan.

Langkah ini diyakini dapat menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing produk, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Selain itu, pengembangan industri turunan sawit di daerah juga dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan.

Peluang Investasi Dibuka Lebar

Pemerintah daerah menyatakan siap memberikan dukungan bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor hilirisasi sawit di Kutai Timur.

Investasi tersebut tidak hanya terbuka bagi pelaku usaha lokal, tetapi juga investor nasional dan internasional yang ingin mengembangkan industri energi berbasis sawit di kawasan tersebut.

Dengan adanya industri pengolahan di dalam wilayah, rantai pasok diharapkan menjadi lebih efisien, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional.

FAQ

1. Apa tujuan hilirisasi sawit di Kutai Timur?
Untuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Apa itu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)?
KEK MBTK adalah kawasan industri strategis di Kutai Timur yang difokuskan untuk pengembangan industri berbasis kelapa sawit dan logistik.

3. Mengapa sawit penting untuk ketahanan energi?
Karena sawit dapat diolah menjadi biofuel dan biomassa yang berfungsi sebagai sumber energi terbarukan.

4. Berapa luas kebun sawit di Kutai Timur?
Sekitar 529.586 hektare dengan produksi TBS mencapai 7,76 juta ton.

5. Apa manfaat hilirisasi bagi masyarakat lokal?
Membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi daerah, serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal.