Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, Warga Disorot di Tengah Pernyataan Prabowo soal “Tak Pakai Dolar”

CSS/JS FIT

CSS IKLAN

Ad
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari dan tingkatkan visibilitas bisnis Anda.

Minggu, 17 Mei 2026

Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, Warga Disorot di Tengah Pernyataan Prabowo soal “Tak Pakai Dolar”

Ikuti kami:
Google
Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.
Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi ekonomi Indonesia tetap aman meski rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS dan menyebut fundamental nasional masih kuat.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka di layar pasar keuangan. Angka itu mencerminkan tekanan serius terhadap persepsi pasar, daya tahan ekonomi nasional, hingga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. 

Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan pernyataan bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, publik tentu menangkap dua sisi sekaligus: optimisme dan kontroversi.

Redaksi BorneoTribun memandang pernyataan itu memang berupaya menenangkan masyarakat agar tidak terjebak kepanikan berlebihan. 

Di tengah tekanan global, pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga, terutama pada sektor pangan dan energi. Pesan seperti ini penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasar dan masyarakat bawah.

Namun di sisi lain, narasi tersebut juga menimbulkan kritik karena berpotensi menyederhanakan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Memang benar sebagian besar warga desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS. Akan tetapi, ekonomi modern tidak berjalan sesederhana itu. 

Ketika rupiah melemah tajam, dampaknya bisa merembet ke harga barang impor, bahan baku industri, BBM, alat pertanian, hingga biaya logistik. Pada akhirnya, tekanan itu tetap dapat dirasakan masyarakat, termasuk di daerah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali tidak terjadi secara instan, tetapi muncul bertahap melalui rantai distribusi dan biaya produksi. 

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tetap menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang ringan hanya karena transaksi masyarakat dilakukan dengan rupiah.

Pernyataan Presiden juga memperlihatkan pendekatan komunikasi yang sangat populis. Kalimat seperti “selama Menteri Keuangan bisa senyum, tenang saja” memang mudah diterima publik dan terdengar menenangkan. 

Namun bagi pelaku pasar, investor, dan dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya optimisme verbal, melainkan kepastian arah kebijakan ekonomi dan langkah konkret menjaga stabilitas mata uang.

Di tengah kondisi global yang belum stabil, pasar justru sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah. 

Karena itu, setiap pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak psikologis besar terhadap kepercayaan publik maupun investor.

Redaksi BorneoTribun melihat pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara optimisme dan transparansi. 

Publik memang tidak perlu dipaksa panik, tetapi masyarakat juga berhak mendapat gambaran realistis mengenai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

Sebab sejarah menunjukkan, pelemahan mata uang dalam jangka panjang dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus. 

Mulai dari cicilan utang luar negeri, biaya impor pangan dan energi, hingga tekanan terhadap industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo mengenai ketahanan pangan dan energi juga patut dicatat sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menonjolkan sektor-sektor strategis yang dianggap masih aman. 

Ini menjadi penting karena stabilitas pangan dan energi memang sering menjadi penentu utama ketahanan ekonomi nasional saat terjadi gejolak global.

Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan dan energi, melainkan menjaga daya beli masyarakat agar tidak terus tergerus.

Saat rupiah melemah tajam, kelompok paling rentan biasanya adalah kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tetap, sementara harga barang perlahan naik. 

Dalam kondisi seperti ini, rasa aman ekonomi tidak cukup dibangun lewat pidato optimistis, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menahan inflasi dan menjaga lapangan kerja.

Karena itu, kritik terhadap pernyataan Presiden seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. 

Kritik justru menjadi pengingat bahwa situasi ekonomi membutuhkan komunikasi yang lebih hati-hati, akurat, dan empatik terhadap keresahan masyarakat.

Redaksi BorneoTribun menilai publik saat ini tidak hanya membutuhkan keyakinan bahwa Indonesia “masih oke”, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah pemerintah menghadapi tekanan rupiah, strategi menjaga stabilitas harga, dan upaya melindungi daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Optimisme tetap penting. Tetapi di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh rekor terendah, publik juga berharap pemerintah menunjukkan keseriusan yang sebanding dengan besarnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

Ad
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari dan tingkatkan visibilitas bisnis Anda.
Google Logo Add on Google
Fanky Iskandar
Fanky Iskandar
Editor / Wartawan
Wartawan dan editor berpengalaman dalam liputan berita daerah, nasional, sosial, dan politik. Aktif menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami pembaca.
  

Bagikan artikel ini

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.

IKLAN
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari!
Promosikan bisnis & produk Anda lebih luas dan efektif.
IKLAN
Pasang Iklan di Borneotribun.com
Jangkau puluhan ribu pembaca setiap hari!
Promosikan bisnis & produk Anda lebih luas dan efektif.