Berita BorneoTribun: Gubernur Kaltim hari ini

CSS

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Gubernur Kaltim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gubernur Kaltim. Tampilkan semua postingan

Minggu, 19 April 2026

1.700 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi Demonstrasi Di Samarinda

Polda Kaltim menyiagakan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada 21 April 2026 dengan pendekatan humanis dan pengamanan ketat.
Polda Kaltim menyiagakan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Samarinda pada 21 April 2026 dengan pendekatan humanis dan pengamanan ketat.

SAMARINDA — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyiagakan sebanyak 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Kota Samarinda pada 21 April 2026.

Langkah pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas publik.

Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro, mengatakan personel gabungan yang dikerahkan berasal dari berbagai unsur.

“Sekitar 1.700 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan aksi secara humanis,” ujar Endar saat memberikan keterangan di Samarinda, Sabtu.

Personel tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama aksi berlangsung.

Polda Kaltim menyebut pengamanan akan difokuskan pada dua titik utama yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi massa.

Dua lokasi tersebut adalah:

  • Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur

  • Kantor Gubernur Kalimantan Timur

Aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WITA, dengan estimasi massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Menurut Endar, aparat akan mengedepankan pendekatan persuasif selama aksi berlangsung.

Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan bertindak represif selama massa tetap menjaga ketertiban umum dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

“Selama aksi berjalan damai dan tidak melanggar hukum, kami akan mengawal dengan pendekatan humanis,” tegasnya.

Sebagai langkah preventif, aparat keamanan telah melakukan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi provokasi yang dapat memicu gangguan keamanan.

Pendekatan komunikasi ini dinilai penting untuk menciptakan suasana dialogis antara aparat dan masyarakat.

Selain itu, aparat juga telah menyiapkan skenario pengamanan berlapis guna mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan.

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyebut aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan daerah.

Menurutnya, salah satu isu utama yang disoroti adalah dugaan praktik nepotisme dan neofeodalisme di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah evaluasi pembentukan Tim Ahli Gubernur.

Tim tersebut dinilai belum menunjukkan efektivitas yang jelas dan berpotensi membebani anggaran daerah.

Sementara itu, Humas Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Bella, menyebut sedikitnya 35 organisasi masyarakat dan mahasiswa dipastikan ikut serta dalam aksi tersebut.

Peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya:

  • Universitas Mulawarman

  • Universitas 17 Agustus

  • Universitas Widya Gama Mahakam

  • Politeknik Negeri Samarinda

  • Sejumlah kampus di Kutai Kartanegara

Relawan aksi, Irma Suryani, mengatakan berbagai kebutuhan logistik telah dipersiapkan sejak beberapa hari terakhir.

Menurutnya, terdapat tiga posko logistik yang telah beroperasi untuk mendukung kelancaran aksi.

Kebutuhan utama yang disiapkan meliputi:

  • Makanan dan minuman untuk peserta

  • Perangkat suara untuk orasi

  • Perlengkapan teknis aksi

Irma menambahkan bahwa donasi publik yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp27 juta.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan teknis serta memastikan kelancaran kegiatan di lapangan.

Polda Kalimantan Timur menegaskan bahwa pendekatan humanis tetap menjadi prioritas dalam pengamanan aksi unjuk rasa.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat keamanan sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan yang terencana dan komunikasi yang terbuka diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di Samarinda selama berlangsungnya aksi.

FAQ

Kapan aksi demonstrasi di Samarinda akan berlangsung?
Aksi dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 mulai pukul 10.00 WITA.

Berapa jumlah personel yang disiagakan?
Sebanyak 1.700 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, dan pemadam kebakaran.

Di mana lokasi utama aksi demonstrasi?
Aksi akan difokuskan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Berapa jumlah organisasi yang ikut aksi?
Sekitar 35 organisasi masyarakat dan mahasiswa dipastikan ikut dalam aksi.

Berapa jumlah donasi logistik yang terkumpul?
Donasi publik yang terkumpul mencapai sekitar Rp27 juta.

Kamis, 12 Maret 2026

Range Rover Gubernur Kaltim Resmi Dikembalikan

Pemprov Kaltim menuntaskan pengembalian mobil dinas gubernur Range Rover dan mengembalikan dana pengadaan ke kas daerah sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran.
Pemprov Kaltim menuntaskan pengembalian mobil dinas gubernur Range Rover dan mengembalikan dana pengadaan ke kas daerah sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran.

Samarinda, Kaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan proses pengembalian mobil dinas gubernur jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e kepada pihak penyedia. Langkah ini diikuti dengan pengembalian dana pengadaan kendaraan tersebut ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengembalian dilakukan dengan mengedepankan prosedur legal serta transparansi pengelolaan anggaran.

Penyerahan kendaraan dilakukan secara resmi di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Prosesi serah terima dilakukan oleh Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany kepada Direktur CV Afisera, Subhan sebagai perwakilan pihak penyedia.

Menurut Faisal, pengembalian unit kendaraan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Saat ini status kendaraan telah sepenuhnya kembali kepada penyedia.

Berdasarkan data pengadaan, total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mobil dinas gubernur tersebut mencapai Rp8.499.936.000. Nilai itu terdiri dari harga unit kendaraan sebesar Rp7.542.736.000 serta pajak transaksi sebesar Rp957.200.000 yang telah disetorkan ke kas negara.

Faisal menyebutkan bahwa pada 10 Maret 2026 dana pokok kendaraan sebesar Rp7.542.736.000 telah resmi dikembalikan ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara. Proses pengembalian tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) bernomor 006/STS-UMUM/2026.

Sementara itu, terkait komponen pajak transaksi yang telah masuk ke kas negara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mengupayakan proses restitusi. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda untuk menyelesaikan proses administratif pengembalian pajak tersebut.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta. Langkah ini bertujuan memastikan mekanisme pembatalan pengadaan tidak bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Faisal menegaskan penyelesaian persoalan mobil dinas ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengembalian dana pengadaan tersebut, pemerintah daerah memastikan penggunaan APBD tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.