Vaksin Dengue Efektif, Kasus DBD Di Kaltim Mulai Melandai

Saputra Berry    Sabtu, Mei 02, 2026    Comment   

Vaksin Dengue Efektif, Kasus DBD Di Kaltim Mulai Melandai

Vaksinasi dengue di Kaltim terbukti menekan kasus DBD sejak 2024, dengan tren penurunan di Samarinda, Balikpapan, dan Mahakam Ulu.

Samarinda — Program vaksinasi dengue yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mulai memperlihatkan hasil konkret dalam menekan penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Sejak digulirkan pada 2024, intervensi ini berkontribusi terhadap penurunan kasus di beberapa wilayah prioritas.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa tren penurunan terlihat di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Samarinda, dan Mahakam Ulu. Perluasan cakupan imunisasi dinilai menjadi faktor penting dalam meredam lonjakan kasus yang sebelumnya kerap terjadi secara siklik.

Menurut Jaya Mualimin, DBD selama ini menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat dengan pola peningkatan setiap tiga hingga lima tahun. Namun, setelah program vaksinasi diperluas, indikasi penurunan mulai terlihat secara bertahap.

Data dari Dinas Kesehatan juga menunjukkan bahwa ribuan siswa sekolah dasar yang telah menerima vaksin dengue tidak dilaporkan mengalami infeksi DBD. Temuan ini memperkuat indikasi efektivitas vaksin dalam kelompok usia tersebut.

Secara musiman, puncak penyebaran DBD di Kalimantan Timur biasanya terjadi antara November hingga Februari. Oleh karena itu, intervensi seperti vaksinasi dinilai penting untuk menekan risiko lonjakan kasus di periode rawan tersebut.

Selain penurunan kasus, angka kematian akibat infeksi nyamuk Aedes aegypti juga mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator tambahan bahwa strategi penanganan yang diterapkan mulai berjalan efektif.

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terus memperkuat edukasi masyarakat dan memperluas kolaborasi lintas sektor guna memastikan cakupan vaksinasi semakin merata. Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan optimal melalui imunisasi lengkap.

Berdasarkan data terbaru, tercatat 231 kasus kumulatif DBD di Kalimantan Timur, dengan jumlah tertinggi berada di Samarinda sebanyak 46 kasus. Pemerintah daerah menargetkan angka kematian dapat ditekan hingga di bawah 0,4 persen.

Untuk mencapai target tersebut, seluruh fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota telah diminta mempercepat penanganan pasien, terutama bagi kasus yang memasuki fase kritis. Penguatan sistem rujukan medis menjadi bagian dari strategi utama dalam menekan risiko kematian akibat DBD.

FAQ

1. Apakah vaksin dengue efektif mencegah DBD?
Data Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan vaksin dengue efektif menekan kasus, terutama pada kelompok siswa yang telah divaksin.

2. Kapan puncak kasus DBD biasanya terjadi?
Puncak penularan umumnya terjadi pada November hingga Februari.

3. Berapa jumlah kasus DBD terbaru di Kaltim?
Tercatat 231 kasus kumulatif, dengan Samarinda sebagai wilayah tertinggi.

4. Siapa yang menjadi prioritas vaksinasi?
Saat ini program difokuskan pada anak usia sekolah, terutama siswa SD.

5. Apa target pemerintah terkait DBD?
Menekan angka kematian hingga di bawah 0,4 persen melalui vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan.

Terseret Arus Saat Menjaring Udang, Nelayan Muara Badak Ditemukan Tewas

Saputra Berry    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

Terseret Arus Saat Menjaring Udang, Nelayan Muara Badak Ditemukan Tewas

Nelayan Muara Badak M Rizal ditemukan meninggal setelah terseret arus saat menjaring udang. Tim SAR menemukan korban di hari kedua pencarian.

Muara Badak, Kaltim - Upaya pencarian nelayan yang hilang di perairan Muara Badak akhirnya membuahkan hasil. Tim Search and Rescue (SAR) gabungan menemukan M Rizal (33), warga Kecamatan Muara Badak, dalam kondisi meninggal dunia setelah terseret arus sungai.

Peristiwa bermula pada Kamis pagi (30/4/2026) sekitar pukul 05.00 Wita. M Rizal bersama seorang rekan berangkat menjaring udang di area tambak milik sendiri di perairan Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun saat beraktivitas, M Rizal diduga kehilangan kendali akibat kuatnya arus sungai. Arus yang deras menyeret tubuh M Rizal hingga hilang dari pantauan.

Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor SAR Balikpapan sekitar pukul 11.10 Wita. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan sejak hari pertama.

Pencarian Hari Kedua Berbuah Hasil

Operasi pencarian memasuki hari kedua pada Jumat (1/5/2026). Tim memulai kegiatan sejak pukul 07.00 Wita dengan melakukan briefing untuk menentukan strategi penyisiran.

Area pencarian difokuskan pada radius sekitar 2 nautical mile persegi dengan arah penyisiran mengikuti aliran sungai ke hilir.

Hasilnya, M Rizal ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal kejadian ke arah hilir. Lokasi penemuan berada pada koordinat 0°20'53.0"S dan 117°27'07.4"E.

Jenazah M Rizal kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga.

Operasi SAR Ditutup, Tim Kembali Siaga

Setelah proses evakuasi selesai, seluruh unsur yang terlibat melaksanakan debriefing. Operasi SAR resmi diusulkan ditutup, dan masing-masing tim kembali ke satuan untuk bersiaga.

Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Balikpapan, TNI AL Marang Kayu, BPBD Kutai Kartanegara, Disdamkar Muara Badak, relawan dari Kukar dan Samarinda, keluarga korban, serta nelayan setempat.

Tantangan Berat Selama Pencarian

Selama proses pencarian, tim menghadapi berbagai kendala di lapangan. Gelombang dari muara cukup besar dan berbahaya. Selain itu, kawasan tersebut juga dikenal memiliki potensi ancaman dari hewan liar seperti buaya dan ular.

Meski demikian, operasi berjalan lancar hingga korban berhasil ditemukan.

Peralatan Lengkap Dikerahkan

Untuk mendukung pencarian, tim mengerahkan berbagai peralatan, termasuk rescue car, rubber boat Basarnas, perahu BPBD, speed boat TNI AL, serta armada milik warga dan nelayan.

Selain itu, digunakan pula perlengkapan SAR air, peralatan selam, alat komunikasi, dan perlengkapan medis guna memastikan operasi berjalan optimal.

FAQ

1. Siapa korban dalam kejadian ini?
Korban adalah M Rizal (33), warga Kecamatan Muara Badak.

2. Kapan kejadian terjadi?
Kejadian berlangsung pada Kamis pagi, 30 April 2026.

3. Di mana lokasi kejadian?
Di perairan Muara Badak Ulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

4. Kapan korban ditemukan?
Korban ditemukan pada hari kedua pencarian, Jumat (1 Mei 2026).

5. Apa penyebab korban terseret arus?
Diduga korban tidak mampu mengendalikan diri akibat kuatnya arus sungai.

Pemkab Pastikan Kartu Penajam Cerdas Lanjut 2026, Fokus Siswa Baru

Saputra Berry    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

Pemkab Pastikan Kartu Penajam Cerdas Lanjut 2026, Fokus Siswa Baru

Kartu Penajam Cerdas berlanjut 2026. Pemkab Penajam Paser Utara kembali salurkan bantuan Rp600 ribu untuk siswa baru guna meringankan biaya pendidikan.

Penajam Paser Utara — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memastikan program bantuan pendidikan Kartu Penajam Cerdas tetap berlanjut pada 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, terutama bagi peserta didik yang baru memasuki jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menegaskan bahwa program tersebut masih menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses pendidikan.

“Pemerintah kabupaten berkomitmen melanjutkan Kartu Penajam Cerdas,” ujar Mudyat Noor saat memberikan keterangan di Penajam, Jumat (1/5).

Program yang mulai berjalan sejak 2025 ini menyasar siswa baru kelas 1 SD dan kelas 1 SMP di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Melalui program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Dana bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah, seperti pembelian seragam dan perlengkapan belajar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi orang tua, khususnya pada awal tahun ajaran baru.

Pada tahun pertama pelaksanaan, sebanyak sekitar 6.367 siswa menerima manfaat program ini. Mereka tersebar di empat kecamatan dengan total anggaran mencapai Rp3,8 miliar.

Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji kemungkinan perluasan cakupan penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas adalah menyasar siswa di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.

Mudyat Noor menekankan bahwa program Kartu Penajam Cerdas merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus pendidikan karena kendala biaya.

Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah berharap angka partisipasi sekolah dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.

FAQ

1. Apa itu Kartu Penajam Cerdas?
Program bantuan pendidikan dari Pemkab Penajam Paser Utara untuk siswa baru SD dan SMP.

2. Berapa nilai bantuan yang diberikan?
Setiap siswa menerima Rp600.000.

3. Siapa saja yang menerima bantuan ini?
Siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP di bawah naungan pemerintah kabupaten.

4. Apakah program ini berlanjut di 2026?
Ya, pemerintah memastikan program tetap berjalan.

5. Apakah akan diperluas ke sekolah lain?
Masih dalam pembahasan, termasuk kemungkinan menjangkau sekolah di bawah Kementerian Agama.

Komitmen Rudy Mas’ud Lanjutkan Gratispol Dan Jospol Di Tengah Krisis Anggaran

Saputra Berry    Jumat, Mei 01, 2026    Comment   

Komitmen Rudy Mas’ud Lanjutkan Gratispol Dan Jospol Di Tengah Krisis Anggaran

Pemprov Kaltim tetap melanjutkan Gratispol dan Jospol 2027 meski anggaran menurun. Rudy Mas’ud fokus pada efisiensi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tekanan fiskal yang cukup serius menjelang tahun anggaran 2027. Penurunan pendapatan daerah memaksa pemerintah melakukan penyesuaian prioritas, namun dua program andalan, Gratispol dan Jospol, dipastikan tetap berjalan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberlanjutan program tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pembangunan daerah.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rudy Mas’ud menekankan bahwa arah kebijakan akan difokuskan pada efektivitas program, bukan sekadar ekspansi.

Rudy Mas’ud menyebutkan bahwa Gratispol dan Jospol akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah agar tetap tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Gratispol selama ini menjadi instrumen utama untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Program ini dirancang untuk memperluas akses layanan tanpa biaya, terutama bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Jospol difungsikan sebagai penguat melalui skema perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur strategis. Program ini mencakup pembangunan jalan penghubung antarwilayah seperti Tering–Ujoh Bilang dan Sotek–Bongan, serta akses menuju Jembatan Nibung.

Selain infrastruktur jalan, Jospol juga mencakup pembangunan fasilitas publik penting, seperti tiga sekolah unggulan dan dua rumah sakit baru. Salah satu rumah sakit direncanakan berada di Bongan untuk memperluas layanan kesehatan bagi wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Dalam situasi keterbatasan anggaran, Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar lebih selektif dalam menyusun program pembangunan.

Rudy Mas’ud menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus berbasis hasil nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat.

Tema pembangunan Kaltim tahun 2027 sendiri diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan layanan infrastruktur secara inklusif. Fokus ini dinilai sebagai fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Empat sektor utama menjadi perhatian, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul, sementara sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan layanan ibu dan anak.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, sedangkan perlindungan sosial difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal guna menekan angka kemiskinan.

Bupati Berau Sri Juniarsih turut menyoroti dampak pembangunan infrastruktur terhadap sektor ekonomi daerah. Sri Juniarsih menilai keberadaan Jembatan Nibung akan menjadi penggerak baru pariwisata di kawasan Biduk-Biduk, Talisayan, dan Pulau Kaniungan.

Selain itu, Sri Juniarsih juga mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya melalui pemberian insentif bagi guru non-ASN dari jenjang PAUD hingga SMP.

Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan fokus program, Pemprov Kaltim berupaya menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

FAQ

Apa itu program Gratispol?
Gratispol adalah program bantuan layanan gratis dari Pemprov Kaltim, terutama di sektor pendidikan untuk meringankan beban masyarakat.

Apa fungsi program Jospol?
Jospol berfokus pada perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Apakah program ini tetap berjalan meski anggaran menurun?
Ya, program tetap dilanjutkan dengan penyesuaian agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Apa fokus pembangunan Kaltim tahun 2027?
Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Apa dampak Jembatan Nibung bagi daerah?
Mendorong pertumbuhan pariwisata dan konektivitas wilayah di Berau dan sekitarnya.

Pemprov Kaltim Bentuk Tim Khusus, Pajak Kendaraan Tambang Diburu Hingga Triliunan

Reza Aditiya g    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Pemprov Kaltim Bentuk Tim Khusus, Pajak Kendaraan Tambang Diburu Hingga Triliunan

Pemprov Kaltim melalui Bapenda memperketat penertiban pajak kendaraan tambang dan perkebunan guna mengejar potensi penerimaan daerah hingga triliunan rupiah.

SAMARINDA - Pemerintah Pro|vinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penertiban pajak terhadap aset operasional milik perusahaan tambang dan perkebunan. Upaya ini diproyeksikan mampu mendorong tambahan penerimaan daerah hingga mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih memiliki potensi besar, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh potensi pajak dapat ditarik secara maksimal tanpa ada kebocoran.

Menurut Lora Sari, optimalisasi pemungutan pajak daerah dilakukan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat masuk ke kas daerah.

Gubernur Rudy Mas’ud Bentuk Tim Terpadu Bersama Forkopimda

Kebijakan penertiban pajak diperkuat melalui pembentukan tim terpadu yang diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Tim tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Tim terpadu bertugas melakukan pendataan sekaligus pemungutan sejumlah jenis pajak yang berada di wilayah konsesi perusahaan. Fokus utama meliputi pajak kendaraan bermotor serta pajak alat berat yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan.

Selain sektor pertambangan, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diperluas ke sektor perkebunan kelapa sawit yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ribuan Kendaraan Dan Alat Berat Tambang Terdata

Hasil pemeriksaan awal pada sektor pertambangan menunjukkan jumlah aset operasional yang sangat besar.

Pada kawasan operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, tim mencatat keberadaan:

• 16.743 unit kendaraan bermotor

• 1.645 unit alat berat

• 162 unit dump truck aktif

Data tersebut menjadi dasar untuk menghitung potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut catatan Bapenda Kalimantan Timur, penerimaan pajak bahan bakar dari operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,04 triliun.

Pendataan Juga Menyasar Perusahaan Tambang Lain

Selain KPC, tim terpadu juga melakukan pendataan pada PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.

Dalam proses pendataan, tercatat:

• 4.099 unit kendaraan bermotor

• 937 unit alat berat

• 662 unit dump truck

Setoran pajak bahan bakar dari PT Kideco Jaya Agung pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp326 miliar.

Memasuki triwulan pertama tahun 2026, kontribusi pajak dari perusahaan tersebut kembali meningkat dengan tambahan sekitar Rp137 miliar.

Selanjutnya, pemeriksaan kepatuhan pajak juga diarahkan kepada PT Berau Coal, setelah analisis potensi penerimaan dari perusahaan sebelumnya selesai dilakukan.

Sektor Sawit Tak Luput Dari Pemeriksaan

Selain sektor tambang, tim terpadu juga memeriksa kepatuhan pajak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sebanyak 67 perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi target pemeriksaan.

Hingga triwulan pertama 2026, tercatat 35 perusahaan perkebunan telah menyelesaikan proses pemeriksaan kepatuhan pajak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas produksi yang memiliki kewajiban pajak dapat tercatat secara akurat.

Pemeriksaan Pajak Mengadopsi Pola Audit BPK

Untuk menjaga akurasi dan transparansi, proses pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan pendekatan audit yang mengacu pada standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pendekatan tersebut diadopsi guna memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban pajak secara benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Metode audit ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pajak daerah.

Potensi Pendapatan Daerah Masih Sangat Besar

Langkah intensif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah.

Dengan jumlah kendaraan operasional dan alat berat yang mencapai puluhan ribu unit, potensi pajak yang dapat dihimpun diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Optimalisasi pajak dari sektor strategis ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

FAQ

1. Mengapa Pemprov Kaltim menertibkan pajak perusahaan tambang?
Penertiban dilakukan untuk memastikan seluruh potensi pajak dari kendaraan dan alat berat perusahaan dapat dipungut secara optimal tanpa kebocoran.

2. Siapa yang memimpin kebijakan ini?
Kebijakan penertiban pajak diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melalui pembentukan tim terpadu.

3. Perusahaan tambang mana saja yang telah diperiksa?
Beberapa perusahaan yang telah didata antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.

4. Selain tambang, sektor apa yang juga diperiksa?
Sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi target pemeriksaan kepatuhan pajak.

5. Berapa potensi penerimaan pajak yang ditargetkan?
Potensi penerimaan pajak diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah pada tahun 2026.

Jejak Lima Perempuan Pelopor Perubahan di Kalimantan Timur yang Jarang Disorot

Reza Aditiya g    Senin, April 27, 2026    Comment   

Jejak Lima Perempuan Pelopor Perubahan di Kalimantan Timur yang Jarang Disorot

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

SAMARINDA - Perjalanan sejarah Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh tokoh laki-laki, tetapi juga oleh deretan perempuan yang berani melangkah melampaui batas zamannya. 

Sejarawan publik Kalimantan Timur, Muhammad Sarip, mengungkap rekam jejak lima tokoh perempuan yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam membangun fondasi pendidikan, pemerintahan, hingga pertahanan di wilayah tersebut.

Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa kiprah perempuan di Kalimantan Timur telah berlangsung sejak masa kolonial hingga periode awal kemerdekaan Indonesia. Peran mereka tidak hanya simbolik, melainkan langsung berdampak pada perubahan sosial dan kesadaran berbangsa.

Pendidikan Perempuan Dimulai dari Meisje School Tahun 1928

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

Nama Aminah Syukur menjadi salah satu pionir pendidikan perempuan di Kalimantan Timur. Bersama pasangan hidupnya, Aminah Syukur mendirikan Meisje School pada tahun 1928.

Sekolah tersebut menjadi ruang penting bagi perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan formal di tengah keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial. 

Kehadiran lembaga pendidikan ini turut membuka peluang bagi perempuan untuk keluar dari ketertinggalan pendidikan.

Langkah Aminah Syukur dinilai sebagai tonggak awal lahirnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan kunci peningkatan kualitas hidup perempuan.

Salbiah Kobarkan Nasionalisme Pemuda Kalimantan Tahun 1948

Pada masa pergerakan kemerdekaan, Salbiah tampil sebagai figur perempuan yang berperan dalam organisasi kepemudaan. Salbiah tercatat sebagai pengurus Rukun Pemuda Indonesia.

Pada tahun 1948, Salbiah ikut mengobarkan semangat nasionalisme dalam Kongres Gabungan Pemuda Indonesia Seluruh Kalimantan yang berlangsung di Barabai. 

Keterlibatan Salbiah mencerminkan peran perempuan dalam mendorong semangat persatuan dan perjuangan bangsa.

Momentum tersebut menjadi bukti bahwa perempuan juga berada di garis depan dalam memperkuat kesadaran nasional di Kalimantan.

Djumantan Hasyim Catat Sejarah sebagai Legislator Perempuan Pertama

Memasuki dekade 1950-an, Djumantan Hasyim mencatatkan sejarah sebagai legislator perempuan pertama di DPRD Kalimantan Timur.

Selain menjadi pelopor keterlibatan perempuan di dunia politik, Djumantan Hasyim dikenal memiliki kepemimpinan yang tegas. 

Dalam situasi konflik akibat dualisme kepemimpinan daerah, Djumantan Hasyim mengambil peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik secara efektif.

Kiprah tersebut memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah.

Dorinawati Samalo Hibahkan Rumah untuk Cikal Bakal Universitas

Kontribusi besar juga datang dari Nyonya Lo Beng Long, yang dikenal dengan nama Dorinawati Samalo. 

Pada tahun 1962, Dorinawati Samalo secara sukarela menghibahkan kediaman pribadi.

Bangunan tersebut kemudian menjadi lokasi awal berdirinya Universitas Mulawarman, yang kini menjadi salah satu perguruan tinggi utama di Kalimantan Timur.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap pendidikan tinggi juga datang dari masyarakat sipil, termasuk perempuan dari latar belakang etnis Tionghoa.

Fatimah Moeis Perkuat Pertahanan dalam Masa Dwikora

Jejak lima perempuan pelopor Kalimantan Timur yang berperan dalam pendidikan, politik, dan pertahanan kembali diungkap dalam kajian sejarah lokal. (Foto edit AI)

Tokoh kelima, Fatimah Moeis, dikenal sebagai organisator yang dipercaya memimpin Korps Sukarelawati Kalimantan Timur pada tahun 1963.

Sebelum memegang jabatan tersebut, Fatimah Moeis mengikuti pelatihan militer sebagai persiapan menghadapi ancaman konfrontasi Dwikora. 

Peran Fatimah Moeis menegaskan bahwa perempuan turut ambil bagian dalam sektor pertahanan negara.

Keterlibatan tersebut memperluas pemahaman bahwa kontribusi perempuan tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan juga strategis dalam menjaga kedaulatan.

Kisah Lima Tokoh Perempuan Diabadikan dalam Buku Sejarah

Rekam jejak lima perempuan tersebut terdokumentasi dalam buku karya Muhammad Sarip bersama Alisya Anastasya berjudul Perempuan di Kalimantan Timur: Sejarah yang Terlupakan, Mitos Kartini, dan Realitas Gender.

Buku tersebut menjadi referensi penting untuk memahami sejarah lokal dari perspektif perempuan, sekaligus memperkaya literatur sejarah di Kalimantan Timur.

Dokumentasi ini diharapkan mampu mengangkat kembali peran perempuan yang selama ini kurang mendapat sorotan dalam narasi sejarah arus utama.

FAQ

Siapa saja lima tokoh perempuan berpengaruh di Kalimantan Timur?
Lima tokoh tersebut adalah Aminah Syukur, Salbiah, Djumantan Hasyim, Dorinawati Samalo, dan Fatimah Moeis.

Apa kontribusi Aminah Syukur dalam sejarah Kalimantan Timur?
Aminah Syukur mendirikan Meisje School pada tahun 1928 sebagai sekolah khusus bagi perempuan pribumi.

Apa peran Salbiah dalam perjuangan nasional?
Salbiah berperan dalam organisasi kepemudaan dan ikut menyuarakan nasionalisme dalam Kongres Pemuda Kalimantan tahun 1948.

Mengapa Dorinawati Samalo dianggap berjasa bagi pendidikan tinggi?
Dorinawati Samalo menghibahkan rumah pribadi yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Mulawarman.

Apa peran Fatimah Moeis dalam bidang pertahanan?
Fatimah Moeis memimpin Korps Sukarelawati Kalimantan Timur pada masa konfrontasi Dwikora tahun 1963.

Tradisi Nutuk Beham Diangkat Jadi Festival Budaya Andalan Kukar

Reza Aditiya g    Senin, April 27, 2026    Comment   

Tradisi Nutuk Beham Diangkat Jadi Festival Budaya Andalan Kukar

Festival Nutuk Beham di Kukar menjadi upaya pelestarian budaya Kutai, dengan dukungan penuh Aulia Rahman Basri agar adat tetap lestari di tengah modernisasi.

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat peran desa dan kelurahan dalam menjaga kelestarian adat sebagai bagian dari identitas daerah di tengah derasnya arus modernisasi.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tingkat desa yang menjadi pusat tumbuhnya budaya masyarakat.

Menurut Aulia Rahman Basri, adat istiadat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi penting yang membentuk karakter generasi masa depan. Upaya memperkenalkan budaya kepada anak-anak sekolah dinilai penting agar generasi muda memiliki kebanggaan terhadap tradisi daerah sejak dini.

Salah satu bentuk nyata pelestarian budaya ditunjukkan melalui pelaksanaan Festival Budaya Kutai Adat Lawas Nutuk Beham yang digelar di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat.

Festival yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi wadah edukasi budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai akrab dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern.

Tradisi Nutuk Beham sendiri merupakan ritual tahunan masyarakat Suku Kutai Adat Lawas yang berkaitan dengan panen padi ketan. Kegiatan utama tradisi ini dilakukan secara bersama-sama dengan menumbuk padi ketan muda menggunakan lesung dan alu.

Ritual tersebut menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus penghormatan kepada leluhur yang telah mewariskan tradisi turun-temurun.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan budaya dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi lokal. Dalam festival tersebut, Aulia Rahman Basri turut ambil bagian dalam prosesi menyangrai ketan sebelum ditumbuk bersama masyarakat.

Partisipasi pemerintah dalam kegiatan adat juga menjadi sinyal kuat bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bahkan berencana meningkatkan dukungan pembiayaan melalui kecamatan guna memastikan kegiatan budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Selain sebagai bentuk pelestarian tradisi, festival budaya juga dipandang sebagai peluang pengembangan wisata daerah.

Aulia Rahman Basri mendorong agar kegiatan seperti Nutuk Beham dapat dimasukkan dalam agenda besar daerah, termasuk Festival Erau yang telah dikenal luas sebagai ikon budaya Kutai Kartanegara.

Dengan integrasi ke dalam agenda wisata daerah, tradisi lokal diharapkan mampu menarik minat wisatawan serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menekankan pentingnya nilai adat dalam setiap kegiatan besar di daerah.

Setiap kegiatan berskala besar, termasuk konser dan acara publik, diharapkan tetap memiliki unsur budaya lokal sebagai identitas daerah.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan modernisasi tidak menghapus karakter budaya yang telah menjadi jati diri masyarakat Kutai Kartanegara.

Pertamina Siapkan 80 Ribu KL Avtur Untuk Dukung Kelancaran Haji 2026

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Pertamina Siapkan 80 Ribu KL Avtur Untuk Dukung Kelancaran Haji 2026

Pertamina memastikan pasokan 80 ribu KL avtur aman untuk mendukung kelancaran penerbangan jamaah calon haji 2026 di seluruh Indonesia. (Ilustrasi)

BANJARMASIN - Kesiapan pasokan bahan bakar pesawat menjadi salah satu faktor penentu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Menyambut musim Haji 2026, PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi avtur berjalan stabil untuk mendukung mobilisasi jamaah calon haji dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan.

Langkah penguatan logistik energi penerbangan dilakukan melalui sistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan seluruh lini distribusi, mulai dari kilang hingga pengisian langsung ke pesawat.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa kesiapan suplai avtur telah dipetakan secara nasional dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa sistem distribusi dirancang agar seluruh titik layanan penerbangan haji dapat terlayani secara optimal. Rantai distribusi melibatkan fasilitas kilang, fuel terminal, aviation fuel terminal, hingga layanan pengisian bahan bakar langsung ke pesawat atau into-plane.

Menurut Roberth MV Dumatubun, integrasi sistem tersebut bertujuan menjaga operasional penerbangan tetap aman dan tepat waktu selama periode keberangkatan jamaah calon haji yang berlangsung dalam waktu relatif singkat namun padat jadwal.

Lebih Dari 80 Ribu Kiloliter Avtur Disiapkan Secara Nasional

Dalam mendukung kebutuhan penerbangan haji tahun 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan pasokan avtur dalam jumlah besar di seluruh Indonesia.

Secara nasional, lebih dari 80 ribu kiloliter avtur telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan jamaah calon haji. Selain kesiapan volume bahan bakar, perusahaan juga mengerahkan personel siaga untuk memastikan operasional distribusi berjalan tanpa hambatan.

Wilayah Kalimantan menjadi salah satu fokus distribusi penting, khususnya pada fasilitas Aviation Fuel Terminal (AFT) Syamsudin Noor yang berperan sebagai titik strategis dalam mendukung penerbangan haji dari embarkasi Banjarmasin.

Satgas Haji 2026 Dibentuk Untuk Jaga Keandalan Distribusi

Penguatan kesiapan distribusi avtur di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menjelaskan bahwa kesiapan operasional ditandai dengan pelaksanaan pengisian bahan bakar perdana atau first refueling untuk penerbangan haji di AFT Syamsudin Noor.

Edi Mangun menyebut pelaksanaan pengisian awal tersebut menjadi indikator kesiapan layanan energi penerbangan di wilayah Kalimantan selama musim haji berlangsung.

Selain kesiapan logistik, seluruh proses distribusi dilakukan dengan mengutamakan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment). Standar ini menjadi pedoman utama dalam menjaga keselamatan penerbangan serta keandalan operasional di lapangan.

Edi Mangun menegaskan bahwa setiap penyaluran energi memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perjalanan ibadah jamaah calon haji agar berlangsung aman dan lancar dari keberangkatan hingga tiba di tujuan.

Peran Energi Jadi Penopang Kelancaran Operasional Haji

Operasional penerbangan haji dikenal memiliki tingkat intensitas tinggi dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, kestabilan pasokan avtur menjadi salah satu komponen vital dalam mendukung kelancaran jadwal penerbangan.

Ketersediaan bahan bakar yang terjamin membantu maskapai menjaga ketepatan waktu keberangkatan, sekaligus meminimalkan risiko gangguan operasional selama masa pemberangkatan jamaah calon haji.

Dengan kesiapan logistik energi yang matang, penyelenggaraan ibadah haji diharapkan berjalan lebih lancar dan aman bagi seluruh jamaah di Indonesia.

FAQ

1. Berapa jumlah avtur yang disiapkan untuk musim Haji 2026?
PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan lebih dari 80 ribu kiloliter avtur secara nasional.

2. Apa peran AFT Syamsudin Noor dalam musim haji?
AFT Syamsudin Noor menjadi titik strategis distribusi avtur untuk mendukung penerbangan jamaah calon haji dari embarkasi Banjarmasin.

3. Apa itu Satgas Haji 2026?
Satgas Haji 2026 merupakan tim khusus yang dibentuk untuk memastikan kelancaran distribusi avtur selama musim haji.

4. Mengapa pasokan avtur penting dalam penyelenggaraan haji?
Pasokan avtur yang stabil memastikan penerbangan berjalan tepat waktu dan aman selama periode keberangkatan jamaah.

5. Apa standar yang digunakan dalam distribusi avtur?
Distribusi dilakukan dengan standar HSSE yang menekankan aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Radar Laut Hingga Tim Cepat, Cara Kaltim Tekan Praktik Ilegal Fishing

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Radar Laut Hingga Tim Cepat, Cara Kaltim Tekan Praktik Ilegal Fishing

DKP Kaltim memperkuat pengawasan laut dengan empat strategi, termasuk radar laut dan pelibatan masyarakat, guna menekan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Kalimantan Timur. (Ilustrasi)

Samarinda — Upaya menjaga kelestarian laut di Kalimantan Timur semakin ditingkatkan seiring meningkatnya ancaman praktik penangkapan ikan ilegal di sejumlah wilayah perairan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan pendekatan pengawasan terpadu yang menggabungkan keterlibatan masyarakat, teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas lembaga.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Raihan Fida Nuzband, menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjaga wilayah laut yang luas. Karena itu, pemerintah daerah kini mengandalkan jaringan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam sistem pengawasan.

Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Laut

Salah satu fokus utama pengawasan adalah memperkuat peran kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas yang tersebar di kawasan pesisir.

Saat ini, sekitar 40 kelompok aktif beroperasi di berbagai daerah pesisir di Kalimantan Timur, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui skema ini, laporan dari masyarakat menjadi sumber informasi awal untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Untuk kasus yang dinilai mendesak, tim provinsi langsung diturunkan ke lokasi. Sementara pelanggaran ringan biasanya ditangani melalui pembinaan oleh kelompok setempat.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit dipantau secara langsung oleh aparat pemerintah.

Kolaborasi Dengan Mitra Lingkungan Perkuat Pengawasan

Selain mengandalkan masyarakat, DKP Kaltim juga menggandeng lembaga mitra untuk memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah Kabupaten Berau.

Kolaborasi ini dilakukan bersama organisasi lingkungan seperti Yayasan Laut Biru dan Global Conservation. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan pendanaan hingga penguatan kapasitas pengawasan di wilayah konservasi.

Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah pengawasan yang selama ini menjadi kendala utama dalam menjaga kawasan laut yang luas.

Teknologi Radar Laut Mulai Digunakan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, DKP Kaltim juga memanfaatkan teknologi pemantauan kapal berbasis radar.

Sistem Marine Monitor (M2) telah dipasang di kawasan Tanjung Batu, Berau. Perangkat ini berfungsi mendeteksi pergerakan kapal yang memasuki zona konservasi laut.

Selain radar, perangkat ini dilengkapi kamera pengintai yang mampu menangkap bentuk fisik kapal. Informasi yang dihasilkan dapat dipantau secara langsung melalui pusat pengawasan di kantor DKP Kaltim di Samarinda.

Keberadaan teknologi tersebut membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang aktif memanfaatkan sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi laut.

Tim Reaksi Cepat Disiagakan Untuk Tindak Lanjut

Langkah lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari unsur kepolisian perairan hingga petugas pengawasan sumber daya kelautan.

Tim ini bertugas merespons laporan masyarakat secara cepat, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran serius di wilayah laut.

Keberadaan tim ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.

Kasus Penyetruman Dan Pengeboman Ikan Masih Dominan

Berdasarkan laporan yang diterima sepanjang tahun 2026, praktik penyetruman ikan menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering dilaporkan di wilayah perairan Kalimantan Timur.

Sementara itu, di kawasan Berau, masyarakat masih kerap melaporkan praktik pengeboman ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut secara permanen.

Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.

Pendekatan Terpadu Dinilai Kunci Menjaga Laut

Upaya pengawasan yang menggabungkan masyarakat, teknologi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi, pendekatan terpadu menjadi solusi realistis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran.

Pemerintah daerah berharap keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen utama dalam menjaga keamanan dan kelestarian perairan di Kalimantan Timur.

FAQ

1. Apa saja strategi DKP Kaltim dalam mencegah penangkapan ikan ilegal?

Ada empat strategi utama, yaitu memperkuat peran masyarakat pengawas, bekerja sama dengan lembaga mitra, memanfaatkan teknologi radar laut, dan menyiagakan Tim Reaksi Cepat.

---

2. Apa itu pokmaswas?

Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas yang bertugas memantau aktivitas di wilayah pesisir dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pemerintah.

---

3. Teknologi apa yang digunakan untuk memantau kapal di laut?

DKP Kaltim menggunakan sistem radar Marine Monitor (M2) yang dilengkapi kamera untuk mendeteksi pergerakan kapal di zona konservasi laut.

---

4. Pelanggaran apa yang paling sering terjadi di perairan Kaltim?

Kasus yang paling sering dilaporkan adalah penyetruman ikan dan pengeboman ikan.

---

5. Mengapa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan laut?

Karena wilayah laut yang luas dan keterbatasan anggaran, keterlibatan masyarakat membantu mempercepat pelaporan aktivitas mencurigakan.

Dari Lapas Untuk Masyarakat, Dapur MBG Samarinda Mulai Dibangun

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Dari Lapas Untuk Masyarakat, Dapur MBG Samarinda Mulai Dibangun

Lapas Narkotika Samarinda membangun dapur khusus program MBG dan melibatkan warga binaan dalam pelatihan pangan serta pengembangan peternakan dan pertanian.

SAMARINDA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda, Kalimantan Timur, mulai mengembangkan fasilitas dapur khusus sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan fasilitas ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan peran warga binaan dalam kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Samarinda, Puang Dirham, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui penyediaan sarana produksi makanan bergizi.

Menurutnya, pembangunan dapur tersebut dirancang untuk membantu kebutuhan distribusi makanan bagi kelompok sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda. Selain itu, warga binaan juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan pemasyarakatan (WBP) akan dilatih sebagai penjamah makanan dengan standar kesehatan yang ketat. Pelatihan ini dilakukan secara intensif dan melibatkan pendampingan dari instansi kesehatan setempat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kualitas makanan yang dihasilkan tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Selain pelatihan teknis, pihak lapas juga tengah mempelajari skema kerja sama dengan sejumlah pihak eksternal guna memperkuat pelaksanaan program ini.

Pemetaan Penerima MBG Masih Dievaluasi

Untuk memastikan distribusi makanan tepat sasaran, pihak lapas saat ini masih melakukan evaluasi terhadap titik-titik penerima manfaat program MBG.

Evaluasi ini dilakukan agar alokasi bantuan gizi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah sekitar lapas.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan ekosistem pangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kembangkan Peternakan Dan Budidaya Pangan

Tidak hanya membangun dapur, pihak lapas juga merancang pengembangan sektor produksi bahan pangan di lingkungan internal.

Beberapa rencana yang sedang dipersiapkan antara lain pembangunan peternakan ayam petelur, pengembangan tanaman pangan, serta budidaya ikan air tawar.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan bahan baku makanan secara mandiri, sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Selain itu, fasilitas rumah kaca atau green house yang telah tersedia juga dioptimalkan untuk mendukung produksi bahan pangan harian.

Pembinaan Berbasis Produktivitas Sosial

Program pengembangan dapur MBG di lingkungan lapas tidak hanya berorientasi pada keamanan lembaga, tetapi juga menitikberatkan pada kontribusi sosial kepada masyarakat.

Melalui kegiatan produksi pangan, warga binaan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif dan memperoleh keterampilan yang bermanfaat setelah menjalani masa pembinaan.

Pihak lapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran petugas telah menyatakan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk melalui berbagai inovasi pembinaan berbasis kemandirian.

FAQ

1. Apa tujuan pembangunan dapur MBG di Lapas Samarinda?
Tujuannya untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis sekaligus memberikan pelatihan keterampilan bagi warga binaan.

2. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG?
Warga binaan pemasyarakatan dilibatkan sebagai tenaga pengolah makanan setelah mengikuti pelatihan khusus.

3. Apakah warga binaan mendapatkan pelatihan khusus?
Ya, mereka akan mengikuti pelatihan penanganan makanan sesuai standar kesehatan yang didampingi tenaga kesehatan.

4. Selain dapur, program apa lagi yang dikembangkan?
Lapas juga merencanakan peternakan ayam petelur, budidaya ikan air tawar, serta penanaman tanaman pangan.

5. Siapa sasaran penerima makanan dari dapur MBG ini?
Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program MBG di wilayah sekitar Samarinda.

IKN Akan Miliki Dapil Sendiri Pada Pemilu 2029, KPU Fokus Data Pemilih

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

IKN Akan Miliki Dapil Sendiri Pada Pemilu 2029, KPU Fokus Data Pemilih

KPU mulai menyiapkan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029 dengan pemutakhiran data pemilih dan koordinasi bersama Otorita IKN. (Gambar ilustrasi)

IKN, Kaltim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mulai melakukan langkah awal dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fokus utama yang kini dilakukan adalah merancang daerah pemilihan (dapil) khusus bagi wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan seiring rencana IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan bertambahnya populasi di kawasan tersebut, kebutuhan akan sistem pemilu yang terstruktur dinilai harus dipersiapkan jauh sebelum tahapan resmi dimulai.

Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa pembentukan dapil khusus di IKN merupakan bagian penting dari perencanaan Pemilu 2029.

Menurutnya, persiapan awal seperti pemutakhiran data pemilih menjadi fondasi utama agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar saat waktunya tiba.

KPU menilai tahun 2027 akan menjadi periode krusial karena merupakan awal tahapan Pemilu 2029. Pada fase ini, intensitas koordinasi antara KPU dan Otorita IKN diperkirakan akan meningkat.

Koordinasi tersebut mencakup penataan wilayah dapil serta sinkronisasi data kependudukan, khususnya bagi warga yang akan berdomisili di kawasan IKN.

Selain menyiapkan dapil, KPU juga merencanakan pembangunan kantor atau gedung KPU di wilayah IKN apabila kesiapan administratif dan kebutuhan operasional telah terpenuhi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan pemilu di wilayah ibu kota baru tersebut.

Dalam rangka memastikan kesiapan wilayah, rombongan KPU melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik pembangunan di kawasan IKN.

Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain kawasan ruang terbuka publik, area hunian aparatur sipil negara, fasilitas olahraga, hingga kawasan pendukung lainnya.

Selain kegiatan pemantauan, rombongan juga mengikuti agenda penanaman pohon sebagai simbol keterlibatan lembaga negara dalam mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan.

Kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi awal guna memahami kondisi riil di lapangan sebelum penyusunan teknis pemilu dilakukan secara lebih detail.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan ibu kota baru yang saat ini telah memasuki tahap kedua.

Tahap tersebut berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional di masa depan.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat agar publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai progres pembangunan IKN.

Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Keberadaan dapil khusus di IKN akan menjadi pengalaman baru dalam sistem pemilu nasional. Hal ini karena wilayah ibu kota baru memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lainnya, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk yang relatif cepat.

Dengan persiapan sejak dini, KPU berharap seluruh proses pemilu di IKN dapat berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Persiapan ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan fisik ibu kota baru juga harus diikuti dengan kesiapan sistem demokrasi yang matang.

FAQ

1. Apakah IKN akan memiliki daerah pemilihan sendiri?
Ya, KPU merencanakan pembentukan dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029.

2. Kapan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan?
Tahapan awal diperkirakan mulai pada tahun 2027.

3. Apa yang sedang dipersiapkan KPU saat ini?
Fokus utama adalah pemutakhiran data pemilih dan penataan wilayah dapil khusus IKN.

4. Apakah akan ada kantor KPU di IKN?
Rencana pembangunan gedung KPU di IKN akan dilakukan jika kesiapan wilayah telah terpenuhi.

5. Mengapa IKN perlu dapil khusus?
Karena IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah.

Temuan Migas Ganal Jadi Peluang Baru Pendapatan Daerah Kalimantan Timur

Saputra Berry    Sabtu, April 25, 2026    Comment   

Temuan Migas Ganal Jadi Peluang Baru Pendapatan Daerah Kalimantan Timur

Pemprov Kaltim mengejar hak kelola migas Blok Ganal setelah temuan cadangan gas dan minyak raksasa yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan produksi energi nasional. (Gambar ilustrasi)

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat langkah untuk memperoleh bagian pengelolaan dalam proyek migas raksasa di wilayah lepas pantai Blok Ganal. Upaya tersebut dilakukan melalui skema participating interest (PI) yang dinilai penting untuk mendorong kontribusi sektor energi terhadap pendapatan daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyampaikan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada posisi strategis infrastruktur pendukung migas yang berada di wilayah provinsi.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pendukung di kawasan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut.

Temuan Migas Berpotensi Sangat Besar

Eksplorasi di Sumur Geliga dan Sumur Gula yang berada di wilayah kerja Ganal mengungkap potensi cadangan migas dalam jumlah sangat signifikan.

Cadangan yang teridentifikasi diperkirakan meliputi:

• Lebih dari 7 triliun kaki kubik gas

• Sekitar 375 juta barel minyak

Volume tersebut menjadikan Blok Ganal sebagai salah satu temuan energi paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Meski secara administratif lokasi temuan berada di luar batas kewenangan daerah—yakni lebih dari 12 mil laut—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memperoleh peran dalam pengelolaan proyek tersebut.

Upaya pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan proyek migas ini disebut telah mendapatkan sinyal positif.

Tawaran untuk memberikan bagian pengelolaan kepada perusahaan daerah dinilai sebagai peluang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor energi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah.

Keterlibatan daerah melalui skema PI juga dinilai mampu memberikan efek berganda terhadap ekonomi lokal, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga penguatan sektor pendukung industri energi.

Peran Perusahaan Internasional

Blok Ganal saat ini dioperasikan oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, yang memegang kepemilikan mayoritas sebesar 82 persen di wilayah kerja tersebut.

Eksplorasi yang dilakukan perusahaan ini menjadi kunci utama dalam mengungkap potensi cadangan migas besar di kawasan tersebut.

Keterlibatan perusahaan global menunjukkan bahwa kawasan perairan Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, masih memiliki potensi energi yang besar untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Pemerintah pusat melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menilai temuan ini sebagai momentum penting bagi ketahanan energi nasional.

Produksi gas dari Blok Ganal diproyeksikan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Target produksi yang direncanakan meliputi:

• 700 MMSCFD pada tahap awal

• 2.000 MMSCFD pada tahun 2028

• 3.000 MMSCFD pada tahun 2030

Kapasitas tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat.

Fasilitas Produksi Baru Disiapkan

Untuk mendukung target produksi, proyek ini akan memanfaatkan fasilitas produksi terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) dengan kapasitas mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari.

Selain itu, sejumlah infrastruktur yang telah tersedia sebelumnya juga akan digunakan untuk mempercepat proses produksi dan distribusi.

Salah satu fasilitas penting yang akan dimanfaatkan adalah Kilang LNG Bontang, yang selama ini menjadi pusat pengolahan gas alam cair di Kalimantan Timur.

Pemanfaatan fasilitas yang telah ada dinilai mampu mempercepat proses monetisasi cadangan gas sehingga memberikan dampak ekonomi lebih cepat.

Potensi Dampak Ekonomi Bagi Daerah

Jika pemerintah daerah berhasil memperoleh porsi pengelolaan, sektor energi berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Kalimantan Timur.

Selain meningkatkan PAD, proyek ini juga diperkirakan akan mendorong:

• Investasi baru di sektor energi

• Penyerapan tenaga kerja lokal

• Pengembangan kawasan industri pendukung

• Peningkatan aktivitas ekonomi regional

Dengan potensi cadangan yang besar dan dukungan infrastruktur yang memadai, Blok Ganal dipandang sebagai salah satu proyek strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sektor energi global.

FAQ

Apa Itu Participating Interest (PI)?

Participating Interest adalah skema yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah atau perusahaan daerah untuk memiliki bagian dalam pengelolaan proyek migas di wilayahnya.

Di Mana Lokasi Blok Ganal?

Blok Ganal berada di wilayah lepas pantai Kalimantan Timur dan menjadi salah satu wilayah kerja migas strategis di Indonesia.

Berapa Besar Cadangan Migas di Blok Ganal?

Cadangan yang ditemukan diperkirakan mencapai lebih dari 7 triliun kaki kubik gas dan sekitar 375 juta barel minyak.

Siapa Operator Blok Ganal Saat Ini?

Operator utama Blok Ganal adalah perusahaan energi asal Italia, ENI, yang memegang kepemilikan mayoritas.

Apa Dampak Temuan Ini Bagi Kalimantan Timur?

Jika daerah memperoleh porsi pengelolaan, temuan ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.

Ritual Erau Kutai Akan Digelar Tahun Ini, Upaya Jaga Identitas Generasi Muda

Saputra Berry    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Ritual Erau Kutai Akan Digelar Tahun Ini, Upaya Jaga Identitas Generasi Muda

Pemkab Kutai Timur memastikan Ritual Erau Kutai tetap digelar tahun ini sebagai upaya menjaga budaya lokal sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Kutim, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, tengah mematangkan persiapan pelaksanaan ritual adat Erau Kutai yang dijadwalkan berlangsung pada tahun ini. Tradisi tahunan tersebut dinilai penting sebagai sarana menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah pesatnya arus modernisasi.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyebutkan bahwa Erau Kutai merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kutai yang secara rutin digelar setiap tahun dengan beragam kegiatan bernuansa adat dan seni tradisional.

Menurutnya, meski jadwal pasti masih dalam tahap pembahasan, pemerintah daerah memastikan rangkaian kegiatan Erau tetap akan dilaksanakan pada tahun ini.

Pemerintah daerah saat ini mempertimbangkan dua opsi waktu pelaksanaan. Erau Kutai kemungkinan digelar bersamaan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Kutai Timur pada Oktober, atau diselenggarakan secara terpisah sebagai agenda budaya tersendiri.

Keputusan tersebut akan diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan kesiapan panitia.

Meski jadwal belum ditetapkan, sejumlah rangkaian kegiatan tradisional telah direncanakan, di antaranya:

• Pelas Tanah

• Pelas Pijak Tanah

• Pelas Laut

• Festival seni budaya Kutai

• Pertandingan olahraga tradisional

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan nuansa adat yang kuat sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan.

Sebagai bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Erau Kutai, pemerintah daerah juga telah melakukan pengukuhan pemangku adat Kutai di wilayah Kutai Timur.

Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, disertai penyerahan Sabda Pandita Ratu dari Sultan Aji Muhammad Arifin, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus memastikan keberlanjutan tradisi lintas generasi di tengah perubahan zaman.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menekankan bahwa pelaksanaan Erau Kutai tidak hanya bertujuan sebagai kegiatan seremonial semata. Tradisi ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya daerah serta menumbuhkan rasa bangga generasi muda terhadap warisan leluhur.

Selain itu, pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan adat dan seni tradisional dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

Partisipasi aktif dari kalangan pelajar, komunitas seni, dan masyarakat umum diharapkan menjadi bagian penting dalam kesuksesan acara tersebut.

Pelaksanaan Erau Kutai juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal.

Festival budaya berskala daerah seperti Erau dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan usaha kecil, sektor kuliner, hingga kerajinan tradisional.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan pelaku seni budaya, untuk mendukung penyelenggaraan Erau Kutai agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya peran pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai budaya serta menjadi pengayom masyarakat.

Para pemangku adat diharapkan mampu menjalankan tugas secara konsisten, sekaligus menjadi penjaga tradisi agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan Erau Kutai diharapkan tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat citra Kutai Timur sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya.

Upaya Tekan Fenomena Fatherless, BKKBN Kaltim Perluas Gerakan Ayah Teladan

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Upaya Tekan Fenomena Fatherless, BKKBN Kaltim Perluas Gerakan Ayah Teladan

BKKBN Kaltim menargetkan 15.959 ayah terlibat dalam Program GATI untuk memperkuat peran ayah dan mengatasi fenomena fatherless di keluarga. (Foto Ilustrasi)

SAMARINDA - Upaya memperkuat peran ayah dalam keluarga terus digencarkan di Kalimantan Timur. Tahun ini, Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur menargetkan keterlibatan sebanyak 15.959 ayah dan calon ayah dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang mencatat 10.768 ayah telah ikut berpartisipasi dalam program serupa.

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Publik BKKBN Kaltim, Sitti Mayasari Hamzah, menyampaikan bahwa peningkatan target ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas keluarga serta menekan fenomena fatherless, yaitu kondisi anak tumbuh tanpa keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, keterlibatan ayah memiliki dampak besar terhadap pembentukan karakter anak dan keharmonisan keluarga.

Program GATI dirancang sebagai gerakan nasional yang menekankan pentingnya kehadiran ayah dalam proses tumbuh kembang anak.

Fenomena fatherless tidak selalu berarti ketiadaan figur ayah secara fisik. Dalam banyak kasus, anak tetap memiliki ayah, tetapi perannya dalam pengasuhan dan pendidikan anak masih minim.

Melalui GATI, para ayah didorong untuk terlibat aktif dalam kehidupan anak, mulai dari mendampingi belajar hingga membangun komunikasi emosional yang sehat.

Pendekatan ini juga membawa nilai kesetaraan dalam pengasuhan, di mana tanggung jawab keluarga tidak hanya dibebankan kepada ibu.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan salah satu dari lima program prioritas atau Quick Win dalam program besar Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

Selain GATI, terdapat empat program prioritas lain yang juga dijalankan secara bersamaan, yaitu:

1. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting)

Program ini mendorong masyarakat berperan sebagai orang tua asuh bagi anak berisiko stunting.

2. Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)

Program penyediaan layanan penitipan anak atau daycare unggulan yang terintegrasi dengan sistem pemantauan tumbuh kembang.

3. Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI

Layanan digital yang memudahkan masyarakat berkonsultasi terkait persoalan keluarga.

4. Lansia Berdaya (Sidaya)

Program berbasis komunitas yang memberikan dukungan kepada lansia, khususnya mereka yang tidak mendapatkan perawatan keluarga.

Dalam pelaksanaan program Tamasya, Kalimantan Timur telah memiliki 48 Taman Pengasuhan Anak (TPA) yang menyediakan layanan terintegrasi untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Keberadaan TPA tersebut tidak hanya membantu orang tua bekerja, tetapi juga memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang tepat.

Empat layanan utama yang diberikan meliputi:

• Peningkatan kompetensi pengasuh

• Pemantauan tumbuh kembang anak

• Sistem umpan balik antara orang tua dan pengasuh

• Rujukan layanan kesehatan jika ditemukan indikasi gangguan tumbuh kembang

Program ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sekaligus menekan angka stunting di wilayah tersebut.

Keterlibatan ayah dalam keluarga dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis anak.

Melalui pendekatan berbasis kasih sayang dan komunikasi yang sehat, ayah dapat menjadi figur teladan yang membangun rasa percaya diri serta kedisiplinan pada anak.

BKKBN berharap, melalui berbagai program yang dijalankan, kesadaran ayah terhadap tanggung jawab keluarga dapat semakin meningkat.

Dengan meningkatnya peran ayah dalam pengasuhan, diharapkan kualitas hubungan keluarga menjadi lebih harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

FAQ

Apa Itu Program GATI?

Program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) adalah gerakan nasional yang mendorong ayah berperan aktif dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga harmonis.

Berapa Target Peserta GATI Di Kaltim Tahun Ini?

Target tahun ini mencapai 15.959 ayah dan calon ayah, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Apa Yang Dimaksud Fenomena Fatherless?

Fatherless adalah kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah, baik karena ketiadaan fisik maupun kurangnya peran dalam pengasuhan.

Apa Saja Program Quick Win BKKBN?

Lima program Quick Win meliputi:

• GATI

• Genting

• Tamasya

• Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI

• Sidaya

Berapa Jumlah Taman Pengasuhan Anak Di Kaltim?

Saat ini terdapat 48 Taman Pengasuhan Anak (TPA) yang menjalankan layanan pengasuhan terintegrasi.

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

231 Kasus DBD Tercatat, Pemda Kaltim Intensifkan Program 3M Dan Rujukan Cepat

Dinkes Kaltim menargetkan angka kematian DBD di bawah 0,4 persen saat jumlah kasus mencapai 231. Samarinda dan Kukar menjadi wilayah prioritas pencegahan. (Gambar ilustrasi)

Samarinda - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan target menekan angka kematian di bawah 0,4 persen pada bulan ini. Upaya tersebut dilakukan menyusul tercatatnya 231 kasus DBD di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kematian sangat bergantung pada kecepatan tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan awal kepada pasien yang menunjukkan gejala DBD.

Menurutnya, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting untuk menghindari kondisi pasien memburuk, terutama pada fase kritis penyakit.

Dinas Kesehatan mengingatkan bahwa masa peralihan musim menuju kemarau berpotensi meningkatkan risiko penyebaran DBD. Kondisi lingkungan pada masa tersebut sering memicu berkembangnya nyamuk pembawa virus dengue.

Secara kumulatif, jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur kini mencapai 231 kasus. Angka tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antarwilayah, khususnya dalam mempercepat sistem rujukan pasien yang mengalami kondisi kritis.

Instruksi percepatan rujukan telah disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan secara cepat dan tepat.

Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 46 kasus infeksi. Kondisi tersebut membuat wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam langkah antisipasi.

Selain Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara juga masuk dalam daftar prioritas dengan 39 kasus yang tercatat hingga saat ini. Di wilayah tersebut, intervensi kesehatan lingkungan dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi penyebaran.

Program pencegahan tidak hanya difokuskan pada layanan kesehatan, tetapi juga menyasar kebersihan lingkungan masyarakat.

Upaya pencegahan DBD dilakukan melalui penguatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk menggunakan metode 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Masyarakat juga didorong untuk kembali mengaktifkan kader juru pemantau jentik di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Peran kader dinilai penting dalam memantau potensi keberadaan jentik nyamuk di lingkungan permukiman.

Selain itu, distribusi bubuk Abate secara gratis terus dilakukan melalui puskesmas. Bahan tersebut digunakan untuk membasmi jentik nyamuk di tempat penampungan air.

Pengasapan atau fogging tetap disiapkan sebagai langkah terakhir apabila terjadi lonjakan penularan dalam skala besar. Metode ini digunakan untuk membunuh nyamuk dewasa di wilayah yang dinilai memiliki tingkat penyebaran tinggi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa seluruh rumah sakit rujukan memiliki persediaan logistik medis yang mencukupi untuk merawat pasien DBD.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam menekan angka kematian akibat penyakit tersebut.

FAQ

Berapa jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur saat ini?

Jumlah kasus DBD di Kalimantan Timur tercatat mencapai 231 kasus berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan.

Wilayah mana yang memiliki kasus DBD tertinggi?

Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 46 kasus, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 39 kasus.

Apa target pemerintah dalam penanganan DBD?

Pemerintah menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga di bawah 0,4 persen.

Apa itu metode 3M Plus?

Metode 3M Plus adalah upaya pencegahan DBD dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, ditambah langkah pencegahan lainnya.

Kapan fogging dilakukan?

Fogging dilakukan sebagai langkah terakhir ketika penyebaran DBD terjadi secara luas di suatu wilayah.

Bebas Denda Pajak Hingga 30 April 2026, Wajib Pajak Diminta Segera Lapor

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Bebas Denda Pajak Hingga 30 April 2026, Wajib Pajak Diminta Segera Lapor

Relaksasi pajak hingga 30 April 2026 memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa denda. DJP mengimbau masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini.

Samarinda - Otoritas pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memberikan kelonggaran kepada masyarakat dengan menghapus sanksi denda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong wajib pajak yang belum melapor untuk segera memenuhi kewajibannya tanpa terbebani sanksi administratif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan bahwa masa relaksasi tersebut berlaku hingga 30 April 2026, sehingga masyarakat memiliki kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pelaporan pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kalimantan Timur dan Utara, Teddy Heriyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan terbaru.

Menurut Teddy, wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan diimbau segera memanfaatkan masa kelonggaran tersebut agar tidak terkena sanksi setelah periode berakhir.

Pemberian pembebasan denda ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap proses penyesuaian masyarakat terhadap sistem perpajakan baru yang sedang diterapkan. Pemerintah menilai sebagian wajib pajak masih membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme pelaporan yang berbeda dari sebelumnya.

Selain pembebasan denda, DJP juga memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan tanpa dikenai bunga keterlambatan selama masa relaksasi berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk membantu masyarakat, DJP menyediakan layanan pendampingan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan.

Masyarakat dapat mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat guna memperoleh asistensi langsung dari petugas. Sementara bagi wajib pajak yang terkendala jarak atau mobilitas, pelaporan juga dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Coretax DJP.

Petugas pajak memastikan akan terus memberikan pendampingan hingga setiap wajib pajak berhasil menyampaikan laporan tahunannya dengan benar.

Di tengah penerapan sistem baru, tingkat partisipasi wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap menunjukkan tren positif.

Hingga saat ini, tercatat 305.035 dokumen SPT telah masuk ke dalam sistem pelaporan DJP.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, yang jumlahnya mencapai 293.602 dokumen.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan masih relatif lebih rendah, dengan total 11.433 dokumen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan sistem.

Pemerintah menilai momentum relaksasi denda ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran publik bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

Otoritas pajak juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kepatuhan wajib pajak selama periode pelaporan tahun pajak 2025 berlangsung.

Masyarakat diimbau untuk tidak menunda pelaporan hingga batas akhir masa relaksasi guna menghindari potensi kendala teknis menjelang tenggat waktu.

FAQ

1. Sampai kapan pembebasan denda pajak berlaku?

Pembebasan denda pelaporan SPT Tahunan berlaku hingga 30 April 2026.

2. Siapa saja yang bisa memanfaatkan relaksasi ini?

Seluruh wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum melaporkan SPT Tahunan.

3. Apakah pelaporan tetap bisa dilakukan secara online?

Ya, pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP secara daring.

4. Apa yang terjadi jika melewati batas waktu relaksasi?

Wajib pajak berpotensi dikenai sanksi denda administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Mengapa pemerintah memberikan relaksasi pajak?

Untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem perpajakan baru serta meningkatkan kepatuhan pelaporan.