SPPG Polda Kaltara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis setiap hari untuk siswa dan guru di empat sekolah di Tanjung Selor, Bulungan. (Foto ilustrasi)

TANJUNG SELOR - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Utara menyiapkan 1.024 porsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari bagi siswa dan tenaga pendidik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu. Program tersebut melayani empat sekolah di wilayah tersebut.

Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy mengatakan total penerima manfaat terdiri dari 957 siswa serta 67 guru dan tenaga pendidik.

“Total penerima manfaat mencapai 1.024 porsi, terdiri dari 957 siswa dan 67 guru serta tenaga pendidik dari empat sekolah,” ujar Djati saat meninjau SPPG Polda Kaltara di Jalan Bhayangkara, Tanjung Selor.

Empat sekolah yang menerima layanan MBG tersebut yakni TK Bhayangkari, TK Agape, SDN 10 Tanjung Selor, dan SMPN 07 Tanjung Selor.

Menurut Djati, menu makanan yang disiapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak sekolah dan berada dalam pengawasan tenaga ahli gizi SPPG Polda Kaltara.

Selain melibatkan pimpinan SPPG, program tersebut juga didukung ahli gizi, akuntan, serta 30 relawan yang membantu operasional harian.

Distribusi makanan dilakukan menggunakan kendaraan operasional SPPG Polda Kaltara untuk memastikan penyaluran berjalan aman dan terorganisir.

“SPPG Polda Kaltara merupakan upaya kami dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mendukung terwujudnya generasi sehat serta unggul di Kaltara,” kata Djati.

Sebelumnya, Polda Kaltara juga membangun fasilitas SPPG di markas Polresta Bulungan pada 14 Mei 2025 guna mendukung implementasi Program MBG di daerah tersebut.

Fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 400 meter persegi. SPPG tersebut ditargetkan mampu melayani kebutuhan MBG bagi 3.500 siswa dan dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara.

Peletakan batu pertama pembangunan SPPG turut dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara kini gunakan IPAL standar BGN untuk memastikan pengolahan limbah lebih bersih, aman, dan ramah lingkungan sesuai aturan terbaru.

Penajam Paser Utara – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem tersebut mulai diterapkan sebagai upaya memperketat pengelolaan limbah sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara, Komisaris Polisi Awan Kurnianto, mengatakan IPAL yang digunakan merupakan sistem lengkap yang didatangkan dari Jakarta dan dirancang khusus sesuai ketentuan BGN.

“IPAL ini sudah menggunakan teknologi lengkap sesuai standar Badan Gizi Nasional,” kata Awan, Minggu.

Dilengkapi Aerator dan Zat Pengurai Limbah

Sistem IPAL tersebut dilengkapi mesin aerator yang berfungsi menghasilkan gelembung udara untuk mempercepat proses penguraian limbah. Selain itu, digunakan pula zat khusus yang membantu memecah kandungan limbah agar air yang dihasilkan lebih bersih.

Sebagai indikator sederhana, dilakukan uji biologis dengan menempatkan ikan pada bak penampungan akhir. Jika ikan dapat bertahan hidup, maka air hasil olahan dinilai telah aman bagi lingkungan.

Sampel Diuji Labkesda Kaltim

Untuk memastikan standar terpenuhi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalimantan Timur telah mengambil sampel air dari instalasi tersebut. Hasil pengujian akan menjadi dasar evaluasi, termasuk dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hasil tersebut juga akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari proses supervisi sebelum operasional dapur kembali berjalan normal.

Sempat Dihentikan Karena Standar IPAL

Sebelumnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan karena sistem IPAL yang digunakan belum memenuhi standar terbaru yang kini diperketat oleh BGN.

Setelah dilakukan penyesuaian dan evaluasi, dapur MBG kini kembali mengarah pada pemenuhan standar yang ditetapkan.

Layani Ribuan Pelajar

Dapur MBG Polres Penajam Paser Utara saat ini melayani sedikitnya 1.189 peserta didik di wilayah Kecamatan Penajam. Para penerima manfaat berasal dari SD Negeri 008, SMP Negeri 21, dan SMA Negeri 8.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga aman bagi lingkungan sekitar.

“Kami berupaya agar pengelolaan limbah di dapur MBG benar-benar bersih dan tidak mencemari lingkungan,” ujar Awan.

Foto SPPG Desa Anik Dingir Yang Oprasionalnya sementara di hentikan

LANDAK - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Anik Dingir, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kaliamantan Barat. Mendadak menghentikan oprasionalnya untuk mengantar MBG di Sekolah - sekolah terhitung pada tanggal 13 April 2026.

Kejadian tersebut menjadi tanda tanya dari pihak orang tua murid yang menerima manfaat MBG, pasalnya MBG di Desa Anik Dingir tersebut baru berjalan kurang lebih satu bulan belakangan ini.

"Selasa (14/4) kemarin anak saya bilang kami tidak dapat MBG lagi, katanya MBG di Anik tutup tidak tau tutupnya sampai kemungkinan ada masalah," ungkap Yanti salah satu orangtua penerima MBG di Anik kepada media ini. Kamis (16/4/2026).

Setelah itu, tim media mencoba mengkonfirmasi langsung dan menghubungi Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Landak Yohanes, saat dihubungi dirinya pun membenarkan, bahwa SPPG di Desa Anik Dingir tersebut untuk saat ini memberhentikan Oprasionalnya sementara waktu.

"Iya pak benar di hentikan sementara waktu ini oprasionalnya, mudah -mudahan dalam satu atau dua minggu kedepanya bisa kembali beroperasi," ujar Yohanes Korwil BGN Landak saat di konfirmasi. Jumat (17/4/2026).

Ia mengatakan, penutupan sementara dapur SPPG tersebut dikarenakan ada dua faktor, yang pertama karena terkait ahli gizi dan yang kedua terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG Anik itu, dibagian staf Ahli gizi nya saat ini terjadi kekosongan karena mengundurkan diri, kemudian saat ini juga sedang menunggu hasil pengujian sampel makanan SPPG nya keluar. Inilah yang menjadi alasan untuk menghentikan Oprasionalnya sementara," kata Yohanes.

Perlu diketahui SLHS merupakan sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan. Dokumen ini membuktikan bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan pangan.

“SLHS bertujuan menjamin makanan yang disajikan aman, bergizi, dan higienis bagi masyarakat,” tambah Yohanes.

Ditanya Terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di dapur SPPG Desa Anik Dingir, ia menjelaskan tidak ada masalah.

"Untuk IPAL mereka sudah ada pengajuan dan sudah sesuai SOP," tutup Yohanes.

BGN Wajibkan Semua SPPG Kantongi SLHS di Bulan Agustus

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Agustus mendatang. 

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya bakal mendorong percepatan sertifikasi standar higiene tersebut.

"Target saya, bulan Juni semua SPPG sudah mendaftar dan bulan Agustus seluruh SPPG sudah ber-SLHS," kata Nanik dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Nanik mengatakan, sampai saat ini jumlah SPPG yang mengantongi SLHS terus bertambah. Pada akhir September 2025, tercatat baru 39 SPPG yang mengantongi SLHS.

Namun, per 15 April 2026 jumlah SPPG yang mengantongi sertifikat itu sudah mencapai 13.576 unit atau 52,37 persen dari 25.925 SPPG yang sedang beroperasi.

Sementara, jumlah SPPG yang telah mengajukan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat sudah mencapai 16.681 unit atau 81,39 persen. Nanik menegaskan, oihaknya akan terus mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk ikut berperan dalam percepatan sertifikasi dapur MBG.

“Tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh SPPG," ujar Nanik.

Pada saat yang bersamaan, BGN tanpa sertifikat SLHS juga akan ditindak tegas karena dinilai belum mematuhi kewajiban administratif.

Nanik mentakan bakal memerintahkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan di BGN untuk membekukan sementara SPPG yang belum mengurus SLHS. Tindakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada jutaan penerima manfaat.

 "Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kami akan instruksikan dilakukan suspensi atau penghentian sementara operasional," tutur Nanik.

BGN Wajibkan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS di Bulan Agustus Sebagai informasi, pemerintah mencatat per 30 Maret 2026 program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, MBG itu disalurkan melalui mencapai 26.066 unit SPPG di 38 provinsi. Pemerintah menyatakan akan terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Atas perintah Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujar Zulhas dalam rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (dikutip dari Kompas.com)

BGN Tegas Bakal Stop Operasional SPPG Bila Tak Miliki SLHS dan IPAL

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal satu bulan setelah mulai beroperasi.

Ketentuan tersebut menjadi syarat utama dalam menjamin keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

"Kami mensyaratkan seluruh SPPG baru yang baru beroperasi maka maksimal satu bulan setelah beroperasi sudah harus memiliki SLHS. Karena pada saat penilaian SLHS memang SPPG tersebut harus sudah operasional," kata Dadan.

Menurut Dadan, SLHS hanya dapat diberikan kepada SPPG yang sudah beroperasi, karena proses penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan pegawai hingga menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

"Terkait dengan SLHS, SPPG baru yang akan operasional kita perintahkan untuk meminta rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten masing-masing," sambungnya.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kata Dadan, maka operasional SPPG akan dihentikan sementara. Selain aspek higiene dan sanitasi, BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki sistem pengolahan limbah berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari proses sertifikasi ke depan.

 "Kemudian untuk pengolahan limbah, kami mensyaratkan bahwa di setiap SPPG ada IPAL dan ini menjadi bagian nanti sertifikasi," ucapnya.

BGN akan memberikan kesempatan kepada SPPG yang belum memiliki pengolahan limbah untuk segera melengkapinya. Apabila setelah diberikan tenggat waktu SPPG tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka operasionalnya berpotensi dihentikan.

"Ketika kesempatan sudah diberikan dan tetap tidak membuat kemungkinan besar SPPG itu akan kita hentikan," tegas Dadan.(dikutip dari web BGN)

(RED)