Sabang Merah Borneo mendesak Pemkab Sekadau memediasi sengketa lahan dengan PT Arvena Sepakat dan mengevaluasi legalitas operasional perusahaan di Nanga Mahap.

SEKADAU - DPD Sabang Merah Borneo selaku kuasa pendamping masyarakat Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, pada Mei 2026 resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau terkait sengketa lahan dengan PT Arvena Sepakat yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Dalam surat yang disertai sejumlah dokumen pendukung, organisasi tersebut meminta Bupati Sekadau memfasilitasi mediasi terbuka antara masyarakat dan perusahaan. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah mengevaluasi hingga mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Arvena Sepakat apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Permintaan tersebut mengacu pada dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor MP.01.02/22161.10/III/2026 serta Kanwil BPN Kalimantan Barat Nomor HP.02.02/700-61/IV/2026. Berdasarkan dokumen yang dikutip Sabang Merah Borneo, tidak ditemukan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Arvena Sepakat.

Temuan itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk mempertanyakan legalitas pengelolaan lahan oleh perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade di wilayah tersebut.

Selain persoalan legalitas lahan, Sabang Merah Borneo juga menyampaikan sejumlah dugaan pelanggaran lainnya. Di antaranya dugaan pencemaran aliran sungai, aktivitas perkebunan di kawasan sempadan sungai, perubahan batas lahan tanpa persetujuan warga, hingga persoalan transparansi program plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam suratnya, organisasi tersebut mengajukan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau. Pertama, memfasilitasi mediasi terbuka dengan menghadirkan pimpinan perusahaan dan perwakilan masyarakat. Kedua, mencabut IUP apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen HGU yang sah. Ketiga, mengembalikan lahan yang berada di luar izin resmi kepada masyarakat. Keempat, mengembalikan kawasan sempadan sungai dan lahan terlantar untuk dikelola warga.

Sabang Merah Borneo juga memberikan batas waktu tujuh hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk menetapkan jadwal pertemuan.

"Masyarakat sudah cukup sabar selama 15 tahun. Kini saatnya aturan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada ruang bagi perusahaan yang beroperasi di atas penderitaan rakyat tanpa alas hak yang jelas," ujar perwakilan lembaga pendamping tersebut.

Hingga surat itu disampaikan, perhatian kini tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam merespons permintaan audiensi dan tuntutan yang diajukan masyarakat terkait sengketa lahan di Kecamatan Nanga Mahap.

Penulis: Delova

Penandatanganan Naskah Hibah Bangunan Penangkap Mata Air berkapasitas 10 Liter per Detik di Nanga Mahap. (Foto: SB/TM)

BorneoTribun | Sekadau, Kalbar - Bupati Sekadau Rupinus tandatangani naskah hibah barang milik daerah berupa Bangunan Penangkap Mata Air berkapasitas 10 Liter per detik di Balai Bertemu komplek Kantor Kecamatan Nanga Mahap oleh Bupati Sekadau. Selasa (22/9/20)

Bupati Sekadau dalam sambutanya mengatakan, dengan di tandatangani surat hibah bangunan milik daerah tersebut yaitu penangkapan mata air berkapasitas 10 Liter per detik di Nanga Mahap, membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap kebutuhan masyarakat. 

"Air bersih adalah salah satu kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat," kata Bupati Sekadau Rupinus. 

Bupati juga berharap, dengan dibangunya sarana air bersih di Nanga Mahap dapat di rasakan hingga di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat Nanga Mahap. 

Camat Nanga Mahap, Acung Yulius mengatakan, satu per satu kebutuhan masyarakat Nanga Mahap sudah bisa di rasakan mulai dari Rumah Gizi dan Air Bersih. 

"Saya tidak bisa berkata apa-apa selain berterimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang selalu ini membangun yang kita harapkan, yaitu Air Bersih dan Sarana Kesehatan," ungkapnya. 

Acung menambahkan, dengan di lanjutkanya pembangunan Penangkap Air Bersih dan penyerahan Pos Gizi di Nanga Mahap dapat di manfaatkan dengan baik sekaligus berguna untuk kebutuhan Masyarakat Nanga Mahap. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi juga mengatakan, melalui kebijakan Bupati Sekadau yang mengistruksikan, sehingga pelaksanaan ini di lanjutkan kembali. 

"sesuai instruksi tersebut kami PUPR bekerja sama dengan PDAM Sirin Meragun, semoga pelaksanaan pembangunan ini dapat segera terselesaikan. Karna Pipa utama telah di salurkan tinggal ada beberapa lagi yakni pipa penghubung agar bisa mengalir ke Rumah Rumah warga," katanya. 

Akhmad menambahkan, pembangunan ini sempat terhenti di sebabkan beberapa faktor baik dari segi anggaran maupun kendala sosialisasi ke masyarakat 

"karna hal ini harus ada komitmen juga dari masyarakat untuk membantu kelancaran pembangunan ini," jelas Akhmad Suryadi. 

Selanjutnya Direktur PDAM Sirin Meragun, Yok Kelak mengatakan, dengan di tandatangani naskah hibah ini, PDAM 

Sirin Meragun akan berkomitmen membantu pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat Nanga Mahap. 

"kami selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu akan berkomitmen membantu pemerintah dalam hal membangun Sarana air bersih," ujar Yok Kelak. (YK/TIM)

Bupati Sekadau Rupinus resmikan 4 rumah gizi di Kecamatan Nanga Mahap. (Foto: HMS)

BORNEOTRIBUN | SEKADAU, KALBAR - Peresmian Rumah Gizi di Desa Batu Pahat, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalbar oleh Bupati Sekadau Rupinus, Jum'at(18/9/20).

Dalam sambutannya, Bupati Sekadau Rupinus mengatakan Sebanyak 4 (empat) buah Rumah Gizi/ Pos Gizi yang telah di bangun untuk lingkungan Desa di Kecamatan Nanga Mahap. 

"Yang telah kita bangun Pos Gizi nya ada 4 Desa  yaitu Desa Nanga Mahap, Desa Kenayan, Desa Tembaga, dan yang kita resmikan hari ini Desa Batu Pahat," terangnya. 

"Saya mengharapkan kerja sama dari masyarakat dari berbagai elemen untuk membantu mensosialisasikan tentang kesehatan," tambah Rupinus. 

Orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari ini berharap, setiap perangkat daerah melalui Kader Posyandu, TP PKK Desa, kelompok pemuda/pemudi untuk tetap berinovasi dalam rangka mencegah stunting dan gizi buruk di wilayahnya masing - masing," tambahnya. 

"Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Desa Desa yang telah mendapatkan Rumah Gizi semoga dapat di manfaatkan dengan baik," tutup Bupati Rupinus. 

Kepala Desa Batu Pahat, Salim juga mengucapkan trimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen membangun Desa Batu Pahat. 

"Ada banyak pembangunan selama kepemimpinan Bapak Rupinus dan Aloysius. Alhamdulilah jalan dan jembatan telah kami rasakan," ungkapnya. 

"Dan hari ini kita mendapatkan Rumah Gizi, hanya satu yang bisa kami sampaikan, hanya ucapan terimakasih,"tutup Salim. 

Sementara, Camat Nanga Mahap Acung Yulius, juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah banyak membantu Kecamatan Nanga Mahap terkhusus Desa Batu pahat yang saat ini Rumah Gizi di resmikan oleh Rupinus selaku Bupati Sekadau. 

"Sudah banyak pembangunan yang kita rasakan selama kepemimpinan Bupati Rupinus dan Wakil Bupati Aloysius, baik jalan jembatan dan perumahan," ungkapnya. 

"Kita juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 30 rumah di Nanga Mahap, yang tidak layak huni sudah kita bedah. Tak perlu di jelaskan lagi komitmen Pemerintah Daerah di dalam membangun," pungkas Acung. 

Aventinus Yulianto mewakili Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau mengatakan yang menjadi isu stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi. Lalu dampak dari stunting tersebut adalah mudah sakit lambat dalam berpikir hingga mudah tertular penyakit. 

"Oleh karnanya, Bupati Sekadau bersama Dinkes Kabupaten Sekadau berkomitmen dengan membangun Pos Pos Gizi yang di beberapa desa telah kita bangun," kata Yulianto. 

Ia berharap dengan dibangunya Pos Gizi ini di harapkan dapat di gunakan untuk kegiatan kegiatan program kesehatan.

Turut mendampingi Bupati Sekadau dalam acara tersebut Camat Nanga Mahap Acung Yulius Anggota DPRD fraksi Golkar Muslimin, Fraksi Perindo Lorensius Ardi Wiranata, fraksi PDIP Hendri Suhendar, Kabid Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau Idin, Perwakilan Dinkes PP dan KB Aventinus Yulianto, Forkopimcam, Kaur Pemdes Batu Pahat dan undangan. (red)