Iklan Tutup X
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Minggu, 21 Juni 2026

Gubernur Kalbar H. Ria Norsan Apresiasi Pondok Tahfidz Milenial Cetak Generasi Qur’an

Foto: Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan menghadiri kegiatan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin yang digelar Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam bersama Majelis Taklim Nurul Jannah di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

Kegiatan bertema “Gema Muharram, Cahaya Qur’an untuk Membangun Peradaban Generasi Qur’ani” tersebut dihadiri para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, wali santri, serta jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah.

Dalam sambutannya, Gubernur H. Ria Norsan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan keagamaan yang konsisten membina masyarakat untuk dekat dengan Al-Qur’an. Menurutnya, pembelajaran Al-Qur’an merupakan ilmu yang paling utama dan harus terus dikembangkan.

“Orang yang belajar Al-Qur’an adalah orang yang mempelajari ilmu yang paling utama. Teruslah menuntut ilmu karena ilmu tidak ada batasnya. Jangan lupa menghormati guru, karena guru mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pondok pesantren maupun majelis taklim sebagai upaya membangun generasi yang berilmu dan berakhlak.

Pengasuh Pondok Tahfidz Milenial Askop dan Maryam, KH. Luthfan Khibar A’lam, PhD., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil pembinaan Al-Qur’an selama 11 tahun. 

“Alhamdulillah hari ini kita berhasil melaksanakan Tabligh Akbar spesial Wisuda Surat Yasin. Yang diwisuda bukan hanya santri muda, tetapi juga Pakde dan Bude, para orang tua yang istiqomah mengaji,” katanya.

Kegiatan pengajian berawal dari Surau Nurul Jannah di Komplek Tanjungpura Permai sejak 2015. Kini berkembang menjadi Masjid Nurul Jannah dan melahirkan Pondok Tahfidz Milenial yang mencetak kader untuk disebarkan ke daerah pedalaman Kalbar.

Sebanyak 28 orang mengikuti Wisuda Surat Yasin, terdiri dari santri dan orang tua yang istiqomah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an selama bertahun-tahun. (Tim/Jm)

Rabu, 13 Mei 2026

Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia

Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia
Bikin Bangga! Kalbar Peringkat ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia.
Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat kembali mencatat pencapaian positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2026, Kalbar berhasil masuk dalam delapan besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan dengan angka pertumbuhan mencapai 6,14 persen.

Di bawah kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari sinergi berbagai pihak dalam mendorong pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Gubernur Ria Norsan mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun Kalbar.

“Ini hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mari terus bahu-membahu membangun Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Ria Norsan.

Pertumbuhan ekonomi Kalbar didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta berkembangnya sejumlah sektor strategis, seperti pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Selain itu, peningkatan investasi juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus mengoptimalkan peran Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi logistik, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar menilai capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM lokal, hingga pemerataan pembangunan dari desa ke perkotaan.

Pencapaian tersebut juga disebut menjadi bukti bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalbar dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata dan tren pertumbuhan yang positif bagi perkembangan ekonomi daerah ke depan.

Sabtu, 09 Mei 2026

Krisantus Kurniawan Pastikan Jalan Suti Semarang Dibangun Pada 2026

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang di Bengkayang guna memperkuat konektivitas dan distribusi hasil pertanian.
Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang di Bengkayang guna memperkuat konektivitas dan distribusi hasil pertanian.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Suti Semarang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2026. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan provinsi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menyampaikan anggaran pembangunan jalan tersebut telah tersedia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

Menurut Krisantus Kurniawan, pembangunan Jalan Suti Semarang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkayang.

“Kami sudah menganggarkan sekitar Rp15 miliar melalui Dinas PUPR untuk Jalan Suti Semarang,” ujar Krisantus Kurniawan di Bengkayang, Jumat.

Krisantus Kurniawan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki seluruh ruas jalan berstatus provinsi meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Perbaikan jalan dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, terutama distribusi barang dan hasil pertanian dari wilayah pedesaan menuju pusat perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini lebih memprioritaskan jalan yang dapat berfungsi secara optimal agar tetap bisa dilalui masyarakat dengan aman dan layak.

“Kami lakukan secara bertahap. Minimal jalan tetap fungsional sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” kata Krisantus Kurniawan.

Kabupaten Bengkayang sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penyangga sektor pangan di Kalimantan Barat. 

Karena itu, akses jalan yang memadai dianggap sangat penting untuk mempercepat distribusi hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas Jalan Suti Semarang juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan pedalaman Bengkayang.

FAQ

Berapa anggaran pembangunan Jalan Suti Semarang?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembangunan Jalan Suti Semarang.

Kapan pembangunan Jalan Suti Semarang dimulai?

Pembangunan direncanakan masuk dalam program anggaran tahun 2026.

Siapa yang menyampaikan informasi pembangunan jalan tersebut?

Informasi disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Mengapa Jalan Suti Semarang menjadi prioritas?

Jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas wilayah, distribusi hasil pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat Bengkayang.

Apa fokus utama Pemprov Kalbar dalam pembangunan jalan?

Pemprov Kalbar memprioritaskan jalan provinsi agar tetap fungsional dan bisa digunakan masyarakat dengan layak meski anggaran terbatas.

Kamis, 07 Mei 2026

Kalbar Fokus Perluas Lahan Jagung Demi Kejar Swasembada Pangan 2026

Pemprov Kalbar memperkuat gerakan tanam jagung hibrida untuk mendukung swasembada pangan 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, TNI, dan Polri.
Pemprov Kalbar memperkuat gerakan tanam jagung hibrida untuk mendukung swasembada pangan 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, TNI, dan Polri.

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempercepat target swasembada pangan pada 2026. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan yakni pengembangan jagung hibrida di sejumlah daerah potensial, termasuk Kabupaten Bengkayang.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai gerakan tanam jagung hibrida menjadi strategi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, hingga unsur TNI dan Polri dinilai penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan pertanian.

“Gerakan tanam jagung ini menunjukkan keseriusan bersama dalam memperkuat swasembada pangan nasional, termasuk di Kalimantan Barat,” kata Krisantus Kurniawan saat menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kabupaten Bengkayang, Kamis.

Bengkayang Dinilai Punya Potensi Besar

Kabupaten Bengkayang disebut memiliki peluang besar menjadi salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Daerah tersebut dinilai mampu menopang kebutuhan produksi pangan apabila pengelolaan lahan dilakukan secara optimal.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34.503 hektare. Dari luasan tersebut, produksi jagung menembus 179.246 ton pipilan kering.

Capaian itu disebut tidak lepas dari kontribusi sejumlah daerah penghasil jagung, termasuk Bengkayang yang selama ini dinilai aktif mengembangkan komoditas pertanian strategis.

Krisantus Kurniawan berharap Bengkayang terus memperkuat posisinya sebagai wilayah unggulan pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Lahan Tidur Diminta Dioptimalkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendorong optimalisasi lahan yang belum produktif agar dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pertanian pangan.

Krisantus Kurniawan menegaskan pemanfaatan lahan tidur penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung kebutuhan pangan nasional.

Selain meningkatkan produksi pertanian, program tersebut juga diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.

“Optimalisasi lahan bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Krisantus Kurniawan.

Sejalan Dengan Program Nasional

Program penguatan sektor pangan di Kalimantan Barat disebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Astacita.

Fokus utama program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau sebagai upaya mendorong kemandirian nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis target swasembada pangan 2026 dapat tercapai apabila seluruh pihak terus menjaga kolaborasi dan inovasi di sektor pertanian.

FAQ

Apa tujuan Gerakan Tanam Jagung Hibrida di Kalbar?

Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional pada 2026.

Mengapa Bengkayang menjadi fokus pengembangan jagung?

Kabupaten Bengkayang dinilai memiliki potensi lahan dan produktivitas yang besar untuk menjadi sentra jagung di Kalimantan Barat.

Berapa produksi jagung Kalbar pada 2025?

Produksi jagung Kalimantan Barat sepanjang 2025 mencapai 179.246 ton pipilan kering.

Siapa saja yang dilibatkan dalam program swasembada pangan?

Program melibatkan pemerintah daerah, kelompok tani, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait di sektor pertanian.

Apa manfaat optimalisasi lahan tidur?

Optimalisasi lahan tidur diharapkan meningkatkan produksi pangan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Senin, 04 Mei 2026

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026
Ilustrasi Gubernur Ria Norsan meninjau jalan.
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat perbaikan ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Proyek bernilai sekitar Rp23 miliar tersebut kini telah memasuki fase awal konstruksi.

Perbaikan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi masyarakat, sekaligus menunjang kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan progres pekerjaan saat ini difokuskan pada mobilisasi alat berat dan material ke lokasi proyek.

“Saat ini pekerjaan sudah masuk tahap konstruksi. Tim di lapangan tengah melakukan mobilisasi peralatan dan material untuk mendukung percepatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan selama proyek berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selain itu, penerapan standar keselamatan kerja menjadi perhatian utama di lapangan.

“Kami memastikan manajemen lalu lintas tetap berjalan dengan baik, serta penerapan K3 bagi para pekerja agar proyek ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Perbaikan difokuskan pada segmen sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang mengalami kerusakan paling berat, seperti jalan berlubang dan permukaan yang tidak layak dilalui. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar.
Lingkup pekerjaan mencakup penguatan struktur perkerasan jalan, perbaikan badan dan bahu jalan, penataan drainase, serta pekerjaan penunjang lainnya guna meningkatkan kualitas jalan secara menyeluruh.

Data menunjukkan total panjang ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang mencapai 49,5 kilometer, dengan sekitar 88,6 persen dalam kondisi mantap dan 11,4 persen masih perlu perbaikan.

Dengan percepatan pembangunan ini, Pemprov Kalbar optimistis konektivitas wilayah di Kayong Utara akan semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat secara lebih optimal.

Sabtu, 02 Mei 2026

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata

Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata
Hardiknas 2026, Pendidikan Kalbar Tunjukkan Kemajuan Nyata. 
Pontianak – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi ajang refleksi atas perkembangan sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan tren peningkatan positif dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalbar mencapai 8,07 tahun, meningkat dari 7,78 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan menjadi 12,69 tahun. Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, menyebut bahwa capaian ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di berbagai wilayah.

“Untuk mencapai itu tentu kita perlu akses, kita perlu guru, kita perlu sekolah-sekolah yang dibangun, kita perlu buku-buku yang dibelanjakan, dan masih banyak lainnya, nah itu juga yang berusaha kita bangun,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, perbaikan sarana pendidikan terus dilakukan. Sepanjang 2025, sebanyak 26 SMA telah direvitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.

Selain peningkatan infrastruktur, Pemprov Kalbar juga berfokus pada penanganan angka putus sekolah melalui program Retrieval yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 88 Tahun 2021. Program ini memberikan bantuan hingga Rp2 juta per bulan bagi siswa yang kembali melanjutkan pendidikan.

Menurut Syarif Faisal, data penerima bantuan diperoleh dari sekolah dan diverifikasi secara ketat agar tepat sasaran. “Agar stimulus ini tepat sasaran kita dari Disdikbud meminta data ini dari satuan pendidikan yang nantinya juga akan di verifikasi oleh bidang PSMK maupun pengawas sekolah,” jelasnya.

Bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan harian siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama anak putus sekolah.

“Tentu kita berharap dengan adanya program ini dapat mengurangi angka putus sekolah di Kalbar,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia di Kalbar akan terus meningkat. Momentum Hardiknas pun menjadi pengingat penting bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah.

Selasa, 28 April 2026

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen. Foto: Dok. Ist
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen. Foto: Dok. Ist
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Salah satu fokus utama diarahkan ke wilayah pedalaman dan daerah dengan akses terbatas, termasuk dua ruas jalan strategis di Kabupaten Sintang, yakni Nanga Mau–Tebidah dan Tebidah–Bunyau.

Melalui Dinas PUPR Kalimantan Barat, pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk peningkatan dua ruas jalan tersebut. Masing-masing paket pekerjaan memperoleh pagu anggaran Rp12 miliar dan saat ini telah memasuki tahap persiapan tender fisik.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan penanganan ruas Nanga Mau–Tebidah direncanakan sepanjang 1,14 kilometer dengan prioritas pada titik jalan yang mengalami kerusakan berat.

“Iya kita memiliki rencana penangan efektif untuk ruas jalan Nanga Mau-Tebidah itu sepanjang 1,14 kilometer dan kita fokuskan pada kerusakan berat,” ujarnya.

Sementara itu, ruas Tebidah–Bunyau juga akan ditangani dengan panjang efektif 1,14 kilometer. Fokus pengerjaan tetap diarahkan pada segmen jalan rusak parah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas harian dan distribusi hasil usaha warga.

Menurut Iskandar, pola pembangunan dilakukan secara bertahap melalui skema fungsional tersebar, yakni memperbaiki titik-titik kerusakan paling parah terlebih dahulu agar akses masyarakat dapat segera terbantu.

“Kita memastikan bahwa pembangunan ini segera berprogres pada 2026, dengan fokus kita pada pembangunan jalan yang berat atau rusak parah, meskipun mungkin kecil tapi kita bertahap melakukan perbaikan, dengan skema tersebut,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, perbaikan dua ruas jalan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.

Minggu, 26 April 2026

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus
Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan terus berupaya memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan. Program ini difokuskan pada daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi sehingga sulit menjangkau pendidikan formal.

Sejak tahun 2025, penguatan PLK semakin dioptimalkan sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu pelaksanaannya dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang membuka layanan belajar bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan wilayah sekitarnya.

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak dan akses. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Gubernur Ria Norsan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kalimantan Barat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menjelaskan banyak anak di daerah kepulauan tidak dapat bersekolah karena harus menempuh perjalanan laut yang jauh dengan biaya tinggi.
Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus
Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.
“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya, tidak tersedia sekolah. Jika ingin bersekolah, anak-anak harus menyeberang dengan waktu tempuh lama dan biaya besar. Kondisi ini membuat banyak anak akhirnya tidak bersekolah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melalui skema PLK membuka kelas cabang di Kantor Desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan datang secara bergiliran setiap Minggu untuk mengajar.

“Untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, dibuka kelas cabang di kantor desa. Guru datang bergantian setiap minggu untuk mengajar. Meskipun belum maksimal, setidaknya anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ujian, mereka akan datang ke sekolah induk untuk mengikuti seluruh tahapan pembelajaran,” jelasnya.

Ke depan, perluasan akses melalui PLK akan terus dilakukan hingga tahun 2026 dengan menyasar lebih banyak wilayah terpencil di Kalbar.

“PLK ini hadir karena berbagai faktor, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun keterbatasan akses. Ke depan, kami akan terus mencari lokasi lain yang membutuhkan, agar akses pendidikan di wilayah terpencil semakin terbuka,” tambahnya.
Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus
Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.
Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah mendirikan dua unit PLK, yakni di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang yang berinduk ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan, serta di Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang berinduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga seluruh anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Jumat, 24 April 2026

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock
Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock
Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Kamis, 23 April 2026

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta
Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta.
Pontianak - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperluas cakupan program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh pelajar di Kalbar.

Sepanjang 2025, lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, sekitar 106 ribu siswa berasal dari sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, dan 586 siswa SLB swasta.

Perluasan penerima PBP menjadi salah satu kebijakan menonjol pada masa kepemimpinan Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan hanya difokuskan untuk sekolah negeri, kini sekolah swasta juga ikut menerima manfaatnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan ketika gubernur mulai menjabat pada awal 2025, program pendidikan pada dasarnya sudah berjalan sesuai APBD. Namun, perluasan sasaran penerima bantuan menjadi terobosan baru.

“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas. Jika sebelumnya hanya menjangkau sekolah negeri, kini diperluas hingga sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak besar dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu kebutuhan operasional sekolah.

“Dana BOS sering kali belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Dengan adanya PBP, sekolah dapat memenuhi kebutuhan penting seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Perluasan PBP ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Selasa, 21 April 2026

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan
Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan.
Pontianak – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat persentase jalan mantap naik dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025, pada masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari target besar Pemprov Kalbar untuk mendorong kondisi jalan mantap hingga mencapai 80 persen dalam empat tahun ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan berdasarkan hasil survei rutin kondisi ruas jalan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan akses terbatas.

Menurutnya, sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Target gubernur jelas, yakni meningkatkan jalan mantap hingga 80 persen selama masa kepemimpinan. Karena itu, pembangunan jalan menjadi fokus utama Dinas PUPR Kalbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran akan diprioritaskan pada daerah yang tingkat kemantapan jalannya masih rendah. Sementara wilayah yang kondisi jalannya sudah relatif baik akan mendapat porsi anggaran lebih kecil.

“Pemerataan bukan berarti semua daerah mendapat anggaran sama besar, tetapi bagaimana seluruh wilayah memperoleh akses jalan yang layak dan fungsional,” katanya.

Salah satu proyek yang kini dipercepat adalah ruas jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Jalan tersebut dipersiapkan sebagai akses utama menuju pelaksanaan MTQ 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Pemprov Kalbar menargetkan ruas jalan itu sudah fungsional dan layak dilalui sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga mobilitas masyarakat maupun peserta acara dapat berjalan lancar.