AHY Tekankan Konsolidasi Kader di Musda IV Demokrat Jateng Menuju Kemenangan 2029

Redaksi    Sabtu, April 18, 2026    Comment   

AHY Tekankan Konsolidasi Kader di Musda IV Demokrat Jateng Menuju Kemenangan 2029

AHY Tekankan Konsolidasi Kader di Musda IV Demokrat Jateng Menuju Kemenangan 2029.

Semarang – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya penguatan konsolidasi internal dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jumat (17/4). Kegiatan tersebut menjadi ajang strategis untuk memantapkan langkah partai menghadapi Pemilu 2029.

Dalam arahannya yang disampaikan secara virtual melalui telekonferensi, AHY menilai Musda IV Demokrat Jateng sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyatukan seluruh elemen kader.

Mengangkat tema “Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan”, AHY menyampaikan tiga fokus utama yang perlu dijalankan secara konsisten oleh seluruh kader partai.

Pertama, ia menekankan pentingnya merapatkan barisan. Menurutnya, kekompakan internal merupakan syarat utama bagi keberhasilan partai. Ia mengingatkan agar forum Musda tidak menjadi ajang perpecahan, melainkan sarana memperkuat persatuan.

“Perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai merusak kebersamaan di dalam rumah sendiri. Tanpa soliditas, sulit bagi kita untuk menjadi partai yang sukses,” ujarnya.

Kedua, AHY mendorong kader untuk membangun kekuatan partai melalui peningkatan kualitas organisasi serta penguatan kader yang militan dan profesional. Ia menekankan bahwa daya saing partai sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang solid.

Ketiga, AHY menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029. Ia menyoroti pentingnya Jawa Tengah sebagai wilayah strategis dengan jumlah kabupaten/kota yang besar serta basis pemilih yang signifikan. Karena itu, kerja politik harus menyentuh hingga tingkat akar rumput.

“Pastikan masyarakat di desa hingga kelurahan mengetahui bahwa Demokrat hadir dan terus memperjuangkan aspirasi mereka, terutama melalui kader yang memegang jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa upaya meraih kemenangan harus dilakukan secara aktif dan proaktif.

“Kita harus merebut hati dan pikiran rakyat, bukan sekadar menunggu dukungan datang dengan sendirinya. Ini tentang kerja nyata untuk memenangkan kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2029,” tegas AHY.

Kegiatan Musda IV ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron beserta jajaran pengurus DPP. Hadir pula Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti bersama jajaran pengurus daerah serta para Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah.

Halal Bihalal PPP Kalbar, Kader Sekadau Perkuat Silaturahmi dan Konsolidasi

Denni    Minggu, April 05, 2026    Comment   

Halal Bihalal PPP Kalbar, Kader Sekadau Perkuat Silaturahmi dan Konsolidasi

Foto: Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal kabupaten sekadau, (tengah) H. Abang Nasir, S.A.P., anggota DPRD Kabupaten Sekadau 

PONTIANAK - Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kalimantan Barat gelar Halal Bihalal pada Minggu, 5 April 2026, menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai.

Perwakilan dari Kabupaten Sekadau turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah satu kader PPP Sekadau, H. Abang Nasir, S.A.P., menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kebersamaan dan soliditas partai di tingkat daerah maupun provinsi.

“Dari Kabupaten Sekadau, kami hadir sebanyak tiga orang kader, termasuk salah satunya anggota dewan. Tujuan utama kami adalah bersilaturahmi serta mempererat hubungan dan menyatukan kembali kekuatan PPP di Kalimantan Barat,” ujar Abang Nasir.

Menurutnya, kegiatan Halal Bihalal ini juga menjadi ajang untuk membangun kembali kekompakan kader serta menyamakan visi ke depan dalam menghadapi berbagai agenda partai.

Ia berharap, ke depan PPP dapat semakin solid dan mampu meraih hasil yang sesuai dengan harapan bersama. Selain itu, pihaknya juga berencana merangkul kembali kader-kader lama serta membuka peluang bagi kader baru untuk bergabung.

“Insyaallah ke depan, jika ada momentum besar, kader lama akan kita rangkul kembali dan kita juga akan mencari serta membina kader-kader baru,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PPP diharapkan mampu memperkuat persatuan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika politik di Kalimantan Barat. (JM)

MoU Ditandatangani, Bawaslu Dapat Akses Sosialisasi ke Sekolah Kemenag

Ria Sartika    Senin, Februari 23, 2026    Comment   

MoU Ditandatangani, Bawaslu Dapat Akses Sosialisasi ke Sekolah Kemenag

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Pontianak — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat koordinasi dan sosialisasi demokrasi.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kanwil Kemenag Kalbar, Senin (23/2/2026), dan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H., serta Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Dr. Muhajirin Yanis, M.Pd.I.

Mursyid mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi demokrasi kepada masyarakat, khususnya melalui lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.

“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Kalimantan Barat. Kami melihat kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui MoU tersebut, Bawaslu memperoleh ruang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah madrasah maupun satuan pendidikan yang berada di bawah Kemenag.

“Kami berharap akses sosialisasi ke sekolah-sekolah ini dapat membangun budaya demokrasi sejak dini, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” kata Mursyid.

Selain menyasar pelajar, kerja sama ini juga mencakup sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Mursyid, penguatan pemahaman netralitas ASN menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dan pembinaan ASN.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di Kalimantan Barat, termasuk melalui satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag,” kata Muhajirin.

Ia menilai, edukasi demokrasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kerja sama ini juga penting untuk meneguhkan nilai toleransi dan netralitas ASN. Kami akan membuka ruang sosialisasi agar pesan-pesan penguatan demokrasi dapat menjangkau lebih luas,” ujarnya.

Muhajirin berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi berlanjut pada program konkret di lapangan.

Dengan adanya MoU tersebut, kedua lembaga menargetkan peningkatan literasi demokrasi masyarakat, penguatan pengawasan partisipatif, serta pemahaman netralitas ASN di lingkungan Kemenag Kalimantan Barat.

Sinergi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Kalimantan Barat sekaligus membangun kesadaran publik yang lebih kuat menjelang tahapan-tahapan demokrasi ke depan. (*)

Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah

Saputra Berry    Selasa, Februari 17, 2026    Comment   

Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah

Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah. (GAMBAR ILUSTRASI)

JAKARTA -- Isu mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai sistem pilkada langsung yang berjalan sejak 2005 telah membawa konsekuensi biaya yang sangat besar bagi para kandidat.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang membengkaknya ongkos politik.

“Kalau kita cermati perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang, terlihat jelas bahwa biaya politiknya tinggi. Ada empat tahap krusial yang hampir pasti membuat kandidat harus merogoh kocek dalam-dalam,” ungkap Yusak dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dari Tiket Partai hingga Politik Uang

Yusak menjelaskan, beban biaya sudah terasa sejak awal proses pencalonan. Untuk mendapatkan dukungan partai politik saja, seorang kandidat harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.

“Untuk satu partai saja, standar ‘aman’-nya bisa sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta. Kalau harus berkoalisi dengan beberapa partai, tentu angkanya makin besar,” jelasnya.

Belum selesai di situ, tahapan kampanye juga menjadi sumber pengeluaran terbesar. Wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang banyak membuat kandidat tidak mungkin menjangkau semua masyarakat secara langsung dalam waktu terbatas.

Hasil survei yang pernah dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung bertatap muka. Namun, keterbatasan waktu dan tenaga sering kali membuat strategi ini tidak maksimal.

Di sinilah, kata Yusak, muncul godaan menggunakan cara instan seperti politik uang.

“Ketika kandidat tidak sempat bertemu semua pemilih, sebagian memilih jalan pintas. Belum lagi praktik pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa dihargai sangat mahal. Kalau dihitung total, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tegasnya.

Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Bayangkan, dana sebesar itu harus disiapkan bahkan sebelum seseorang resmi menjabat. Tak heran jika banyak pihak kemudian mempertanyakan efektivitas dan dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola pemerintahan.

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tetap Demokratis

Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.

Menurut Dedi, dalam konstitusi Indonesia tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.

“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Kata ‘demokratis’ itu tidak selalu berarti harus dipilih langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, sistem pemilihan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota DPRD sendiri dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu legislatif.

“Secara sederhana, rakyat sudah memberikan mandat kepada DPRD. Jadi ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari proses demokrasi,” katanya.

Publik Perlu Pikirkan Dampak Jangka Panjang

Perdebatan soal mekanisme pilkada ini bukan sekadar soal teknis pemilihan. Ada dampak besar yang perlu dipertimbangkan bersama, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan potensi praktik transaksional.

Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami bahwa sistem demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung secara jujur, adil, dan efisien.

Apakah pilkada langsung masih relevan dengan biaya yang terus membengkak? Ataukah sistem perwakilan lewat DPRD bisa menjadi solusi yang lebih hemat dan tetap demokratis?

Pertanyaan ini layak kita renungkan bersama. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh cara memilih, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab para pemimpinnya.

Gerakan BEM Kalimantan Cetak Pemimpin Masa Depan

Ria Sartika    Sabtu, Februari 07, 2026    Comment   

Gerakan BEM Kalimantan Cetak Pemimpin Masa Depan

BEM SEKA bersama BEM Poltekkes Kemenkes Pontianak menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Politik Muda di Kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, Jumat (6/2/2026).

PONTIANAK — Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan (BEM SEKA) bersama BEM Poltekkes Kemenkes Pontianak menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Politik Muda di Kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran politik bagi mahasiswa lintas kampus di Kalimantan.

Pelatihan tersebut mengusung tema “Membangun Kepemimpinan Politik Muda yang Berintegritas, Partisipatif, dan Berorientasi Kepentingan Publik”. Acara dimulai pukul 08.00 WIB dan menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, akademisi, serta organisasi mahasiswa.

Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Ketua KPU Kalimantan Barat Muhammad Syarifuddin Budi, perwakilan Bawaslu Kalimantan Barat Yosef Harry Suyadi, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar yang diwakili Kepala Bidang Sosial Politik, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dian Eka Muchairi, serta Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Pontianak Prof. Dr. Sunarsieh.

BEM SEKA bersama BEM Poltekkes Kemenkes Pontianak menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Politik Muda di Kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Koordinator Pusat BEM se-Kalimantan, Danil Huda, menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi dan pembangunan daerah. Karena itu, mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap proses politik.

“Ruang-ruang pengambilan keputusan publik sangat menentukan masa depan generasi muda. Kepemimpinan politik mahasiswa harus dibangun di atas integritas, rasionalitas, dan kesadaran kolektif terhadap kepentingan publik,” ujar Danil dalam sambutannya.

Menurutnya, dinamika politik kontemporer menuntut hadirnya pemimpin muda yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan analisis kebijakan, etika politik, serta komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan pentingnya political literacy dan civic engagement sebagai bagian dari proses pembelajaran di kampus.

“Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kualitas demokrasi. Kepemimpinan politik tidak boleh dibangun secara pragmatis, tetapi harus berlandaskan etika publik, argumentasi ilmiah, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Danil juga menilai kolaborasi antara lembaga negara, partai politik, dan institusi pendidikan merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem politik yang sehat. Pelatihan ini, lanjut dia, menjadi ruang dialektika antara teori dan praktik politik agar mahasiswa mampu membaca realitas politik secara lebih objektif dan kritis.

Sementara itu, Ketua Panitia Ahmad Syaiyadi menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan mahasiswa, memperluas wawasan politik, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Ia berharap kegiatan ini melahirkan kader pemimpin muda yang berintegritas, kompeten, dan berpihak pada kepentingan publik.

BEM SEKA bersama BEM Poltekkes Kemenkes Pontianak menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Politik Muda di Kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Ketua BEM Poltekkes Kemenkes Pontianak Fadil Maulana menambahkan, melalui jejaring BEM se-Kalimantan, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepemimpinan politik muda yang progresif dan siap menjawab tantangan sosial-politik di masa depan.

“Anak muda jangan hanya mudah terbawa perasaan, tapi harus berani mengambil peran,” ujar Fadil menutup kegiatan. (*)

Anggota DPRD Kalbar Sekaligus Ketua Demokrat Ketapang Ingatkan Hal ini ke Kadernya

Ria Sartika    Kamis, Februari 05, 2026    Comment   

Anggota DPRD Kalbar Sekaligus Ketua Demokrat Ketapang Ingatkan Hal ini ke Kadernya

Ketua DPC pantai Demokrat H Rasmidi SE didampingi Bendahara DPC, H Rion Sardi saat diwawancarai wartawan

Ketapang (BorneoTribun) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Ketapang H Rasmidi SE sekaligus sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat mengingatkan dalam dunia politik, waktu 2 atau 3 tahun menjelang Pemilu tidaklah panjang. Maka, seluruh stakeholder partai janganlah terlena. 

Hal itu Ia sampaikan saat diwawancarai sejumlah Wartawan saat jeda di acara Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sekaligus kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) partai Demokrat tahun 2026 di hotel Aston, Ketapang, Kamis ini. 

"Kalau terlena, maka akan ketinggalan, nah, kegiatan ini salah satunya cara upaya untuk mempersiapkan diri," ujarnya, Kamis (05/02/2029).

Ia juga menyampaikan, kegiatan hari ini dimaksudkan sebagai pemenuhan amanat AD/ART partai Demokrat dimana minimal dua tahun sekali harus melaksanakan Rakercab.

Partai Demokrat kabupaten Ketapang menggelar Rakercab dan Bimtek, Kamis (05/02/2026) di hotel Aston Ketapang.

Rasmidi melanjutkan, kegiatan Rakercab tahun ini sebagai bentuk evaluasi sekaligus konsolidasi struktur partai Demokrat kabupaten Ketapang dengan tujuan memperkuat serta memperluas jangkauan partai sampai ke masyarakat akar rumput tingkat bawah menyonsong Pemilu mendatang. 

"Tentunya kami wajib mempersiapkan diri, konsolidasi partai menyonsong Pemilu 2029, walaupun ada keputusan MK, tetapi belum ada kepastian karena belum ada peraturan dibawahnya," katanya.

Rakercab dan Bimtek partai Demokrat kabupaten Ketapang saat ini dihadiri jajaran lengkap pengurus DPC, organisasi sayap, pengurus anak cabang (PAC), anggota fraksi partai Demokrat DPRD Ketapang maupun anggota DPRD provinsi Kalbar serta perwakilan partai Demokrat dari kabupaten Kubu Raya serta Kayong Utara. 

"Sekitar 200 orang yang hadiri Rakercab dan Bimtek. Agak lengkap seluruh jajaran maupun organisasi sayap partai hadir disini, termasuk kawan-kawan dari DPRD Kubu Raya, kawan dari DPC Kayong Utara, pengurus provinsi dan anggota DPRD provinsi," tandasnya. 

Oleh: Muzahidin

Gelar Rakercab di Aston, Demokrat Ketapang Rumah Besar Bangun Daerah

Redaksi    Rabu, Februari 04, 2026    Comment   

Gelar Rakercab di Aston, Demokrat Ketapang Rumah Besar Bangun Daerah

Goa Tersembunyi Akhir Pelarian Royke Madobaafu Mantan Camat

Gelar Rakercab di Aston, Demokrat Ketapang Rumah Besar Bangun Daerah.

Ketapang (Borneo Tribun) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Tahun 2026 di ballroom hotel Aston jalan R Suprapto, Kamis (05/02/2026).

Kegiatan ini difokuskan pada konsolidasi internal serta peningkatan kapasitas pengurus dan kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Selain itu, bertujuan sebagai penegasan dukungan terhadap pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan sinergi dengan Pemerintah Daerah. 

Anggota DPRD Ketapang Nursiri saat dihubungi mengatakan kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi konkret untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah kabupaten Ketapang. 

Rekom ini menurut dia, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda serta pengurus cabang partai. Selain itu, Rakercab juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan struktur partai.

"Melalui Rakercab ini, kami ingin memastikan program kerja partai ke depan lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kondisi politik serta kebutuhan masyarakat di Ketapang," ujarnya.

"Rekom ini kami harapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemda Ketapang dan diharapkan segera ditindak lanjuti, bersinergi dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Ketapang, H Rasmidi menyebut, Rakercab sebagai forum evaluasi sekaligus perumusan langkah strategis partai di tingkat lokal. 

Menurutnya, penguatan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi kader menjadi kunci agar Partai Demokrat tetap relevan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

"Rakercab ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang untuk menyatukan visi, mengevaluasi kerja-kerja politik, serta menyiapkan kader agar lebih siap menghadapi tantangan politik yang terus berkembang," kata Rasmidi. 

Ia menegaskan, DPC Partai Demokrat Ketapang mendorong seluruh pengurus dan kader agar lebih aktif turun ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi warga, serta memperkuat fungsi representasi partai, baik di parlemen maupun di tingkat akar rumput.

Rakercab ini turut dihadiri empat anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Rion Sardi, Nursiri, Yang Kim, Yonathan Agung Rahmadi dan Edi Anjoyo beserta seluruh perangkat dan organisasi sayap partai Demokrat kabupaten Ketapang. 

Selain mereka, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas kader, serta strategi pemenangan partai dalam agenda politik mendatang. (*).

Tepis Isu Pergantian Posisi, Ketua Gerindra Ketapang HM Tegaskan, AW Kader Terbaik

Redaksi    Senin, November 10, 2025    Comment   

Tepis Isu Pergantian Posisi, Ketua Gerindra Ketapang HM Tegaskan, AW Kader Terbaik

Ketapang (Borneo Tribun)  - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Ketapang Haji Mathoji (HM) menegaskan kabar peggantian dirinya kepada Alecander Wilyo (AW) tidaklah benar. 

HM mengatakan, kegiatan di Hambalang adalah acara partai berupa pengarahan atau taklimat dari ketua dewan Pembina partai. AW dikatakan HM hadir dengan kapasitas sebagai kader partai.

"Berita yang beredar itu Hoaks. Sampai hari ini, saya masih ketua sah Gerindra Ketapang. Belum ada perubahan," kata HM, Senin (10/11/2025). 

Menurut Mathoji, sebagai kader, AW murni diundang ke Hambalang  menghadiri kegiatan untuk mendengarkan paparan pengarahan atau Taklimat dari ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto.

Menurut dia, peserta Taklimat itu berlatar dari unsur pimpinan DPRD dan kader partai yang dianggap berasal dari Partai Gerindra. 

"Seperti pak AW itu sudah ber KTA (Kartu Tanda Anggota) Gerindra.  Jadi kehadiran beliau murni di undang untuk mendengarkan Taklimat berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah. Artinya kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Mathoji. 

Sebelumnya, sempat beredar terbatas berupa foto-foto bupati AW hadir di Hambalang.  Isu pun bergulir soal adanya perubahan atau pergantian posisi pengurus partai.

Tetapi, ditegaskan ketua DPC Gerindra Ketapang sekaligus wakil Ketua DPRD Ketapang, Haji Mathoji bahwa kabar tersebut tidak benar.

Muzahidin

Mempertegas Komitmen Perjuangan Sampai Akar Rumput, DPC Hanura Ketapang Bakal Gelar Rakorcab

Redaksi    Senin, November 10, 2025    Comment   

Mempertegas Komitmen Perjuangan Sampai Akar Rumput, DPC Hanura Ketapang Bakal Gelar Rakorcab

Foto Ketua Umum Partai Hanura, Oso diapit Ketua DPC Hanura Ketapang Jamhuri Amir saat kampanye Pilkada lalu (istimewa)

Ketapang (Borneo Tribun) - Menyongsong persiapan Musyawarah Cabang (Muscab), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Ketapang langsung tancap gas bakal gelar rapat koordinasi (Rakor) sekaligus konsolidasi untuk memperkuat struktur partai sampai tingkat bawah. 

"Sebagai partai yang telah lama berkiprah di dunia politik, Hanura terus konsisten menjalankan arah kebijakan yang telah ditetapkan DPP dan DPD. Rakorcab ini kami jadikan langkah konkret untuk memperkuat struktur partai dan mempertegas komitmen perjuangan hingga ke akar rumput,” kata Sekretaris Hanura Ketapang, Nasdiansyah, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/11/2025). 

Menurut anggota DPRD Ketapang ini, Rakorcab ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan menyusun arah strategis partai di tingkat daerah. 

Nasdiansyah, Sekretaris DPC Hanura Ketapang.

Melalui kegiatan ini, Hanura Ketapang bertekad memperkuat struktur organisasi secara menyeluruh hingga ke pengurus di tingkat paling bawah.

"Rakorcab bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga bentuk kesiapan partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan" katanya. 

Dengan mengusung semangat ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’, Rakorcab Hanura Ketapang ini akan dijadwalkan pada  11 Nobember 2025 bertempat di hotel Aston Ketapang. 

Nasdiansyah mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan baru partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

(Muzahidin)

Sambangi UPT KPH Sekadau, Bawaslu Ajak Peduli Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Redaksi    Kamis, Oktober 30, 2025    Comment   

Sambangi UPT KPH Sekadau, Bawaslu Ajak Peduli Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Sekadau sambangi kantor UPT KPH Sekadau ajak peduli Pengawasan internal pada pemilu dan pemilihan serentak kelak tahun 2029.

SEKADAU - Dalam rangka menumbuh-kembangkan dan menggalakkan kesadaran bersama antar lembaga untuk mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2029, Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan (UPT KPH) Sekadau (kamis, 30/10/2025). Hal ini disampaikan oleh Muhammad Sandi usai bertamu ke kantor UPT KPH Sekadau kepada wartawan media ini. 

Ia mengatakan bahwa memang perlu mengajak semua pihak yang ada di kabupaten Sekadau termasuk lembaga dan dinas instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2029 kelak. 

Dikatakan bahwa hal ini perlu dilakukan agar keterlibatan dan peran aktif setiap lembaga, dinas dan instansi pemerintah yang ada, paling tidak mengawasi di lingkungannya masing-masing agar mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas itu juga milik lembaga, dinas dan instansi pemerintah. 

"Tugas pengawasan pemilu dan pemilihan itu milik semua orang, termasuk dinas, lembaga dan instansi yang ada. Paling tidak mereka mengawasi internal, sekitar lingkungan tempat mereka saja. Diluar itu tentu akan ada masyarakat yang mengawasinya. Nah, pengawasan internal ini yang kami dengungkan agar selalu diingat kepada para pejabat dan staf yang ada dilingkungan tempat kerja. Pemilu dan pemilihan tahun 2029 kita tetap awasi ya. Sehingga  kedepan tugas kita tidak berat lagi. Paling ya, mengingatkan netralitas ASN di lingkungan kerja di kantor serta tidak berpolitik praktis. Hindari pula ikut mengkampanyekan salah satu caleg atau paslon, jika kita masih sebagai pegawai ASN aktif ya. Karena akan ada sanksi jika terbukti melanggar," ungkapnya. 

Oleh karena itu ia mewanti-wanti kepada semua dinas, lembaga dan instansi yang ad di kabupaten Sekadau agar tetap menjaga netralitas, tidak terlibat politik praktis dan tetap menjaga kemurnian hak pilih untuk pemilu yang jujur dan adil serta bertintegritas.

Liputan : tim

Kunjungi SMAN 1 Sekadau, Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN

Redaksi    Kamis, Oktober 30, 2025    Comment   

Kunjungi SMAN 1 Sekadau, Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN

Bawaslu Kabupaten Sekadau berkunjung ke SMAN 1 Sekadau sosialisasikan netralitas ASN untuk pemilu dan pemilihan serentak 2029.

SEKADAU - Untuk meningkatkan kepedulian para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah terhadap Pemilu dan Pemilihan tahun 2029, Bawaslu Kabupaten Sekadau berkunjung ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Sekadau. Kunjungan ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran tugas dan fungsi Bawaslu kepada semua lapisan masyarakat termasuk juga lembaga lintas sektoral. 

Hal ini dikatakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi usai mengunjungi sekolah terfavorit dibumi lawang kuari (kamis, 30/10/2025) kepada wartawan media ini. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa kunjungan tersebut selain untuk bersilaturrahmi dan memperkenalkan Bawaslu ke sekolah tersebut, tujuan lainnya adalah mengingatkan kembali netralitas ASN untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang. 

"Memang pemilu dan pemilihan serentak masih jauh, tahun 2029. Akan tetapi penting bagi kami untuk mengingatkan ASN yang ada termasuk di lingkungan sekolah setiap saat. Agar mereka tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat merusak netralitas mereka kelak. Jika mereka melanggar, akan ada sanksinya Lo. Nah, dari pada repot nantinya, kami selalu tak bosan mengimbau agar para ASN tidak melakukan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Kasian kan jika kena sanksi, " ujarnya. 

Ditambahkan pula bahwa posisi ASN memang rentan tekait godaan pemilu dan pemilihan yang menggiurkan. Godaan itu dapat berupa iming-iming kenaikan pangkat dan golongan serta jabatan strategis lainnya yang ada yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu ia mengimbau agar ASN yang ada tidak tercebur dan menceburkan diri ke dalam politik praktis di masa pemilu dan pemilihan kelak. 

"Kami ingatkan pihak sekolahnya, termasuk para ASN yang ada agar netral lurus-lurus saja waktu pemilu dan pemilihan. Jangan tergoda, kalau perlu laporkan ke Bawaslu siapa yang mengiming-imingkan sesuatu itu bisa di proses sesuai hukum pemilu. Jadi, kami mengimbau, mari kita gunakan hak pilih kita tanpa terlibat politik praktis. Jika aturannya bilang ASN mesti netral, ya netral gitu, "katanya. 

Tak lupa ia berterimakasih sekali atas sambutan yang baik dari pihak sekolah SMAN 1 Sekadau dan berharap hubungan antar lembaga ini bisa terus berkelanjutan.*

Liputan: tim

Terima Tamu, Bawaslu Sosialisasikan Warga Peduli Pengawasan Partisipatif

Redaksi    Kamis, Oktober 30, 2025    Comment   

Terima Tamu, Bawaslu Sosialisasikan Warga Peduli Pengawasan Partisipatif

Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau Muhammad Sandi menerima kunjungan warga masyarakat sekitar (Rabu, 29/10/2025) di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau yang beralamat di jalan sintang km 5 desa Mungguk, Sekadau.

SEKADAU - Dalam rangka memaksimalkan pengawasan partisipatif dan karena kekurangan jumlah personil, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajak seluruh lapisan warga masyarakat se Kabupaten Sekadau untuk bersama-sama mengawasi Pemilu dan pemilihan yang akan datang. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Sandi, Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau usai menerima kedatangan warga masyarakat yang datang berkunjung (Rabu, 29/10/2025).

"Kita selalu mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama Bawaslu mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang. Baik itu jika ada tamu yang datang berkunjung ke kantor atau di lingkungan sekitar rumah pada saat kami diluar kantor. Bahkan dimana saja, kami sampaikan tentang pentingnya pengawasan Partisipatif dilakukan oleh masyarakat, " ujarnya. 

Pengawasan tersebut dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan seperti : jual beli suara atau familiar disebut dengan money politik, ketidak netralan penyelenggara, ASN, kades, perangkat desa, BPD, serta anggota TNI/Polri. Warga juga diimbau agar bersama Bawaslu menjaga situasi yang kondusif dengan menghargai perbedaan pilihan masing-masing individu.

"Kami menyadari bahwa personil kami terbatas, demikian pula anggarannya juga terbatas. Namun kami maksimalkan sesuai pula dengan amanat undang-undang pemilu dan pemilihan supaya melibatkan warga masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, saat ini juga kita sedang melatih pengawas partisipatif melalui program pendidikan pengawas partisipatif secara daring," katanya.

Walaupun secara daring, dikatakan pula olehnya itu tidak berhenti disitu saja, akan ada bimbingan bagi para kader nantinya. Dan Bawaslu juga akan merekrut warga yang ingin dilatih menjadi pengawas partisipatif.

Jelang PDPB Triwulan IV, Bawaslu Sekadau Lakukan Koordinasi Dengan KPU dan Beri Imbauan

Redaksi    Rabu, Oktober 29, 2025    Comment   

Jelang PDPB Triwulan IV, Bawaslu Sekadau Lakukan Koordinasi Dengan KPU dan Beri Imbauan

 Bawaslu Lakukan koordinasi dengan KPU terkait PDPB triwulan IV.

SEKADAU - Dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk triwulan IV semester VI tahun 2025 ini, Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan koordinasi perihal terkait ke kantor KPU setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kapan dilakukan pelaksanaan pencocokan data ke desa-desa dan ke rumah warga. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi kepada media ini usai bertandang ke kantor KPU (Selasa, 28/10/2025).

Dikatakan olehnya bahwa saat ini KPU masih menunggu data dan instruksi dari pimpinan mereka, oleh karena itu pula pihak KPU akan segera memberitahukan ke Bawaslu kapan PDPB triwulan IV semester VI dilakukan jika telah memperoleh arahan nantinya. Koordinasi dilakukan Bawaslu juga sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap PDPB yang saat ini sedang dikerjakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.

 

"Koordinasi ini perlu untuk mendapatkan informasi antar lembaga. Kan sekarang KPU masih melakukan PDPB triwulan IV Semester VI dan itu tetap kami awasi sesuai amanah undang-undang pemilu. Kita telah mendapatkan informasi dari KPU bahwa terkait PDPB itu, mereka masih menunggu data dan arahan dari pimpinan diatas dan kita akan diberitahu segera jika telah ada arahan dimaksud," ungkapnya. 

Anggota Bawaslu ini juga mengimbau agar KPU berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas kependudukan dan catatan sipil menyangkut data pemilih yang ada baik itu yang pindah, datang, meninggal atau ada warga yang sudah masuk sebagai pemilih pemula. Begitu juga ke pihak TNI/Polri menyangkut apabila ada warga masyarakat yang di terima menjadi anggota TNI/Polri atau ada anggota TNI/Polri yang sudah pensiun. 

"Kami juga mengimbau KPU agar berkoordinasi juga dengan pihak terkait lainnya seperti kantor Kementrian Agama Kabupaten Sekadau berhubungan dengan kemungkinan adanya warga kita yang menikah diusia kurang dari 17 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Kan syarat sebagai pemilih antara lain selain berusia 17 tahun, juga dikatakan oleh peraturan sebagai pemilih juga bagi warga yang pernah menikah. Tentu ini berdasarkan pada putusan pengadilan," pungkasnya.

Untuk PDPB ini memang masih sedang berjalan dan Bawaslu selaku pengawas hal-hal terkait dan berhubungan dengan pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh KPU, akan selalu mereka awasi. Diperoleh informasi bahwa PDPB ini akan berakhir sampai bulan Desember 2025.

Liputan: tim

Bawaslu Sekadau Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kemenag, Jalin Hubungan Kemitraan

Redaksi    Selasa, Oktober 28, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kemenag, Jalin Hubungan Kemitraan

Bawaslu jalin hubungan kemitraan dengan Kementrian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sekadau terkait kemungkinan ada warga yang menikah dibawah usia 17 tahun berdasarkan putusan pengadilan.

SEKADAU - Untuk memaksimalkan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan atau familiar di sebut dengan PDPB yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu berkunjung ke kantor Kementrian Agama Republik Indonesia Kabupaten Sekadau untuk menjalin hubungan kemitraan terkait data warga yang kemungkinan ada yang menikah dibawah usia 17 tahun. 

Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau Kordiv HPPH, Muhammad Sandi kepada media ini usai bertemu langsung dengan kepala Kantor tersebut (Selasa,28/10/2025).

"Nantinya jika ada ditemukan, maka dasar data dari pihak Kemenag dan jajarannya itu akan segera kami sampaikan ke KPU agar nama yang bersangkutan dimasukan sebagai pemilih baru. Kan tidak menutup kemungkinan ada warga yang menikah di bawah usia 17 tahun. Syarat sebagai pemilih juga dikatakan oleh undang - undang pemilu dan pemilihan selain telah berusia 17 tahun, kalimat pernah menikah juga bisa memilih," ujarnya.

Beliau berterimakasih sekali karena sambutan dari pihak Kemenag Kabupaten Sekadau sangat bagus dan terbuka. Dikatakan pula bahwa pihak Kemenag akan menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Sekadau terutama terkait data warga yang menikah usia di bawah 17 tahun. 

Tentu ini merupakan hubungan kemitraan strategis yang mesti terus terjalin antara Bawaslu dan Pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Sekadau.

"Kedepan kami juga berharap agar hubungan baik antar lembaga ini dapat terus terjalin dan bersinergi sehingga pada pemilu dan pemilihan nantinya tidak lagi menumpuk data pemilih yang belum terverifikasi faktual dan mulai dari sekaranglah kami bersama KPU melakukannya. KPU mencocokan data dan memutahirkannya berdasarkan data dari Capil dan kementrian terkait, kami Bawaslu yang mengawasinya. Kan repot Nanti bila pada tahapan baru mau mulai melakukan verifikasi pemilih. Apalagi hal ini memang mesti dilakukan berdasarkan amanat ungdang-undang nomor 7 tentang pemilu," terangnya.

Liputan: tim

Bawaslu Sekadau Lakukan Giat Rutin Internal Ingatkan Selalu Tugas Dan Fungsi Pengawasan Lembaga

Redaksi    Senin, Oktober 27, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Lakukan Giat Rutin Internal Ingatkan Selalu Tugas Dan Fungsi Pengawasan Lembaga

Bawaslu Kabupaten Sekadau aktif lakukan Apel dan rapat rutin setiap hari Senin guna untuk mengingatkan internal akan tugas rutin lembaga.

SEKADAU - Dalam rangka untuk memastikan Bawaslu Kabupaten Sekadau sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan terdepan dalam mewujudkan pemilu demokratis dan bermartabat, lembaga negara ini rutin melakukan kegiatan apel Senin dan rapat setiap hari Senin di kantor Bawaslu yang beralamat di Jalan Merdeka Timur KM 5 (Jalan Sintang) Mungguk, Sekadau sebagai bentuk kegiatan penguatan kelembagaan internal.

 

Hal ini disampaikan oleh Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi kepada media ini usai rapat rutin internal yang mereka lakukan (Senin, 27/10/2025). Kegiatan tersebut dikatakan dengan tujuan untuk tetap memelihara kesiap Siagaan Bawaslu secara internal untuk mengawasi kegiatan pengawasan pemilu dan pemilihan kedepan. 

"Untuk memastikan semuanya siap mengawasi, kita lakukan apel rutin dan rapat rutin setiap Senin khusus untuk kalangan internal Bawaslu saja. Apel Senin itu bertujuan untuk memelihara kesiapan waktu internal dan dilanjutkan dengan rapat rutin untuk membahas apa-apa saja kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan. Jadi, ini rutin ya yang tujuannya adalah agar Bawalu selalu siap melaksanakan tugas pengawasan eksternal seperti pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2029 secara serentak nantinya, " ungkapnya. 

Hal ini dikatakan juga merupakan latihan kesiapan internal Bawaslu dalam mengemban tugas pengawasan dimaksud. Dimana baik pimpinan maupun staf harus selalu siap mengawasi tahapan dan saling bekerjasama antar divisi yang ada di lingkungan internal Bawaslu. Hal ini sesuai dengan sumpah janji jabatan dan pekerjaan yang di terima oleh masing-masing individu yang bekerja di lembaga negara yang mengurusi bidang Kepemiluan di Kabupaten Sekadau ini. 

Untuk sosialisasi pengawasan serta imbauan lisan kepada masyarakat dikatakan ternyata juga mesti dilakukan oleh Bawaslu setiap saat, mulai dari tingkat pimpinan dan juga para staf yang ada. Mulai dari keluarga, sekitar rumah dan di desa tempat mukim individu Bawaslu di Bumi Lawang Kuari. Teknisnya dikatakan fleksibel, bisa pada saat kumpul bersama keluarga, pada saat arisan di komunitas, pada saat bakti sosial di desa dan mungkin juga di event-even lainnya yang ada. 

"Pada intinya karena inilah kerja Bawaslu, jadi kita selalu ingatkan dan kami sampaikan selak pimpinan kepada internal agar menjalankan tugas dan fungsi pengawasan kita mulai dari lingkungan terdekat dan terjauh sejauh dan sebisa yang bisa dilakukan untuk melakukan pengawasan terkait. Hali ini juga sebagai bukti kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu bekerja walaupun ditengah pemberlakuan efesiensi anggaran pada saat ini. Seperti pada saat sekarang ada kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan atau familiar disingkat pengawasan PDPB. Mari kita bersama mengimbau agar warga memberitahukan kepada Bawaslu terkait dengan data pemilih yang meninggal, pindah, datang, alih status pekerjaan dan pemilih pemula yang ada, " imbaunya.

Ditambahkan pula bahwa kegiatan apel dan rapat rutin setiap Senin itu tentu telah sesuai pula dengan arahan dari pimpinan Bawaslu agar dilaksanakan. Jadi jajaran Bawaslu sekarang ini melaksanakan sesuai arahan dan petunjuk yang di berikan baik itu tertulis maupun secara lisan.*

Liputan : tim

Bawaslu Sekadau Ajak Pekebun Durian Peduli Pengawasan Pemilu

Redaksi    Rabu, Oktober 22, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Ajak Pekebun Durian Peduli Pengawasan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Sekadau ajak petani pekebun Durian peduli pengawasan partisipatif pada saat pemilu dan pemilihan.

SEKADAU - Untuk membantu tugas pengawasan pemilu dan pemilihan kedepan, Bawaslu Kabupaten Sekadau gencar mengajak semua pihak ikut berperan aktif menjadi pengawas partisipatif. 

Menurut ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Marikun, S. Sos disela-sela kunjungannya pada kelompok pekebun durian bahwa peran masyarakat dari semua lapisan sangat diperlukan, termasuk dari para pekebun durian yang ada di. Kabupaten Sekadau. 

"Apalagi para pekebun durian Kabupaten Sekadau sangat terkenal sampai ke mana-mana, "ungkapnya.

 

Oleh sebab itu beliau mengajak agar mereka peduli juga untuk mengawasi peserta dan para pemilih agar mentaati segala peraturan tentang pemilu dan pemilihan. Dimana saat ini Bawaslu Kabupaten Sekadau giat melaksanakan upaya sosialisasi pencegahan agar kelak pengawasan partisipatif tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan warga akan tegakkan demokrasi dan keadilan. 

Senada dengan beliau, Sunardi yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau juga mengimbau agar para petani pekebun Durian ikut berpartisipasi dalam mengawasi suara yang ada. "Konsekuensi dari pelanggaran pemilu itu dapat berupa teguran, sanksi administrasi dan pidana pemilu atau bahkan bagi caleg dan calon bisa dicoret sebagai peserta pemilu dan pemilihan. Bagi pemilih, bisa juga kena pidana penjara, " ungkapnya. 

Adapun pelanggaran yang mesti diawasi seperti jual beli suara atau politik uang, menjelekkan salah satu peserta atau calon legislatif pemilu dan peserta pemilihan, keberpihakan ASN, kades dan perangkat desa serta TNI/Polri kepada salah satu caleg, partai politik, peserta pemilu dan pemilihan, menyebarkan berita bohong serta menghasut dan menyebarkan kebencian pada salah satu peserta pemilu atau calon tertentu. 

Ditempat terpisah, kordinator divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Sekadau Muhammad Sandi menambahkan bahwa sangat penting sekali mencegah dari pada terjadi pelanggaran nantinya. "Untuk itu kami jauh-jauh hari mengingatkan kepada semua pihak agar taat dan mematuhi aturan maupun regulasi pemilu dan pemilihan yang ada.

Supaya pemilu dan pemilihan yang jujur dan adil sesuai undang-undang tidak ternodai oleh oknum-oknum yang mencoba mau merusak tatanan demokrasi pada pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan itu tidak mahal, yang membuat mahal itukan ulah oknum yang mau mempengaruhi suara pemilih, " katanya. 

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Sekadau mengingatkan kepada pekebun durian 7ntuk bersama- sama mensosialisasikan pentingnya taat aturan pemilu dan pemilihan kepada segenap lapisan masyarakat di Kabupaten yang sering disebut juga sebagai bumi lawang kuari.*

Liputan : Tim

Bawaslu Kabupaten Sekadau Imbau Warga Peduli PDPB

Robert Starling    Senin, Oktober 20, 2025    Comment   

Bawaslu Kabupaten Sekadau Imbau Warga Peduli PDPB

SEKADAU - Pada saat ini Bawaslu Kabupaten Sekadau sedang melakukan pengawasan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU hingga bulan Desember 2025. 

PDPB ini menurut Muhammad Sandi selaku anggota Bawaslu adalah menyangkut perihal pemutakhiran data pemilih yang meninggal, Pemilih yang datang ke desa itu, pemilih yang pindah ke luar desa, pemilih yang jadi anggota TNI/Polri dan mungkin ada anggota TNI/Polri yang sudah pensiun yang beralamat didesa tersebut serta kemungkinan ada pemilih baru yang telah berusia 17 tahun dan merupakan warta setempat.

Kepada wartawan media ini (senin, 20/10/2025) ia mengimbau agar warga yang ada di Kabupaten Sekadau peduli akan hal ini. Karena warga adalah pihak yang paling tau kondisi lingkungan setempat.

"Siapa yang telah meninggal, pindah, datang dan ada yang telah berusia 17 tahun, itu kan warga yang paling tau. Jadi kami mengimbau agar segera melapor ke Bawaslu atau ke kantor desa terdekat, " ujarnya usai bertemu dengan sejumlah warga masyarakat Kabupaten Sekadau.

Kepedulian warga dimaksud agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini betul-betul akurat dan terbarukan, sehingga kedepannya dihasilkan data pemilih berkelanjutan yang sudah valid dan tingkat akurasinya mendekati 100 persen. 

Memang kendala dilapangan pada PDPB ini dirasakan ada seperti kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa kependudukan tersebut belum sepenuhnya muncul. Hal ini yang membuat Bawaslu gencar mengajak warga agar peduli pada Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. 

Oleh karena itu disela-sela kesibukannya, anggota Bawaslu ini aktif mengimbau warga agar segera memberitahukan kepada mereka dan pihak terkait lainnya terutama pihak pemerintah desa setempat bahwa ada warga yang datang dari desa lain, dari kecamatan lain, dari kabupaten lain atau mungkin ada yang pindah ke desa lain, pindah ke kecamatan lain dan atau mungkin ada warga yang pindah ke kabupaten lain dan ke provinsi yang lain.

 

Dikatakan pula hal lain yang mesti warga laporkan adalah bila ada warga masyarakat yang telah menjadi anggota TNI/Polri atau juga bila ada anggota TNI/Polri yang sudah pensiun. 

"Warga boleh juga melapor kedesa atau ke Bawaslu, karena ini akan kita proses untuk perbaikan data pemilih. Nah inilah yang pada saat ini dilakukan oleh KPU dan selalu kami awasi sesuai regulasi yang ada, " pungkasnya.

Liputan : tim

Bawaslu Sekadau Imbau Gen Z Peduli Pemilu dan Pemilihan

Redaksi    Jumat, Oktober 17, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Imbau Gen Z Peduli Pemilu dan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Sekadau Imbau Gen Z Peduli Pemilu dan Pemilihan serentak nantinya. (Foto: Bawaslu Sekadau)

SEKADAU - Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan dilakukan oleh semua pihak di masa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan-red), Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajak semua pihak untuk peduli pengawasan partisipatif termasuk dari generasi sekarang dan sering dikenal dengan istilah Generasi Z atau Gen Z. 

Menurut anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi bahwa Gen Z itu bercirikan mereka adalah kelompok demografi yang tumbuh di tengah perkembangan pesat teknologi digital, membuat mereka sangat terampil dalam menggunakan internet, media sosial, dan perangkat seluler sejak kecil. Karakteristik utama Gen Z meliputi kemahiran teknologi, sifat individualistis, toleransi yang tinggi, kreativitas, serta kepedulian terhadap isu sosial dan transparansi. 

"Kaitan terhadap Pemilihan Umum (Pemilu-red) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan-red) ini diharapkan supaya mereka bisa ikut mengawasinya, karena tugas mengawasi Pemilu dan Pemilihan untuk adalah tugas kita semua, " ujarnya kepada media ini ( Jum'at, 17/10/2025).

Ia mengimbau agar Gen Z ambil bagian menjadi pengawas partisipatif, karena saat ini adalah era mereka yang pegang pengaruh. Jadi jangan sampai pengawasan Pemilu dan Pemilihan itu luput dari pantauan mereka. Hal ini dikatakan tentu dimaksud agar Gen Z memahami supaya wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih betul-betul murni melalui sebuah proses demokrasi yang bersih bukan sebuah rekayasa. 

"Nanti jangan sampai Gen Z menyesal karena tidak peduli dengan Pemilu dan Pemilihan, tidak mau berperan aktif menjadi pengawas partisipatif. Jika di kemudian hari baru muncul kata menyesal, itu kesalahan masa lalu dan mari kedepan kita perbaiki lagi pengawasan kita bersama agar lebih baik lagi, " imbaunya. 

Ditambahkan pula untuk saat ini di masa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU sampai bulan Desember dan diawasi oleh Bawaslu, agar ini menjadi momentum bagi Gen Z untuk mengasah kemampuan pengawasan Partisipatif. Adapun pengawasannya dapat dengan memberitahukan kepada Bawaslu jika ada pemilih yang meninggal, pindah, datang dan alih status dari warga masyarakat menjadi anggota TNI/Polri atau ada anggota TNI/Polri yang sudah pensiun.

Liputan : tim

Bawaslu Sekadau Imbau Pelaku UMKM Peduli Awasi Pemilu Dan Pemilihan

Ria Sartika    Rabu, Oktober 15, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Imbau Pelaku UMKM Peduli Awasi Pemilu Dan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Sekadau imbau pelaku UMKM Peduli Awasi pemilu dan pemilihan.

SEKADAU - Untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pemilihan) kelak, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajak berbagai pihak untuk peduli ikut mengawasi tahapan tersebut. Penyebabnya adalah, karena keterbatasan personil Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang ada di Bumi Lawang Kuari masih sangat sedikit. 

Menurut Muhammad Sandi yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau kepada wartawan media ini (Rabu, 15/10/2025) bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Sekadau masih sangat diperlukan terlibat aktif dalam mengawasi pemilu dan pemilihan serentak kelak dimasa yang akan datang. 

"Kita memang masih jauh ya untuk tingkat kepedulian warga dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan. Hal ini karena kurangnya pemahaman warga akan pengawasan tersebut. Nah, padahal itu menjadi tugas kita bersama, " Ujarnya. 

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau termasuk para pelaku usaha kecil dan menengah agar ikut berpartisipasi mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2029-2030 kelak. 

Dikatakan walau pemilu dan pemilihan masih jauh, tapi alangkah baik agar mengingatkan kembali warga supaya dikemudian hari sudah faham bahwa tugas pengawasan pemilu dan pemilihan itu milik semua pemilih. 

"Pengawas Partisipatif itu memang dari warga, oleh warga dan untuk warga. Hal ini tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan seperti jual beli suara pemilih, ujaran kebencian, ketidak netralan ASN, Kades, BPD dan Perangkat Desa. Nah, semestinya kita saling mengingatkan bahwa pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi hukuman bila tidak dicegah supaya tidak terjadi, " ungkapnya. 

Ia mengimbau agar UMKM selaku kelompok masyarakat  yang memiliki kepekaan terhadap tatanan demokrasi agar menjadi bagian dari pengawas partisipatif yang membantu Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pelanggaran pemilu dan pemilihan dimasa yang akan datang. 

"Terimakasih kami sampaikan kepada warga yang telah ikut menjadi pengawas Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang lalu. Semoga dimasa yang akan datang, akan lebih banyak lagi warga yang berpartisipasi secara sukarela menjadi relawan pengawas pemilu. Dan termasuk saat ini dimasa Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Silakan lapor ke kami jika ada warga pemilih yang meninggal, pindah, datang atau ada yang alih status pekerjaan dari kerja sipil menjadi anggota TNI/Polri atau ada yang sudah pensiun dariTNI/Polri menjadi warga yang memperoleh hak dipilih dan memilih, " pungkasnya. 

Liputan : Tim

Bawaslu Sekadau Imbau Perangkat Desa Peduli PDPB

Redaksi    Senin, Oktober 06, 2025    Comment   

Bawaslu Sekadau Imbau Perangkat Desa Peduli PDPB

Bawaslu Kabupaten Sekadau imbau Perangkat desa peduli PDPB.

SEKADAU - Untuk memastikan keakurasian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU berjalan sebagaimana mestinya, Bawaslu Kabupaten Sekadau memberi imbauan Perangkat desa agar peduli terhadap hal tersebut. 

Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Muhammad Sandi bahwa kepedulian perangkat desa sangat perlu dan penting sekali. Hal ini ia sampaikan kepada wartawan media ini (Senin, 6/10/2025).

"Kita berharap ada peran aktif perangkat desa terhadap PDPB itu. Kenapa, karena perangkat desa adalah orang yang paling dekat dan mengetahui seluk beluk warganya," ujarnya.

Dikatakan bahwa perangkat desa adalah pendukung suksesnya kegiatan baik itu yang bersifat administrasi maupun sosial kemasyarakatan yang ada di desa. 

Karena itu, berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini di laksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu diharapkan sangat didukung oleh perangkat desa. 

"Seumpama kita kelapangan, yang tau seluk beluk warga desa kan perangkat desa. yang meninggal siapa, alamatnya dimana. Jadi sepatutnyalah perangkat desa berperan aktif terkait PDPB," katanya. 

Ia juga berharap perangkat desa tidak kaku dalam memberikan pelayanan informasi publik terkait dengan PDPB yang sedang berjalan. 

Karena Pemutakhiran data ini menyangkut pemilih meninggal, Pemilih yang datang ke desa itu, pemilih yang pindah ke luar desa, pemilih yang jadi anggota TNI/Polri dan mungkin ada anggota TNI/Polri yang sudah pensiun yang beralamat didesa tersebut serta kemungkinan ada pemilih baru yang telah berusia 17 tahun yang merupakan warta setempat.

Kemudian disampaikan pula apresiasinya kepada pihak pemerintah desa yang selama ini terbuka terkait PDPB ini.

"Kami dari Bawaslu juga sangat berterimakasih sekali terhadap pihak pemerintah desa dan jajarannya yang peduli dan berkontribusi terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini," pungkasnya.

Liputan : tim