PNM Berpeluang Jadi Bank UMKM Jika Usulan Menkeu Disetujui

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

PNM Berpeluang Jadi Bank UMKM Jika Usulan Menkeu Disetujui

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM untuk memperkuat penyaluran KUR dan membangun bank UMKM bermodal Rp200 triliun.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu langkah yang tengah diusulkan adalah mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari BPI Danantara Indonesia.

Rencana ini dinilai sebagai upaya mempercepat akses pembiayaan murah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mengurangi beban biaya subsidi bunga yang selama ini ditanggung pemerintah.

Usulan PNM Jadi Penyalur KUR Lewat Kementerian Keuangan

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Purbaya menyebut pihaknya telah mengajukan proposal resmi kepada Danantara untuk menyerahkan pengelolaan PNM kepada Kementerian Keuangan.

Menurutnya, jika usulan ini disetujui, PNM akan dijadikan sebagai penyalur utama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Saya sedang propose ke Danantara agar PNM diserahkan ke Kementerian Keuangan. Nantinya PNM akan kami jadikan penyalur KUR,” ujar Purbaya.

Saat ini, PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang juga telah menjadi bagian dari ekosistem Danantara Indonesia.

PNM Berpotensi Masuk Dalam Special Mission Vehicle Kemenkeu

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa PNM direncanakan menjadi anak usaha salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik Kementerian Keuangan, seperti:

• PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

• Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan sistem yang lebih efisien.

Biaya Bunga KUR Dinilai Terlalu Tinggi

Purbaya menyoroti tingginya biaya bunga dalam penyaluran KUR melalui perbankan. Menurutnya, pemerintah harus membayar bunga hingga 18 persen, yang berdampak pada besarnya anggaran negara yang terpakai setiap tahun.

Ia menyebut, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi bunga KUR saat ini mencapai sekitar:

• Rp40 triliun per tahun

Dana sebesar itu selama ini digunakan untuk membayar bunga kepada bank penyalur KUR. “Kalau KUR lewat bank, kami bayar bunga sampai 18 persen. Setiap tahun sekitar Rp40 triliun habis untuk bunga,” jelasnya.

Dengan menjadikan PNM sebagai penyalur langsung, dana tersebut tidak akan habis untuk bunga, tetapi bisa diputar kembali sebagai dana pembiayaan bergulir.

Target PNM Jadi Bank UMKM Bermodal Rp200 Triliun

Salah satu target besar dari rencana ini adalah mentransformasikan PNM menjadi bank khusus UMKM dalam kurun waktu lima tahun.

Purbaya optimistis bahwa dana subsidi bunga yang dialihkan dapat memperkuat permodalan lembaga tersebut.

Target jangka menengah yang disiapkan antara lain:

• Modal bank UMKM mencapai Rp200 triliun

• Penyaluran kredit berbunga rendah

• Dana Rp40 triliun per tahun menjadi dana bergulir

• Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang mendapat akses pembiayaan

Dengan model ini, pemerintah tidak perlu menambah anggaran baru, tetapi memanfaatkan dana yang sudah ada secara lebih produktif.

Bangun Ekosistem UMKM Terintegrasi

Selain membentuk bank khusus, pemerintah juga menyiapkan ekosistem pengembangan UMKM yang lebih terintegrasi.

Ekosistem tersebut mencakup:

• Tim penasihat usaha

• Tim pemasaran

• Fasilitas pelatihan bisnis

• Lembaga penjamin kredit

• Pendampingan usaha berkelanjutan

Langkah ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan akses kredit, tetapi juga dukungan bisnis yang komprehensif.

Sudah Disampaikan Ke Presiden Prabowo

Purbaya menyebut bahwa usulan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan awal.

Namun demikian, proses finalisasi masih membutuhkan diskusi lanjutan dengan Danantara serta dukungan dari Komisi XI DPR RI.

“Kami sudah lapor ke Presiden. Kalau dinilai bagus, beliau menyampaikan agar dijalankan. Tapi kami masih berunding dengan Danantara,” kata Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa jika Danantara mampu membangun ekosistem UMKM secara mandiri, maka pengambilalihan PNM tidak akan dilakukan.

Potensi Dampak Bagi UMKM

Rencana pengambilalihan PNM berpotensi membawa dampak besar bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Beberapa dampak yang diharapkan antara lain:

• Akses kredit lebih mudah

• Bunga pinjaman lebih murah

• Proses pengajuan lebih cepat

• Dukungan bisnis lebih lengkap

• Peningkatan daya saing UMKM nasional

Dengan sistem pembiayaan yang lebih efisien, pemerintah berharap sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.

FAQ (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan)

1. Apa tujuan pemerintah mengambil alih PNM?
Tujuannya untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menekan biaya subsidi bunga yang selama ini cukup besar.

2. Berapa anggaran subsidi bunga KUR saat ini?
Sekitar Rp40 triliun per tahun, yang selama ini digunakan untuk membayar bunga kepada bank penyalur.

3. Apa target jangka panjang dari rencana ini?
Menjadikan PNM sebagai bank khusus UMKM dengan modal hingga Rp200 triliun dalam waktu sekitar lima tahun.

4. Apakah rencana ini sudah disetujui?
Belum final. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan Danantara dan membutuhkan dukungan dari DPR RI.

5. Apa manfaatnya bagi pelaku UMKM?
UMKM diharapkan mendapatkan akses kredit lebih mudah, bunga lebih rendah, serta dukungan pengembangan usaha yang lebih terintegrasi.

Kabar Baik, 380 Lowongan Bea Cukai Untuk SMA Segera Dibuka

Ria Sartika    Rabu, April 08, 2026    Comment   

Kabar Baik, 380 Lowongan Bea Cukai Untuk SMA Segera Dibuka

Menkeu Purbaya mengumumkan rencana pembukaan 380 lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA. Rekrutmen diperkirakan dibuka bulan depan untuk tenaga teknis lapangan. (Gambar ilustrasi)

Jakarta – Kabar baik buat lulusan SMA atau sederajat yang sedang mencari peluang kerja di instansi pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan rencana pembukaan sekitar 380 lowongan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Lowongan tersebut dirancang untuk mengisi posisi teknis lapangan yang dinilai sangat dibutuhkan dalam mendukung operasional Bea Cukai di berbagai wilayah.

Rekrutmen Difokuskan Untuk Tenaga Teknis Lapangan

Menurut Purbaya, kebutuhan tenaga teknis lapangan saat ini tergolong mendesak. Karena itu, proses perekrutan yang sebelumnya berjalan cukup lama didorong agar segera dieksekusi.

“Kalau di Kementerian Keuangan sendiri kita tidak lama lagi seperti saya bilang dulu, akan buka di Bea Cukai untuk 380 lulusan SMA. Sudah beberapa bulan ini belum terealisasi. Saya minta segera dieksekusi karena kita butuh tenaga teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Langkah ini diambil untuk memperkuat kinerja pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang semakin kompleks.

Proses Rekrutmen Sempat Tertunda

Purbaya mengakui bahwa proses perekrutan sebelumnya sempat berjalan cukup lama. Hal tersebut membuat kebutuhan tenaga operasional di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rekrutmen agar pelayanan publik tetap optimal dan pengawasan terhadap barang masuk dan keluar semakin maksimal.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan operasional Bea Cukai berjalan efektif di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan.

Formasi CPNS 2026 Diperkirakan Capai 160 Ribu

Sementara itu, terkait pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026, kewenangan berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menteri PANRB, Rini Widyantini, sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemerintah berpotensi membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS pada 2026.

Jumlah tersebut disiapkan untuk menggantikan aparatur sipil negara yang pensiun pada 2025.

“Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu pegawai telah pensiun pada 2025,” ujar Rini saat ditemui di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan guna mendukung pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan.

Anggaran CPNS Disebut Tidak Jadi Kendala

Meski keputusan pembukaan CPNS berada di bawah kewenangan PANRB, dari sisi pendanaan disebut tidak mengalami hambatan.

“CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada,” kata Purbaya.

Hal ini memberi sinyal positif bahwa peluang rekrutmen aparatur negara pada tahun mendatang masih terbuka lebar, termasuk untuk posisi teknis maupun administratif.

Rencana pembukaan 380 lowongan untuk lulusan SMA menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap tenaga teknis di instansi strategis seperti Bea Cukai. Posisi teknis lapangan berperan penting dalam pengawasan arus barang, penegakan hukum, serta pelayanan kepabeanan.

Dalam konteks birokrasi modern, penguatan tenaga operasional dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Selain itu, sinyal pembukaan hingga 160 ribu formasi CPNS pada 2026 menjadi indikator bahwa pemerintah masih membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kapan lowongan Bea Cukai untuk lulusan SMA dibuka?

Diperkirakan akan dibuka sekitar bulan depan, sesuai pernyataan Menteri Keuangan.

2. Berapa jumlah lowongan Bea Cukai yang disiapkan?

Sekitar 380 formasi khusus untuk lulusan SMA atau sederajat.

3. Posisi apa yang akan dibuka?

Lowongan difokuskan pada posisi teknis lapangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Apakah CPNS 2026 akan dibuka?

Ada indikasi pembukaan sekitar 160 ribu formasi CPNS 2026, namun keputusan final berada di Kementerian PANRB.

5. Apakah anggaran CPNS 2026 tersedia?

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tidak menjadi kendala untuk pelaksanaan rekrutmen.

APBN Di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Mulai Disorot Ekonom

Reza Aditiya g    Senin, Maret 09, 2026    Comment   

APBN Di Tepi Jurang, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Mulai Disorot Ekonom

APBN Indonesia mendapat sorotan setelah kinerja Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menghadapi tekanan fiskal dan potensi defisit anggaran yang meningkat.

JAKARTA – Perhatian publik terhadap kondisi fiskal Indonesia mulai meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sorotan terutama tertuju pada kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat pertama kali menjabat, Purbaya sempat mendapat dukungan luas dari publik. Pernyataannya mengenai pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh yang disebut tidak menggunakan APBN sempat menuai apresiasi dari masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, sejumlah ekonom mulai mempertanyakan kondisi fiskal pemerintah. Dalam enam bulan terakhir, berbagai indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen dalam beberapa kuartal terakhir. Angka tersebut dinilai stabil, tetapi belum memberikan percepatan ekonomi yang diharapkan untuk mendorong pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional juga mulai memberi sinyal kehati-hatian. Fitch Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, sementara Moody's Investors Service turut menyoroti sejumlah risiko fiskal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Sorotan juga muncul terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program sosial ini dinilai penting untuk pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya menghadapi tantangan mulai dari kebutuhan anggaran hingga distribusi di lapangan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Salah satunya terlihat dari potensi pelebaran defisit anggaran.

Menurut Bhima, jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,3 persen hingga 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melewati batas psikologis yang selama ini dijaga pemerintah, yakni di bawah 3 persen dari PDB.

Selain itu, cadangan fiskal atau fiscal buffer pemerintah disebut mulai menurun. Kondisi ini membuat ruang kebijakan fiskal menjadi lebih terbatas ketika pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global.

Masalah transparansi anggaran juga ikut disorot. Dokumen APBN 2026 disebut mengalami keterlambatan dalam publikasi kepada masyarakat. Bagi investor global, keterlambatan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan serta akurasi data fiskal pemerintah.

Perubahan kebijakan penggunaan dana desa juga menjadi perhatian. Sekitar 58 persen dana desa disebut dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini dinilai berpotensi memengaruhi prioritas pembangunan daerah serta memicu distorsi dalam pengelolaan fiskal lokal.

Di tengah dinamika domestik tersebut, tekanan eksternal juga meningkat. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak pada stabilitas pasar energi global.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu konsekuensi dari situasi tersebut. Mengutip laporan Reuters, harga minyak mentah Brent sempat naik menjadi sekitar US$82,53 per barel, mendekati level tertinggi sejak awal 2025.

Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak berpotensi menambah tekanan terhadap APBN. Ahli strategi makro dari Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyarankan pemerintah mempertimbangkan mekanisme penyesuaian subsidi jika harga Brent menembus US$90 per barel dalam beberapa hari perdagangan.

Tekanan juga muncul dari sektor energi dalam negeri. Pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara disebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan.

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, arus kas perusahaan energi negara berpotensi tertekan. Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu kebijakan penyesuaian harga energi yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sejumlah ekonom menilai komunikasi kebijakan pemerintah juga perlu diperbaiki. Pernyataan yang dinilai terlalu optimistis dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar apabila tidak diikuti realisasi kebijakan yang konsisten.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, kepercayaan pasar menjadi faktor penting. Ketika stabilitas APBN dipandang kuat, investor cenderung merasa aman. Namun ketika muncul sinyal tekanan fiskal, respons pasar biasanya menjadi lebih berhati-hati.

Sumber: Rosadi Jamani

Pemerintah Siapkan Penempatan Dana Rp100 Triliun Ke Perbankan Untuk Jaga Likuiditas

Saputra Berry    Sabtu, Maret 07, 2026    Comment   

Pemerintah Siapkan Penempatan Dana Rp100 Triliun Ke Perbankan Untuk Jaga Likuiditas

Pemerintah berencana menempatkan dana Rp100 triliun di perbankan untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan dengan skema jangka pendek yang lebih fleksibel.

JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah penempatan dana di perbankan sebesar Rp100 triliun guna memperkuat likuiditas sistem keuangan nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas likuiditas di sektor perbankan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian.

Langkah ini melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan, khususnya pada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun pada skema terbaru, pemerintah ingin membuat penempatan dana lebih fleksibel dengan jangka waktu yang lebih pendek.

“Nanti, mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tapi jangka pendek dan fleksibel,” ujar Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Skema Penempatan Dana Lebih Fleksibel

Pada penempatan dana sebelumnya, pemerintah menggunakan skema deposit on call dengan tenor enam bulan. Skema tersebut membuat dana relatif terkunci dalam periode tertentu sebelum dapat ditarik kembali.

Dalam rencana penempatan dana baru, pemerintah akan membuat mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan demikian, dana bisa segera ditarik jika dibutuhkan untuk membiayai belanja negara.

Menurut Purbaya, pendekatan ini bertujuan agar dana tetap dapat membantu memperkuat likuiditas perbankan tanpa menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan negara.

Sumber Dana Berbeda Dari Skema Sebelumnya

Perbedaan lain dari kebijakan baru ini terletak pada sumber dana yang digunakan. Pada penempatan sebelumnya, dana berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tidak masuk dalam pagu belanja negara.

Sementara itu, rencana penempatan Rp100 triliun nantinya akan menggunakan dana belanja pemerintah yang saat ini masih tersimpan di Bank Indonesia dan belum terserap.

“Kalau yang sampai Rp300 triliun itu sudah nganggur, tapi yang tambahan mungkin ya. Daripada ditaruh di BI, perbankan tidak punya akses, kami pindahkan ke situ untuk menambah uang di sistem perekonomian,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, dana tersebut tetap bisa segera digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk pembiayaan program pemerintah.

Penempatan Dana Rp200 Triliun Diperpanjang

Sementara itu, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa penempatan dana Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026.

Penempatan dana tersebut sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Pemerintah memilih memperpanjangnya selama enam bulan guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas,” ujar Purbaya.

Evaluasi terhadap kebijakan ini akan kembali dilakukan pada September mendatang.

Distribusi Dana Ke Bank Himbara

Sebelumnya pemerintah menempatkan dana sebesar Rp276 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih ke sejumlah bank milik negara dan satu bank pembangunan daerah.

Rinciannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun. Kemudian BTN menerima Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

Dari total penempatan tersebut, sebesar Rp75 triliun telah ditarik kembali untuk mendukung belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Dampak Terhadap Sistem Keuangan

Rencana penambahan dana Rp100 triliun di perbankan diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas likuiditas di sektor keuangan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan perputaran dana di sistem perekonomian.

Meski demikian, pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut rencana tersebut sebelum pelaksanaannya diputuskan secara resmi.

Purbaya Sebut Gugatan Guru Honorer soal MBG Lemah dan Berpotensi Kalah

Ria Sartika    Sabtu, Februari 21, 2026    Comment   

Purbaya Sebut Gugatan Guru Honorer soal MBG Lemah dan Berpotensi Kalah

Menkeu Purbaya menanggapi gugatan guru honorer atas UU APBN 2026 terkait anggaran pendidikan dan program MBG di MK. Pemerintah menilai dalil lemah, sidang uji materi masih berproses.

JAKARTA -- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi gugatan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang diajukan guru honorer Reza Sudrajat ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (18/2), terkait tudingan pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menghormati dan menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut setiap gugatan memiliki peluang untuk dikabulkan atau ditolak. Namun, menurut penilaiannya, gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang lemah.

Ia menyampaikan bahwa kekuatan materi gugatan akan diuji dalam persidangan. Jika argumentasi dinilai tidak cukup kuat secara konstitusional, maka peluang dikabulkannya permohonan dinilai kecil. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim konstitusi.

Gugatan Guru Honorer Soal Anggaran Pendidikan dan MBG

Permohonan judicial review diajukan oleh Reza Sudrajat terhadap Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 55 PUU XXIV 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang perdana pada Kamis (12/2), pemohon menilai terdapat pengalihan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia berpendapat kebijakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

Reza mengklaim bahwa jika anggaran MBG tidak dimasukkan dalam komponen pendidikan, maka porsi anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,9 persen dari total APBN. Angka itu disebutnya berada di bawah batas konstitusional.

Menurutnya, dana pendidikan seharusnya difokuskan pada kebutuhan pokok seperti gaji dan tunjangan pendidik, perbaikan fasilitas sekolah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut berdampak pada ruang fiskal untuk pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara.

Respons Hakim Konstitusi

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah meminta pemohon menjelaskan secara lebih detail hubungan antara statusnya sebagai guru honorer dengan dugaan kerugian konstitusional yang dialami. Mahkamah memberikan waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan sebelum masuk tahap pemeriksaan lanjutan.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua isu sensitif sekaligus, yakni anggaran pendidikan dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Dinamika Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Fiskal

Perdebatan mengenai komposisi anggaran pendidikan dalam APBN bukan hal baru. Pemerintah selama ini menyatakan tetap menjaga porsi minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi. Namun, perbedaan metode perhitungan kerap menjadi sumber perdebatan.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berimplikasi langsung terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjalankan program prioritas nasional seperti MBG yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi anak.

Masyarakat kini menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai argumentasi kedua belah pihak dalam perkara ini.

FAQ Seputar Gugatan APBN 2026 dan Program MBG

Apa yang digugat dalam perkara ini?
Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 terkait penghitungan anggaran pendidikan.

Mengapa anggaran MBG dipersoalkan?
Pemohon menilai memasukkan anggaran MBG dalam pos pendidikan berpotensi menurunkan alokasi pendidikan murni di bawah 20 persen APBN.

Apa sikap pemerintah?
Menteri Keuangan menyatakan akan menunggu proses persidangan dan menilai gugatan tersebut lemah secara hukum.

Apa dampaknya bagi guru honorer?
Pemohon mengklaim kebijakan tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja pegawai pendidikan, termasuk peluang pengangkatan menjadi ASN.

Kapan keputusan MK keluar?
Proses masih berjalan. Pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan sebelum tahap berikutnya.

Utang Indonesia Tembus Rp 9.637 Triliun, Pemerintah Klaim Rasio Masih Aman

Ria Sartika    Sabtu, Februari 21, 2026    Comment   

Utang Indonesia Tembus Rp 9.637 Triliun, Pemerintah Klaim Rasio Masih Aman

Utang Indonesia Rp9Triliun lebih per akhir 2025 dengan rasio 40,46 persen terhadap PDB. Pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap aman, defisit APBN 2,92 persen dan ekspansi fiskal dorong pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA -- Pemerintah memastikan posisi utang negara tetap terkendali meski nominalnya menembus Rp 9.637,9 triliun per 31 Desember 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 40,46 persen, dan dinilai masih dalam batas aman.

Total utang pemerintah yang mencapai Rp 9.637,9 triliun memang terlihat besar secara nominal. Namun jika dilihat dari rasio terhadap PDB, angka 40,46 persen tersebut masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB. Thailand mencatat sekitar 63,5 persen. Sementara Singapura memiliki rasio jauh lebih tinggi, yakni sekitar 165 hingga 170 persen terhadap PDB. Dengan membandingkan angka tersebut, pemerintah menilai posisi fiskal Indonesia masih berada di level yang sehat.

Menurut Purbaya, pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah tetap mematuhi aturan disiplin fiskal dengan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah ambang batas 3 persen terhadap PDB.

Sepanjang 2025, defisit APBN tercatat Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi keuangan negara.

Pelebaran defisit tersebut, lanjutnya, bukan tanpa perhitungan. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang sempat mengalami perlambatan. Strategi ekspansi fiskal ditempuh agar roda ekonomi kembali bergerak dan pertumbuhan tetap terjaga.

Tanpa stimulus fiskal dan pemanfaatan defisit secara optimal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan sulit mencapai 5,11 persen. Pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan fiskal.

Langkah ini dinilai sebagai strategi moderat. Pemerintah tidak ingin kebijakan pengetatan anggaran justru menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi. Dengan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, stabilitas fiskal tetap terjaga sembari ekonomi didorong agar tumbuh lebih kuat.

Bagi masyarakat, penting memahami bahwa besarnya angka utang negara tidak bisa dilihat hanya dari nominalnya. Rasio terhadap PDB, kemampuan membayar, serta strategi pengelolaan fiskal menjadi indikator utama untuk menilai apakah kondisi tersebut aman atau berisiko.

FAQ Seputar Utang Indonesia 2025

1. Berapa total utang pemerintah Indonesia per akhir 2025?
Total utang pemerintah tercatat Rp 9.637,9 triliun per 31 Desember 2025.

2. Berapa rasio utang Indonesia terhadap PDB?
Rasio utang terhadap PDB mencapai 40,46 persen.

3. Apakah rasio tersebut berbahaya?
Pemerintah menilai masih aman karena lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

4. Berapa defisit APBN 2025?
Defisit APBN tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

5. Mengapa pemerintah memperlebar defisit?
Untuk memberikan stimulus ekonomi dan menjaga pertumbuhan agar tetap di atas 5 persen.

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Fase Ekspansi Sehat Diproyeksi Hingga 2033

Ria Sartika    Jumat, Februari 13, 2026    Comment   

Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 6 Persen, Fase Ekspansi Sehat Diproyeksi Hingga 2033

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua dari kiri) menyampaikan keterangan pers usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat malam (13/2/2026).

JAKARTA -- Kabar baik datang dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dan berpeluang besar memasuki fase ekspansi sehat hingga tahun 2033.

Pernyataan ini disampaikan usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Purbaya berbicara lugas dan penuh optimisme mengenai arah ekonomi nasional dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan.

Target Pertumbuhan 6 Persen, Bukan Sekadar Angka

Menurut Purbaya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen pada tahun ini. Target ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau ekonomi bergerak sehat, lapangan pekerjaan otomatis akan semakin terbuka,” kurang lebih begitu pesan yang ingin ia sampaikan.

Artinya apa bagi kita? Jika proyeksi ini tercapai, masyarakat bisa merasakan dampak langsung berupa meningkatnya kesempatan kerja, naiknya daya beli, hingga bertumbuhnya sektor usaha kecil dan menengah.

Kunci Utama: Fiskal Dijaga, Defisit Tetap Aman

Optimisme tersebut tentu tidak muncul tanpa strategi. Pemerintah, kata Purbaya, tetap mengedepankan manajemen fiskal yang disiplin.

Belanja negara akan tetap didorong, tetapi dilakukan secara terukur. Rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dijaga tetap di bawah 3 persen—angka yang selama ini menjadi batas aman. Sementara itu, rasio utang negara akan dipertahankan stabil dan diturunkan secara bertahap.

Ia meyakini, ketika ekonomi tumbuh lebih kuat, penerimaan pajak dan bea cukai juga akan meningkat. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan lewat utang bisa ditekan secara perlahan.

Strategi ini penting. Sebab pertumbuhan tanpa pengelolaan yang hati-hati justru bisa menimbulkan risiko di masa depan.

Memahami Siklus Ekonomi: Ekspansi, Resesi, Lalu Bangkit Lagi

Dalam diskusi panel, Purbaya menjelaskan bahwa siklus ekonomi memang bergerak alami: dari ekspansi, masuk resesi, lalu kembali tumbuh.

Indonesia sendiri pernah menikmati fase ekspansi panjang pada 2009 hingga 2020. Setelah itu, pandemi COVID-19 memicu tekanan ekonomi global dan membawa Indonesia ke fase resesi. Namun kini, kondisi disebut sudah kembali ke jalur ekspansi.

Dua indikator penting ikut menguatkan optimisme tersebut:

• Leading Economic Index (LEI), yang memproyeksikan kondisi ekonomi 6–12 bulan ke depan, mulai menunjukkan tren naik.

• Coincident Economic Index (CEI), yang menggambarkan kondisi ekonomi saat ini, juga mengalami perbaikan.

Kenaikan kedua indikator ini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan berpotensi semakin cepat dalam waktu dekat.

Menuju Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram

Dengan arah kebijakan yang dinilai tepat dan momentum ekonomi yang kembali positif, Purbaya mengajak masyarakat untuk tidak terlalu khawatir terhadap prospek jangka menengah.

Ia bahkan menyebut peluang besar membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas—bukan skenario pesimistis.

Bagi Anda sebagai pelaku usaha, pekerja, atau investor, pesan ini jelas: momentum sedang dibangun. Stabilitas fiskal dijaga, pertumbuhan didorong, dan peluang kerja diproyeksikan meningkat.

Kini pertanyaannya, sudahkah Anda bersiap memanfaatkan fase ekspansi ini?

Karena jika proyeksi hingga 2033 benar-benar terwujud, tujuh hingga sepuluh tahun ke depan bisa menjadi periode emas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia—dan tentu saja, bagi masa depan kita bersama.

THR ASN 2026 Rp55 Triliun Siap Cair Awal Ramadhan, Ekonomi Diproyeksi Tumbuh hingga 6 Persen

Ria Sartika    Jumat, Februari 13, 2026    Comment   

THR ASN 2026 Rp55 Triliun Siap Cair Awal Ramadhan, Ekonomi Diproyeksi Tumbuh hingga 6 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

JAKARTA -- Kabar baik untuk para aparatur negara. Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 untuk ASN, TNI, dan Polri sudah disiapkan dengan total anggaran fantastis mencapai Rp55 triliun. Targetnya, dana ini bisa mulai cair pada awal Ramadhan 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui awak media usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

“Pencairan THR pasti ada. Tanggal pastinya masih difinalisasi, tapi harapannya di awal-awal puasa sudah bisa disalurkan,” ujarnya.

Anggaran Besar di Awal Tahun, Apa Dampaknya?

Pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun. Angka ini bukan hanya untuk THR ASN, tetapi juga mencakup berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.

Beberapa di antaranya:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun

• Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun

• Paket stimulus ekonomi Rp13 triliun

Artinya, perputaran uang di awal tahun akan sangat kuat. Ini menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional.

Target Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6 Persen

Menkeu optimistis, belanja besar di awal tahun akan menjaga momentum ekonomi Indonesia tetap stabil dan bahkan meningkat.

“Di triwulan pertama, ekonomi kita diperkirakan tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” jelasnya.

Jika target ini tercapai, Indonesia dinilai berhasil keluar dari pola pertumbuhan stagnan di angka 5 persen. Sebuah lompatan yang tentu berdampak luas bagi dunia usaha, investasi, hingga lapangan kerja.

Konsumsi Rumah Tangga Diprediksi Menguat

Momentum libur panjang seperti Imlek dan Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere (WFA), diyakini akan mendorong konsumsi rumah tangga di awal 2026.

Dengan THR cair lebih cepat, masyarakat diharapkan lebih leluasa memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Perputaran ekonomi pun semakin terasa hingga ke sektor UMKM dan perdagangan lokal.

Dorongan Investasi Ratusan Triliun Rupiah

Tak hanya dari sisi konsumsi, pemerintah juga menggenjot investasi besar-besaran. Beberapa proyek yang disiapkan antara lain:

• Pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai Rp90 triliun

• Pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, subsidi, dan bantuan renovasi (BSPS) dengan anggaran Rp20 triliun

• Groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai sekitar Rp110 triliun

Total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun.

Kenapa Ini Penting untuk Anda?

Bagi ASN, TNI, dan Polri, kabar pencairan THR di awal Ramadhan tentu menjadi angin segar. Namun lebih dari itu, langkah ini juga menjadi strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan belanja negara yang agresif di awal tahun, konsumsi dan investasi diharapkan bergerak bersamaan. Dampaknya bukan hanya pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada peluang usaha, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.

Jadi, mari kita nantikan kepastian jadwal pencairan THR 2026. Jika terealisasi sesuai target, bukan hanya dompet yang terasa lebih tebal, tetapi juga ekonomi Indonesia yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Purbaya Pastikan Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Dirut BEI, Pasar Modal Tetap Aman dan Terkendali

Ria Sartika    Minggu, Februari 01, 2026    Comment   

Purbaya Pastikan Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Dirut BEI, Pasar Modal Tetap Aman dan Terkendali

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA -- Kepastian soal kepemimpinan sementara di tubuh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya terjawab. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Jeffrey Hendrik resmi dipercaya sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

“Iya, Jeffrey menjadi Pjs Dirut BEI,” ujar Purbaya singkat namun tegas saat dikonfirmasi awak media usai rapat bersama Menko Perekonomian, Danantara, OJK, dan BEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu malam.

Penunjukan ini menjadi sorotan, terutama di tengah perhatian publik terhadap kondisi pasar modal Indonesia. 

Purbaya menjelaskan, Jeffrey bersama jajaran manajemen BEI akan menjadi wakil resmi BEI dalam pertemuan penting dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Februari.

Menariknya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam proses tersebut. 

Menurutnya, seluruh langkah yang diambil BEI dilakukan sesuai mekanisme internal dan tata kelola yang berlaku.

“Semua diselesaikan sesuai prosedur internal mereka. Pemerintah tidak melakukan intervensi,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan bahwa pengumuman resmi terkait Pjs Dirut BEI akan dilakukan sebelum pembukaan perdagangan Bursa pada Senin pagi. 

Langkah ini diharapkan memberi kepastian sekaligus menenangkan pelaku pasar.

Sebagai informasi, Jeffrey Hendrik saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI dan telah hadir mewakili BEI dalam rapat strategis di Wisma Danantara.

Dalam konferensi pers, Jeffrey menegaskan bahwa operasional BEI tetap berjalan normal. 

Ia memastikan tidak ada gangguan dalam proses pengambilan keputusan manajemen, meski terjadi pergantian pimpinan.

“Kami memastikan seluruh aktivitas Bursa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang terganggu,” ujar Jeffrey dengan nada optimistis.

Tak hanya itu, Jeffrey juga menegaskan komitmen BEI untuk terus membawa pasar modal Indonesia ke level global. 

Fokusnya tidak hanya pada nilai transaksi dan kapitalisasi pasar, tetapi juga pada transparansi dan tata kelola yang setara dengan standar internasional.

“Kami berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang berkelas dunia, baik dari sisi transparansi maupun governance,” tegasnya.

Jeffrey menambahkan, BEI saat ini aktif berkomunikasi dengan sejumlah Indeks Provider Global.

Semua masukan dan harapan yang disampaikan telah dicatat dan akan segera direalisasikan demi memberikan rasa aman dan perlindungan bagi investor.

“Kami ingin memastikan investor global dan domestik merasa nyaman, terlindungi, dan percaya terhadap pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat pagi, 30 Januari, Iman Rachman secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI. 

Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal Indonesia yang sempat mengalami penurunan tajam harga saham.

Untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama BEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah cepat dan terukur ini, publik diharapkan tetap tenang. Pasar modal Indonesia diyakini masih berada di jalur yang aman, transparan, dan terus bergerak menuju standar global.

Curhat Jujur Menkeu Purbaya Hapus TikTok dan Instagram Demi Istri, Cerita Rumah Tangga di Balik Forum Ekonomi

Ria Sartika    Jumat, Januari 30, 2026    Comment   

Curhat Jujur Menkeu Purbaya Hapus TikTok dan Instagram Demi Istri, Cerita Rumah Tangga di Balik Forum Ekonomi

Curhat Jujur Menkeu Purbaya Hapus TikTok dan Instagram Demi Istri, Cerita Rumah Tangga di Balik Forum Ekonomi.

JAKARTA -- Pernahkah Anda membayangkan, di tengah pembahasan ekonomi yang serius, tiba-tiba muncul cerita rumah tangga yang bikin hadirin tersenyum? Itulah yang terjadi saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbagi kisah personalnya di sela-sela pemaparan materi dalam Indonesia Fiscal Forum. 

Cerita sederhana, tapi langsung mencuri perhatian.

Di hadapan peserta forum, Purbaya tak hanya berbicara soal kebijakan fiskal dan tantangan ekonomi Indonesia. 

Ia juga melontarkan curhatan ringan yang terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. 

Tanpa basa-basi, Purbaya mengaku baru saja menghapus aplikasi TikTok dan Instagram dari ponselnya. 

Alasannya bukan karena kesibukan negara, melainkan demi menuruti permintaan sang istri.

Sebagai pengguna media sosial, Purbaya sebenarnya menikmati waktu berselancar di TikTok, Instagram, hingga YouTube. 

Namun, masalah muncul ketika algoritma TikTok di ponselnya lebih sering menampilkan konten video perempuan di halaman For You Page atau FYP. 

Hal inilah yang kemudian membuat sang istri merasa kurang nyaman.

“Saya ini suka lihat TikTok juga, TikTok sama YouTube suka saya lihat sama beberapa yang lain. Tapi karena yang muncul di TikTok akhirnya kebanyakan cewek, dimarahin sama istri saya. Saya sudah hapus aplikasi TikTok saya, IG sudah enggak punya juga,” ujar Purbaya sambil berkelakar.

Keputusan tersebut sontak mengundang tawa sekaligus simpati. Banyak yang merasa relate dengan situasi itu. 

Di balik citranya sebagai menteri yang tegas dan blak-blakan dalam urusan negara, Purbaya menunjukkan sisi lain dirinya sebagai seorang suami yang memilih mengalah demi keharmonisan rumah tangga.

Kini, Purbaya mengungkapkan hanya menyisakan satu aplikasi hiburan video di ponselnya, yaitu YouTube. 

Meski begitu, ia berseloroh bahwa bukan tidak mungkin aplikasi tersebut juga akan segera “menyusul” dihapus jika dianggap mengganggu.

Cerita ini pun menjadi perbincangan hangat. Bukan karena sensasinya, tetapi karena pesan sederhananya. 

Di tengah kesibukan dan tekanan jabatan tinggi, menjaga komunikasi dan kenyamanan dengan pasangan tetap menjadi prioritas. 

Kisah Menkeu Purbaya ini seolah mengingatkan, setinggi apa pun posisi seseorang, urusan rumah tangga tetaplah nomor satu.

@borneotribun.com Curhat Menkeu Purbaya Viral Rela Hapus TikTok dan Instagram Demi Istri Pernahkah Anda membayangkan, di tengah pembahasan ekonomi yang serius, tiba-tiba muncul cerita rumah tangga yang bikin hadirin tersenyum? Itulah yang terjadi saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbagi kisah personalnya di sela-sela pemaparan materi dalam Indonesia Fiscal Forum. Cerita sederhana, tapi langsung mencuri perhatian. Di hadapan peserta forum, Purbaya tak hanya berbicara soal kebijakan fiskal dan tantangan ekonomi Indonesia. Ia juga melontarkan curhatan ringan yang terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Tanpa basa-basi, Purbaya mengaku baru saja menghapus aplikasi TikTok dan Instagram dari ponselnya. Alasannya bukan karena kesibukan negara, melainkan demi menuruti permintaan sang istri. Sebagai pengguna media sosial, Purbaya sebenarnya menikmati waktu berselancar di TikTok, Instagram, hingga YouTube. Namun, masalah muncul ketika algoritma TikTok di ponselnya lebih sering menampilkan konten video perempuan di halaman For You Page atau FYP. Hal inilah yang kemudian membuat sang istri merasa kurang nyaman. EDITOR: HERI YAKOP Kunjungi & Ikuti: https://www.borneotribun.com/ https://www.youtube.com/@BorneoTribuncom https://www.youtube.com/@borneotribun https://www.instagram.com/borneotribun https://www.tiktok.com/@borneotribun.com https://www.threads.com/@borneotribun https://x.com/borneotribun https://id.pinterest.com/borneotribun/ #menkeupurbaya #viraltiktok #beritaterkini #pejabatcurhat #fypindonesia ♬ original sound Borneotribun