Radar Laut Hingga Tim Cepat, Cara Kaltim Tekan Praktik Ilegal Fishing
 |
| DKP Kaltim memperkuat pengawasan laut dengan empat strategi, termasuk radar laut dan pelibatan masyarakat, guna menekan praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Kalimantan Timur. (Ilustrasi) |
Samarinda — Upaya menjaga kelestarian laut di Kalimantan Timur semakin ditingkatkan seiring meningkatnya ancaman praktik penangkapan ikan ilegal di sejumlah wilayah perairan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan pendekatan pengawasan terpadu yang menggabungkan keterlibatan masyarakat, teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas lembaga.
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Raihan Fida Nuzband, menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjaga wilayah laut yang luas. Karena itu, pemerintah daerah kini mengandalkan jaringan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam sistem pengawasan.
Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pengawasan Laut
Salah satu fokus utama pengawasan adalah memperkuat peran kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas yang tersebar di kawasan pesisir.
Saat ini, sekitar 40 kelompok aktif beroperasi di berbagai daerah pesisir di Kalimantan Timur, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui skema ini, laporan dari masyarakat menjadi sumber informasi awal untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Untuk kasus yang dinilai mendesak, tim provinsi langsung diturunkan ke lokasi. Sementara pelanggaran ringan biasanya ditangani melalui pembinaan oleh kelompok setempat.
Pendekatan berbasis masyarakat dinilai efektif untuk menjangkau wilayah yang sulit dipantau secara langsung oleh aparat pemerintah.
Kolaborasi Dengan Mitra Lingkungan Perkuat Pengawasan
Selain mengandalkan masyarakat, DKP Kaltim juga menggandeng lembaga mitra untuk memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah Kabupaten Berau.
Kolaborasi ini dilakukan bersama organisasi lingkungan seperti Yayasan Laut Biru dan Global Conservation. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan pendanaan hingga penguatan kapasitas pengawasan di wilayah konservasi.
Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah pengawasan yang selama ini menjadi kendala utama dalam menjaga kawasan laut yang luas.
Teknologi Radar Laut Mulai Digunakan
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, DKP Kaltim juga memanfaatkan teknologi pemantauan kapal berbasis radar.
Sistem Marine Monitor (M2) telah dipasang di kawasan Tanjung Batu, Berau. Perangkat ini berfungsi mendeteksi pergerakan kapal yang memasuki zona konservasi laut.
Selain radar, perangkat ini dilengkapi kamera pengintai yang mampu menangkap bentuk fisik kapal. Informasi yang dihasilkan dapat dipantau secara langsung melalui pusat pengawasan di kantor DKP Kaltim di Samarinda.
Keberadaan teknologi tersebut membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang aktif memanfaatkan sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi laut.
Tim Reaksi Cepat Disiagakan Untuk Tindak Lanjut
Langkah lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan Tim Reaksi Cepat yang terdiri dari unsur kepolisian perairan hingga petugas pengawasan sumber daya kelautan.
Tim ini bertugas merespons laporan masyarakat secara cepat, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran serius di wilayah laut.
Keberadaan tim ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.
Kasus Penyetruman Dan Pengeboman Ikan Masih Dominan
Berdasarkan laporan yang diterima sepanjang tahun 2026, praktik penyetruman ikan menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering dilaporkan di wilayah perairan Kalimantan Timur.
Sementara itu, di kawasan Berau, masyarakat masih kerap melaporkan praktik pengeboman ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut secara permanen.
Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.
Pendekatan Terpadu Dinilai Kunci Menjaga Laut
Upaya pengawasan yang menggabungkan masyarakat, teknologi, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi, pendekatan terpadu menjadi solusi realistis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen utama dalam menjaga keamanan dan kelestarian perairan di Kalimantan Timur.
FAQ
1. Apa saja strategi DKP Kaltim dalam mencegah penangkapan ikan ilegal?
Ada empat strategi utama, yaitu memperkuat peran masyarakat pengawas, bekerja sama dengan lembaga mitra, memanfaatkan teknologi radar laut, dan menyiagakan Tim Reaksi Cepat.
2. Apa itu pokmaswas?
Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas yang bertugas memantau aktivitas di wilayah pesisir dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pemerintah.
3. Teknologi apa yang digunakan untuk memantau kapal di laut?
DKP Kaltim menggunakan sistem radar Marine Monitor (M2) yang dilengkapi kamera untuk mendeteksi pergerakan kapal di zona konservasi laut.
4. Pelanggaran apa yang paling sering terjadi di perairan Kaltim?
Kasus yang paling sering dilaporkan adalah penyetruman ikan dan pengeboman ikan.
5. Mengapa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan laut?
Karena wilayah laut yang luas dan keterbatasan anggaran, keterlibatan masyarakat membantu mempercepat pelaporan aktivitas mencurigakan.
