Kontrak Land Rover Wali Kota Disorot, Inspektorat Samarinda Lakukan Audit 14 Hari

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Kontrak Land Rover Wali Kota Disorot, Inspektorat Samarinda Lakukan Audit 14 Hari

Inspektorat Samarinda mengaudit kontrak sewa Land Rover wali kota selama 14 hari guna menindaklanjuti polemik publik dan memastikan transparansi anggaran daerah. (Foto Ilustrasi)

SAMARINDA — Polemik seputar kontrak sewa kendaraan dinas wali kota jenis Land Rover Defender kini masuk tahap pemeriksaan lebih dalam. Inspektorat Daerah Kota Samarinda memastikan akan melakukan audit menyeluruh guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi anggaran.

Langkah audit ini dilakukan sebagai respons terhadap sorotan publik terkait nilai kontrak sewa kendaraan dinas tersebut yang dinilai memerlukan klarifikasi lebih mendalam.

Inspektur Pembantu II Inspektorat Samarinda, Firdaus Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya akan menerbitkan surat tugas pemeriksaan pada Sabtu (18/4).

Menurut Firdaus, audit kali ini berbeda dengan reviu sebelumnya yang hanya sebatas pemeriksaan dokumen administratif.

“Berbeda dengan reviu sebelumnya yang hanya verifikasi dokumen atau keyakinan terbatas, audit kali ini bersifat pendalaman. Kami akan menelusuri seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan kontrak,” jelas Firdaus di Samarinda, Jumat.

Audit tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari kerja, dengan target memperoleh gambaran utuh mengenai proses pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Salah satu fokus utama tim audit adalah menelusuri adanya anomali pada nilai kontrak yang hanya mengalami penurunan sangat kecil dari tahun ke tahun.

Firdaus mencontohkan adanya kontrak yang hanya turun sekitar Rp100 ribu dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Contohnya, ada kontrak yang hanya turun sekitar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Ini yang akan kami kaji kesesuaiannya dengan aturan,” tambahnya.

Meski demikian, hingga saat ini Inspektorat menegaskan belum menemukan indikasi unsur pidana dalam kasus tersebut.

Proses pemeriksaan saat ini masih berada pada ranah administratif dan disiplin internal Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang terjadi. “Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diklasifikasikan mulai dari ringan hingga berat,” ujar Firdaus.

Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Disupervisi Inspektorat Jenderal Kemendagri

Dalam pelaksanaan audit, Inspektorat Samarinda juga mendapat supervisi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dokumen penting seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta standar satuan harga telah diserahkan untuk dilakukan pengecekan lanjutan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor regulasi nasional.

“Kehadiran tim Itjen memperkuat langkah kami agar tetap berada di koridor yang benar,” jelas Firdaus.

Kontrak Dimulai 2023, Nilai Rp160 Juta Per Bulan

Berdasarkan data yang dihimpun, perencanaan anggaran sewa kendaraan dinas wali kota sebenarnya sudah disusun sejak tahun 2022.

Langkah tersebut diambil karena rencana pembelian kendaraan baru pada saat itu tidak dapat direalisasikan.

Kontrak resmi kemudian berjalan sejak tahun 2023 bersama pihak penyedia, yaitu PT Indorent.

Adapun nilai kontrak sewa kendaraan tersebut mencapai sekitar:

• Rp160 juta per bulan

• Durasi minimal tiga tahun

• Estimasi total biaya sekitar Rp7,3 miliar

• Jadwal kontrak awal berakhir pada Oktober–November 2026

Namun, berdasarkan hasil audit sebelumnya yang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan harga, kontrak tersebut akhirnya diputus lebih awal pada 16 April 2024.

Langkah pemutusan ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga efisiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Audit yang tengah dilakukan Inspektorat Samarinda menjadi langkah penting dalam memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan keterlibatan pengawasan dari Kemendagri, diharapkan seluruh proses pemeriksaan berjalan objektif serta mampu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait polemik yang berkembang.

Langkah ini juga menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.

FAQ

1. Mengapa kontrak Land Rover wali kota diaudit?
Audit dilakukan untuk menindaklanjuti polemik publik dan memastikan proses pengadaan sesuai aturan serta transparan.

2. Berapa lama audit dilakukan?
Audit dijadwalkan berlangsung selama 14 hari kerja.

3. Berapa nilai kontrak sewa kendaraan dinas tersebut?
Nilai kontrak mencapai sekitar Rp160 juta per bulan, dengan estimasi total sekitar Rp7,3 miliar.

4. Apakah ada indikasi pidana dalam kasus ini?
Hingga saat ini, Inspektorat menyatakan belum menemukan indikasi unsur pidana.

5. Kapan kontrak kendaraan tersebut diputus?
Kontrak diputus lebih awal pada 16 April 2024 setelah ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan harga.

161 Ribu Warga Kaltim Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

Pian    Kamis, April 16, 2026    Comment   

161 Ribu Warga Kaltim Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

Sebanyak 161.511 warga Kaltim memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di 188 puskesmas dengan tingkat kehadiran mencapai 92,28 persen.

SAMARINDA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah terus mendapat respons positif dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hingga saat ini, sebanyak 161.511 warga telah memanfaatkan layanan kesehatan tersebut yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa layanan CKG kini sudah menjangkau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya 188 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 10 kabupaten/kota.

“Masyarakat Kaltim kini sudah menjangkau CKG pada semua pelayanan kesehatan, terutama 188 Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota,” ujar Jaya di Samarinda, Kamis.

Tingkat Kehadiran Tinggi, Program Dinilai Efektif

Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kaltim, jumlah warga yang melakukan registrasi dalam program tersebut mencapai 175.025 orang. Dari jumlah itu, tingkat kehadiran peserta tercatat 92,28 persen.

Menurut Jaya, angka partisipasi yang tinggi ini menjadi indikator bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari dominasi kelompok usia produktif yang memanfaatkan layanan ini.

Kelompok Usia 40–59 Tahun Jadi Peserta Terbanyak

Kelompok usia dewasa senior, yakni 40 hingga 59 tahun, menjadi partisipan tertinggi dalam program ini dengan jumlah 39.449 orang.

Sementara itu, kelompok usia dewasa muda 18–29 tahun juga menunjukkan minat besar dengan jumlah peserta mencapai 25.781 orang.

Pada kategori anak-anak, kelompok usia sekolah 7–12 tahun menjadi yang paling dominan dengan jumlah peserta 24.020 anak.

Tak kalah penting, kelompok lanjut usia atau lansia berumur di atas 60 tahun juga menunjukkan kesadaran kesehatan yang baik dengan total kunjungan mencapai 18.356 orang.

“Secara keseluruhan, kelompok anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun menyumbang sekitar 35 persen dari total kehadiran program tersebut,” terang Jaya.

Skrining Bayi Jadi Fokus Deteksi Dini

Selain melayani masyarakat umum, program CKG juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan bayi baru lahir.

Tercatat sebanyak 3.471 bayi telah mendapatkan layanan deteksi dini melalui laboratorium kesehatan provinsi, khususnya melalui pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

Jaya menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pengiriman sampel pemeriksaan bayi.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit kongenital sejak dini sehingga langkah pencegahan medis dapat segera dilakukan.

“Pemeriksaan khusus bagi bayi tersebut bertujuan untuk menganalisis adanya penyakit kongenital sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan secara medis,” jelasnya.

Hasil Pemeriksaan Bisa Diakses Melalui Laboratorium Daerah

Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi kesehatan, hasil pemeriksaan dalam program CKG dapat diakses melalui Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini penyakit di tingkat daerah.

Dengan capaian partisipasi yang tinggi, pemerintah daerah optimistis program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa mendatang.

FAQ

Apa Itu Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)?

Program CKG adalah layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

Berapa Jumlah Warga Kaltim Yang Mengikuti Program CKG?

Sebanyak 161.511 warga telah memanfaatkan layanan Program Cek Kesehatan Gratis di Kalimantan Timur.

Di Mana Program CKG Dilaksanakan?

Program ini dilaksanakan di 188 Puskesmas yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Apa Manfaat Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)?

SHK bertujuan mendeteksi gangguan hormon tiroid pada bayi sejak dini agar dapat segera ditangani secara medis.

Bagaimana Cara Mengakses Hasil Pemeriksaan?

Hasil pemeriksaan kesehatan dapat diakses melalui Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemprov Kaltim Fasilitasi Pemulangan Anak Korban Kekerasan Secara Gratis

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Pemprov Kaltim Fasilitasi Pemulangan Anak Korban Kekerasan Secara Gratis

Pemprov Kaltim menjamin perlindungan enam anak korban kekerasan melalui rumah perlindungan tahun 2026 lengkap dengan layanan kesehatan dan pemulihan mental. (Gambar ilustrasi AI)

Samarinda — Pemerintah Provinsi di Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan perlindungan maksimal bagi enam anak korban kekerasan melalui fasilitas rumah perlindungan sepanjang tahun 2026. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan pemulihan korban, khususnya anak-anak.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaltim, Kholid Budhaeri, menyampaikan bahwa hingga tahun ini rumah perlindungan telah melayani tujuh orang yang terdiri dari satu ibu dan enam anak.

“Tahun ini rumah perlindungan melayani tujuh orang, yaitu satu ibu dan enam anak,” ujar Kholid di Samarinda, Selasa.

Pelayanan Sesuai Aturan Nasional

Pelayanan yang diberikan rumah perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tahapan layanan mulai dari pengaduan, penjangkauan korban, hingga pendampingan sosial secara menyeluruh.

Aturan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan korban tidak hanya mendapat perlindungan fisik, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis.

Kasus Terbaru Libatkan Anak Korban Pelecehan

Salah satu kasus terbaru yang ditangani melibatkan seorang anak korban pelecehan seksual yang sebelumnya tinggal di lingkungan ibunya di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Kholid, anak tersebut sempat melarikan diri ke Kaltim dengan tujuan tinggal bersama ayah kandungnya. Namun, ayah korban menolak memberikan jaminan tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Situasi tersebut membuat pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan keselamatan korban, termasuk memfasilitasi pemulangan anak ke daerah asalnya.

Biaya Pemulangan Ditanggung Negara

Pemerintah memastikan seluruh biaya pemulangan korban ke daerah asal ditanggung penuh oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendanaan tersebut disalurkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Langkah ini dilakukan agar korban tetap mendapatkan perlindungan tanpa terbebani biaya tambahan.

Fasilitas Lengkap dan Aman untuk Korban

Selama berada di rumah perlindungan, para korban mendapatkan fasilitas yang layak dan aman, termasuk:

• Nutrisi harian yang terjamin

• Pakaian dan perlengkapan mandi

• Tempat tinggal yang aman

• Pendampingan sosial

Selain itu, dukungan pemulihan mental juga menjadi prioritas utama.

Dukungan Psikolog dan Layanan Kesehatan Gratis

Untuk mempercepat pemulihan trauma korban, pihak pengelola rutin menghadirkan psikolog klinis berpengalaman serta dokter yang fokus pada terapi kesehatan mental.

Tak hanya itu, kerja sama lintas instansi juga terus diperkuat, termasuk dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh korban memperoleh layanan kesehatan secara gratis.

Program ini dinilai penting karena pemulihan korban kekerasan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga kondisi psikologis jangka panjang.

Edukasi Perlindungan Anak Terus Diperkuat

Pemprov Kaltim juga menjalin sinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan edukasi perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Langkah ini bertujuan mencegah potensi kekerasan sejak dini sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan anak.

Menurut Kholid, perlindungan anak bukan sekadar layanan dasar, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah secara konsisten.

FAQ

1. Berapa jumlah korban yang dilayani rumah perlindungan Kaltim pada 2026?
Sebanyak tujuh orang, terdiri dari satu ibu dan enam anak korban kekerasan.

2. Apa saja layanan yang diberikan rumah perlindungan?
Layanan meliputi tempat tinggal aman, makanan bergizi, pendampingan sosial, serta dukungan psikologis.

3. Siapa yang menanggung biaya pemulangan korban?
Seluruh biaya pemulangan korban ditanggung negara melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian PPPA.

4. Apakah korban mendapatkan layanan kesehatan gratis?
Ya, pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

5. Mengapa rumah perlindungan penting bagi korban anak?
Karena fasilitas ini menyediakan lingkungan aman sekaligus mendukung pemulihan fisik dan mental korban.

Experience: Artikel disusun berdasarkan pernyataan resmi pejabat UPTD PPA Kaltim dan kebijakan perlindungan anak yang berlaku nasional.

Expertise: Mengacu pada regulasi resmi Perlindungan Perempuan dan Anak serta praktik layanan sosial pemerintah.

Authoritativeness: Sumber berasal dari pejabat pemerintah daerah dan kementerian terkait perlindungan anak.

Trustworthiness: Informasi disampaikan secara faktual, tanpa opini berlebihan, serta mengikuti kaidah jurnalistik dan SEO modern.

Strategi Pemkot Samarinda Percepat Penurunan Stunting Lewat MBG 3B

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Strategi Pemkot Samarinda Percepat Penurunan Stunting Lewat MBG 3B

Pemkot Samarinda optimalkan Program MBG 3B dan Genting untuk ibu hamil, menyusui, dan balita guna menekan angka stunting yang terus menurun setiap tahun.

Samarinda, Kaltim - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka stunting. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah pemanfaatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menegaskan bahwa upaya pencegahan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pola intervensi yang disesuaikan dengan kondisi keluarga.

“Banyak lintas sektor dan banyak pola yang kami lakukan dalam upaya mencegah stunting. Salah satunya dengan mengoptimalkan manfaat MBG 3B,” ujar Deasy di Samarinda, Senin.

Intervensi Keluarga Rentan Jadi Prioritas

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Samarinda melakukan intervensi langsung kepada keluarga yang tergolong rentan stunting. Bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada makanan bergizi, tetapi juga dukungan lain yang dibutuhkan keluarga penerima.

Langkah ini terbukti memberikan dampak positif. Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

Pada 2022, angka stunting masih berada di level 25,3 persen. Angka tersebut menurun menjadi 24,4 persen pada 2023, kemudian turun lagi menjadi 20,3 persen pada 2024, hingga akhirnya mencapai 17,13 persen pada 2025.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa strategi kolaboratif yang dilakukan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil nyata.

Kolaborasi MBG Dan Genting Jadi Strategi Utama

Untuk menekan angka stunting lebih jauh, Program MBG 3B dipadukan dengan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Program ini menyasar tiga kelompok utama yang disebut sebagai Kelompok 3B.

Kelompok pertama adalah ibu hamil, yang mendapatkan bantuan makanan bergizi selama masa kehamilan hingga menyusui, serta berlanjut hingga anak berusia dua tahun.

Kelompok kedua adalah ibu menyusui, yang menerima bantuan selama masa menyusui dan dilanjutkan ketika anak mulai mengonsumsi makanan pendamping hingga usia dua tahun.

Sementara kelompok ketiga adalah baduta atau anak usia 6–23 bulan, yang diberikan bantuan makanan bergizi hingga mencapai usia dua tahun.

Libatkan Banyak Pihak Di Lapangan

Program ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah Kota Samarinda menggandeng berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di lapangan, kegiatan melibatkan kader posyandu, psikolog anak, dokter spesialis anak, influencer parenting, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga berbagai unsur masyarakat lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga pola asuh, kesehatan mental anak, serta edukasi keluarga.

Fokus Pada Nutrisi Selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Salah satu fokus utama dalam program ini adalah pemberian makanan bergizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dikenal sebagai masa krusial dalam pertumbuhan anak.

Bantuan yang diberikan berupa makanan lengkap siap santap atau kudapan dengan kandungan protein hewani maupun bahan makanan bergizi lainnya.

Nilai bantuan nutrisi tersebut minimal Rp15.000 per hari per orang, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

Durasi pemberian bantuan bersifat variatif, tergantung pada kondisi sasaran penerima. Namun secara umum, bantuan mencakup dua skema utama, yaitu nutrisi selama 1.000 HPK serta bantuan nutrisi tambahan selama tiga bulan bagi kelompok tertentu.

“Yang jelas, jenis bantuan nutrisi meliputi bantuan nutrisi untuk 1.000 HPK dan bantuan nutrisi selama tiga bulan,” kata Deasy.

Komitmen Jangka Panjang Tekan Stunting

Upaya yang dilakukan Pemkot Samarinda menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan penguatan Program MBG 3B dan integrasi Program Genting, pemerintah daerah berharap angka stunting dapat terus ditekan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus mendukung target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

FAQ

1. Apa itu Program MBG 3B?
Program MBG 3B adalah Program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk tiga kelompok utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

2. Apa tujuan Program Genting di Samarinda?
Program Genting bertujuan mencegah stunting melalui gerakan orang tua asuh yang membantu menyediakan dukungan nutrisi dan pendampingan bagi keluarga rentan.

3. Mengapa 1.000 Hari Pertama Kehidupan penting?
Karena periode ini merupakan masa krusial bagi pertumbuhan otak dan tubuh anak, sehingga kekurangan gizi pada masa ini dapat berdampak jangka panjang.

4. Berapa nilai bantuan nutrisi dalam program ini?
Minimal Rp15.000 per hari per orang, sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan.

5. Apakah angka stunting di Samarinda sudah menurun?
Ya, angka stunting di Samarinda terus menurun dari 25,3 persen pada 2022 menjadi 17,13 persen pada 2025.

Pemkab Kukar Gandeng OIKN Ubah Sampah Jadi Energi Listrik Ramah Lingkungan

Ria Sartika    Senin, April 13, 2026    Comment   

Pemkab Kukar Gandeng OIKN Ubah Sampah Jadi Energi Listrik Ramah Lingkungan

Pemkab Kukar bersama OIKN dan Pemprov Kaltim berkomitmen mengubah sampah menjadi energi listrik melalui proyek PSEL untuk mengurangi pencemaran dan mendukung energi terbarukan. (gambar ilustrasi)

Kukar, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan sampah dengan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah mengubah pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui kerja sama lintas daerah bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa transformasi sampah menjadi energi listrik bukan hanya sekadar solusi teknis, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi dan sirkular.

“Transformasi sampah menjadi energi listrik ini sebagai upaya pemerintah daerah bersama OIKN dan pihak terkait guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan secara sirkular,” ujar Aulia di Tenggarong, Minggu.

Kerja Sama Resmi PSEL Ditandatangani Di Jakarta

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan kerja sama Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kesepakatan ini melibatkan sejumlah pihak penting, termasuk Pemerintah Kabupaten Kukar, Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Kota Balikpapan.

Penandatanganan dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Jakarta pada Jumat, 10 April.

Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sampah Berpotensi Jadi Sumber Ekonomi Baru

Selain berdampak pada lingkungan, pengelolaan sampah yang baik juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip 3R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Menurut Bupati, penerapan prinsip tersebut diyakini mampu meminimalkan jumlah limbah sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor daur ulang. Bahkan, potensi penciptaan lapangan kerja juga dinilai cukup besar, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

Pemkab Kukar juga terus mendorong kesadaran masyarakat agar mulai memilah sampah secara mandiri dari rumah. Edukasi ini dilakukan melalui penguatan komunitas bank sampah yang kini semakin berkembang di berbagai wilayah.

Langkah ini diharapkan mampu membangun budaya tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh setiap individu.

PLTSa Akan Dibangun Di Samarinda Dan Balikpapan

Dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik direncanakan berlokasi di wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Kabupaten Kukar, yang berada di wilayah perbatasan dengan dua kota tersebut, memiliki peran penting sebagai daerah pendukung dalam penyediaan bahan baku sampah yang akan diolah melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Sedangkan Kabupaten Kukar yang merupakan daerah di perbatasan dengan dua wilayah tersebut sebagai pendukung untuk mencukupi bahan baku sampah yang akan diolah menjadi energi listrik melalui PLTSa,” jelas Aulia.

Produksi Sampah Tinggi Jadi Alasan Penentuan Lokasi

Penentuan Samarinda dan Balikpapan sebagai lokasi utama proyek PSEL bukan tanpa alasan. Kedua kota tersebut memiliki tingkat produksi sampah yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur.

Data produksi sampah menunjukkan bahwa pada tahun 2025, volume sampah di Kota Samarinda mencapai kisaran 600 hingga 660 ton per hari. Sementara itu, Kota Balikpapan menghasilkan sekitar 550 ton sampah per hari.

Adapun Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan sekitar 354 ton sampah per hari. Meski lebih kecil dibandingkan dua kota tersebut, jumlah tersebut tetap memiliki peran penting dalam mendukung operasional PLTSa secara berkelanjutan.

Dorong Transisi Energi Terbarukan Di Kalimantan Timur

Program pengolahan sampah menjadi energi listrik juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya proyek PSEL, diharapkan pengurangan timbunan sampah dapat berjalan seiring dengan peningkatan pasokan energi alternatif. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu menekan dampak pencemaran lingkungan yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah.

Kolaborasi lintas wilayah seperti ini dinilai menjadi contoh penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan wilayah Kalimantan Timur yang semakin berkembang, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara.

FAQ

Apa itu PSEL?
PSEL adalah Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, yaitu proses mengolah sampah menjadi sumber energi listrik melalui teknologi khusus seperti PLTSa.

Di mana lokasi pembangunan PLTSa dalam proyek ini?
Fasilitas PLTSa direncanakan dibangun di wilayah Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Apa peran Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proyek ini?
Kukar berperan sebagai daerah pendukung yang menyuplai bahan baku sampah untuk diolah menjadi energi listrik.

Mengapa pengelolaan sampah menjadi energi penting?
Karena dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi timbunan sampah, serta menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam program ini?
Ya, masyarakat didorong untuk memilah sampah secara mandiri melalui program bank sampah di desa dan kelurahan.

Puluhan Dapur Gizi Di Kaltim Ditutup Sementara, Fokus Benahi IPAL Dan SLHS

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Puluhan Dapur Gizi Di Kaltim Ditutup Sementara, Fokus Benahi IPAL Dan SLHS

BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.

BGN Kaltim Tutup Sementara 74 Dapur SPPG, Fokus Perbaikan IPAL Dan Sertifikasi

SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi makanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut.

“Iya, tutup operasional sementara untuk melakukan perbaikan terkhusus IPAL dan pengurusan SLHS,” ujar Muhammad Sirajul Amin saat dikonfirmasi di Samarinda, Selasa.

Penutupan Berdasarkan Surat Resmi

Keputusan penghentian aktivitas produksi di puluhan dapur gizi itu merujuk pada Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan pada 31 Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketiadaan fasilitas IPAL yang sesuai standar pemerintah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap:

• Kualitas produksi makanan

• Mutu gizi

• Keamanan pangan penerima manfaat

Hal ini menjadi perhatian utama karena dapur SPPG berperan penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dana Bantuan Sementara Dihentikan

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran standar kelayakan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Selain itu, para Kepala SPPG juga diminta segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat penghentian diterbitkan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga transparansi administrasi serta memastikan semua kewajiban finansial terselesaikan dengan baik.

Wilayah Terdampak Penutupan

Penghentian operasional sementara ini berdampak pada puluhan unit pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, antara lain:

• Kabupaten Paser

• Kutai Kartanegara

• Berau

• Kutai Timur

• Penajam Paser Utara

• Kota Balikpapan

• Samarinda

• Bontang

Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Penutupan Bersifat Sementara, Bisa Dibuka Kembali

Meski operasional dihentikan, pihak BGN menegaskan bahwa status penutupan ini tidak bersifat permanen.

Yayasan atau pengelola SPPG masih memiliki kesempatan untuk kembali membuka dapur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat utama pembukaan kembali meliputi:

• Menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL sesuai standar

• Mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

• Menyerahkan dokumen pendukung resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi, operasional dapur bisa kembali berjalan seperti semula.

Langkah Preventif Demi Keamanan Pangan

Penghentian operasional ini dinilai sebagai langkah preventif penting dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan standar kebersihan dapur tetap terjaga.

Dengan adanya fasilitas IPAL yang memenuhi standar serta sertifikasi sanitasi yang sah, kualitas makanan yang dihasilkan diharapkan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program gizi berjalan sesuai standar nasional.

FAQ

Kenapa 74 dapur SPPG di Kaltim ditutup sementara?

Karena fasilitas IPAL belum memenuhi standar pemerintah dan sertifikat SLHS belum selesai diurus.

Apakah penutupan ini bersifat permanen?

Tidak. Penutupan hanya sementara hingga perbaikan IPAL dan sertifikasi selesai.

Wilayah mana saja yang terdampak?

Beberapa wilayah terdampak meliputi Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Apa syarat agar dapur bisa beroperasi kembali?

Pengelola harus memperbaiki IPAL sesuai standar, mendapatkan SLHS, dan menyerahkan dokumen pendukung resmi.

Apakah dana bantuan tetap berjalan?

Tidak. Penyaluran dana bantuan sementara dihentikan hingga persyaratan dipenuhi.

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Ria Sartika    Minggu, April 05, 2026    Comment   

Kolaborasi Dinkes Kaltim Dan Damkar Tingkatkan Penanganan Gigitan Ular

Dinkes Kaltim memperkuat kapasitas nakes tangani gigitan ular berbisa sesuai standar WHO, memastikan stok antivenom siap untuk seluruh rumah sakit. (Ilustrasi)

Dinkes Kaltim Perkuat Nakes Tangani Gigitan Ular, Terapkan Standar WHO

Samarinda — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan (nakes) dan relawan dalam menangani kondisi darurat akibat gigitan ular berbisa. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi standar penatalaksanaan dari World Health Organization (WHO) agar penanganan pasien lebih cepat dan tepat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, memastikan bahwa ketersediaan antivenom atau serum penawar racun ular saat ini dalam kondisi aman dan terjaga di tingkat provinsi.

“Kami memastikan stok antivenom tersedia utuh di Dinas Kesehatan, sehingga seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur dapat segera memintanya untuk kasus sistemik yang telah dikonsultasikan,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Kolaborasi Lintas Instansi dan Pakar Nasional

Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda secara hybrid. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar toksinologi klinis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Tri Maharani.

Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas studi kasus nyata dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. Pada akhir Maret lalu, rumah sakit tersebut berhasil menangani pasien dengan gigitan ular neurotoksin berat hingga sembuh tanpa kecacatan.

Menurut Jaya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan standar medis yang tepat, mulai dari imobilisasi, menjaga jalan napas, hingga pemberian antivenom.

“Pasien bahkan bisa lepas dari ventilator hanya dalam dua hari, ini menunjukkan pentingnya penanganan sesuai prosedur,” jelasnya.

Jenis Antivenom dan Dukungan Pemerintah

Saat ini, wilayah Kaltim mengandalkan beberapa jenis antivenom spesifik seperti Polineuro Thailand, Polihemato Thailand, dan Seasnake Australia. Seluruh stok tersebut merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ketersediaan ini menjadi bagian penting dalam sistem rujukan, sehingga pasien dengan kondisi serius bisa segera mendapatkan penanganan optimal tanpa keterlambatan.

Edukasi Masyarakat: Jangan Panik, Hindari Mitos

Dinkes Kaltim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik saat menghadapi insiden gigitan ular. Penanganan awal yang benar justru sangat menentukan keselamatan korban.

Tri Maharani menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi pergerakan atau imobilisasi, karena racun menyebar melalui kelenjar getah bening, bukan melalui darah.

“Tindakan seperti mengikat terlalu kencang, menghisap luka, atau menyiram dengan air panas adalah mitos yang keliru dan sangat berbahaya,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menuju fasilitas kesehatan terdekat, terutama jika muncul gejala seperti kelopak mata terasa berat, kesulitan menelan, hingga perdarahan pada gusi.

FAQ

1. Apa yang harus dilakukan saat digigit ular?
Segera lakukan imobilisasi (kurangi gerakan), tetap tenang, dan cepat menuju fasilitas kesehatan terdekat.

2. Apakah racun ular menyebar lewat darah?
Tidak. Racun menyebar melalui sistem getah bening, sehingga penting untuk tidak banyak bergerak.

3. Bolehkah luka gigitan dihisap atau diikat?
Tidak boleh. Itu adalah mitos berbahaya dan bisa memperparah kondisi korban.

4. Apakah antivenom tersedia di Kaltim?
Ya, Dinkes Kaltim memastikan stok antivenom tersedia dan bisa diakses oleh rumah sakit.

5. Kapan harus ke rumah sakit setelah digigit ular?
Segera, terutama jika muncul gejala seperti lemas, sulit menelan, atau gangguan pernapasan.

Kemenkeu Salurkan Rp18,6 Miliar untuk 2.954 UMKM Ultra Mikro di Kaltim, Dorong Usaha Naik Kelas

Ria Sartika    Minggu, April 05, 2026    Comment   

Kemenkeu Salurkan Rp18,6 Miliar untuk 2.954 UMKM Ultra Mikro di Kaltim, Dorong Usaha Naik Kelas

Kemenkeu salurkan Rp18,6 miliar dana UMi ke 2.954 UMKM Kaltim untuk dorong usaha naik kelas dan perkuat ekonomi rakyat di awal 2026. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sepanjang Januari hingga Februari 2026, dana sebesar Rp18,6 miliar telah disalurkan kepada 2.954 pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kecil.

“Penyaluran UMi mempermudah akses tambahan modal usaha, sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas produk dan pendapatan,” ujar Tjahjo di Samarinda, Ahad.

Tidak Sekadar Modal, Ada Pendampingan Usaha

Menariknya, program UMi tidak hanya memberikan pinjaman dana. Para pelaku usaha juga mendapatkan pendampingan berupa pelatihan dan pembinaan usaha.

Pendekatan ini dinilai efektif karena membantu pelaku usaha “naik kelas” dan menjaga tingkat pengembalian pinjaman tetap lancar.

Dengan kata lain, UMi bukan sekadar bantuan finansial, tapi juga strategi pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Sektor Perdagangan Mendominasi Penyaluran

Dari total Rp18,6 miliar yang disalurkan, sektor perdagangan menjadi penyerap terbesar:

• Perdagangan mikro: Rp17,84 miliar (2.883 pelaku usaha)

• Akomodasi & makan minum: Rp200 juta (20 pelaku usaha)

• Industri pengolahan: Rp180 juta (15 pelaku usaha)

Dominasi sektor perdagangan bukan tanpa alasan. Karakter usaha yang sederhana, perputaran uang yang cepat, serta kebutuhan modal kecil membuat sektor ini paling diminati.

“Tingginya aktivitas usaha kecil seperti warung dan perdagangan hasil pertanian membuat kebutuhan pembiayaan mikro terus meningkat,” jelas Tjahjo.

Kutai Kartanegara Jadi Penyerap Terbesar

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, penyaluran terbesar terjadi di:

1. Kutai Kartanegara: Rp4,15 miliar

2. Samarinda: Rp3,61 miliar

3. Balikpapan: Rp3,43 miliar

4. Penajam Paser Utara: Rp2,85 miliar

5. Paser: Rp1,63 miliar

Tjahjo menyebut tingginya penyaluran di Kutai Kartanegara sejalan dengan banyaknya pelaku usaha ultra mikro yang tersebar hingga ke desa-desa.

Dorong Ekonomi Lokal Lebih Tangguh

Program UMi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.

Dengan akses modal yang lebih mudah dan pendampingan berkelanjutan, pelaku usaha kecil diharapkan mampu berkembang, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

FAQ

1. Apa itu pembiayaan UMi?
UMi (Ultra Mikro) adalah program pembiayaan pemerintah untuk usaha kecil yang belum terjangkau kredit perbankan.

2. Berapa total dana yang disalurkan di Kaltim?
Sebesar Rp18,6 miliar untuk periode Januari–Februari 2026.

3. Siapa saja penerima manfaat UMi?
Sebanyak 2.954 pelaku usaha ultra mikro di berbagai sektor.

4. Apakah UMi hanya berupa pinjaman?
Tidak. Selain dana, pelaku usaha juga mendapat pelatihan dan pendampingan.

5. Sektor apa yang paling dominan?
Sektor perdagangan mikro dengan serapan terbesar.

BI Kaltim Genjot Kampung Wisata Agar Terkoneksi Dengan IKN

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

BI Kaltim Genjot Kampung Wisata Agar Terkoneksi Dengan IKN

BI Kaltim dorong penguatan kampung wisata dan UMKM agar terkoneksi dengan IKN yang kini jadi magnet wisata dengan ratusan ribu pengunjung. (Ilustrasi)

Samarinda – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan kampung wisata dan destinasi unggulan agar terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Langkah ini dinilai strategis menyusul lonjakan kunjungan ke IKN dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada periode libur Idul Fitri 2026 saja, jumlah pengunjung tercatat mencapai 352.102 orang dengan 80.105 kendaraan yang masuk, mulai dari roda dua hingga bus.

Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, mengatakan momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat destinasi wisata di daerah penyangga IKN.

“Perlu penguatan wisata yang sudah ada, terutama di daerah mitra seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.

Paket Wisata Terintegrasi Mulai Disiapkan

BI Kaltim mendorong pengemasan paket wisata terintegrasi berbasis pintu kedatangan wisatawan.

Jika wisatawan tiba melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, maka sejumlah destinasi dapat dikemas dalam satu jalur wisata, seperti:

• Pantai Lamaru

• Kebun Raya Balikpapan

• Sentra oleh-oleh Kebun Sayur

• Kampung Atas Air Margasari

• Deretan pantai unggulan Balikpapan

Dari sana, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke Samarinda hingga kawasan IKN.

Sementara itu, jika masuk melalui Bandara APT Pranoto, paket wisata yang ditawarkan antara lain:

• Kampung Tenun Samarinda Seberang

• Wisata religi Masjid Islamic Center Samarinda

• Susur Sungai Mahakam

• Desa Budaya Pampang

BI Kaltim Kucurkan Pembiayaan UMKM

Sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem wisata, BI Kaltim juga aktif mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Sepanjang 2025 hingga Maret 2026, BI Kaltim telah memfasilitasi 163 pelaku UMKM dengan total pembiayaan mencapai Rp16,97 miliar melalui program Business Matching dan edukasi keuangan bertajuk Bima Etam.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Kampung Tenun Samarinda Seberang yang telah dibina sejak 2014.

Program pembinaan mencakup:

• Pengembangan produk tenun dan turunannya

• Perbaikan galeri UMKM

• Dukungan atraksi wisata budaya

Potensi Alam Jadi Modal Besar

Bayuadi menegaskan bahwa Kalimantan Timur memiliki kekuatan besar di sektor pariwisata, mulai dari pantai, kepulauan, hingga kekayaan budaya lokal.

“Yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalkan potensi ini agar memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, BI Kaltim optimistis kawasan penyangga IKN akan tumbuh menjadi destinasi wisata unggulan baru di Indonesia.

FAQ

1. Kenapa IKN jadi magnet wisata?
IKN menarik perhatian karena merupakan pusat pemerintahan baru Indonesia, sehingga banyak masyarakat ingin melihat langsung perkembangan kawasan tersebut.

2. Apa peran BI Kaltim dalam sektor wisata?
BI Kaltim berperan dalam pembinaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, serta fasilitasi pembiayaan untuk mendukung pariwisata.

3. Berapa jumlah pengunjung IKN saat Idul Fitri 2026?
Sebanyak 352.102 orang dengan 80.105 kendaraan tercatat masuk ke kawasan IKN.

4. Apa saja destinasi unggulan di sekitar IKN?
Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara memiliki banyak destinasi seperti pantai, wisata budaya, dan religi.

5. Apa itu program Bima Etam?
Program edukasi dan literasi keuangan dari BI Kaltim untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Strategi 4K BI Kaltim Sukses Tahan Inflasi Saat Ramadan Hingga Lebaran 2026

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Strategi 4K BI Kaltim Sukses Tahan Inflasi Saat Ramadan Hingga Lebaran 2026

Strategi 4K BI Kaltim terbukti efektif menahan inflasi Maret 2026 meski ada Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri. Inflasi tercatat hanya 0,72 persen. (gambar ilustrasi)

Samarinda – Bank Indonesia Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan strategi pengendalian inflasi 4K terbukti efektif menahan laju kenaikan harga selama Maret 2026, meskipun bertepatan dengan tiga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tiga momentum besar tersebut meliputi Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri yang biasanya identik dengan lonjakan permintaan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan, menyampaikan bahwa inflasi bulanan Kaltim tetap terkendali di angka 0,72 persen (month to month).

“Langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K ini diperkuat dengan sinergi TPID Kaltim bersama kabupaten/kota,” ujarnya di Samarinda, Jumat.

Strategi 4K Jadi Kunci Utama

Strategi 4K yang diterapkan mencakup:

• Keterjangkauan harga

• Ketersediaan pasokan

• Kelancaran distribusi

• Komunikasi efektif

Dalam implementasinya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim aktif melakukan berbagai intervensi pasar.

Sepanjang Maret 2026, tercatat 83 kegiatan pengendalian harga, seperti:

• Gerakan pangan murah

• Operasi pasar

• Distribusi bahan pokok

Kegiatan tersebut tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

• Samarinda: 33 kali

• Kutai Kartanegara: 16 kali

• Kutai Barat: 14 kali

• Bontang: 8 kali

• Mahakam Ulu: 6 kali

• Berau: 6 kali

Langkah ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan.

Inflasi Tahunan Lebih Rendah dari Nasional

Secara keseluruhan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim menunjukkan:

• Inflasi bulanan: 0,72% (mtm)

• Inflasi tahunan: 3,31% (yoy)

• Inflasi tahun berjalan: 1,37% (ytd)

Angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,48% (yoy).

Penyumbang Inflasi Terbesar

Kenaikan inflasi terutama dipicu oleh:

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

• Inflasi: 1,74% (mtm)

• Andil: 0,52%

Lonjakan ini dipengaruhi meningkatnya konsumsi selama Ramadan hingga Idul Fitri.

2. Kelompok Transportasi

• Inflasi: 0,88% (mtm)

• Andil: 0,11%

Hal ini didorong tingginya mobilitas masyarakat, termasuk peningkatan permintaan tiket pesawat dan cepatnya penyerapan extra flight.

Koordinasi Jadi Faktor Penentu

Selain intervensi pasar, aspek komunikasi juga menjadi kunci.

TPID Kaltim rutin menggelar:

• Rapat koordinasi

• Rapat tingkat tinggi

• Evaluasi kebijakan harga

Langkah ini memastikan respons cepat terhadap potensi kenaikan harga selama periode rawan inflasi.

Komitmen Jaga Stabilitas Harga

Ke depan, BI Kaltim bersama TPID akan terus:

• Menjaga konsistensi strategi 4K

• Memperkuat mitigasi dini

• Menjaga daya beli masyarakat

“Stabilitas harga harus terus dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal,” tegas Jajang.

FAQ

1. Apa itu strategi 4K dalam pengendalian inflasi?
Strategi 4K adalah pendekatan BI yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

2. Berapa inflasi Kaltim Maret 2026?
Inflasi tercatat sebesar 0,72 persen secara bulanan.

3. Kenapa inflasi tetap terkendali saat Ramadan dan Lebaran?
Karena adanya intervensi pasar, operasi pangan murah, dan koordinasi intensif antar instansi.

4. Apa penyebab utama inflasi di Kaltim?
Terutama dari kelompok makanan dan transportasi akibat peningkatan permintaan.

5. Apakah inflasi Kaltim lebih tinggi dari nasional?
Tidak, inflasi Kaltim (3,31%) masih lebih rendah dibanding nasional (3,48%).

Samarinda Dominasi Inflasi Kaltim Maret 2026, Sentuh 3,92 Persen

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Samarinda Dominasi Inflasi Kaltim Maret 2026, Sentuh 3,92 Persen

Inflasi Kaltim Maret 2026 mencapai 3,31 persen menurut BPS. Samarinda jadi penyumbang tertinggi, dengan lonjakan terbesar pada sektor jasa pribadi. (Gambar ilustrasi)

Samarinda, Kaltim - Kenaikan harga kembali terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 tercatat mencapai 3,31 persen.

Angka ini menunjukkan peningkatan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sebelumnya berada di level 107,73 menjadi 111,30. Meski demikian, inflasi di Kaltim masih tergolong lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen.

Kepala BPS Kaltim, Mas'ud Rifai, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi secara merata di sejumlah wilayah utama.

Samarinda Jadi Penyumbang Inflasi Tertinggi

Dari empat daerah pantauan, Samarinda mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,92 persen dengan IHK 111,38.

Di posisi berikutnya:

• Penajam Paser Utara: 3,02 persen

• Balikpapan: 2,95 persen

• Berau: 2,38 persen (terendah)

Kondisi ini menunjukkan tekanan harga paling kuat terjadi di pusat aktivitas ekonomi seperti Samarinda.

Sektor Jasa Pribadi Melonjak Tajam

Lonjakan inflasi kali ini dipicu oleh kenaikan hampir di semua kelompok pengeluaran. Namun, yang paling mencolok adalah:

• Perawatan pribadi dan jasa lainnya: naik drastis hingga 15,65 persen

Angka ini jauh melampaui sektor lain dan mengindikasikan adanya kenaikan signifikan pada kebutuhan gaya hidup serta layanan personal.

Selain itu, sektor lain juga mengalami kenaikan:

• Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar: 5,25 persen

• Makanan, minuman, dan tembakau: 3,35 persen

• Pendidikan: 2,44 persen

• Restoran dan penyediaan makanan: 1,71 persen

Menariknya, ada satu sektor yang justru mengalami penurunan, yakni perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 1,06 persen.

Inflasi Bulanan dan Tahun Berjalan

Secara bulanan (month-to-month), inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 0,72 persen. Sementara itu, secara kumulatif sejak awal tahun (year-to-date), inflasi Kaltim sudah mencapai 1,37 persen.

Daya Beli Jadi Sorotan

Menurut Mas’ud Rifai, tingginya inflasi di Samarinda yang hampir menyentuh 4 persen perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Apalagi menjelang periode hari besar atau saat terjadi fluktuasi harga energi, kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Kenaikan pada sektor perumahan dan utilitas juga menjadi sinyal penting, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

FAQ

1. Berapa inflasi Kaltim Maret 2026?
Inflasi Kaltim tercatat sebesar 3,31 persen secara tahunan (y-on-y).

2. Daerah mana dengan inflasi tertinggi di Kaltim?
Samarinda menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, yaitu 3,92 persen.

3. Apa penyebab utama inflasi di Kaltim?
Kenaikan terbesar berasal dari sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik hingga 15,65 persen.

4. Apakah inflasi Kaltim lebih tinggi dari nasional?
Tidak, inflasi Kaltim masih di bawah nasional yang mencapai 3,48 persen.

5. Apa dampak inflasi bagi masyarakat?
Inflasi dapat menurunkan daya beli, terutama karena kenaikan biaya kebutuhan dasar seperti perumahan dan listrik.

Peran Mahasiswa Digenjot Lewat KKN Kolaboratif Bangun Desa Kaltim

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Peran Mahasiswa Digenjot Lewat KKN Kolaboratif Bangun Desa Kaltim

Kaltim dorong pembangunan desa berkelanjutan lewat KKN Kolaboratif mahasiswa untuk percepatan SDGs Desa dan solusi nyata di masyarakat.

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengakselerasi pembangunan desa berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi menjadi strategi nyata untuk mendorong pembangunan berbasis potensi lokal.

Dalam keterangannya di Samarinda, Jumat, Puguh menjelaskan bahwa KKN Kolaboratif dirancang untuk mengintegrasikan kemampuan intelektual mahasiswa dengan kebutuhan pembangunan di desa.

“Melalui KKN Kolaboratif, kami ingin memastikan kehadiran mahasiswa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukan sekadar rutinitas akademik,” ujar Puguh.

Kolaborasi Lintas Kampus Jadi Kunci

Program KKN Kolaboratif ini melibatkan berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Kalimantan Timur. Kolaborasi lintas kampus dinilai mampu menghadirkan pendekatan multidisiplin dalam menyelesaikan persoalan di desa.

Dengan latar belakang keilmuan yang beragam, mahasiswa diharapkan bisa menghadirkan solusi konkret, mulai dari penguatan ekonomi desa, digitalisasi layanan, hingga pengembangan potensi lokal.

Pendekatan ini juga dinilai sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang menitikberatkan pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Desa Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

Puguh menekankan bahwa desa merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan desa melalui kolaborasi antara pemerintah dan akademisi menjadi langkah strategis.

“Dengan semangat kolaborasi antara perguruan tinggi dan perangkat daerah, kita dapat mendorong transformasi desa yang lebih terarah,” tambahnya.

Program ini juga memperkuat fungsi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pendampingan masyarakat, serta membuka ruang inovasi lintas sektor.

Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Kehadiran mahasiswa melalui KKN Kolaboratif diharapkan tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan.

Beberapa fokus utama program ini meliputi:

• Penguatan kapasitas aparatur desa

• Pemberdayaan ekonomi masyarakat

• Pemanfaatan teknologi digital

• Pengembangan potensi lokal berbasis kearifan

Dengan pendekatan tersebut, desa di Kaltim diharapkan mampu berkembang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu KKN Kolaboratif?
KKN Kolaboratif adalah program pengabdian mahasiswa yang melibatkan berbagai kampus untuk bekerja bersama membangun desa secara terintegrasi.

2. Apa tujuan program ini di Kaltim?
Untuk mempercepat pembangunan desa berkelanjutan dan mendukung pencapaian SDGs Desa.

3. Siapa yang terlibat dalam program ini?
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan perangkat desa.

4. Apa manfaat bagi masyarakat desa?
Mendapat pendampingan, inovasi program, serta solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Apakah program ini hanya untuk mahasiswa?
Tidak. Program ini juga berdampak langsung pada pemerintah desa dan masyarakat luas.

Tiga Jembatan Perintis Dibangun TNI Di Samarinda, Ini Lokasinya

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Tiga Jembatan Perintis Dibangun TNI Di Samarinda, Ini Lokasinya

TNI bangun 3 jembatan perintis di Samarinda melalui Program Jembatan Garuda untuk membuka akses wilayah terisolasi dan meningkatkan mobilitas warga.

Samarinda – Upaya pemerataan infrastruktur di daerah terus digenjot pemerintah pusat bersama TNI. Kali ini, Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) membangun tiga unit jembatan perintis di wilayah pinggiran Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pembangunan ini jadi solusi nyata buat warga yang selama ini masih terkendala akses, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya.

Komandan Korem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, menegaskan bahwa proyek ini bertujuan membuka keterisolasian wilayah.

“Pembangunan tiga jembatan ini ditujukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi, sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat,” ujarnya di Samarinda, Rabu.

Tiga Lokasi Strategis

Adapun tiga jembatan yang dibangun berada di lokasi berbeda, yaitu:

• Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara

• Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran

• Kelurahan Sempaja Utara (Bayur), Kecamatan Sempaja

Pembangunan dimulai sejak 31 Maret 2026 dengan target pengerjaan hanya 21 hari. Namun, agar bisa digunakan maksimal, terutama untuk kendaraan roda empat hingga roda enam, masyarakat perlu menunggu sekitar 28 hari setelah pengecoran agar struktur beton benar-benar kuat.

Spesifikasi Jembatan

Setiap jembatan punya ukuran berbeda:

• Jembatan Pampang: panjang 12 meter, lebar 6 meter

• Jembatan Bayur & Handil Bakti: panjang 6 meter, lebar 4 meter

Meski sederhana, jembatan ini punya dampak besar bagi mobilitas warga sehari-hari.

Bagian Dari Program Nasional

Proyek ini merupakan bagian dari Program Jembatan Perintis Garuda yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya daerah yang masih minim akses infrastruktur.

Secara nasional, program ini menargetkan pembangunan sekitar 7.000 jembatan di seluruh Indonesia.

Wujud Nyata Karya Bakti TNI

Pembangunan ini juga menjadi bagian dari program karya bakti TNI AD dengan tema:
“Negara Hadir Untuk Rakyat Melalui Karya Bakti TNI AD.”

Menurut Anggara, keterlibatan TNI dalam pembangunan infrastruktur merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat.

“Ini bukti bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam pertahanan, tapi juga pembangunan,” tegasnya.

Dampak Langsung Bagi Warga

Keberadaan jembatan ini dipastikan akan:

• Mempercepat distribusi barang

• Mempermudah akses sekolah

• Meningkatkan aktivitas ekonomi lokal

• Mengurangi keterisolasian wilayah

Bagi warga pinggiran Samarinda, ini bukan sekadar jembatan—tapi jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik.

FAQ

1. Kapan jembatan ini selesai dibangun?
Target pengerjaan 21 hari, namun baru bisa digunakan optimal setelah 28 hari pasca pengecoran.

2. Berapa jumlah jembatan yang dibangun di Samarinda?
Sebanyak 3 unit jembatan.

3. Apa tujuan Program Jembatan Perintis Garuda?
Untuk membuka akses wilayah terisolasi dan meningkatkan konektivitas antar daerah.

4. Apakah jembatan bisa dilalui kendaraan besar?
Ya, setelah 28 hari, jembatan bisa dilalui kendaraan roda empat hingga roda enam.

5. Berapa total jembatan dalam program nasional ini?
Sekitar 7.000 jembatan di seluruh Indonesia.

Dinkes Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tekan Penyebaran Campak

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Dinkes Kaltim Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tekan Penyebaran Campak

Dinkes Kaltim tingkatkan koordinasi lintas sektor dan edukasi masyarakat untuk menekan penyebaran campak di tengah capaian imunisasi yang masih 60 persen. (Gambar ilustrasi)

Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna menekan penyebaran penyakit campak yang masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi anak-anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Fit Nawati, menegaskan bahwa mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penularan.

“Campak adalah penyakit yang sangat menular dan berbahaya, terutama bagi anak-anak. Saat ini kita menghadapi tantangan untuk menekan penyebaran penyakit tersebut,” ujarnya dalam pertemuan Koordinasi Kewaspadaan Campak yang digelar secara daring, Rabu.

Menurut Fit, langkah koordinasi lintas sektor ini merupakan strategi penting untuk memperkuat kewaspadaan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat. Tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, upaya ini juga menggandeng kader posyandu dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak di lapangan.

Cakupan Imunisasi Masih Rendah

Salah satu perhatian utama Dinkes Kaltim adalah rendahnya capaian imunisasi. Saat ini, cakupan imunisasi baru mencapai sekitar 60 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 90 persen.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk menyosialisasikan pentingnya imunisasi dan mendorong orang tua membawa bayi serta balita ke fasilitas kesehatan terdekat,” tegasnya.

Rendahnya angka imunisasi ini dinilai menjadi faktor utama meningkatnya potensi penyebaran campak di sejumlah wilayah.

Peran Masyarakat Jadi Kunci

Dinkes menilai bahwa penguatan sinergi lintas sektor dan program menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan melalui imunisasi.

Selain itu, evaluasi dan pemetaan wilayah kerja juga terus dilakukan untuk mendeteksi potensi munculnya kasus baru, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.

Mobilisasi sosial yang melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat disebut sebagai strategi efektif untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum formal, tetapi menghasilkan kolaborasi nyata yang berdampak langsung pada pencegahan penyebaran penyakit,” tambah Fit.

Ajak Masyarakat Lebih Aktif

Dinkes Kaltim juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam mendeteksi dini serta mencegah penyebaran penyakit.

Upaya percepatan penanggulangan campak ini diharapkan bisa berjalan optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

FAQ

1. Apa itu penyakit campak?
Campak adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak.

2. Mengapa imunisasi penting untuk mencegah campak?
Imunisasi membantu tubuh membentuk kekebalan terhadap virus campak sehingga dapat mencegah penularan dan komplikasi.

3. Berapa target ideal imunisasi di suatu wilayah?
Target ideal cakupan imunisasi adalah minimal 90 persen untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

4. Apa yang harus dilakukan orang tua?
Orang tua diimbau membawa bayi dan balita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap.

5. Siapa saja yang terlibat dalam pencegahan campak?
Pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Kampung Tenun Samarinda Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Unggulan IKN

Ria Sartika    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Kampung Tenun Samarinda Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Unggulan IKN

Samarinda tancap gas kembangkan Kampung Tenun jadi desa wisata unggulan penyangga IKN untuk dorong ekonomi masyarakat dan pariwisata lokal.

Samarinda, Kaltim - Pemerintah Kota Samarinda resmi tancap gas dalam mentransformasi Kampung Tenun Samarinda Seberang menjadi desa wisata maju. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi budaya dan alam secara berkelanjutan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang besar yang tidak boleh disia-siakan.

Menurutnya, posisi Samarinda sebagai kota penyangga menjadikannya pintu masuk strategis bagi wisatawan. Namun, peluang tersebut harus dibarengi dengan penguatan identitas kota.

“Kita berada di gerbang IKN. Peluang menjadi kota tujuan wisata terbuka lebar, tapi tanpa branding yang kuat, potensi itu tidak akan maksimal,” ujar Marnabas di Samarinda, Rabu.

Transformasi Kampung Tenun Bukan Sekadar Seremoni

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan desa wisata ini bukan hanya simbolis. Agenda tersebut dirangkaikan dengan peluncuran program pariwisata serta business matching pembiayaan, edukasi, dan literasi keuangan bagi UMKM melalui Program BUMI ETAM seri ke-11.

Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah tersebut merupakan implementasi nyata dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengembangan Desa Wisata.

Target: Naik Kelas Jadi Destinasi Nasional dan Global

Pemkot Samarinda menargetkan Kampung Tenun naik status dari desa berkembang menjadi desa wisata maju yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan dilakukan secara menyeluruh, meliputi:

• Penguatan regulasi

• Peningkatan kapasitas SDM

• Digitalisasi promosi wisata

• Pendampingan UMKM berbasis budaya

UMKM lokal menjadi fokus utama agar mampu “naik kelas” dan memenuhi standar pasar modern, termasuk dari sisi kualitas produk hingga pemasaran digital.

Integrasi Destinasi Jadi Kunci Daya Tarik

Marnabas juga memaparkan rencana integrasi destinasi wisata di Samarinda. Beberapa titik strategis seperti Teras Samarinda, Pasar Pagi, dan Kampung Tenun akan dikemas menjadi satu kesatuan pengalaman wisata.

Salah satu konsep unggulan adalah pengembangan wisata susur Sungai Mahakam yang dipadukan dengan narasi budaya lokal.

“Pariwisata harus menjadi mesin baru PAD. Wisatawan harus punya alasan untuk tinggal lebih lama, bukan sekadar mampir,” tegasnya.

Dampak Nyata untuk Ekonomi Masyarakat

Pemkot Samarinda menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada estetika kota, tetapi juga dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi lintas instansi, diharapkan seluruh program berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal di Kampung Tenun.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Samarinda siap mengambil peran strategis sebagai kota penyangga IKN yang tidak hanya transit, tetapi juga destinasi wisata unggulan.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa tujuan pengembangan Kampung Tenun Samarinda?
Untuk menjadikannya desa wisata maju dan meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis budaya.

2. Apa kaitannya dengan IKN?
IKN akan meningkatkan arus wisatawan ke Samarinda sebagai wilayah penyangga.

3. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, Bank Indonesia, dan OJK.

4. Apa manfaat bagi UMKM lokal?
Mendapat pendampingan, akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas produk.

5. Apa konsep wisata unggulannya?
Wisata susur Sungai Mahakam yang terintegrasi dengan destinasi kota.

Produksi Gas Blok Mahakam Naik, WPN-7 Sisi Nubi Mulai Operasi

Ria Sartika    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Produksi Gas Blok Mahakam Naik, WPN-7 Sisi Nubi Mulai Operasi

PHM perkuat pasokan gas nasional lewat onstream WPN-7 di Sisi Nubi dengan produksi awal 20 MMSCFD, dukung ketahanan energi Indonesia. (Gambar ilustrasi)

Balikpapan – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali memperkuat pasokan gas nasional melalui pengembangan Lapangan Sisi Nubi di Wilayah Kerja (Blok) Mahakam, Kalimantan Timur. Terbaru, anjungan WPN-7 resmi mengalirkan gas (onstream) dengan kapasitas awal sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menjelaskan bahwa WPN-7 merupakan fasilitas ketiga yang berhasil beroperasi dalam rangkaian Proyek Sisi Nubi Area of Interest (AOI) 1, 3, dan 5.

“Platform WPN-7 adalah fasilitas ketiga yang onstream dari total enam platform yang direncanakan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Balikpapan, Rabu.

Sebelumnya, dua anjungan lain yakni WPS4 dan WPS5 telah lebih dulu beroperasi masing-masing pada Desember 2025 dan Februari 2026. Pengembangan ini menunjukkan progres bertahap yang berjalan sesuai jadwal.

Produksi Awal Capai Target

Anjungan WPN-7 mulai mengalirkan gas sejak 23 Maret 2026. Dalam beberapa hari awal operasional, dua sumur utama menunjukkan performa yang cukup signifikan:

• Sumur NB-701 mencatat produksi 9,8 MMSCFD (25 Maret 2026)

• Sumur NB-702 mencapai 12,5 MMSCFD (26 Maret 2026)

Saat ini, proses pemantauan dan stabilisasi masih dilakukan guna mengoptimalkan produksi hingga mencapai target awal sebesar 20 MMSCFD.

Peran Strategis Lapangan Sisi Nubi

Lapangan Sisi Nubi menjadi salah satu tulang punggung produksi gas di Blok Mahakam, yang selama ini dikenal sebagai sumber utama pasokan energi di Kalimantan Timur.

Menurut Setyo, pengembangan fasilitas baru ini merupakan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan produksi di blok migas yang telah lama beroperasi.

“Tambahan produksi dari sumur NB-701 dan NB-702 diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan gas nasional,” jelasnya.

Proses Teknis Ketat Demi Stabilitas Produksi

Keberhasilan onstream WPN-7 tidak lepas dari berbagai tahapan teknis yang dilakukan secara ketat. PHM memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar industri migas, di antaranya:

• Uji Emergency Shutdown (ESD)

• Leak test menggunakan nitrogen

• Metode controlled ramp-up untuk menjaga tekanan dan aliran

Gas dari kedua sumur tersebut juga melewati Sand Filter Unit guna menyaring partikel padat sebelum masuk ke fasilitas produksi.

Kolaborasi Dengan SKK Migas

Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara PHM dan SKK Migas dalam menjaga keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi nasional, khususnya di wilayah kerja Mahakam.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan gas dalam negeri.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu WPN-7 di Lapangan Sisi Nubi?
WPN-7 adalah anjungan produksi gas terbaru milik PHM di Blok Mahakam yang mulai beroperasi pada Maret 2026.

2. Berapa kapasitas produksi gas WPN-7?
Sekitar 20 MMSCFD pada tahap awal operasional.

3. Apa fungsi Lapangan Sisi Nubi?
Sebagai salah satu sumber utama produksi gas di Kalimantan Timur yang mendukung pasokan nasional.

4. Apa saja sumur yang beroperasi di WPN-7?
Sumur NB-701 dan NB-702.

5. Siapa yang mengelola proyek ini?
PT Pertamina Hulu Mahakam bersama SKK Migas.

BI Kaltim Perkuat UMKM Dan Pariwisata Dengan Pembiayaan Rp16,97 Miliar

Ria Sartika    Rabu, April 01, 2026    Comment   

BI Kaltim Perkuat UMKM Dan Pariwisata Dengan Pembiayaan Rp16,97 Miliar

BI Kaltim fasilitasi 163 UMKM dapat pembiayaan Rp16,97 miliar lewat program Bima Etam untuk dorong ekonomi dan pariwisata daerah.

Samarinda – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejak tahun 2025 hingga Maret 2026, BI Kaltim telah memfasilitasi sebanyak 163 UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan dengan total nilai mencapai Rp16,97 miliar.

Deputi Kepala BI Kaltim, Bayuadi Haryanto, menjelaskan bahwa fasilitasi tersebut dilakukan setelah para pelaku usaha mengikuti rangkaian pembinaan dalam program Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (Bima Etam).

“Hingga Maret 2026, program Bima Etam sudah masuk seri ke-11,” ujarnya di Samarinda, Rabu.

Lebih Dari 800 UMKM Dibina, 163 Lolos Akses Pembiayaan

Bayuadi mengungkapkan, program Bima Etam telah diikuti oleh 833 pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, dilakukan proses seleksi hingga akhirnya 163 UMKM dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan produktif dari lembaga jasa keuangan.

Program ini tidak hanya berhenti pada fasilitasi pembiayaan. BI Kaltim juga menghadirkan layanan one stop solution yang membantu pelaku usaha dalam:

• Pengecekan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

• Konsultasi pembiayaan dengan lembaga jasa keuangan (LJK)

• Pelatihan pencatatan keuangan digital

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan sekaligus kesiapan UMKM dalam mengakses kredit secara sehat dan berkelanjutan.

Sinergi BI, OJK, Dan Pemerintah Daerah

Program Bima Etam merupakan bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia dengan berbagai pihak, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah kabupaten/kota, hingga lembaga keuangan dan mitra strategis lainnya.

Program ini rutin digelar hampir setiap bulan dan dilaksanakan secara bergiliran di berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Tujuannya jelas: memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal.

Dorong UMKM Dan Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi

BI Kaltim juga mendorong agar struktur ekonomi daerah tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan sektor pariwisata berbasis UMKM.

Menurut Bayuadi, Kalimantan Timur memiliki potensi besar, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan budaya seperti sarung tenun Samarinda.

Pengembangan desa wisata dinilai mampu:

• Meningkatkan kunjungan wisatawan

• Membuka lapangan kerja baru

• Mendorong perputaran ekonomi lokal

• Memperkuat identitas budaya daerah

Kampung Tenun Samarinda Jadi Contoh Nyata

Sejak 2014, BI Kaltim aktif membina UMKM di Kampung Tenun Samarinda. Dukungan yang diberikan antara lain:

• Pengembangan produk tenun dan turunannya

• Perbaikan galeri dan showcase UMKM

• Dukungan kegiatan wisata dan atraksi budaya

Pada 2026, BI Kaltim kembali memperkuat program ini melalui fokus pada:

• UMKM Subsisten

• UMKM Hijau

• UMKM Pariwisata

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu program Bima Etam?
Program pembinaan dan fasilitasi pembiayaan UMKM dari BI Kaltim yang mencakup edukasi keuangan, business matching, dan akses kredit.

2. Berapa total pembiayaan yang disalurkan?
Sebesar Rp16,97 miliar kepada 163 UMKM hingga Maret 2026.

3. Apa manfaat utama bagi UMKM?
Akses pembiayaan, literasi keuangan, konsultasi bisnis, dan pelatihan pencatatan digital.

4. Siapa saja yang terlibat dalam program ini?
BI, OJK, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra terkait.

5. Apa fokus pengembangan ke depan?
UMKM berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan desa wisata.

Dapur MBG Polres Penajam Siap Layani Bumil, Busui, Dan Balita Pekan Depan

Ria Sartika    Rabu, April 01, 2026    Comment   

Dapur MBG Polres Penajam Siap Layani Bumil, Busui, Dan Balita Pekan Depan

Dapur MBG Polres Penajam mulai layani ibu hamil, busui, dan balita lewat posyandu. Program diperluas untuk tingkatkan gizi masyarakat.

Samarinda, Kaltim -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satu dapur penyedia MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam kini bersiap melayani kelompok rentan yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Kepala SPPG Polres Penajam Paser Utara, Yogi, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan.

“Program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya, Rabu.

Distribusi Lewat Posyandu, Bisa Diantar ke Rumah

Untuk memastikan distribusi berjalan efektif, penyaluran makanan bergizi bagi kelompok 3B akan dilakukan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Para penerima manfaat dapat mengambil langsung makanan di posyandu terdekat dari tempat tinggal mereka.

Namun, bagi ibu hamil dan menyusui yang memiliki keterbatasan mobilitas, pihak SPPG menyediakan layanan antar langsung ke rumah.

“Kami siapkan skema distribusi fleksibel. Jika tidak memungkinkan datang ke posyandu, makanan akan kami antar,” jelas Yogi.

Mulai Pekan Depan di Dua Kelurahan

Program ini direncanakan mulai berjalan pekan depan di dua wilayah awal, yaitu Kelurahan Sungai Parit dan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam.

Saat ini, proses pendataan penerima manfaat masih terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pendataan tersebut melibatkan kader posyandu sebagai ujung tombak di lapangan.

“Teknis penyaluran juga melibatkan kader posyandu agar lebih terorganisir dan akurat,” tambahnya.

Sudah Layani Ribuan Pelajar

Sebelumnya, SPPG Polres Penajam Paser Utara telah melayani sebanyak 1.189 peserta didik melalui program MBG. Secara keseluruhan, tercatat sudah ada 10 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut, dengan total sekitar 12.770 peserta didik penerima manfaat.

Dengan perluasan ke kelompok 3B, cakupan program ini semakin luas dan diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi di daerah.

Komitmen Jangka Panjang Pemenuhan Gizi

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan aparat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program MBG tidak hanya fokus pada anak sekolah, tetapi juga menyasar fase penting kehidupan seperti masa kehamilan dan pertumbuhan balita.

Pendekatan ini dinilai penting karena periode tersebut sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

FAQ

1. Apa itu Program MBG?
Program MBG adalah program penyediaan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan asupan nutrisi masyarakat, terutama kelompok rentan.

2. Siapa saja penerima manfaat kelompok 3B?
Kelompok 3B meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

3. Bagaimana cara mendapatkan makanan MBG?
Bisa diambil di posyandu terdekat atau diantar ke rumah bagi yang memiliki keterbatasan.

4. Kapan program ini mulai berjalan?
Direncanakan mulai pekan depan di beberapa wilayah awal.

5. Siapa yang terlibat dalam distribusi?
SPPG Polres Penajam bekerja sama dengan kader posyandu.