Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023 | Borneotribun.com -->

Jumat, 24 Februari 2023

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023
Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023 resmi dibuka  oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang bertemakan "Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024"  dan diikuti secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dengan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Kalbar), Dra. Linda Purnama, M.Si., yang diselenggarakan di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan untuk kebutuhan masyarakat.

"Terutama pada beras, jangan sampai terjadi pasokan beras tidak ada, jaga pasokan, jaga harga. Sekali lagi, saya ingin memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan, jangan nanti sudah kejadian barangnya tidak ada karena produksinya tidak dikontrol, baru semuanya teriak," ujar Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023
Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.
Dalam menjaga dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi, Presiden mengingatkan kepada Kepala Daerah akan hal itu dan mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.

"Sekarang saya kalau ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Lalu harganya benar atau tidak benar, karena ini berdampak kepada inflasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wagub Kalbar sejalan arahan Presiden RI terhadap penekanan peran Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat terkait perekonomian.

"Jadi pesan Presiden tadi, dengan dicabutnya PPKM diharapkan pertumbuhan ekonomi akan menggeliat terutama pada ekonomi makro dan mikro. Contohnya jika ingin mengadakan kegiatan seperti olahraga, kesenian, konser dan sebagainya itu harus cepat diproses sehingga izinnya cepat keluar. Ini juga membuat perekonomian tumbuh di suatu daerah," ucap H. Ria Norsan.

Menanggapi inflasi, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan dan menekan angka inflasi di Kalbar agar semakin menurun.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023
Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.
"Presiden berpesan kepada seluruh Kepala Daerah jangan sampai angka inflasi tinggi. Dalam hal ini Kita (Pemprov. Kalbar) bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam menekan angka inflasi dan menjaga pasokan pangan," kata Wagub Kalbar.

Usai menghadiri pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2023, Wagub meninjau UMKM yang dipamerkan di sekitaran Novotel Hotel dan melanjutkan Persidangan Pertama dengan Topik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil sektor Sumber Daya Alam.(wnd)

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar