Berita Borneotribun.com: Pontianak Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Maret 2024

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Bidhumas Polda Kalbar bersama awak media yang berdomisili di kota Pontianak melaksanakan silaturahmi melalui acara ngopi bersama awak media bertempat di Cafe Super Jl. Paris 2 Kota Pontianak pada Jum'at (01/03).

Pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai memasuki tahap rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, ternyata dibarengi dengan bertebarannya informasi atau berita hoax yang mengandung ujaran kebencian dan SARA, yang beredar luas dimedia sosial dan online, khususnya terkait kinerja panitia dan hasil pemungutan suara pemilu 2024.

Menghadapi situasi tersebut bidhumas polda Kalbar berinisiatif mengundang sejumlah awak media yang ada di Pontianak untuk bersilaturahmi sambil ngopi bareng  dalam rangka untuk saling bekerjasama  dalam mencegah dan menangkal   berita -berita hoax yang mengandung ujaran kebencian  dan SARA sesuai peran masing -masing.

Kepada awak media Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya melalui Kasubbid Penmas  Akbp Prinanto  mengatakan bahwa dalam suasana yang santai sambil berdiskusi  ringan bersama  awak media, ia mengajak semua  yang hadir  untuk bersama -sama perangi berita hoax.

"Saya mengajak seluruh rekan -rekan awak media untuk  bersama -sama mencegah dan menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian jangan sampai beredar luas dimasyarakat dengan prisip saring sebelum sharing yaitu ketika kita menerima suatu berrita yang belum jelas kebenarannya maka sebaiknya  kita saring dulu dengan mengkonfirmasi  kepada  sumber berita atau  pihak yg berwenang untuk menjelaskan, dan bila sdh dikonfirmasi  kebenarannya maka barulah kita sharing kepada yang lain", kata Akbp Prinanto.

Ia juga mengajak para awak media untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam  menetralisir adanya informasi hoax dengan cara turut meluruskan informasi atau berita hoax yang telah viral dan beredar di media sosial atau online melalui tulisan dan artikel jurnalistik yang terklarifikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

"saya  yakin dengan adanya peran yang pro aktif dari rekan-rekan awak media, peredaran berita hoaks dan ujaran kebencian dimasyarakat akan bisa diminimalisir, sehingga akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dimasyarakat", jelas akbp Prinanto.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih  kepada seluruh awak media Kalbar bahwa hingga tahapan pesta demokrasi saat ini, awak media berperan aktif  dalam mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memberikan informasi melalui media masing-masing secara aktual dan faktual.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan awak media yang hingga saat ini tetap mendukung polda kalbar dalam memberitakan rangkaian kegiatan  pemilu 2024, sehingga masyarakat terbantu melalui informasi yang telah disajikan oleh rekan-rekan semua", tutup Akbp Prinanto.

Jumat, 01 Maret 2024

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Bertempat di ruang kerjanya, Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan perdana dari organisasi perempuan minangkabau yang bernama “Bundo Kanduang", jumat (1/3/2024). Organisasi Bundo Kanduang merupakan organisasi perempuan Minang yang dibentuk untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Organisasi Bundo Kanduang sendiri kini ada di setiap daerah di Indonesia di tingkat Provinsi.

Umumnya, Bundo Kanduang sendiri memiliki arti ibu sejati atau ibu kandung. Namun, secara makna Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari sejak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat Minangkabau. Bundo Kanduang juga disematkan kepada seorang wanita yang tak henti meluruskan yang salah, dan mengingatkan yang keliru baknya seorang ibu yang selalu mengingatkan akan kebaikan. 

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Walau di rantau, perempuan Minang tetap dapat berkarya dan menjadi penggerak. Menjadi ibu dan perempuan Minang. Saya kira punya tugas sangat berat karena menjadi ibu dari adat dan budaya Minang.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Harisson menyambut baik atas kunjungan Organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program - program pembangunan di Kalimantan Barat ke depannya.

“Terimakasih sudah menemui kami. Kami sangat mengapresiasi organisasi masyarakat yang ingin terlibat dan berkolaborasi dalam mensukseskan pembangunan di Kalimantan Barat. Kami berharap organisasi ini (Bundo Kanduang) dapat membawa manfaat yang baik bagi kita, juga mendukung program - program ekonomi, kesejahteraan dan budaya yang ada di Kalimantan Barat”, ucapnya.

Ia juga berharap, dengan adanya organisasi Bundo Kanduang ini dapat memberikan stimulasi yang nyata bagi masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah terkait pembukaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan ekstrim hingga stunting.

“Saya optimis organisasi ini akan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat. apalagi pada sektor perekonomian. Karena biasanya orang minang ini hebat - hebat kalau berbisnis/ berdagang.  Biasa orang minang ini kuat jiwa bisnisnya. Jadi kami harapkan kedepannya dapat mewarnai masyarakat, dengan membuka lapangan kerja baru, memberikan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok - kelompok sosial untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tak hanya itu, saat ini juga kita (Pemerintah) sedang giat dalam pencegahan dan penurunan stunting, kita berharap organisasi Bundo Kanduang juga turut mendukung program tersebut”, harap Harisson.

Di tempat yang sama, Ketua organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat Hj. Marpa Roza, S.Pd, mengapresiasi sambutan hangat dari Pj Gubernur Kalimantan Barat atas kunjungan mereka. 

“Kita tadi melapor sekaligus memperkenalkan organisasi Bundo Kanduang kepada bapak Gubernur. Alhamdulillah beliau (Pj Gubernur Kalbar) menyambut baik. Saat ini kami baru terbentuk di level Provinsi, yang dikukuhkan serentak di Batusangkar pada 8 Desember 2023 lalu. Kedepannya kami terus mensosialisasikan organisasi Bundo Kanduang ini pada tingkat kab/kota. Dan insyaAllah kami akan melakukan pengukuhan Ketua Bundo Kanduang se-Kalimantan Barat.  Semoga rencana ini dapat terealisasi secepatnya”, ucapnya.

Organisasi ini, tak hanya menaungi wanita keturunan minang, namun juga termasuk apabila wanita tersebut juga menikah dengan orang minang. Pada organisasi tersebut, Pj Gubernur Kalbar akan disematkan sebagai Payung Panji yang menaungi organisasi perempuan minang ini. Kemudian Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar akan diamanahkan sebagai Penasehat organisasi.(nzr)

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak
Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Dalam upaya percepatan pengentasan stunting, Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., bersama Anggota KORPRI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar, turun tangan memberikan bantuan bahan pokok untuk gizi anak di Posyandu Kenanga Gang Purnama Indah II Pontianak, Jum'at (1/3/2024).

Bantuan yang diberikan oleh TP-PKK Kalbar, KORPRI, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk aksi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pengentasan stunting. 

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Windy, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan masalah serius yang harus dihadapi bersama saat ini. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar pada anak.

“Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi stunting. TP-PKK Kalbar bersama KORPRI berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan stunting di Kalimantan Barat,” ujar Windy.

Dirinya juga menghimbau kepada para kader PKK dan masyarakat untuk selalu memperhatikan gizi anak sejak dini. 

“Pemberian makanan bergizi dan seimbang sangat penting untuk mencegah stunting sejak dini,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, Ari Sulistiani mengungkapkan bahwa kegiatan yang mereka selenggarakan ini merupakan bukti nyata komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung program penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.

“Bersama dengan teman-teman di Posyandu Kenanga, Pontianak, kita berupaya untuk membantu balita yang mengalami gizi buruk. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan perkembangannya akan terus dipantau”, ucapnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa dari hasil penelitian yang telah lakukan, terdapat beberapa balita di posyandu Kenanga yang mengalami stunting.

“Oleh karena itu, kami bersepakat untuk memberikan bantuan untuk mempercepat perbaikan gizi balita tersebut. Bantuan yang diberikan berupa telur, beras 10 kg, ikan tuna kaleng dan minyak goreng. Bantuan ini akan diberikan kepada anak-anak stunting di Posyandu Kenanga selama 3 bulan, terhitung mulai bulan Maret hingga Mei 2024” terangnya.(wnd)

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I di Polresta Pontianak

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
PONTIANAK - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pontianak Polda Kalimantan Barat telah mengungkap dan melakukan pemusnahan barang bukti (BB) narkotika golongan I, khususnya jenis sabu atau metamfetamina. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak.

Sebanyak 8 plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamina berhasil diamankan. Barang bukti tersebut telah memiliki ketetapan status dari Kejaksaan Negeri Pontianak untuk dilakukan pemusnahan.

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Rincian barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi:

1 (satu) plastik klip transparan berkode 1 dengan berat keseluruhan netto 42,23 gram.

7 (tujuh) plastik klip transparan masing-masing berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan berat keseluruhan netto 6,5 gram.

Proses pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan dengan prosedur yang ketat. Pertama, narkotika yang terdapat dalam amplop dan masih tersegel dibuka untuk kemudian dilakukan pengujian menggunakan alat tes Narkotika (General Screening Drugs) guna mengetahui kandungannya. Setelah itu, narkotika tersebut dimasukkan ke dalam blender untuk dihancurkan.

Langkah selanjutnya, hasil penghancuran dimasukkan ke dalam ember yang berisi cairan lantai dan diaduk hingga merata. Akhirnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam lubang kloset sebagai tahap akhir pemusnahan.

Kasat Resnarkoba Polresta Pontianak, AKP Batman Pandia, S.H., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak. "Kami terus meningkatkan upaya penindakan dan pemusnahan narkotika guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Pontianak," ujarnya.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika menjadi prioritas utama bagi aparat Kepolisian, dan Satresnarkoba Polresta Pontianak berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

(Humas Polresta Pontianak)
Editor: Yakop

RSUD SSMA Pontianak Sosialisasikan Pencegahan Tuberkulosis

RSUD SSMA Pontianak Sosialisasikan Pencegahan Tuberkulosis
Kegiatan edukasi masyarakat cegah TBC oleh RSUD SSMA Pontianak. (ANTARA/Prokopim PTk)
PONTIANAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah aktif memberikan perhatian dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penularan Tuberkulosis (TBC), penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis.

Menurut dokter RSUD SSMA Pontianak, Merdiko, AMd Kep, "Tugas kita untuk mencegah tertular atau menularnya TBC. Sehingga kami dari RSUD SSMA ikut gencar melakukan sosialisasi pencegahan." Ia menekankan pentingnya upaya preventif dalam mengatasi penyebaran penyakit ini.

Mycobacterium Tuberculosis, bakteri penyebab TBC, dapat menyerang tidak hanya paru-paru, tetapi juga organ lain seperti selaput otak, kulit, tulang, kelenjar getah bening, dan organ lainnya. "TBC dapat menular melalui droplet atau percikan dahak saat penderita TBC batuk, bersin atau berbicara," tambahnya.

Gejala TBC meliputi batuk dengan dahak atau tanpa, demam meriang, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan.

"Pemeriksaan TBC dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemeriksaan dahak dan rontgen foto dada," terang Merdiko.

Adapun pengobatan TBC membutuhkan waktu cukup lama, yakni selama 6 sampai 8 bulan, yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan, dan tahap akhir obat diminum 3 kali sepekan selama 4 atau 5 bulan.

“Pencegahan TBC dapat dilakukan dengan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, mendapatkan sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun, berolahraga teratur, dan menghindari rokok,” kata Merdiko.

Dengan upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat, diharapkan penyebaran TBC di masyarakat dapat dikendalikan. Hal ini membutuhkan kolaborasi aktif antara rumah sakit dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan penyakit ini.

Oleh: ANTARA/Prokopim PTk
Editor: Yakop

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025
Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025.
PONTIANAK - Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 186 adalah tenaga pengajar seperti Guru atau TU sekolah, sementara 178 berasal dari ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Kalbar, Drs. Alexander Rombonang, MMA. 

Ajang ini diselenggarakan di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (29/2/2024).

Alexander Rombonang menjelaskan, "Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas agar mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan lingkungan." Dia menambahkan, "Diperlukan persiapan mental karena akan menghadapi situasi yang berbeda antara ketika masih bekerja, dengan ketika sudah Purna Tugas."

Menurutnya, saat menjalani Purna Tugas, seseorang akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga seperti aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan fisik. 

"Salah satu poin penting pada acara pembekalan ini adalah memberikan motivasi dan gambaran agar mereka selalu berpikir positif menjelang Purna Tugas," ujarnya.

Rombonang juga menjelaskan bahwa bagi sebagian orang, masa pensiun dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan seperti kekhawatiran kehilangan jabatan, rutinitas, dan status, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

Diharapkan, kegiatan ini dapat membuka wawasan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas untuk memanfaatkan waktu luang setelah lepas tugas kedinasan dengan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. 

"Purna Tugas merupakan masa yang pasti akan dilalui oleh setiap ASN. Meski nantinya sudah purna, diharapkan para ASN tetap menyumbangkan pemikiran dan karya nyata agar bermanfaat bagi masyarakat," pesannya.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Direktur Pemasaran & UUS Bank Kalbar, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.
PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik

Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
PONTIANAK - Anak-anak muda Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Youth Democracy Forum (YDF) aktif mengikuti diskusi yang memperkuat demokrasi, yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para pembicara dalam ranah pemilu, termasuk Ketua Bawaslu Pontianak, Ridwan, dan Anggota KPU Pontianak, Abdul Harris. 

Mereka membahas peran institusi mereka dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu 2024.

Ridwan, Ketua Bawaslu Pontianak, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal setiap tahap penghitungan suara demi menjaga demokrasi yang teguh di Indonesia. 

"Sirekap hanya seperti BMKG yang memprediksi cuaca bisa benar, dan juga bisa salah," ungkap Ridwan, menekankan pentingnya memahami bahwa hasil hitung cepat tidaklah definitif.

Abdul Harris dari KPU Pontianak menambahkan bahwa aplikasi Si Rekap, yang digunakan untuk hitung cepat pemilu, hanya memberikan perkiraan sementara. 

"Si Rekap bukanlah hasil pasti dari pemilu melainkan menunggu real count dari hitung C Hasil yang dihitung oleh KPU," jelas Abdul Harris.
Fokus Real Count Abaikan Quick Count: Pemilu 2024 untuk Indonesia yang Lebih Baik
Anak-anak muda Kalbar melalui Youth Democracy Forum (YDF) ikut dalam diskusi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2024 di Tegak Lurus Pancasila, Pontianak.
Anak-anak muda Kalbar yang hadir dalam diskusi menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menghindari provokasi terkait hasil Pemilu 2024. 

Mereka juga menegaskan pentingnya mematuhi hukum dan menyelesaikan segala permasalahan pemilu sesuai prosedur yang berlaku.

Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas dan keamanan Pemilu 2024 di Kota Pontianak. 

Dengan upaya bersama, diharapkan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman, dan kondusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

More Info: Ariga (Penanggung jawab YDF) 081291494956

Kamis, 29 Februari 2024

Catat! 60 Tindakan Penindakan DJBC Kalbagbar Sejak Awal Tahun

Catat! 60 Tindakan Penindakan DJBC Kalbagbar Sejak Awal Tahun
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Beni Novri (ANTARA/Rendra Oxtora)
PONTIANAK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat telah melancarkan serangkaian tindakan penindakan pada tahun 2024, dengan fokus utama pada memerangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. 

Beni Novri, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, mengungkapkan bahwa selama tahun tersebut, satu operasi penindakan narkoba berhasil dilakukan dengan menyita barang senilai Rp540.000.000,- yang terdiri dari 2.085 gram Methamphetamine/Sabu.

"Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia," kata Beni Novri di Pontianak pada hari Rabu.

Dia juga menyebutkan bahwa selain penindakan narkoba, unit Pengawasan di Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar telah melakukan 60 tindakan penindakan lainnya sepanjang tahun 2024, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memerangi peredaran barang ilegal.

"Pada tahun 2023, kami juga telah berhasil melakukan penindakan terhadap rokok ilegal sebanyak 418.600 batang dengan nilai barang sebesar Rp496.595.600," tambahnya.

Beni Novri juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2024, penindakan atas produk tembakau ilegal dan minuman keras juga telah dilakukan. 

Dari 60 tindakan penindakan tersebut, total nilai barang yang disita mencapai Rp3.837.417.907,- dengan potensi nilai kerugian negara sebesar Rp303.846.840,-, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bulan Januari 2024, tercatat ada 2 Penyidikan Dugaan Pelanggaran (PDP) terkait dengan pelanggaran di bidang cukai Pasal 54 dan/atau 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 

UU tersebut mencakup berbagai pelanggaran seperti penawaran, penjualan, dan penyediaan barang kena cukai tanpa pita cukai, serta pemalsuan pita cukai.

Tidak hanya itu, ada juga 3 SPDP yang masih tertunda, dengan kasus yang terkait dengan bulan Desember 2023. 

Penanganan perkara ini melibatkan jenis pelanggaran BKC hasil tembakau dan minuman keras dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15.888.000,-.

Beni Novri menegaskan bahwa berdasarkan peraturan PMK 237/PMK.04/2022, penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai yang tidak dilakukan penyidikan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.

Sumber: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024

Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024
Dekranasda Kalbar Optimis Promosikan UMKM di Inacraft 2024.
PONTIANAK - Pj. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP, M.Si., yang juga menjabat sebagai Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, telah hadir dalam acara prestisius, yaitu Inacraft 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (28/2/2024). 

Acara ini menampilkan pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara, dengan partisipasi sekitar 1.500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Inacraft diakui sebagai salah satu platform terkemuka bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka, baik di pasar domestik maupun internasional. 

Acara ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperluas jaringan dan pangsa pasar. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya Indonesia menjadi pemimpin dalam ekspor kerajinan tangan di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Teten mengapresiasi upaya Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) dalam mempromosikan Inacraft di tingkat regional. 

Dia juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam industri kerajinan, yang saat ini memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen secara global, dengan prospek peningkatan yang signifikan.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memeriksa booth UMKM bersama Ibu Negara Iriana, termasuk booth dari Dekranasda Provinsi Kalbar. 

Mereka disambut hangat oleh Ny. Windy Prihastari Harisson, yang menjelaskan konsep stand mereka yang mengusung tema rumah betang, serta berbagai produk dan budaya khas Kalimantan Barat yang ditampilkan.

“Ibu Iriana berharap Kalbar terus mempromosikan kebudayaannya agar makin dikenal masyarakat luas,” ujar Windy, menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan mempromosikan UMKM serta ekraf Kalbar di tingkat nasional maupun internasional.

Inacraft 2024 juga menjadi sorotan internasional dengan kehadiran peserta dari berbagai negara, termasuk Uzbekistan, Nepal, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, Polandia, Vietnam, dan China. 

Selain itu, acara ini juga menarik minat 70 pembeli khusus internasional serta 133 peserta kategori eksportir yang siap untuk melakukan ekspor.

Diperkirakan sebanyak 100.000 pengunjung akan menghadiri acara ini, dengan target transaksi retail mencapai Rp 100 miliar dan nilai kontrak dagang mencapai 12 juta dolar AS. 

Melalui Inacraft 2024, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri kerajinan tangan di tingkat regional dan global.

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024

Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024
Linda Purnama Pimpin Rapat Perencanaan Kesbangpol Kalbar 2024.
PONTIANAK - Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., mengawali Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 di Hotel Orchardz Perdana, Rabu (28/2/2024), dengan menekankan pentingnya peran strategis Perangkat Daerah dalam urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Tahun ini (2024) kita telah memasuki fase demokrasi baru, dimana baru saja kita melaksanakan Pemilu dan selanjutnya Pilkada. Maka dari itu kita harus menyamakan persepsi, penyelarasan program kerja untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional," jelas Plh. Sekda.

Dia juga menyoroti potensi konflik dalam masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas pembangunan, "Sehingga hal ini perlu dikendalikan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan serta memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah."

Dalam konteks Kalimantan Barat, beberapa daerah telah mengalami pergantian kepala daerah dan penunjukan penjabat baru. Linda mengingatkan Perangkat Daerah untuk memberikan dukungan penuh dalam menjaga kelancaran pemerintahan daerah.

"Perencanaan kegiatan harus memberikan dukungan penuh dalam menghadapi masa transisi, dimana semua pemerintah daerah akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026," tambahnya.

Linda juga berharap agar para peserta rapat ini dapat menyinkronkan program dan kegiatan serta menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi.

"Perencanaan Program Kerja harus terukur dan fokus pada satu tujuan untuk menciptakan dan merajut kerukunan, persatuan dan kesatuan guna mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin maju, bermartabat dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan," tandasnya.

Selain itu, Linda mengapresiasi kehadiran Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber dalam acara tersebut. "Semoga apa yang disampaikan oleh Narasumber dapat memberikan pencerahan dan kita semua dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat, Drs. Manto, M.Si., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan.

"Agenda ini untuk menyamakan persepsi serta membangun komunikasi timbal balik di Bidang Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam rangka penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan supaya lebih terpadu, terarah, dan terukur," katanya.

Manto juga berharap rapat ini dapat meningkatkan sinergitas antara Perangkat Daerah, khususnya di Bidang Kesbangpol. "Saya harap kita dapat menciptakan kesepakatan/kesepahaman dan terjalinnya hubungan kerja yang harmonis pada Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat," tutup Manto.

Rabu, 28 Februari 2024

Aksi Damai dari DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
PONTIANAK – Satgas OMB Kapuas 2024 Polda Kalbar melaksanakan pengawalan dan  pengamanan kegiatan aksi damai dari DPD IMM (Ikatan Mahasiswa Mhammadiyah) Kalbar yang dilaksanakan di Kantor KPU dan Bawaslu Prov. Kalbar  pada hari Rabu (28/02/2024).

Terpantau dilapangan, sebanyak 150 orang rombongan aksi damai tersebut datang dengan beragam spanduk yang bertuliskan  antara lain "Terima kasih pahlawan Demokrasi PTPS, PKD, Panwascam, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalbar, kami bersamamu".

"Jangan abaikan KPPS dan PPK, Mereka Telah Banyak Berkorban Nyawa, KPPS dan PPK, Pahlawan Bagi Masa Depan Indonesia", dan
"Terima Kasih Pahlawan Demokrasi, KPPS, PPK".

Ketua KPU Kalbar,  sdr.Muhammad Syarifudin Budi, S.T beserta staf menerima langsung peserta aksi damai tersebut.

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
Pihaknya menyampaikan  ucapan terimakasih kepada DPD IMM Kalbar yang telah datang ke Kantor KPU Kalbar, meskipun kondisi hujan deras dan hanya untuk sekedar mengapresiasi kinerja KPU Prov. Kalbar yang telah melaksanakan rangkaian  tahapan Pemilu 2024 khususnya pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara yang hingga saat ini masih berjalan lancar.

"Pemilu 2024 ini dalam konteks pemilu yang prosesnya melibatkan masyarakat, panitia pemilu dan petugas KPSS, Linmas serta saksi-saksi dari masyarakat yang terdiri dari semua golongan, jadi semua turut terlibat dan ikut mengawasi  proses pemungutan suara untuk memilih siapa yang akan memimpin negara kita ini", ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika ada pihak yang  tidak terima dengan hasil  Pemilu maka dipersilahkan datang ke KPU dan Bawaslu, yang nantinya akan diproses secara transparan dan akuntabel.

Ketua DPD  IMM Kalbar Saputra  dalam orasinya menyampaikan bahwa  kehadiranya  di kantor KPU bukan untuk mengecam KPU tapi justeru untuk berterimakasih kepada KPU karena telah berhasil dengan lancar  menyukseskan proses demokrasi ini.

"Kami hadir disini untuk mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kinerja  KPU dan para pejuang demokrasi bangsa ini, kami sangat mengapresiasinya" tuturnya.

Kepada awak media,  Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H., melalui Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya S.I.K menuturkan bahwa aksi damai di KPU dan Bawaslu pada hari ini merupakan wujud apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2024 khususnya kepada panitia pelaksana pemilu yang sampai saat ini berjalan aman dan lancar.

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
"Kami Polri, khususnya Polda Kalbar akan selalu berusaha semaksimal mungkin menjaga agar situasi tetap Kondusif pada Pemilu 2024, makanya kami tidak under estimate terhadap aksi seperti ini,  semua akan kami persiapkan untuk mengantisipasi adanya gesekan saat pelaksanaan aksi damai yang merupakan salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum", kata Kombespol Petit

Namun demikian pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada para Mahasiswa karena telah melaksanakan Aksi ini dengan tertib dan Damai meskipun diguyur hujan lebat.

Sorotan Kasus Perundungan Anak-anak di Kota Pontianak

Sorotan Kasus Perundungan Anak-anak di Kota Pontianak
Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian (kiri) saat Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Ponrianak, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Prokopim PTk)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ani Sofian, menegaskan komitmennya dalam upaya mencegah dan memberantas perilaku perundungan di lingkungan sekolah dengan melibatkan peran aktif para guru.

"Para dewan guru terus kita himbau dan ingatkan dalam hal pencegahan perilaku perundungan di sekolah. Ada aturan tentang kasus perundungan ini. Kalau dilaporkan bisa dihukum," ujarnya usai acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa.

Ani menyatakan bahwa kasus perundungan anak-anak menjadi sorotan di Kota Pontianak. Dampak negatif yang ditimbulkannya sangat beragam, salah satunya adalah trauma psikologis yang dapat berdampak pada masa depan anak-anak. Ia menegaskan bahwa segala bentuk perundungan seperti intimidasi, ancaman, dan pengucilan harus dihapuskan.

"Beberapa jenis perundungan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, seperti perundungan secara fisik, lisan, sosial, hingga di platform digital," ungkapnya.

Pencegahan perundungan, menurutnya, harus dilakukan oleh semua pihak. Tanggung jawab sosial melekat pada setiap individu saat menyaksikan kasus perundungan, termasuk di lingkungan sekolah, di mana para guru dan orang tua harus aktif dalam membaca tanda-tanda perundungan.

"Ajari anak arti perundungan, tingkatkan rasa percaya diri anak, dan menjadi contoh yang baik bagi anak," pesannya.

Melalui Sosialisasi Ranham tersebut, Ani berharap seluruh lapisan masyarakat yang diundang dapat memperoleh wawasan atau pencerahan mengenai pencegahan tindak perundungan dari narasumber Kementerian Hukum, Keamanan, dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pencegahan tindak perundungan," tandasnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Pj Wali Kota Pontianak Bersama Universitas Tanjungpura Tingkatkan Riset

Pj Wali Kota Pontianak Bersama Universitas Tanjungpura Tingkatkan Riset
Penandatanganan kerja sama Pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjungpura, Selas (27/2/2024) (ANTARA/Dedi)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Ani Sofian, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan ekosistem riset dengan melibatkan Universitas Tanjungpura (Untan) dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di daerah tersebut. 

Dalam sebuah acara penandatanganan kerja sama di Aula Rohana Muthalib Bappeda pada hari Selasa, Ani Sofian menyatakan pentingnya kerja sama dengan berbagai fakultas dan lembaga di Untan. 

 "Perjanjian kerja sama dengan Untan penting demi menciptakan pembangunan yang berbasis riset. Telah dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan." jelasnya.

Ani Sofian juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, dan bahwa perlu terobosan dan penyesuaian dengan tuntutan zaman untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. 

Penandatanganan kerja sama tersebut juga diikuti dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Pontianak Setelah Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, Tol dan Bandara Singkawang’, yang menyoroti dampak pembangunan infrastruktur tersebut terhadap perkembangan Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi.

Dalam konteks ini, Ani Sofian menekankan pentingnya keterlibatan para pakar di berbagai bidang untuk merumuskan langkah pembangunan yang efektif. 

Dia menyatakan, "Kita perlu sumbangan pemikiran dari para pakar untuk melihat peluang dan tantangan pembangunan Kota Pontianak ke depan."

Pembangunan infrastruktur yang pesat di Kalimantan Barat, seperti pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, jalan tol yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kota Singkawang, serta pembangunan bandara di Kota Singkawang, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor infrastruktur di wilayah tersebut. 

Ani Sofian menyoroti bahwa perubahan ini akan berdampak pada pergerakan orang dan barang di masa depan, dengan Pontianak sebagai pintu masuk utama pergerakan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Ani Sofian mengungkapkan harapannya bahwa transformasi Bapedda Pontianak menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) pada tahun 2025 mendatang akan semakin menguatkan upaya pembangunan yang berbasis riset dan inovasi di Kota Pontianak.

Sebanyak 23.367 Siswi SMP Pontianak Mengonsumsi Tablet Tambah Darah untuk Pencegahan Anemia

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyerahkan tablet tambah darah secara simbolis kepada siswi SMPN 8 Pontianak Tenggara, Selasa (27/2/2024) (ANTARA/Prokopim PTk)
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengungkapkan bahwa sebanyak 23.367 siswi di Pontianak telah aktif mengonsumsi tablet tambah darah sebagai bagian dari upaya pencegahan anemia pada remaja putri. Tablet tersebut telah didistribusikan secara massif untuk mengatasi masalah anemia yang sering dialami oleh remaja putri di daerah tersebut.

"Dalam rangka pencegahan anemia pada remaja putri sebanyak 23.376 atau sekitar 65 persen dari jumlah remaja putri siswi SMP telah mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin dan pantau langsung oleh puskesmas terdekat," ujarnya saat memberikan tablet tambah darah di SMPN 8 Pontianak, Selasa.

Menurut Ani Sofian, pemberian tablet tambah darah ini bertujuan untuk mengatasi anemia yang sering disebabkan oleh siklus menstruasi bulanan pada remaja putri. Dampak dari kondisi anemia ini dapat mengakibatkan menurunnya imunitas, konsentrasi belajar, serta kebugaran remaja putri tersebut.

“Pemberian tablet tambah darah menjadi penting untuk diberikan bagi remaja putri dalam proses pertumbuhannya,” jelas dia.

Selain untuk mengurangi risiko anemia, pemberian tablet tambah darah juga bertujuan untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri untuk masa depannya sebagai seorang ibu.

“Dengan minum tablet tambah darah secara rutin, diharapkan mampu mengurangi potensi anemia dan bayi yang dilahirkan kelak dalam keadaan sehat serta tidak stunting sehingga terciptanya generasi muda dan generasi penerus yang sehat serta mampu berdaya saing,” kata dia.

Kepala SMPN 8, Sunarto, menambahkan bahwa sebanyak 242 siswi SMPN 8 Pontianak telah menerima tablet tambah darah dalam rangka pencegahan anemia di kalangan remaja putri. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Rabu, bersamaan dengan waktu sarapan pagi. Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan UPT Puskesmas Parit H Husin 2 setiap pekan sekali.

“Dalam upaya mencapai target konsumsi tablet tambah darah, kegiatan ini dikoordinir langsung oleh Pengelola UKS SMPN 8, Ibu Yaya Andriana,” katanya.

Inisiatif ini diharapkan dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup remaja putri di Pontianak serta mengurangi angka kejadian anemia yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan pertumbuhan mereka.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Selasa, 27 Februari 2024

Dukung Tim Sepakbola Porti U-14 Di Ajang International Kuala Lumpur Cup

Dukung Tim Sepakbola Porti U-14 Di Ajang International Kuala Lumpur Cup
Dukung Tim Sepakbola Porti U-14 Di Ajang International Kuala Lumpur Cup. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Bertempat di Ruang kerjanya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., melepas keberangkatan Tim Sekolah Sepak Bola (SSB) Porti FC pada ajang Turnamen International Kuala Lumpur Cup U-14 yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Selasa (27/2/2024).

Ini merupakan suatu kebanggaan dan tentu akan mengangkat nama daerah. Dimana Tim Porti FC satu - satunya tim yang diundang secara khusus oleh Director Maxim Pro Management Sdn Bhd sebagai pihak penyelenggara untuk mengikuti Turnamen Internasional di negeri Jiran tersebut.

"Jadi, pada kesempatan ini atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sangat mendukung sekaligus bangga bisa melihat adik-adik kita ini berlaga disana (Luar Negeri). Dan kita harapkan nanti bisa menjadi juara pada ajang tersebut," ujar Pj. Gubernur Harisson disela-sela pertemuan tersebut.

Sebagai orang nomor satu di Kalbar, dirinya berpesan kepada seluruh pengurus yang menaungi Porti FC ini agar dapat bekerja dengan baik sehingga dapat melahirkan atlet-atlet profesional kedepannya.

"Saya berharap untuk jajaran kepengurusan Porti FC mampu menaungi organisasi ini agar kedepannya dapat melahirkan atlet-atlet yang Profesional dan berprestasi," ucapnya.

Untuk diketahui, Persatuan Sepak Bola Meranti Porti FC telah hadir sejak Tahun 1972 silam, yang mana pertama kali didirikan oleh Bapak Mulyanto di Gang Meranti Pontianak. Sejak itulah persatuan sepak bola Meranti atau Porti FC ini telah melahirkan  banyak pemain-pemain yang berprestasi dan tidak pernah kalah di setiap ajang Turnamen.(rfa)

Pj. Gubernur Harisson Dukung Revitalisasi Bahasa Daerah

Pj. Gubernur Harisson Dukung Revitalisasi Bahasa Daerah
Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menerima audiensi dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Anang Santosa, M.Hum. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menerima audiensi dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Anang Santosa, M.Hum dan jajaran di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Senin (26/2/2024).

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Anang Santosa, M.Hum mengatakan audiensi ini dalam rangka mengoptimalkan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RDB) di Provinsi Kalimantan Barat dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah.

"Kami hari ini melakukan audiensi dengan Pj Gubernur terkait dengan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RDB)  yang akan diselenggarakan di Kalimantan Barat. Revitalisasi Bahasa Daerah ini dalam rangka perlindungan Bahasa dan sastra Daerah yang ada di Kalimantan Barat dan ini akan melibatkan Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota se Kalimantan Barat," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, Balai bahasa Provinsi Kalbar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Tahun 2024 akan mengadakan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) sebagai salah satu upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan strategi koordinatif dalam rangka menyukseskan Merdeka Belajar ke 17: Revitalisasi Bahasa Daerah (MB-17:RDB) yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut tetap terjaga.(irf)

Upaya Pemerintah Pontianak Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Upaya Pemerintah Pontianak Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok
PJ Wako Pontianak ikut rapat koordinasi inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin (26/2/2024) (ANTARA/Dedi)
PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terus menggencarkan operasi pasar beras meskipun harga bahan pokok tersebut, terutama jenis medium, masih stabil pada saat ini.

"Saat ini harga beras medium masih relatif stabil yakni rata-rata di kisaran Rp14.746 - Rp15.333 per kilogram. Kemudian untuk beras Bulog Rp11.500 per kilogram. Meski demikian, kami saat ini tengah menyiapkan operasi pasar lagi," ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin.

Menurutnya, kenaikan harga beras terutama terjadi pada jenis premium, yang dialami oleh sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

"Harga beras premium di Kota Pontianak turut mengalami kenaikan. Kenaikan beras premium terjadi secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Saat ini harga beras jenis premium rata-rata Rp17.776 per kilogram," kata dia.

Untuk mengatasi perhatian terhadap kenaikan harga beras dan untuk meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan operasi pasar murah yang akan berlangsung dari 1 hingga 6 Maret 2026. Ani menjelaskan bahwa beberapa komoditas yang ditawarkan termasuk 5 kilogram beras medium, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng, yang dikemas dalam satu paket dengan harga Rp60 ribu per paket. Kualitas beras medium yang dijual dijamin setara dengan beras premium.

"Ada subsidi Rp31 ribu per paket. Dana yang digunakan berasal dari CSR BUMD Kota Pontianak," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat 56 ribu ton cadangan beras di Kota Pontianak yang akan digunakan setelah penggunaan dana CSR Pemerintah Kota Pontianak. Kegiatan operasi pasar juga bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang bulan puasa. Selain itu, pemerintah berencana untuk melaksanakan gerakan pasar murah dengan melibatkan agen-agen di pasar.

"Ada enam ribu paket yang kita siapkan, harga sebenarnya per paketnya Rp91 ribu, tapi kita subsidi menjadi Rp60 ribu per paketnya," tambahnya.

Kenaikan harga beras premium tidak berdampak pada harga komoditas lainnya. Bahkan, menurut Ani, beberapa komoditas pokok seperti cabai merah, bawang putih, ayam ras, telur ayam, dan lainnya, mengalami surplus. Artinya, tidak akan ada lonjakan harga yang signifikan.

“Masyarakat tidak perlu panik. Saya mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak, menyesuaikan kebutuhan, dan kami secara berkala selalu mengawasi distributor,” tutupnya.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Minggu, 25 Februari 2024

Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar

Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar
Polandia Tertarik pada Potensi Energi Terbarukan dari Cangkang Sawit Kalbar. Gambar ilustrasi Cangkang Sawit.
PONTIANAK - Potensi cangkang sawit Kalimantan Barat sebagai sumber energi terbarukan menarik perhatian Polandia. Hambar Wiyadi, General Manager Pelindo II Pontianak, mengungkapkan bahwa perwakilan Kedutaan Besar Republik Polandia menunjukkan ketertarikan saat mengunjungi Pelabuhan Dwikora Pontianak.

"Kedutaan Polandia telah berkunjung ke Kalbar dan melihat aktivitas pelabuhan. Mereka tertarik akan potensi cangkang sawit untuk bahan baku energi terbarukan," ujarnya.

Potensi ini disambut baik oleh pihak Indonesia, terutama karena cangkang sawit menjadi salah satu limbah yang cukup melimpah di Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, perwakilan Polandia juga menyoroti infrastruktur pelabuhan yang memadai, terutama melalui Terminal Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

"Untuk Pelabuhan Dwikora tidak bisa bersandar oleh kapal besar karena dangkal. Namun Pelabuhan Kijing sangat memungkinkan kedalaman mencapai 16 meter," jelas Wiyadi.

Piotr Firlus, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Republik Polandia, menegaskan bahwa Polandia tengah mencari sumber energi yang ramah lingkungan, terutama mengingat situasi geopolitik saat ini. Dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, kebutuhan akan pasokan energi di Polandia semakin mendesak.

"Saat ini sedang dilakukan penjajakan sumber energi yang ramah lingkungan seperti cangkang sawit," ujar Firlus. "Kami melihat dan mendengar bahwa Kalbar merupakan penghasil cangkang sawit yang cukup besar dan memiliki pelabuhan baru yang cukup besar dan dapat menampung kapal-kapal besar."

Polandia, sebagai negara di Eropa Tengah, memiliki kebutuhan energi yang signifikan, terutama saat musim dingin dengan suhu ekstrim. Hal ini mendorong Polandia untuk mencari pasokan energi yang berkelanjutan. Firlus juga menambahkan bahwa Polandia masih mengandalkan Pelabuhan Rotterdam di Belanda sebagai pusat transshipment untuk pasokan energi, namun potensi kerja sama dengan Indonesia memberikan alternatif yang menarik.

"Ini adalah potensi besar untuk dapat saling bersinergi," tegasnya.

Kerja sama potensial antara Indonesia dan Polandia dalam bidang energi terbarukan seperti cangkang sawit diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, sambil juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

Jumlah UPZ Bersertifikasi di Pontianak Meningkat Drastis

Penyerahan sertifikasi UPZ oleh PJ Wali Kota Pontianak Ani Sofian. (ANTARA/HO-Prokopim Kota Pontianak)
PONTIANAK - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak, Sulaiman, mengumumkan bahwa jumlah unit pengumpul zakat (UPZ) yang telah bersertifikasi di daerah tersebut telah mengalami peningkatan signifikan. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) VII Baznas Pontianak, Sulaiman menyatakan bahwa saat ini sudah ada 400 UPZ yang telah memiliki sertifikat untuk mendukung tugas lembaga tersebut. Dia menyebutkan:

"Jumlah itu meningkat signifikan, dari tahun sebelumnya hanya 229 UPZ yang bersertifikasi, tahun ini sudah mencapai 400 UPZ."

Dari jumlah tersebut, 210 UPZ berada di masjid dan surau, 38 UPZ berasal dari instansi pemerintah, dan 152 UPZ beroperasi di SD dan SMP di Kota Pontianak. Sulaiman juga menambahkan bahwa UPZ yang ada di sekolah-sekolah merupakan inisiatif baru yang dikembangkan pada tahun ini.

"Dengan adanya UPZ di sekolah-sekolah, legalitas untuk memungut dan mendistribusikan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan berlandaskan 3A, Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," katanya.

Berdasarkan pencapaian sepanjang tahun 2023, Baznas Kota Pontianak berhasil mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp7,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2,2 miliar dikelola langsung oleh Baznas, sementara sisanya dikembalikan kepada UPZ di masjid-masjid untuk distribusi kepada yang membutuhkan. Sulaiman menyatakan target untuk tahun 2024 adalah mengumpulkan sekitar Rp9,8 miliar, dengan harapan dapat membantu lebih banyak masyarakat yang memerlukan.

Selain itu, Baznas Kota Pontianak juga telah menggalang donasi untuk Palestina dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp151 juta. Sulaiman menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan melalui Baznas RI untuk bantuan lebih lanjut ke Palestina.

Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, memberikan apresiasi kepada Baznas setempat atas upaya sertifikasi UPZ-UPZ di daerah tersebut. Dia menekankan pentingnya langkah ini sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sofian berharap dengan adanya sertifikasi UPZ-UPZ ini, masyarakat Kota Pontianak akan semakin percaya dan aktif dalam membayar zakat.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam membantu memperbaiki kesejahteraan sosial di Kota Pontianak. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi, menyatakan bahwa Baznas memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat kebodohan di masyarakat.

"Karena kebodohan itu sangat dekat dengan kemiskinan. Baznas inilah juga berperan untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan," tambahnya.

Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya.(ANTARA/HO-Prokopim Kota Pontianak)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno