Berita Borneotribun.com: Pontianak Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pontianak. Tampilkan semua postingan

Kamis, 26 September 2024

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat
Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat.
PONTIANAK - Seminar Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) yang membahas arah kebijakan pendidikan vokasi di masa pemerintahan mendatang. Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si, yang mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 26 September 2024, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam seminar tersebut, Linda Purnama menyoroti pentingnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Menurutnya, peraturan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat dengan menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

Tantangan dan Solusi Pendidikan Vokasi di Kalimantan Barat

Linda mengungkapkan, meski pendidikan vokasi sangat penting, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Barat. Tantangan tersebut meliputi:
  1. Kurangnya tenaga pengajar kejuruan untuk bidang-bidang spesifik.
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana praktik siswa di SMK.
  3. Belum optimalnya dukungan dari dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk menambah tenaga pengajar kejuruan secara bertahap, meningkatkan sarana praktik, serta memperkuat kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, lulusan SMK di Kalimantan Barat diharapkan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Tren Positif Lulusan SMK

Data menunjukkan tren positif terkait penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Barat. Pada tahun 2022, dari 23.669 lulusan SMK, sekitar 42,6% sudah bekerja, 24,7% berwirausaha, dan 21,76% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah lulusan yang bekerja menjadi 44,9%, dan yang berwirausaha meningkat menjadi 27,9%.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di Kalimantan Barat mulai menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu terserap di dunia kerja. Namun, pemerintah tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar semakin banyak lulusan yang siap bersaing.

Peran Dunia Usaha dan Industri

Dalam seminar tersebut, Linda juga menegaskan pentingnya peran dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kerjasama dengan dunia industri melalui 870 Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah terjalin. Ini diharapkan dapat membantu siswa SMK mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri serta mempercepat proses penyerapan tenaga kerja lokal.

Linda menekankan bahwa pendidikan vokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. "Semua pihak harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi," tegasnya.

Pentingnya Pendidikan Vokasi untuk Pembangunan Daerah

Dalam menghadapi perkembangan industri, terutama setelah peresmian Smelter PT. BAI oleh Presiden Jokowi, Linda mengingatkan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasi di Kalimantan Barat harus siap mengisi kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat, terutama dalam industri-industri baru yang berkembang di provinsi ini.

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APVOKASI Kalimantan Barat, Dr. H. Uray B. Asnol, M.M., M.Kes, juga menyampaikan bahwa seminar ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, pendidikan vokasi mampu mengasah keterampilan siswa sehingga siap bekerja di dunia usaha dan industri.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal dalam mempercepat pembangunan daerah serta menciptakan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi.

Optimalisasi pendidikan vokasi di Kalimantan Barat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Melalui kebijakan yang tepat, kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi, diharapkan lulusan SMK dan lembaga vokasi lainnya dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan turut serta dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Dengan demikian, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 
  1. Keterjangkauan harga,  
  2. Ketersediaan bahan pokok,  
  3. Kelancaran distribusi, dan  
  4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar pada Rabu (25/9/2024). Kunjungan ini tidak hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur sendiri, tetapi juga sejumlah pejabat utama dari Pemprov Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono atas kesempatannya berkunjung ke Kalbar. Harisson menekankan bahwa ini merupakan momen penting bagi Kalimantan Barat untuk menerima pandangan dan arahan strategis terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat saat ini masih sebesar 0,57 persen. Ini adalah masalah yang serius. Kami sepakat bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita sedikit tertinggal," ujar Pj. Gubernur Harisson.

Di sisi lain, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mardiono bertugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan program-program pemerintah, terutama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan bahwa program-program pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik," jelas Mardiono.

Ia juga menekankan pentingnya terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, meskipun masih ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Kalimantan. Selain itu, ketahanan pangan di Kalbar cukup baik, namun angka partisipasi tenaga kerjanya masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tambah Mardiono.

Mardiono juga melihat potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, terutama dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis. Menurutnya, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pemanfaatan hasil bumi maupun hilirisasi untuk mengembangkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan begitu, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson
Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson.
PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi mengukuhkan dr. Victor Palimbong, M.KM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Rabu (25/9/2024). Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam pemerintahan daerah dan BKKBN.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan dr. Victor, BKKBN Kalimantan Barat akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di provinsi tersebut.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes.
"Saya yakin Kalimantan Barat di bawah pimpinan dr. Victor pasti beres (Semakin Baik). Saya ucapkan selamat kepada saudara dr. Victor Palimbong, MKM., yang telah dilantik pada 6 September 2024. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun provinsi yang kita cintai ini," ujar Harisson.

Fokus pada Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Pj. Gubernur Harisson menekankan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan fokus utama bagi Kalimantan Barat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penting untuk merancang perencanaan yang berbasis demografi agar bermanfaat bagi seluruh penduduk.

"Kita juga perlu mengakui bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berskala lokal atau nasional, tapi juga internasional. Ini mencakup pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi. Kami berharap dr. Victor akan memimpin dengan visi yang holistik, mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun spiritual," tambah Harisson.

Tantangan: Stunting, Pernikahan Dini, dan Narkoba

Saat ini, Kalimantan Barat masih menghadapi masalah stunting dan pernikahan dini. Harisson menggarisbawahi bahwa tantangan ini harus dihadapi bersama-sama, termasuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

"Kita harus kerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Tantangan ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi untuk kita semua. Apalagi, kita menyiapkan generasi saat ini untuk Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan keluarga sangat penting," tegasnya.

Harapan dari BKKBN Pusat

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., M.A., juga hadir dalam acara ini dan memberikan harapan kepada dr. Victor Palimbong agar bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia menegaskan pentingnya menciptakan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan pencapaian Program Bangga Kencana.

"Semangat dan fokus adalah kunci. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat yang baru dapat membawa perubahan dengan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan efisien," ujar Ukik Kusuma.

Menuju Kalimantan Barat yang Sejahtera

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan, termasuk penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan kerjasama erat dengan berbagai pihak, BKKBN Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Kesimpulan  
Pelantikan dr. Victor Palimbong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kalbar. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari stunting hingga pernikahan dini, kolaborasi antara BKKBN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.

_(irf/ica)_

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Penjabat Sementara (Pj) Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Pelantikan ini dilakukan pada Selasa kemarin, 24 September 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati dari lima kabupaten tersebut sedang cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pilkada 2024. Oleh karena itu, posisi mereka sementara diisi oleh pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Berikut nama-nama Penjabat Sementara Bupati yang dilantik:

  1. Dra. Marlyna, M.Si – Inspektur Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sambas.
  2. Drs. H. Manto, M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Bengkayang.
  3. Frans Zeno, S.STP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sekadau.
  4. Ir. Herti Herawati, MMA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Melawi.
  5. Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban para Penjabat Sementara Bupati ini sama seperti Bupati definitif. "Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten masing-masing, terutama menjelang Pilkada 2024," tegas Harisson. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Beliau juga menambahkan, jika terdapat kekosongan jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, para Pj Bupati dapat mengusulkan pengisiannya, namun harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Harisson menekankan pentingnya peran istri Penjabat Sementara sebagai Ketua PKK di kabupaten masing-masing. "Kegiatan PKK harus tetap berjalan, terutama dalam membina Posyandu yang memiliki peran penting dalam masyarakat," tambahnya.

Terkait Pilkada, Harisson meminta agar para Pj Bupati turut membantu KPU dan Bawaslu dalam memastikan distribusi logistik Pilkada dapat berjalan lancar di daerah masing-masing.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh ASN di kabupaten yang dipimpin oleh Pj Bupati untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. "ASN harus netral, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak meninggalkan jejak digital yang dapat menimbulkan masalah di masa depan," pesan Harisson.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, para Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran pejabat lainnya. Turut hadir juga Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si, serta keluarga dari para Penjabat Sementara Bupati yang dilantik.

Dengan dilantiknya kelima Penjabat Sementara Bupati ini, diharapkan roda pemerintahan di kabupaten masing-masing tetap berjalan dengan lancar, terutama dalam menghadapi masa Pilkada serentak 2024.

Pelantikan 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar ini merupakan langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil selama masa cuti Bupati definitif. Para Pj Bupati diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan netralitas ASN di wilayah mereka, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024.

Selasa, 24 September 2024

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran
Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran.
PONTIANAK - Tim Enggang Polresta Pontianak bersama Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan delapan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. 

Penangkapan ini dilakukan di Jl. Komyos Sudarso, Gang Tri Dharma, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat pada Jumat kemarin, (20/9/2024) sekitar pukul 00.10 WIB.

Informasi terkait rencana tawuran ini awalnya diperoleh dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui akun Instagram Enggang Polresta Pontianak. 

Warga melaporkan adanya sekelompok remaja yang mencurigakan, diduga hendak terlibat tawuran. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Enggang segera berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat untuk melakukan penelusuran di lokasi.

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran
Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran.
Dari hasil penelusuran, petugas berhasil mengamankan delapan orang laki-laki. Dua di antaranya adalah orang dewasa, sementara enam lainnya masih di bawah umur (anak berhadapan dengan hukum atau ABH). 

Tak hanya itu, sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan dalam tawuran juga disita, seperti satu bilah senjata tajam jenis samurai, satu bilah arit, dan satu bilah pisau.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP. Basuki, menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi cepat antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. 

Ia juga mengimbau warga untuk terus aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan melalui kanal informasi yang telah disediakan oleh pihak kepolisian.

Dengan adanya tindakan cepat seperti ini, diharapkan Pontianak bisa terhindar dari aksi tawuran yang dapat meresahkan masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur. 

Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
 
Langkah cepat yang diambil oleh Tim Enggang Polresta Pontianak dan Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat patut diapresiasi. 

Keamanan kota Pontianak tidak hanya tanggung jawab pihak berwenang, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. 

Tetap waspada dan selalu laporkan hal-hal mencurigakan agar Pontianak menjadi kota yang aman dan nyaman untuk kita semua.

(FDJR)

Senin, 23 September 2024

Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024
Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.
PONTIANAK - Guna mempersiapkan pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, Polda Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Minggu, 22 September 2024. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari tahapan cabut undi nomor urut dan deklarasi damai pasangan calon.

TFG dipimpin oleh Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Saepudin, S.I.K., yang bertindak sebagai Karendal Opsda Mantap Praja Kapuas 2024. Didampingi oleh Direktur Sabhara Polda Kalbar, Kombes Pol Permadi Syahid Putra, S.I.K., M.H., kegiatan ini melibatkan para Kasatgas, Kasubsatgas, dan anggota operasi kewilayahan Mantap Praja Kapuas 2024.

Latihan olah strategi melalui TFG ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh personel menghadapi situasi nyata di lapangan saat pelaksanaan pengamanan Pilkada Kalbar. Simulasi difokuskan pada tahapan penting seperti cabut undi nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang merupakan momen krusial dalam tahapan Pilkada serentak 2024.

Menurut Kombes Pol Asep Saepudin, tujuan dari kegiatan ini adalah agar setiap personel yang terlibat dalam pengamanan dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

"Kasatgas, Kasubsatgas, dan perwira yang bertugas di lapangan harus bisa memimpin anak buahnya dengan tepat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap perwira harus berani mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada, Kombes Pol Asep juga menekankan pentingnya memetakan pendukung dari setiap pasangan calon (paslon). Dengan memahami siapa saja yang menjadi pendukung paslon, diharapkan personel di lapangan bisa mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi, sehingga pengamanan dapat dilakukan secara maksimal.

"Personel yang bertugas harus bisa memetakan siapa saja pendukung dari masing-masing paslon, sehingga bisa melaksanakan tugas pengamanan dengan baik," tegas Kombes Pol Asep.

Menutup kegiatan, Kombes Pol Asep menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta TFG yang telah mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia berharap latihan ini akan memberikan dampak positif pada kemampuan personel dalam melaksanakan pengamanan Pilkada mendatang.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, dan seluruh personel yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga Polri ke depan semakin baik dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

Kamis, 19 September 2024

Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024

Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024
Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024.
PONTIANAK - Polda Kalimantan Barat ikut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) besar untuk membahas persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Rapat penting ini diadakan di Hotel Mercure Pontianak (19/09) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, seluruh unsur Forkopimda Kalbar, dan para pimpinan instansi di berbagai tingkatan wilayah Kalimantan Barat.

Kombespol Raden Petit Wijaya, S.I.K., M.M., selaku Kasatgashumas, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa rapat ini adalah momen krusial untuk menyatukan langkah dan memastikan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. "Sinergi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada," ujar beliau.

Beliau menambahkan bahwa Pilkada serentak 2024 akan menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. "Polda Kalbar siap mengamankan seluruh tahapan Pilkada dengan menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024. Kami akan melibatkan sekitar 6.241 personel yang akan diterjunkan di seluruh wilayah untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib," jelas Kombespol Raden Petit.

Tantangan dan Potensi Kerawanan di Pilkada 2024

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kalbar menyoroti beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penyebaran Hoaks

Hoaks dapat memecah belah persatuan dan memperkeruh situasi politik. Hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak memanaskan suasana.

2. Politik Identitas

Wakapolda juga menekankan potensi bahaya politik identitas yang bisa memicu perpecahan sosial. Politik identitas sering dijadikan komoditas yang berbahaya dalam masa kampanye.

3. Konflik Sosial

Wakapolda menegaskan pentingnya mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah, terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat atau adanya pemilih ganda. Kondisi seperti ini bisa memicu konflik dan kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSL).

4. Ancaman Karhutla

Wakapolda juga menekankan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang secara signifikan meningkat dan bisa mengganggu jalannya Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga mobilisasi masyarakat untuk memberikan suara. Beliau mengimbau kepada semua pihak, terutama aparat di lapangan, untuk lebih giat mencegah Karhutla melalui patroli rutin, pemantauan hotspot, dan sinergi dengan masyarakat.

Komitmen Polri dalam Menjaga Demokrasi

Polri berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Wakapolda menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan koordinasi di semua lini, demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan sukses, aman, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Ini adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh Polri untuk mendukung jalannya Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan selama proses demokrasi ini.

Dengan komitmen yang kuat dan persiapan matang, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat
Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.
PONTIANAK - Patroli Enggang Polresta Pontianak bersama Patroli Enggang Polsek Pontianak Barat berhasil menggagalkan aksi tawuran yang melibatkan sekelompok remaja di wilayah Pontianak Barat. Keberhasilan ini merupakan hasil dari patroli rutin yang semakin ditingkatkan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo, S.A.P., M.Sos., menjelaskan bahwa penangkapan terjadi pada Senin subuh, sekitar pukul 01.40 WIB, tepatnya pada tanggal 16 September 2024. Saat itu, Patroli Enggang melihat sekelompok remaja berkumpul di Jalan Komyos Sudarso, depan Gang Teratai, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat
Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.
“Setelah melihat sekitar 12 remaja yang sedang berkumpul di Jalan Kom Yos Sudarso, depan Gang Teratai, kami segera bergerak. Remaja tersebut membawa berbagai benda berbahaya, seperti senjata tajam, busur, dan anak panah, yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Seluruh remaja tersebut kemudian kami amankan di Polsek Pontianak Barat,” ungkap Kapolsek dalam keterangannya.

Remaja yang diamankan berusia antara 15 hingga 18 tahun, dan langsung dibawa ke Polsek Pontianak Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa para remaja ini terlibat dalam perseteruan antar kelompok di media sosial, yang berujung pada rencana untuk tawuran.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo, menegaskan bahwa patroli akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif guna mencegah aksi tawuran remaja yang semakin marak terjadi. "Kami akan terus memperketat pengawasan di wilayah yang dianggap rawan tawuran, terutama pada malam hari," tegasnya.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat
Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.
Pihak kepolisian juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka, khususnya terkait penggunaan media sosial. Media sosial kerap menjadi pemicu terjadinya konflik antar kelompok remaja yang berujung pada tawuran.

Aksi cepat yang dilakukan oleh Patroli Enggang Polresta Pontianak dan Polsek Pontianak Barat ini mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Mereka berharap patroli rutin dan tindakan preventif dari kepolisian dapat terus dilakukan guna mencegah terjadinya tawuran dan menjaga kedamaian di wilayah Pontianak Barat.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat
Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.
Semoga dengan upaya ini, keamanan di Pontianak Barat semakin terjaga dan aksi tawuran remaja dapat dicegah sejak dini. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi anak-anak kita agar tidak terlibat dalam hal-hal yang membahayakan.

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak
Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak.
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., hadir dalam acara penting yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Meranti Hotel Mercure, Pontianak, pada Kamis (19/9/2024).

Rakor ini digelar dengan tujuan memastikan semua persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Acara ini dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Harisson dengan pemukulan gong, yang menandai dimulainya rangkaian kegiatan. Beliau didampingi oleh Forkopimda Kalbar dan seluruh jajaran instansi terkait yang turut hadir.

Pentingnya Koordinasi untuk Pilkada Serentak 2024

Dalam sambutannya, Harisson menekankan betapa strategisnya peran Rapat Koordinasi ini. "Rakor ini sangat penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi," ujar Harisson.

Pilkada Serentak ini merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membawa daerahnya maju selama lima tahun ke depan. Harisson berharap Rakor ini bisa menjadi bukti adanya komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang aman, damai, dan demokratis.

Kolaborasi Semua Pihak Penting untuk Sukses Pilkada

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama. Mulai dari pasangan calon, partai politik pendukung, pemerintah, hingga aparat keamanan (TNI dan POLRI), semuanya punya peran penting.

"Seluruh elemen masyarakat tentunya menginginkan Pilkada Serentak berjalan lancar, aman, dan damai. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara Pemilu harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada yang berintegritas dan sesuai prinsip demokrasi," lanjut Harisson.

Kata kunci keberhasilan Pilkada, menurutnya, adalah sinergi. Sinergi antara penyelenggara Pilkada dan semua pemangku kepentingan harus terus dijaga. Hal ini penting agar Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan damai.

Dukungan Bupati dan Wali Kota

Harisson juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat atas dukungan mereka, terutama terkait aspek pendanaan dan pengamanan Pilkada 2024. Beliau juga berharap para kepala daerah tetap berkomitmen dalam memfasilitasi kelancaran Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebagai pemerintah daerah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan demokratis," tegasnya.

Apresiasi untuk Penyelenggara dan Aparat Keamanan

Tidak lupa, Harisson juga memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berkat dedikasi mereka, Pemilu 2024 lalu di Kalbar berjalan dengan baik, hingga terpilih Presiden, Wakil Presiden, serta wakil rakyat yang telah mulai bertugas.

Selain itu, Harisson juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan POLRI yang telah berkomitmen menjaga keamanan selama proses Pemilu berlangsung. Beliau berharap komitmen ini terus berlanjut dalam mengawal Pilkada Serentak 2024.

Harapan untuk Pilkada Serentak 2024

Di akhir sambutannya, Harisson menyampaikan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, damai, dan demokratis. "Saya yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kita bisa mewujudkan Pilkada yang sukses, demi Kalimantan Barat yang lebih maju," pungkasnya.

Dengan komitmen dari semua pihak, Harisson optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

Mari kita bersama-sama menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada hingga terpilihnya calon yang akan memimpin Kalbar dan daerah lainnya menuju masa depan yang lebih baik.

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si.
PONTIANAK - Sebanyak 34 orang Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi diambil sumpah dan janjinya oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., pada Kamis (19/9/2024). Acara ini berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dan disaksikan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. 

Bari menjelaskan bahwa dari 34 pejabat yang dilantik, 26 di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 8 lainnya berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal.
"Momentum ini menandai tanggung jawab baru bagi saudara sekalian. Saya berharap saudara dapat menjalankan peran masing-masing, sehingga tugas dan fungsi yang telah ditentukan dapat terlaksana secara optimal," ujarnya.

Pelantikan ini sejalan dengan transformasi pembinaan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dalam peraturan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjadi sosok yang profesional, berdedikasi, dan memiliki loyalitas tinggi.

"Kinerja Saudara tidak hanya diukur berdasarkan tugas di jabatan fungsional, tetapi juga dari ekspektasi pimpinan. Artinya, Saudara bisa diberi tugas lain di luar jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi," tegas Bari.

Pelantikan ini, lanjutnya, bukan hanya sekadar pengembangan karir ASN, tetapi juga untuk memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Bari berpesan agar para pejabat fungsional yang dilantik dapat menunjukkan profesionalitas, dedikasi, loyalitas, serta saling mendukung dalam membangun Kalimantan Barat.

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal.
Selain itu, Bari juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar untuk selalu berpegang teguh pada aturan dan hukum yang berlaku, mengamalkan nilai-nilai berakhlak, serta menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Kepada Kepala Perangkat Daerah, saya meminta untuk serius membina, mengarahkan, dan mengawasi tugas serta disiplin seluruh PNS, termasuk pejabat fungsional di unit kerja masing-masing," tambahnya.

Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN. Diharapkan, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional

Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional
Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional.
PONTIANAK - Kabar membanggakan datang dari Kalimantan Barat! Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan juga Bunda Genre Kalimantan Barat, baru-baru ini menerima penghargaan sebagai Bunda Genre Terbaik tingkat Nasional. 

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (Adujaknas) Generasi Berencana (Genre) Tahun 2024, yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali, pada malam Rabu (18/9/2024).

Windy menerima penghargaan tersebut langsung dari Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti. 

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi Windy dalam mendukung program remaja, khususnya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan program Genre di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Windy mengungkapkan rasa terima kasihnya, “Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Ini adalah penghargaan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah mendukung program kami.” Windy menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pembinaan generasi remaja, termasuk dengan menginisiasi program pencegahan stunting.

Program Inspeksi, yang merupakan singkatan dari Ingat Selalu Pentingnya Kesehatan Sejak Dini, bertujuan untuk mendorong remaja putri agar disiplin mengonsumsi tablet penambah darah dan menjaga kesehatan mereka. 

Windy juga aktif turun ke sekolah-sekolah di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa/i.

Menurut Windy, upaya ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi Kalimantan Barat yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

“Kita berharap anak-anak Kalbar bebas dari stunting, karena stunting dapat menghambat tumbuh kembang fisik dan otak anak,” ujarnya. 

Windy juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak usia remaja melalui perhatian terhadap gizi dan pencegahan pernikahan dini.

Windy berkomitmen untuk membantu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat agar menjadi generasi yang cerdas dan unggul. 

Ia mengajak para remaja untuk peduli terhadap gizi seimbang, rutin melakukan screening kesehatan, dan bagi remaja putri agar mengonsumsi pil penambah darah secara teratur.

“Harapan kami, pada tahun 2045 nanti, anak-anak Kalimantan Barat dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah dan berkontribusi pada kemajuan negara,” tutup Windy. 

Dengan berbagai upaya ini, semoga Kalimantan Barat bisa mencapai tujuan tersebut dan menjadi bagian dari Indonesia yang semakin maju.

Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak

Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak
Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak.
PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Rabu, 18 September 2024, bertempat di Hotel Orchardz Perdana Pontianak.

Dalam sambutannya, Bari mengungkapkan bahwa penanaman modal, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), adalah salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

“Penanaman modal memainkan peran vital dalam mempercepat perekonomian. Dengan segala potensi, fasilitas, dan sumber daya yang dimiliki Kalbar, peluang untuk investasi di sini sangat terbuka lebar. Kami terus melihat peningkatan dalam nilai realisasi investasi dari PMDN dan PMA,” jelasnya.

Bari menambahkan, untuk mendukung para calon investor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi yang jelas serta spesifik mengenai potensi investasi di daerah ini. 

“Peta Potensi Investasi Provinsi Kalbar Tahun 2024 diharapkan bisa memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sektor-sektor unggulan di Kalbar. Data yang akurat ini akan menjadi pedoman yang berharga bagi investor dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka di sini,” imbuhnya.

Selain itu, Bari berharap bahwa peta potensi investasi ini tidak hanya mempermudah investor dalam memahami sektor-sektor potensial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Kalimantan Barat, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang akan terbuka dan ekonomi daerah akan semakin berkembang,” tutupnya.

Dengan langkah ini, Kalbar bertekad untuk terus menarik minat investor dan memperkuat perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) baru saja meraih penghargaan bergengsi atas kinerjanya dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rabu pagi, 18 September 2024, di Istana Wakil Presiden RI. 

Penghargaan tersebut berupa Insentif Fiskal Kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 yang mengatur rincian alokasi insentif fiskal untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2024. 

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Harisson merasa bangga karena Kalbar menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

"Alhamdulillah, Pemprov Kalbar mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 5.735.370.000 dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kami dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Pj. Gubernur Harisson dengan penuh rasa syukur.

Menurut data yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan ekstrem di Kalbar pada tahun 2024 adalah 0,57%. 

Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,99% pada tahun 2023 dan 1,41% pada tahun 2022. 

Penurunan ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang cukup cepat.

Penghargaan ini dinilai berdasarkan empat kriteria utama: kinerja daerah, kepatuhan verifikasi data P3KE (Pencana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), pelaporan pelaksanaan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta alokasi APBD baik langsung maupun penunjang.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat. 

Insentif fiskal ini akan kami gunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tambah Harisson.

Dana insentif fiskal yang diterima akan digunakan sesuai dengan Program Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024. 

Hal ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mendukung penurunan kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden memberikan tiga arahan penting: pertama, agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana insentif untuk kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat; kedua, data P3KE harus digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem secara lebih tepat; dan ketiga, meningkatkan sinergi serta kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri potensial.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI juga mengharapkan langkah konkret dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE dan konvergensi program serta anggaran.

Dengan penghargaan ini, Pemprov Kalbar semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pencapaian ini, dan mari kita terus berusaha bersama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah kita.

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom
Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Yayasan Satria Budi Dharma Setia (YSBDS) resmi menjalin kerja sama di bidang penelitian genomik. 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan di Ruang Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Pada hari Rabu, 18 September 2024 dengan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., dan Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto.

Dalam acara tersebut, dr. Harisson menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penelitian di berbagai bidang, seperti kedokteran, kehutanan, dan pertanian. 

“Pemprov Kalbar sangat terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak, asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dalam memajukan Kalbar serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penelitian genomik,” ujar dr. Harisson.

Pentingnya kolaborasi ini tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas penelitian di Kalbar, tetapi juga dalam pengembangan teknologi. 

Peralatan sekuensing genom yang didukung oleh YSBDS diharapkan dapat membantu mempercepat pengiriman sampel dan pengolahan data, serta mendukung kolaborasi internasional.

Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto, menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini dapat membantu Pemprov Kalbar dalam bidang penelitian. 

“Kami berharap Kalbar dapat mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing demi kemajuan Pemerintah dan masyarakat. Ini juga akan mendukung berbagai kegiatan penelitian serta kolaborasi di tingkat regional dan nasional,” ungkap dr. Vincentius.

Penandatanganan MoU antara Pemprov Kalbar dan YSBDS ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas penelitian di Kalimantan Barat. 

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Kalbar dapat menjadi pusat penelitian berbasis sekuensing genom yang unggul, mendorong kemajuan di berbagai sektor, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Komitmen kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing genom ini mencerminkan visi bersama untuk memajukan Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui inovasi dan penelitian berbasis teknologi terkini.

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari
Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari.
PONTIANAK - Kalbar baru saja mencatat prestasi luar biasa di bidang kesehatan! Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedarso kini resmi memiliki layanan radioterapi yang dapat melayani hingga 60 pasien setiap hari. 

Ini adalah berita bahagia bagi pasien kanker di Kalimantan Barat (Kalbar), yang kini tidak perlu lagi bepergian jauh ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., bersama dengan jajaran RSUD Dr. Soedarso dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, melakukan kunjungan ke Gedung Radioterapi pada Rabu, 18 September 2024. 

Dalam kunjungannya, dr. Harisson meninjau fasilitas dan alat kesehatan yang ada di gedung tersebut.

Beliau menyampaikan, "Sekarang pasien-pasien penderita kanker tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan radioterapi. 

Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso telah dilengkapi dengan dua alat kesehatan, yaitu Radioterapi Eksternal dan Radioterapi Internal."

Harisson berharap fasilitas ini akan meningkatkan angka kelangsungan hidup lima tahun bagi pasien kanker, dari berbagai tingkat stadium. 

"Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap pasien kanker dapat memperoleh perawatan yang lebih baik dan lebih dekat," tambahnya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan manajemen RSUD Dr. Soedarso untuk selalu menjaga sarana dan prasarana rumah sakit serta meningkatkan keramahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Beliau berpesan kepada masyarakat agar secara rutin memeriksakan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit kanker.

Dalam sehari, Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso mampu melayani hingga 60 pasien. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa sebelum menerima radioterapi, pasien akan menjalani beberapa fase pemeriksaan. 

Semua pasien juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya.

Salah satu pasien kanker asal Kabupaten Sambas mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan fasilitas ini. 

"Terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur dan jajaran yang telah menyediakan fasilitas radioterapi di sini. Kami tidak perlu lagi bepergian jauh untuk berobat. Pelayanan di RSUD Dr. Soedarso sangat memuaskan dan penuh kasih sayang," ujarnya.

Radioterapi adalah prosedur medis yang menggunakan sinar-X untuk membunuh sel kanker dan menghentikan penyebarannya. 

Meski efektif, prosedur ini memerlukan penilaian medis yang cermat, terutama untuk kondisi seperti kehamilan, yang bisa menimbulkan risiko komplikasi.

Dengan hadirnya layanan radioterapi ini, RSUD Dr. Soedarso semakin memperkuat komitmennya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas untuk masyarakat Kalbar, khususnya dalam penanganan kanker. 

Selamat untuk Kalbar, dan semoga fasilitas ini membawa banyak manfaat bagi semua pasien yang membutuhkan!

Kaopsda Operasi Mantap Praja Tinjau Keamanan Gudang Logistik Sakura Bitz untuk Pilkada 2024

Kaopsda Operasi Mantap Praja Tinjau Keamanan Gudang Logistik Sakura Bitz untuk Pilkada 2024
Kaopsda Operasi Mantap Praja Tinjau Keamanan Gudang Logistik Sakura Bitz untuk Pilkada 2024.
PONTIANAK - Kombes Pol Irwan Jaya S.I.K., Kaopsda Operasi Mantap Praja Kapuas 2024, melakukan kunjungan penting ke Gudang Logistik Sakura Bitz Pada Rabu, 18 September 2024. 

Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa sistem keamanan gudang yang akan menjadi tempat penyimpanan logistik untuk Pilkada 2024.

Dalam pengecekan ini, Kombes Pol Irwan Jaya didampingi oleh Kombespol Raden Petit Wijaya S.I.K., M.M., Kasatgashumas. 

Kombes Raden menjelaskan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan gudang dan barang-barang yang disimpan di dalamnya. 

“Kami ingin memastikan bahwa sistem pengamanan di Gudang Sakura Bitz berjalan dengan baik dan tidak ada potensi ancaman yang bisa mengganggu keamanan,” ujar Kombes Raden.

Kombes Pol Irwan Jaya mengungkapkan bahwa fokus utama dari kunjungannya adalah memastikan bahwa semua aspek keamanan di gudang tersebut telah terpenuhi. 

“Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan lancar dan tidak ada gangguan keamanan yang terjadi,” tuturnya.

Dalam kunjungan ini, Kaopsda juga memeriksa kemungkinan potensi ancaman dan gangguan keamanan di sekitar gudang. 

Pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan menjelang Pilkada 2024. 

“Kami ingin memastikan situasi tetap aman dan kondusif sehingga Pilkada dapat berlangsung dengan damai,” tambah Kombes Pol Irwan Jaya.

Kunjungan ini mendapatkan perhatian publik yang besar karena peran penting gudang dalam distribusi barang logistik untuk Pilkada. 

Polri terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadikan Pilkada 2024 sebagai ajang demokrasi yang aman dan damai.

Dengan langkah ini, Polri menunjukkan dedikasinya untuk menjaga keamanan dan memastikan kelancaran seluruh proses logistik Pilkada. 

Keamanan dan stabilitas wilayah adalah prioritas utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada mendatang.

Rabu, 18 September 2024

Pemprov tingkatkan kemampuan numerasi siswa melalui metode Gasing

Pemprov tingkatkan kemampuan numerasi siswa melalui metode Gasing
Pemprov tingkatkan kemampuan numerasi siswa melalui metode Gasing. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan sosialisasi strategi peningkatan numerasi dengan metode pembelajaran Gampang Asik dan Menyenangkan (Gasing) untuk mempermudah siswa memahami konsep dasar matematika, ditujukan meningkatkan kemampuan numerasi.

"Metode Gasing yang diciptakan untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep dasar matematika, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Numerasi sendiri adalah keterampilan menerapkan konsep bilangan serta kemampuan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini membantu siswa mengatasi ketakutan terhadap matematika dengan pendekatan yang lebih menyenangkan dan praktis," kata Tenaga Ahli Kemendagri Suhajar Diantoro di Pontianak, Rabu.

Ia menyatakan metode Gasing dicetuskan Profesor Yohanes ini adalah suatu "mukjizat" dalam dunia pendidikan.

“Matematika yang selama ini ditakuti, kini bisa dikuasai dengan mudah oleh siswa, bahkan bisa diterapkan sejak usia dini,” katanya.

Dia juga menyoroti rendahnya peringkat Indonesia dalam capaian numerasi global, yaitu peringkat ke-63 dari 81 negara.

“Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, metode seperti Gasing ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pendidikan nasional," katanya.

Untuk itu, dirinya mengimbau para kepala daerah mengambil langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil sosialisasi ini.

Dengan metode Gasing, diharapkan siswa di Kalbar dapat lebih mudah memahami dan menguasai matematika, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Penjabat Gubernur Kalbar Harisson menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Sebagai provinsi yang terus berkembang, Kalimantan Barat berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang literasi dan numerasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berperan aktif menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan unggul menuju generasi emas 2045.

Ia juga mengapresiasi Profesor Yohanes yang dianggap berkontribusi besar dalam peningkatan kemampuan numerasi siswa.

"Metode ini merupakan bentuk hak cipta yang bisa menjadi keuntungan pribadi, namun Prof Yohanes menyebarkan ilmunya ke seluruh Indonesia tanpa memikirkan hal tersebut," katanya.

Menurut data 2024, capaian numerasi di Provinsi Kalbar berada pada angka 60,55 untuk SMA dan 58,85 untuk SMK, dengan kategori sedang. Pemprov Kalbar terus berusaha meningkatkan capaian tersebut melalui implementasi metode Gasing di sekolah-sekolah.

Presiden Joko Widodo yang pernah melihat langsung presentasi metode Gasing saat kunjungan ke Sumatera Utara pada 2022, meminta metode ini diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Pontianak.

"Kita patut bersyukur bahwa Kalbar memiliki kesempatan untuk mengadopsi metode ini," kata Harisson.

Ia juga menyoroti bahwa metode ini mengasah keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta kompetensi logis.

Sosialisasi ini untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan metode Gasing ke seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.

Ia berharap metode tersebut dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan capaian pendidikan daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno