Berita BorneoTribun: Pemprov Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Minggu, 28 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji : Mari Bangun Pemilu 2024 Yang Berkualitas, Berintegritas Dan Mencerdaskan

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, S.H., M.Hum menjadi Keynote Speaker Seminar Kedaerahan.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, S.H., M.Hum menjadi Keynote Speaker Seminar Kedaerahan dengan tema "Pemilu Damai Menuju Tahun 2024, Menyongsong Tahun Politik yang Berkualitas dan Berintegritas serta Mencerdaskan" yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Fakultas Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (28/5/2023).

Dalam sambutannya Gubernur Sutarmidji menjelaskan bahwa tema Seminar Daerah yang diambil kali ini sangat menarik. Dimana ketika berbicara dunia politik ini, dirinya sudah melakoninya selama 42 tahun yakni sejak tahun 1981. Walaupun sebelumnya dirinya adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

"Saya memberanikan diri untuk langsung terjun ke dunia politik. 7 tahun menjadi anggota DPRD, 5 tahun menjadi Wakil Walikota, 10 tahun menjadi Walikota dan sekarang menjadi Gubernur," ungkapnya.

Dirinya menilai bahwa kualitas dari Pemilu dari waktu ke waktu tergantung dari sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Hiruk pikuk tentang Pemilu berkualitas, berintegritas dan mencerdaskan buat penyelenggara harus memperoleh kepercayaan yang maksimal dari masyarakat.

Kemudian Gubernur Kalbar mengingatkan Partai Politik untuk bersikap dewasa, dimana hal yang menarik apabila Partai Politik memberikan pembekalan atau pendidikan yang matang kepada para anggota maupun kadernya terutama yang mau menjadi anggota legislatif atau eksekutif, yakni pimpinan daerah.

"Selama Penyelenggara Pemilu, apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi maka kualitas dari Pemilu itu akan semakin baik, tapi kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah maka sehebat apa pun orang yang lahir dari konstelasi itu seperti anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah, itu tidak akan bisa menjadikan pemimpin - pemimpin yang berintegritas," terangnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalbar juga mengakui bahwa dirinya selalu percaya akan hasil survey, dan selalu menganalisis itu. Pria kelahiran Pontianak ini juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah empat kali melakukan survey, walaupun dirinya incumbent.

"Dimana ketika sewaktu Pemilihan Walikota yang pertama sebelum pemilihan, kami berada di angka 72 sampai 74 persen sedangkan lawan hanya berkisar di 20 %. Dari pertimbangan tersebut saya memutuskan untuk maju menjadi Walikota dan berhasil mendapatkan suara sebesar 34 %. Kemudian pada Pemilihan Walikota untuk Periode kedua kami tidak berkampanye, karena kami sudah mensurvey calon-calon lainnya hanya mendapatkan persentase 10 persen, dan hasilnya Alhamdulillah waktu itu bersama Pak Edi Kamtono mendapatkan suara sebesar 52 %. Ini penting, untuk mengetahui dimana kelemahan kita, apa isu yang menarik, semuanya harus kita ketahui supaya masyarakat mendapatkan pemahaman dan pendidikan yang benar," ungkapnya.

Selanjutnya berbicara tentang lawan politik, Sutarmidji mengingatkan untuk bersikap dewasa. Dirinya mengatakan bahwa dalam politik, musuh politik itu bisa menjadi sahabat yang sangat akrab.

"Jangan menjadikan lawan politik itu musuh, tapi diajak diskusi, adu argumen saja, dimana kebanyakan orang beranggapan beda partai adalah beda musuh, jangan seperti itu. Persaingan itu jangan membodohi masyarakat, buat cerdas, jelaskan apa adanya, sampaikan dengan santun. Mari tampilkan politik yang mampu melahirkan output berintegritas," harapnya.

Sebelum mengakhiri pidatonya Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa seminar-seminar seperti ini bagus untuk diadakan dan meminta para mahasiswa serta juga melibatkan para pelajar yang SMA/SMK, dan kalau perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan menyusun program kedepan, agar tidak terkesan dadakan, dirinya juga mengharapkan kepada para mahasiswa untuk terus berkiprah, dan menjadi bagian untuk melahirkan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan mencerdaskan.

"ini yang harus menjadi tekad dari para mahasiswa. Saya minta untuk memahami dan mengikuti, perpolitikan ini supaya kita melahirkan pemimpin - pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan daerah ini. Untuk itulah saya membuat Laboratorium Pemerintahan Daerah. Hal ini agar para mahasiswa, pelajar lebih memahami tentang bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan, seperti membuat APBD, nembuat Perda, dan lain sebagainya, supaya ketika mengkritik Pemerintah memiliki dasar yang jelas", pungkasnya.

Di tempat yang sama, Dekan Fisipol UNTAN menjelaskan bahwa Kegiatan Seminar Kedaerahan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Program BEM Fisip Untan itu sendiri dalam rangka membangun, menciptakan, untuk sistem pemilihan legislatif, kepala daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi serta Presiden, DPD, itu yang disebut dengan berkualitas, berintegritas dan mencerdaskan.

"Tema ini sangat bagus sekali karena itulah makna dan tujuan dari dunia pendidikan, yang membentuk orang-orang yang ada didalamnya yang menjadi peserta pada Pemilu tahun 2024 ini, dimana tetap diingat bahwa di dalam dunia pendidikan diharapkan orang-orang yang terlibat didalamnya itu harus punya etika politik karena itu adalah dasar dari perguruan tinggi dalam dunia pendidikan mengharapkan bagaimana sebuah pertarungan dunia politik dalam merebut, mempertahankan, atau mendapatkan sebuah kekuasaan itu dengan cara-cara yang santun", papar DR. Herlan, S.Sos, M.Si.

Lanjutnya Dekan Fisipol Untan ini juga mengungkapkan bahwa adanya gagasan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Untan dalam menyelenggarakan Seminar Kedaerahan, Kalimantan Barat pada khususnya untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa Kalimantan Barat itu masyarakatnya penuh dengan kesantunan, rasa kebanggaan, cerdas pada saat melakukan pemilihan.

"Pemilu 2024 akan tetap terjadi dan dihadapi oleh semuanya, oleh karena itu kita berharap, kita harus mampu bersinergi bersama-sama membangun proses demokrasi ini agar tidak ada halangan, tidak ada konflik dan sebagainya, dan juga berharap Kalbar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa dalam sistem demokrasi ini menjadi daerah yang memiliki kemampuan, kesantunan, kehormatan dalam proses pemilihan umum di tahun 2024 ini, Mari kita sama-sama wujudkan Kalbar ini Harmonis, Damai, dalam menghadapi Pemilu 2024", jelasnya.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Fisip Untan, yang juga selaku Penyelenggara Kegiatan Seminar Daerah tersebut mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Gubernur Kalimantan Barat sebagai Keynote Speaker. Seminar Kedaerahan yang diselenggarakan ini bertujuan untuk menjalankan Visi dan Misi dari HIMAPOL BERANI, yaitu Bersinergi, Aktif, Berlandasan Intelektual.

"Jadi Seminar Kedaerahan Ini merupakan bukti nyata kami selaku Mahasiswa Ilmu Politik untuk mengawal Demokrasi yang ada di Bumi Kalimantan Barat ini supaya terciptanya Pemimpin di masa depan yang berkualitas, berkapasitas, berintegritas, serta Mencerdaskan dan membuat kemajuan bagi daerah kita tercinta yaitu Kalimantan Barat ini, Selain itu seminar Kedaerahan ini kami adakan untuk peserta umum se- Mahasiswa Universitas Tanjungpura", jelas Syahrul.

Seminar Daerah yang digagas oleh Himapol Fakultas Fisipol Universitas Tanjungpura Pontianak dihadiri oleh Dekan Fakultas Fisipol Untan, Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, beserta Jajarannya, Para Narasumber yang terdiri dari Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Mulyadi, Perwakilan Ketua Bawaslu, Mursyid Hidayat, Pengamat Politik dari Fisipol Untan, Dr. Jumadi, Perwakilan Kapolda Kalbar, Perwakilan dari 18 Partai Politik yang diundang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); Universitas Tanjungpura dan BEM Fisip Untan, Ketua Umum HIMAPOL Fisip Untan, Syahrul, beserta jajaran Panitia serta Para Mahasiswa dan Peserta Seminar Daerah yang hadir. 

(Sma/Hermanto)

Pemprov Kalbar Sabet 2 Penghargaan Dalam Ajang Anugerah Adinata Syariah 2023

Pemprov Kalbar Sabet 2 Penghargaan Dalam Ajang Anugerah Adinata Syariah 2023.
Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih 2 predikat sekaligus Anugerah Adinata Syariah 2023 yakni Juara Ketiga Kategori Sektor Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan dan Juara Ketiga Kategori Program Inovasi pada sektor Ekonomi Syariah, pada Jumat (26/5/2023). Penghargaan yang disampaikan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selatan.

Anugerah Adinata Syariah diberikan sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah provinsi yang menjadikan sektor-sektor ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat provinsi. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan peran kepemimpinan pemerintah provinsi dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah sesuai kearifan lokal (local wisdom) pada daerah masing-masing.

Kategori Anugerah Adinata Syariah tahun ini bertambah dibanding tahun lalu yang terdiri atas tujuh kategori menjadi 10 (sepuluh) kategori yang meliputi ekosistem ekonomi syariah yaitu keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi syariah di daerah, zona KHAS (kuliner halal, aman, dan sehat), inkubasi usaha syariah, serta pada kategori program inovasi sektor ekonomi syariah.

Setiap kategori memiliki dimensi dan indikator penilaian yang beragam, mulai dari aspek regulasi, realisasi, kondisi organisasi, jumlah program, dan dampak program. Penilaian dilakukan berdasarkan survei yang kemudian diolah dengan metode analytical hierarchy process (AHP), sehingga menghasilkan lima pemenang untuk setiap kategori.

“Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah,” ungkap Wakil Presiden RI dalam sambutannya.

Wakil Presiden RI juga berharap kisah sukses para peraih Anugerah Adinata Syariah dapat menjadi referensi sekaligus motivasi bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan yang relevan bagi kondisi dan potensi daerahnya masing-masing.

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi dan menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah di tingkat provinsi, Wakil Presiden RI mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di provinsi-provinsi yang belum memilikinya. 

"Struktur organisasi ini diharapkan mampu menyelaraskan program pengembangan ekonomi syariah ke organisasi-organisasi perangkat daerah yang relevan sehingga ekonomi syariah tidak menjadi klaster yang eksklusif, tetapi menjadi salah satu arus utama (mainstream) ekonomi Indonesia", ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Industri ekonomi syariah yang mapan diharapkan dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional serta mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS dalam sambutannya mengatakan bahwa Penghargaan ini hendaknya tidak menjadi titik akhir dari upaya para gubernur dalam mengembangkan ekonomi syariah. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi kepala daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di daerah demi mendukung ketahanan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, penentuan indikator dan target yang relevan dan terukur, serta implementasi program kerja yang efektif dan efisien.

“Pertumbuhan ekonomi syariah antara lain ditandai dengan terus naiknya total aset keuangan syariah, dimana perbankan syariah berfungsi sebagai motor penggerak,” ungkap Sri Mulyani.

Untuk merawatnya, lanjutnya, diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah, salah satunya melalui pembentukan KDEKS. Kementerian Keuangan melalui kantor-kantor perwakilan di daerah juga berkomitmen berkolaborasi dan memberi dukungan dalam memupuk ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Sekretaris KNEKS ini juga menyampaikan perkembangan posisi Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB) baru-baru ini dari sebelumnya posisi dua belas. Perkembangan ini diharapkan dapat mendorong peran dan partisipasi Indonesia di level global. 

Untuk diketahui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNEKS didirikan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNEKS dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian, dan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris merangkap anggota.

KNEKS didirikan untuk melakukan tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, KNEKS menjalankan fungsi Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah; Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka anggota KNEKS terdiri atas 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua Lembaga Pemerintah dan 2 Instansi lain, yaitu: Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum KADIN. 

(Adpim)

Gubernur Sutarmidji Hadiri Rakernas Ika PMII Bersama Menko PMK Muhajir Effendy

Gubernur Sutarmidji Hadiri Rakernas Ika PMII Bersama Menko PMK Muhajir Effendy.
Kubu Raya, Kalbar - Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional II yang dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, dan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berkesempatan dalam memberikan sambutan dalam Rakernas II ini di Aula Qubu Resort Kubu Raya, Jumat (26/5/2023).

Dalam pidatonya, Menko PMK RI berharap agar rakernas in berjalan dengan baik serta mampu memberikan pikiran yang positif terkait isu - isu terkini dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Indonesia.
"Saya berharap rakernas IKA PMII ini menghasilkan pemikiran - pemikiran yang baik, apalagi dalam menatap pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Saya berharap ada sosok - sosok yang berdiri teguh dengan idealismenya", ujar Menko PMK RI.

Dirinya mengingatkan, saat ini penting bagi semua untuk tak luput dalam pembangunan manusia Indonesia. Ia menilai, bahwa pembangunan manusia tidaklah mudah,memerlukan fondasi yang sangat kuat.

"Pentingnya membentuk manusia Indonesia sedari dini. Setiap masa harus ada intervensi dari kita bersama, termasuk pemerintah. Intervensi itu antara lain, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, revolusi mental, penanggulangan bencana hingga penanganan disabilitas", tuturnya.

Ia berpendapat, karena saat ini Indonesia sedang dalam tahap menghadapi bonus demografi. Dimana jumlah angkatan produktif lebih besar dan berkembang pesat dari klaster lainnya.

"Bonus demografi atau sering disebut momentum kependudukan adalah posisi dimana jumlah usia produktif lebih banyak dari jumlah lainnya. Oleh karenanya, akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja, harus produktif dan berpenghasilan. Sehingga jangan sampai kita menjadi negara yang gagal mengantisipasi kondisi tersebut.
Jangan sampai ini sebaliknya malah banyak pengangguran," tegasnya.

Ia menitipkan kepada alumni PMII atau yang seorang dikenal dengan IKA PMII, untuk membesarkan nama organisasi yang berdiri sejak tahun 1960 ini.

"Mari bersama, harumkan nama IKA PMII. Oleh karenanya, haruslah membesarkan PMII nya dulu, ini penting dan bukti nyata bagi para alumni semua untuk memboyong adik - adiknya menjadi yang lebih baik, terutama untuk mengambil tema diskusi terkait stunting dan penanggulangan kemiskinan. Kedua hal ini menjadi momok yang mengancam pembangunan di setiap daerah," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara yang telah berani mengambil langkah untuk Kalbar menjadi tuan rumah pada Rakernas IKA PMII kali ini.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya sangat mengapresiasi dan mendoakan kelancaran atas penyelenggaraan Rakernas ini. Mudah - mudahan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada baik lokal, regional maupun internasional," ujarnya.

Dirinya juga optimis kegiatan rakernas ini dapat berjalan dengan lancar, 

"Saya optimis, jumlah personil organisasi PMII sangat banyak, dan saya yakin bisa memberikan solusi yang baik pula dalam mempercepat Kemajuan Bangsa," terang Muti.

Tak hanya Gubernur yang menghadiri acara tersebut, termasuk Tokoh Nasional, Dr. (H.C) H. Oesman Sapta Odang, Muhaimin Iskandar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Ketua KPU RI, Ketua Umum IKA PMII, Ketua IKA PMII Kalbar dan Bupati/Wali Kota se-Kalbar.

(Wnd/Hermanto)

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Misi Dagang ACCCIS Sarawak

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Misi Dagang ACCCIS Sarawak.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri Pengusaha Tionghoa Sarawak / Associated Chambers of Commerce and Industry of Sarawak (ACCCIS), di ruang kerjanya pada hari Jum’at (26/5/2023).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, bertujuan untuk menjajaki peluang dan konektivitas bisnis perdagangan antara Negara Sarawak dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur Sutarmidji menyatakan mengapresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh ACCCIS tersebut ke Provinsi Kalbar guna membuka hubungan bilateral diantara keduanya.

“Tadi ACCCIS berkunjung ke Kalbar untuk memperoleh Informasi kebijakan dan harapan Pemprov Kalbar terhadap dampak bisnis dan perdagangan antar para pelaku bagi perekonomian Kalbar secara khusus, tentunya juga bagi Negara Bagian Sarawak,” ungkap Sutarmidji.

Selain itu dirinya menambahkan bahwa ACCCIS membuka peluang investasi di perbatasan kedua daerah tersebut pada sektor pariwisata dan industri lainnya.

“Peluang Investasi di perbatasan kita, salah satunya peluang menggarap potensi wisata Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas dan membangun industri pengolahan barang setengah jadi di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan kepada ACCCIS akses transportasi antara kedua daerah itu untuk juga diperhatikan secara bersama-sama, agar memudahkan mobilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Provinsi Kalbar dan Negara Sarawak, Malaysia.

“Saya tadi juga telah menyampaikan untuk segera membuka jalur transportasi udara antara Pontianak ke Kuching. Pemprov Kalbar juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta Pemerintah Pusat membuka jalur penerbangan internasional di Bandara Supadio Pontianak. Semoga ini dapat cepat ditindaklanjuti," imbuhnya.

Terkait pelayanan perizinan kepada para investor yang mau berinvestasi di Provinsi Kalbar, dirinya mengungkapkan bahwa pelayanan perizinan sangat terbuka lebar bagi investor dan kemudahan pelayanan perizinan saat ini sudah sesuai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Silahkan bagi investor yang mau berinvestasi ke Kalbar, untuk pelayanan perizinan kita sudah online melalui Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ada,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Dato Tan Jit Kee selaku President ACCCIS dan KCGCCI mengutarakan, bahwa kedatangannya ke Provinsi Kalbar untuk menjajaki peluang dan konektivitas bisnis dalam rangka menjalin hubungan bagi para pelaku bisnis yang ada di Provinsi Kalbar.

“Kami melakukan kunjungan Misi Dagang ke Provinsi Kalbar dalam rangka mencari konektivitas dan mencari peluang bisnis yang ada di Kalbar dan Gubernur Kalbar menyambut baik kunjungan ini,” ujar Dato Tan Jit Kee President ACCCIS dan KCGCCI.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia Raden Sigit Witjaksono, Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri, dan para Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemprov Kalbar.

(Aws/Hermanto)

Jumat, 26 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Apresiasi Kalbar Sebagai Tuan Rumah Mukernas Organda

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalbar Sutarmidji menyambut baik Kalbar menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Organisasi Angkutan Darat (Organda). Dirinya menilai dengan terselenggaranya Mukernas Organda di sini akan berdampak positif terhadap roda perekonomian juga sebagai ajang promosi daerah Kalimantan Barat.
"Organda memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi Kalbar. Anggotanya bergerak di segala lini pada bidang transportasi darat. Tentu ini harus menjadi perhatian serius Organda," ungkapnya saat menerima audiensi DPD Organda Kalbar di ruang kerjanya, Jumat (26/5/2023).

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Mukernas Organda dapat berjalan dengan sukses. Apalagi yang hadir dari seluruh Indonesia. 

Sementara itu Ketua DPD Organda Kalbar Suhardi mengatakan rencana Mukernas Organda telah diusulkan DPD Organda Kalbar sejak setahun lalu. 

"Saat Mukernas Organda tahun lalu, kami usulkan Kalbar sebagai tuan rumah tahun ini. Alhamdulillah para peserta mayoritas mendukung, dan disambut baik oleh DPP dan kita siap mensukseskan event besar ini," jelasnya. 

Suhardi menyebutkan, agenda ini menjadi penghargaan tersendiri bagi Kalbar mengingat untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah sejak belasan tahun. 

"Semoga Mukernas ini akan memotivasi para pelaku usaha transportasi darat untuk terus eksis dalam mengembangkan usahanya guna mendukung roda ekonomi Kalbar. Apalagi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia strategis mendukung Ibukota Negara (IKN) khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akses melalui jalur darat," pungkasnya. 

(Aws/Hermanto)

Parkir Resmi Kawasan Gelora Khatulistiwa Diberlakukan

Parkir Resmi Kawasan Gelora Khatulistiwa.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengurus Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat turun langsung untuk meninjau Pre Live Streaming Operasional Parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa, Jumat (26/5/2023).

Pre Live Streaming Operasional Parkir ini dalam rangka pelaksanaan penertiban operasional parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa dan stadion SSA.

"Jadi parkir ini, kita (Pemprov Kalbar) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda). Jadi nanti kalau pengunjung parkir itu harus membayar parkir secara resmi karena selama ini parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa itu tidak dikelola secara resmi. Oleh karena itu akan segera kita tertibkan parkir ini yang dikelola secara resmi oleh Perusahaan Daerah," terangnya.

Sementara itu ia menjelaskan bagi atlet dan pengurus KONI yang berkantor di Kawasan Gelora Khatulistiwa untuk pembiayaan parkir akan di gratiskan.

"Minggu depan sudah kita mulai, saat ini kita masih terkendala di pendataan kendaraan pengurus KONI, termasuk dari MPC untuk pendataan kendaraan mereka dan segera kita akan berlakukan parkir itu," terangnya.

Ditambahkannya, saat ini untuk Pos Parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa baru terdapat 2 titik dan diharapkan nanti jika pelaksanaannya benar-benar mantap akan ditambah sehingga memudahkan masyarakat untuk keluar masuk di Kawasan tersebut.

"Jadi kedepannya tidak hanya di 2 pintu keluar masuk, mudah-mudahan segera ditambah. Ini tak lain untuk kenyamanan semua masyarakat juga dalam menggunakan fasilitas umum disini. Semoga ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan", pungkasnya.

(Irf/Hermanto)

Berantas Perdagangan Orang Dengan Tindak Pidana Tegas

Berantas Perdagangan Orang Dengan Tindak Pidana Tegas.
Pontianak, Kalbar - Memiliki akses keluar-masuk orang ke negara tetangga yang menyebabkan rentan terjadinya perdagangan orang, menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang diperhatikan pemerintah pusat.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI yang juga Ketua Tim TPPO, Putu Elvina, S.Psi., M.M., membahas sekaligus berdiskusi mengenai Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat, Kamis (25/5/2023).

“Provinsi Kalbar merupakan salah satu wilayah yang mobilitas manusianya sangat tinggi. Namun, masih banyak Pekerja Migran Indonesia tidak memakai jalur resmi (non-prosedural) hingga akhirnya mengalami eksploitasi di negara tujuan,” tegasnya di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat.

Belum baiknya koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L), data yang tidak valid, serta pemberian sanksi yang tidak tegas, merupakan beberapa kendala dalam menangani perdagangan orang.

“Banyak sekali modus atau kasus dalam perdagangan orang, seperti kawin kontrak, prostitusi anak hingga kurangnya skill PMI. Berkaitan dengan TPPO, apapun modusnya, pasti ilegal dalam berbagai aspek. Kebanyakan yang terjadi itu prostitusi anak. Ini karena kelemahan kita berada di sanksi," tambahnya.

Ia menilai pengambilan langkah tindak pidana tegas merupakan cara untuk memberantas TPPO di Indonesia.

Sementara itu, Putu Elvina menyampaikan kasus TPPO melalui online semakin merebak, bahkan jumlah korbannya terbilang banyak.

"Kami banyak menerima pengaduan dengan modus online atau scamming yang menyasar anak dibawah umur. Saya berpikir mungkin saja Gugus Tugas TPPO yang ada di provinsi tidak berjalan efektif," ujar Ketua Tim TPPO.

Terkait Balai Latihan Kerja, dirinya akan berupaya agar PMI bisa mendapatkan skill atau kemampuan yang mumpuni, sehingga tidak menjadi korban perbudakan di negara lain.

"Artinya, kita bisa berikan tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat untuk negara tetangga. Saya pikir ini menjadi peluang bagaimana kita bisa menghidupkan kembali BLK dengan syarat dan akses yang mudah," jelas Putu.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Kalbar turut didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar, Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar, serta stakeholders terkait.

(Wnd/Hermanto)

Sekda Kalbar Mewakili Kagama dalam Wisuda Sarjana dan Diploma UGM

Penyematan Pin Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) oleh Sekda Harisson.
Yogyakarta - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, mewakili Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), untuk menyematkan Pin Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) dan memberikan sambutan kepada perwakilan wisudawan UGM pada acara wisuda program Sarjana dan Diploma periode III Tahun Akademik 2022/2023 di Auditorium Graha Sabha Pramana, Kampus UGM Yogyakarta, Rabu (24/5/2023).

Prosesi wisuda yang dipimpin langsung oleh Rrektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D berlangsung tertib dan khidmat. Kegiatan tersebut sebagai tanda yang bersangkutan resmi menjadi alumni baru yang tergabung dalam Kagama.

Harisson menyampaikan apresiasinya kepada seluruh wisudawan yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas ternama di Indonesia itu. Ia juga menyampaikan bahwasanya ini adalah masa dimana mereka akan menghadapi tantangan baru.

"Kami atas nama seluruh pengurus Kagama mengucapkan selamat atas gelar yang diraih. Tak lupa juga kepada dosen, orang tua dan wali yang terus menerus membantu dan berdoa demi kesuksesan bagi adik - adik sekalian. Kalian juga dituntut untuk bersikap profesional, disiplin tinggi termasuk dalam hal dedikasi dan penguasaan pengetahuan dan teknologi sebagai sebuah keniscayaan dengan bekal yang diberikan selama meniti pendidikan, kami percaya adik - adik dapat melewati tantangan itu," tuturnya.

Dirinya berharap kepada para wisudawan dan wisudawati, mampu melewati setiap perubahan yang terjadi dengan bekal yang telah diberikan dan diterima selama ini.

"Hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan, sejauh apapun itu, dan seterpencil apapun itu, dimanapun, di bumi Indonesia maupun di panggung dunia. Gunakan jiwa dan pikiran Gadjah Mada untuk memberikan yang terbaik dari diri kalian, kami yakin adik-adik mampu," pinta Harisson.

Ia juga menyampaikan untuk selalu mengamalkan Hymne Gadjah Mada, yakni "Bagi Kami almamater Kuberjanji setia, kupenuhi Dharma Bakti Tuk Ibu Pertiwi".

“Adik-adik wisudawan wisudawati pergilah jauh, terbanglah tinggi, kami akan mendampingi langkah kalian dalam berkarya dan mengabdi. Hari ini KAGAMA menyambut kehadiran kalian dengan tangan dan hati terbuka. mulai hari ini kalian adalah Kagama," pungkasnya.

Sebagai informasi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) merupakan organisasi terpelajar berbasis alumni Universitas Gadjah Mada, sebuah perguruan tinggi pertama yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Organisasi persatuan alumni ini mulai digagas pada tahun 1956 oleh para alumni generasi pertama Universitas Gadjah Mada untuk memberikan kontribusi mencari jalan keluar atas permasalahan bangsa yang saat itu mendera Bangsa Indonesia dalam berbagai sektor.

Setelah melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang melibatkan alumni berbagai fakultas, dalam peringatan Dies Natalis UGM tahun 1958 Ir. Suwarno (alm.) didorong oleh Panitia Dies Natalis Dewan Mahasiswa UGM untuk mengambil inisiatif pertama menyelenggarakan musyawarah para alumnus UGM pertama dengan mengundang alumni dari berbagai kota tanggal 18 Desember 1958 di Yogyakarta. Berdasarkan musyawarah ini lahirlah organisasi “Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada” disingkat KAGAMA dan tanggal 18 Desember 1958 ditetapkan sebagai hari lahirnya KAGAMA.

Kagama kini memiliki pengurus daerah di 34 provinsi di indonesia, 200 pengurus di tingkat kab/kota, 10 cabang di luar negeri yakni di negara Singapura, Malaysia, Korea, Amerika Serikat, Inggris, Saudi Arabia, Tiongkok dan Belanda.

(Adpim)

Kamis, 25 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Pinta Seluruh OPD Pemprov Kalbar Lebih Inovatif

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meresmikan Portal Simpul Jaringan Inovasi (SARIVA) Kalimantan Barat, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (25/5/2023).

Sariva Kalimantan Barat adalah Pusat Informasi dan Pengetahuan untuk inovasi di Kalbar yang bertujuan untuk mendokumentasikan, mendiseminasikan dan mereplikasi informasi serta pengetahuan terkait inovasi daerah dan sebagai platform untuk saling interaksi, konsultasi dan monitoring di antara stakeholder inovasi daerah.

Dalam peluncuran SARIVA Kalimantan Barat ini, Gubernur Sutarmidji berharap, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalbar untuk terus berupaya menciptakan berbagai inovasi untuk pemanfaatan dalam melayani masyarakat Kalbar secara efisien, mudah dan cepat.

“Jadi buat berbagai Inovasi apapun intinya untuk kenyamanan, kemudahan dan efisiensi dalam melayani pelayanan publik,” ungkap ungkapnya.

 Lanjutnya, setiap program yang menggunakan anggaran daerah atau APBD, harus ada inovasi guna memaksimalkan pelayanan publik di tengah masyarakat.

“Untuk inovasi itu tidak hanya satu, saya kurang sependapat setiap OPD mengeluarkan satu inovasi. Kalau programnya 10, minimal 50 persennya harus lahir inovasi-inovasi dari situ. Jadi setiap Triwulan kita akan umumkan inovasi setiap OPD, kalua perlu itu menjadi penilaian kinerja,” tegasnya.

Sebagai informasi, SARIVA Kalimantan Barat merupakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalbar dengan USAID Erat, dengan harapan dapat membantu Pemerintah Daerah menyelaraskan sumber daya sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari peningkatan layanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.

(Aws/Hermanto)

Hj. Lismaryani Serahkan Penghargaan Perempuan Berjasa Dan Berprestasi

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji menyerahkan penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi di Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Pelayanan Terpadu Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (25/5/2023).

Peringatan Hari Kartini Tahun 2023, telah ditetapkan 514 penerima Penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan acara puncak penyerahan penghargaan tersebut sudah dilaksanakan oleh OASE-KIM (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju) untuk 10 penerima penghargaan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 17 Mei 2023 dan bagi penerima penghargaan lainnya dilakukan di provinsi masing-masing.

"Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat atas penghargaan yang telah ibu-ibu peroleh dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi ibu-ibu dalam bidang masing-masing membawa nama Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Nasional," ucapnya.

Dirinya berharap kepada ibu-ibu yang telah menjadi nominator dan memperoleh penghargaan sebagai perempuan berprestasi dan berjasa dapat terus semangat dalam melaksanakan tugas serta membawa pengaruh positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

"Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota harus terus mendukung dan mendorong ibu-ibu yang telah berjasa agar tetap eksis dan akan lahir perempuan-perempuan berprestasi lainnya," harapnya.

Seperti kita ketahui, setiap masa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran perempuan sangatlah penting, seperti yang telah ibu-ibu lakukan selama ini adalah bagian dari penghayatan akan perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para tokoh nasional di masanya.

"Tetap semangat dan optimis, karena optimis terkait dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya, serta yakinkan diri kita masing-masing seperti kata G.S. Patton : Terima tantangan agar kamu dapat merasakan nikmatnya kemenangan," pungkasnya.

Adapun Perempuan Berjasa dan berprestasi dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yakni 14 Orang dengan kriteria bidangnya masing-masing yaitu:

1. Wanah asal Kabupaten Sambas dengan kategori lingkungan hidup.
2. Yusi Helpiyanti asal Kabupaten Mempawah dengan kategori pertanian.
3. Mardianasari asal Kabupaten Sanggau dengan kategori pendidikan.
4. Kristina F. Romana asal Kabupaten Ketapang dengan kategori kesehatan.
5. Herlina asal Kabupaten Sintang dengan kategori sosial budaya.
6. Margareta Bermas asal Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori lingkungan hidup.
7. Erna asal Kabupaten Bengkayang dengan kategori pertanian.
8. Remina asal Kabupaten Landak dengan kategori pendidikan.
9. Maryanti asal Kabupaten Sekadau dengan kategori kesehatan.
10. Winda Budiarti asal Kabupaten Melawi dengan kategori sosial budaya.
11. Tengku Anggun Lestari asal Kabupaten Kayong Utara dengan kategori lingkungan hidup.
12. Subiyanti asal Kabupaten Kubu Raya dengan kategori pertanian.
13. Dwi Lestiana asal Kota Pontianak dengan kategori pendidikan.
14. Lebat asal Kota Singkawang dengan kategori kesehatan.

(Irf/Hermanto)

Berhasil Turunkan Tingkat Karhutla Di Kalbar, Gubernur Sutarmidji Pinta Tetap Siaga Dan Waspada

Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap di Provinsi Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap di Provinsi Kalbar, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/5/2023).

Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dan Didampingi Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Abetnego Panca Putra Tarigan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalbar mengapresiasi kinerja dari Forkopimda dan Stakeholder lainnya karena penurunan tingkat karhutla di Provinsi Kalimantan barat.

Seperti kita ketahui bersama dimana dalam selama tiga tahun terakhir jumlah karhutla di kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil menekan jumlah titik karhutla di kalbar. Dimana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022,” ungkap Gubernur Sutarmidji.

Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektar dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar.

“Berdasarkan data luas terbakar tahun 2022 ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar,” ujarnya.

Meskipun demikian, dirinya berharap untuk tidak terlena akan penurunan angka Karhutla di Provinsi Kalbar. Sebab saat ini, berdasarkan BMKG bahwa Indonesia memasuki musim El-Nino yang mana jumlah intensitas curah hujan tidak banyak.

“Diperkirakan El-Nino akan terjadi di pertengahan tahun ini, adapun dampak El-Nino yaitu pengurangan curah hujan yang dapat memicu mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada kekeringan. Untuk curah hujan di wilayah kalbar semakin rendah, diperkirakan bulan Juli hingga bulan September 2023 dominan curah hujan kategori rendah. Oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” tegasnya.

Guna mengantisipasi karhutla di Provinsi Kalbar, dirinya meminta pemulihan ekosistem gambut pada 17 kesatuan hidrologis gambut yang tersebar pada tujuh kabupaten seluas 154.869 hektar dengan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit daan sekat kanal sebanyak 845 unit, revegetasi seluas 180 hektar dan revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 172 paket dan pendampingan desa peduli gambut.

“Kita juga meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk menyiagakan satuan pemadam kebakarannya mengantisipasi terjadinya karhutla serta memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla,” pungkasnya.

Dalam Rakor tersebut, turut juga dihadiri Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Staf Kodam XII/ Tanjungpura Brigjen TNI. Yufti Senjaya dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

(Aws/RH)

Sutarmidji Membuka Rakor Terbatas UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada hari Rabu (24/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta Kepala Daerah se-Kalbar melalui Dinas Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan baik bersama Kepala Desa agar para Pekerja Migran dapat terdata dengan benar.

"Kita sudah memiliki data legal dengan mencantumkan nama dan alamat. Saya berharap tenaga kerja migran yang berangkat ke luar negeri, pasti diketahui oleh desa setempat ke mana tujuannya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengkompilasi data ini agar akurat. Dengan begitu, kita akan tahu langkah apa yang harus diambil agar pekerja migran ini menjadi pekerja migran yang legal," ujarnya.

Gubernur Sutarmidji menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran yang legal tercatat sebanyak 3771 orang, yang merupakan angka yang kecil. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pekerja migran ilegal, angkanya bisa mencapai 15 hingga 20 kali lipatnya.

"Buktinya mudah, setelah lebaran saja, dapatkan data dari desa-desa. Misalnya di Sambas saja, kemungkinan terdapat 25 ribu pekerja migran ilegal, belum lagi di Kota Singkawang. Modusnya seringkali melalui pernikahan, padahal mereka dipekerjakan secara ilegal di sana," katanya.

Selanjutnya, Gubernur meyakini bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani dapat menangani masalah tenaga kerja Kalbar yang berada di luar negeri, baik yang legal maupun ilegal.

"Kita juga harus menangani yang ilegal karena mereka adalah warga negara kita (Indonesia). Berdasarkan data resmi, tercatat 3771 pekerja migran yang legal. Namun, berapa banyak yang bekerja di luar negeri? Singkawang misalnya, pernah tercatat 30 hingga 40 ribu warganya yang tidak berada di Singkawang tetapi di Hong Kong, Taiwan. Ini menunjukkan adanya masalah. Itulah mengapa saya menginginkan desa-desa yang mandiri, karena jika desa sudah mandiri, data mereka pasti akurat," ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dan Pemerintah Provinsi Kalbar mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Kalbar oleh Gubernur dan Kepala BP2MI.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Forkopimda Kalbar, Bupati/Wali Kota se-Kalbar atau perwakilan mereka, BP3MI Kalbar, beberapa Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Kalbar. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas penempatan dan perlindungan pekerja migran di Provinsi Kalimantan Barat guna menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan mereka.

(Tim/Hermanto)

Sabtu, 20 Mei 2023

Wellcome Dinner Pekan Gawai Dayak Ke XXXVII

Pengabang Serawak Pekan Gawai Dayak XXXVII Pontianak, Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menghadiri Welcome Dinner bersama 115 Pengabang (Tamu Undangan dari Bahasa Dayak Iban) yang berasal dari Brunei, Malaysia (Sarawak), dan Singapura yang menghadiri Pekan Gawai Dayak ke XXXVII di Bright Ballroom Hotel Haris Pontianak, Jum'at (19/5/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa pekan gawai Dayak merupakan salah satu event unggulan Provinsi Kalimantan Barat yang perlu diperkenalkan di tingkat Nasional maupun Internasional dengan berbagai potensi yang ada sehingga penting dilaksanakannya program tersebut.

"Kami berharap lebih banyak lagi event pariwisata provinsi Kalimantan Barat yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia," harapnya.

Seperti kita ketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam memajukan Kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat serta berbagai langkah strategis telah ditempuh guna mempercepat pertumbuhan pada sektor pariwisata.

"Salah satu program Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas terkait adalah adanya pelaksanaan Pelatihan Pemasaran Digital yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memviralkan event-event yang ada di Provinsi Kalimantan Barat," terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Disporapar Provinsi Kalimantan Barat telah me-launching ETIC (Electronic Tourism Information Center Kalimantan Barat).

"Jadi kami mempunyai ETIC, TIC kami punya di bandara. Silahkan nanti yang melewati bandara untuk melihat TIC kami sedangkan untuk Elektroniknya kami sudah ada barcode yang bisa di scan dan di dalamnya lengkap ada informasi kalender event Kalimantan Barat selama satu tahun termasuk Pekan Gawai Dayak yang akan kita hadiri bersama besok (20 Mei), kemudian ada destinasi wisata dan lebaran kemarin kami mempromosikan libur lebaran ke desa-desa wisata," jelas Kadisporapar Provinsi Kalbar.

Tak hanya itu, dirinya juga berharap liburan yang akan datang bagi para wisatawan yang hadir pada pekan gawai Dayak juga bisa berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di Kalbar.

"Tidak kalah dengan desa wisata yang ada di Bali, Desa wisata yang ada di Kalimantan Barat banyak sekali yang harus dikunjungi seperti ikut untuk menenun, memasak di dalam hutan dan sebagainya," ungkapnya. 

(Irf/Hermanto)

Kamis, 18 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji : Tabrani Hadi, Salah Satu Sosok Inspirasi Bagi Saya

Gubernur Kalbar, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Tabrani Hadi menjadi satu diantara sosok inspirasi bagi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum. Menurutnya Tabrani Hadi memiliki pemikiran maju dan visioner, terlihat saat dirinya menduduki jabatan di dan memperjuangkan keberadaan Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) yang sekarang menjadi IPDN, dimana pada saat itu menaruh perhatian pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalbar.

“Beliau merupakan seorang intelektual yang memahami apa tugas yang harus dikerjakan dan kebijakan seperti apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah,” ungkap Gubernur Kalbar usai Peluncuran Buku ‘Tabrani Hadi Sang Penggagas Yang Unik’ di Kantor Graha Pena Pontianak Post, Rabu (17/5/2023).

Lanjutnya, banyak ASN yang didorong oleh Pak Tab, sapaan bagi Tabrani Hadi, untuk meningkatkan kapasitas dengan melanjutkan kuliah ke berbagai universitas ternama.

Gubernur Kalbar juga menilai bahwa sosok ‘Pak Tab’ tidak pernah diskriminatif, peluang diberikan sama bagi seluruh jajaran ASN di Pemerintah Provinsi Kalbar, baik lulusan APDN maupun lulusan perguruan perguruan lainnya waktu itu.

“ASN yang ingin maju pasti didukungnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mau APDN atau lulusan lainnya. Sosok kepemimpinan seperti ini sangat dibutuhkan di Kalbar, terutama dalam rangka untuk percepatan kemajuan daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, Sutarmidji menceritakan, bahwa ‘Pak Tab’ juga merupakan saksi sejarah atas kekejaman di zaman jepang dan belanda saat menjajah Indonesia di daerah Provinsi Kalbar. Dimana terjadi genosida pada dua generasi yang ada di Kalbar.

“Ketika peristiwa kejadian Mandor waktu lalu kehilangan dua generasi para intelektual kita, hampir 90 persen itu menjadi korban keganasan Jepang. Saat itu beliau (Pak Tab) sebagai birokrat, waktu itu meletakkan birokrasinya untuk mengembalikan Sumber Daya Manusia guna membangun Kalbar dan hasilnya saat ini bisa dilihat murid-murid beliau baik yang masih menjabat dan sudah Purna Tugas pun masih memikirkan pembangunan daerah Kalbar,” tegasnya.

“Sosok birokrat seperti inilah patut dijadikan tauladan dan contoh oleh murid-muridnya dan generasi-generasi berikutnya khususnya para birokrat. Tidak ada keinginan beliau mendapatkan satu jabatan dengan intrik dengan melakukan hal-hal yang diluar procedural walaupun beliau bisa menjadi korban karena patuh pada atasan dan lain-lain,” tambahnya.

Sosok Pak Tab juga menjadi salah satu sosok yang mendorong H. Sutarmidji S.H., M.Hum., untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu lalu dan menjadikan dirinya sebagai Gubernur Kalbar saat ini.

“Pak Tab itu salah satu yang mendorong saya untuk maju sebagai gubernur, itu beliau, pada saat saya menjadi wali kota Pontianak. Bukan sekali pak Tab meminta saya, namun tujuh kali beliau ketemu dan meminta saya untuk maju mengikuti Pilkada sebagai Gubernur. Bagi saya beliau sosok kedua setelah almarhum bapak saya untuk meminta maju sebagai gubernur, dengan setengah memaksa kepada saya untuk maju,” tuturnya.

Untuk diketahui, Tabrani Hadi tumbuh berkembang dari keluarga sederhana yang berpikiran maju, orang tuanya mengajarkan etika dan moral serta motivasi anak-anaknya agar giat belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Semangat Tabrani untuk belajar sejak dini, sehingga kesungguhannya itu dalam belajar membuahkan hasil yang baik, semua jenjang pendidikan dilalui dengan tepat waktu dan prestasi yang baik. Masa kuliah di Universitas Gajah Mada juga dilalui dengan cepat, di usia 25 tahun telah dapat meraih sarjana. Ketekunan dalam belajar menjadikannya sebagai seorang intelektual dan pemikir yang selalu memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sesuatu.

Selama bekerja baik selaku pegawai maupun diluar pegawai, dimanapun ia ditempatkan akan selalu membuat ide-ide baru yang kadang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ide-idenya tersebut direalisasikannya dan terbukti bermanfaat bagi organisasi dan orang lain. Tepatkah apabila Tabrani Hadi dikatakan sebagai pembaharu dan penggagas. Tabrani dikenal sebagai seorang intelektual, mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik, pergaulannya luas seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani. Namun dibalik itu sesungguhnya Tabrani adalah pribadi yang pemalu, pendiam dan kurang percaya diri.

Kariernya selaku pegawai sangat cemerlang, namun diakhir masa karirnya ia dijatuhkan sebagai akibat dari kebebasan Pers yang dilakukan Pontianak Post, koran yang di dirikannya. Padahal selama bekerja ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, Tabrani menyadari ini merupakan dinamika perjalanan hidupnya sehingga ia tidak menaruh kebencian kepada siapapun.

(Aws/RH)

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DAD Provinsi Kalbar Yang Baru

Gubernur Kalbar Terima Kunjungan Pengurus DAD Provinsi Kalbar Yang Baru.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M. Hum., menerima audiensi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat yang baru Periode 2023-2028, Cornelius Kimha beserta jajaran, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Rabu (17/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Mantan Bupati Kabupaten Pontianak (Kini, Kabupaten Mempawah) tersebut menggantikan yang ketua periode sebelumnya Jakius Sinyor, tak hanya datang sendiri namun membawa seluruh pemangku kepentingan di badan organisasi berlambang perisai dalam rangka perkenalan sebagai anggota kepengurusan yang baru DAD Kalbar periode 2023-2028.

Ia menyampaikan, telah berbincang dengan Gubernur Sutarmidji saya menjelaskan apa - apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di dalam kepengurusan.

"Tentu dalam pertemuan ini kita sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi kami. Dan kami berharap dari pertemuan ini kami sebagai pengurus yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga kedepannya bisa saling membantu untuk kemajuan Kalimantan Barat," ujar Cornelius Kimha.

(Rfa/RH)

Minggu, 14 Mei 2023

Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H, Wagub : Keikhlasan Dalam Merawat Rumah Allah

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan halal bihalal idul fitri 1444 hijriah.
Kubu Raya, Kalbar - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalbar beserta Istri Hj. Erlina, S.H., M.H., menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriyah yang diselenggarakan Ikatan Imam dan Khotib Kabupaten Kubu Raya di Masjid Babussalam Desa Rasau Jaya 2 Kubu Raya, Minggu (14/5/2023).

Dalam kesempatan ini H. Ria Norsan menyampaikan bahwa tujuan halal bihalal ini untuk menjaga silaturahmi antar sesama manusia dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain secara terus menerus.

"Karena orang yang panjang silaturahminya akan diberikan oleh Allah kemudahan. Yang pertama Allah panjangkan umurnya, yang kedua Allah mudahkan rejekinya dan yang ketiga akan Allah mudahkan urusannya," ucapnya.

Dirinya meminta agar Marbot Masjid (seseorang yang diberikan tugas untuk merawat dan membersihkan Masjid) tidak malu melakukan pekerjaannya, karena Marbot Masjid merupakan ruh dari sebuah rumah ibadah.

"Jangan dilihat dari angka iuran atau upah yang diberikan melainkan dilihat dari berapa banyak debu yang bapak bersihkan dari Masjid. Satu debu yang bapak bersihkan itu adalah satu kebaikan, bayangkan saja berapa ribu debu yang anda bersihkan daki masjid tak terhitung pahala yang anda dapat," jelasnya.

Dirinya juga mengajak kepada para Pengurus Masjid dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan hati yang ikhlas.

"Ikhlas ini mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Namun, ini tanggungjawab yang mulia. Kita bawa hati kita ikhlas dalam berbuat. Insya Allah kalau kita ikhlas terpancar dari raut wajah kita. Dan yang penting kita berbuat kebaikan tak lain hanya mengharapkan ridho Allah SWT," tutup Wagub.

(Wnd/RH)

Jumat, 12 Mei 2023

Peran Penting Seorang Gubernur Dalam Mengembangkan Bank Pembangunan Daerah

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Yogyakarta - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menjadi pembicara dalam forum yang bertemakan "Visi BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional" yang diselenggarakan Infobank Media Group bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan Perhimpunan BPR Milik Pemda (PERBAMIDA) di Keraton Ballrom Hotel Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (11/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peran Kepala Daerah membawa perbankan atau grup perusahaan daerah ke arah yang lebih baik dan profesional.

"Sejak jadi Gubernur saya evaluasi semua berkaitan dengan intervensi dalam mengambil kebijakan - kebijakan strategis. Tidak hanya dari Kepala Daerah kadang jajaran perbankan itu yang mengajari Kepala Daerahnya, Itu yang paling banyak terjadi agar yang bersangkutan bisa tetap bertahan. Dia tidak tahu kalau saya mengujinya. Kalau misalkan Non Performing Loan (NPL)-nya semakin meningkat itu sudah tidak benar kerjanya," ujar Sutarmidji.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) BPD Kalbar sudah terlihat baik, namun masih diperlukan SDM yang dapat menganalisis dari sisi ekonomi untuk kemajuan perbankan.

"Akhirnya saya tempatkan satu guru besar ekonomi, dia juga biasa di kementerian keuangan sebagai komisaris. Kemudian ada dua orang dari dalam, direksi yang saya pindahkan jadi komisaris. Kita lakukan hal itu supaya memajukan Bank Kalbar," jelasnya.

Lanjutnya, Gubernur mengatakan bahwa harmonisasi antar direksi itu penting, dikarenakan selain menjaga kenyamanan dalam lingkup kerja, juga dapat menjaga kerahasiaan bank. 

"Saya juga melihat, harmonisasi antar direksi itu harus. Kalau tidak harmonis apapun rahasia bank bisa keluar," katanya.

Dirinya juga meminta jajaran Direksi dan Komisaris BPD (Bank Kalbar) dapat menjalankan tugas dengan profesional dan berinovasi dalam meraih kepercayaan masyarakat.

"Bank Kalbar harus semakin berperan dalam membangun Kalbar dan meraih kepercayaan masyarakat. Hindari hal-hal yang melanggar aturan, jangan pernah tunduk pada keinginan siapapun jika itu jelas salah dari sisi aturan. Tunjukkan performa kinerja yang baik dan pasti akan mendapatkan reward. Jangan kejar jabatan dengan cara yang tidak baik," tutupnya.

Dalam forum ini turut dihadiri Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto selaku moderator, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., beserta direksi dari BPD Provinsi Yogyakarta, Jateng, Jabar, Bali dan Sumatera Selatan.

(Wnd/Rh)

Kamis, 11 Mei 2023

PPIHD Siap Berikan Layanan Terbaik Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kalbar Tahun Ini

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/5/2023).

Hal ini dilakukan tak lain untuk kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan proses pemberangkatan 2.519 orang calon jemaah haji asal Provinsi Kalimantan Barat ke tanah suci Makkah.

"Kita akan benar - benar memperhatikan bagaimana kenyamanan, kesehatan khususnya lansia dalam menunaikan ibadah haji ini. Terdapat 126 jemaah haji lansia dengan data terbanyak berasal dari Kota Pontianak dengan 50 jamaah haji lansia. Calon jemaah haji ini akan kita berangkatkan dari Pontianak ke Batam mulai tanggal 14 - 20 Juni mendatang, dengan menggunakan pesawat Lion menuju Batam, dengan dua penerbangan yaitu pagi pukul 08.00 wib dan 11.30 wib. Khusus pada tanggal 17 - 20 Juni, keberangkatan lebih siang pada pukul 11.00 dan 15.00 wib," ungkap Harisson.

Untuk calon jemaah haji lansia, ia mengatakan akan terus dikawal oleh petugas Kesehatan kemudian juga akan dibantu dengan kursi roda maupun bantuan lainnya. 

Harisson menambahkan, bahwa PPIHD Prov Kalbar sudah melakukan rapat koordinasi untuk keberangkatan calon jemaah haji ini bersama Polda, Kodam, Kementerian Agama, DAMRI, Lion dan juga termasuk tempat penginapan para jamaah nantinya di Hotel Orchardz Perdana. 

"Kita belum bisa menggunakan asrama haji, hari ini sudah kita siapkan dan rapat lagi untuk tindak lanjuti permasalahan yang akan kita hadapi," terangnya.

Sementara itu, terkait jamaah haji yang dibatalkan, PPIHD Prov Kalbar masih menunggu informasi dari Kementerian Agama. Hal ini karena dari 2.512 jamaah yang terdaftar yang telah melunaskan baru 2.328 jemaah. Sehingga masih ada 184 calon jemaah haji yang belum melunaskan biaya hajinya. 

"Untuk sementara Ini kita masih menunggu sampai tanggal 12 Mei, pukul 15.00 Wib sore. Bilamana masih ada calon jemaah yang belum melunaskan, mereka akan diganti oleh calon jemaah haji cadangan. Calon jemaah haji cadangan itu ada 236 orang, dimana diantaranya 111 sudah melunaskan biaya hajinya," jelasnya. 

Pemprov sendiri bertanggung jawab terhadap jemaah sampai tiba di Batam dan nanti akan dilanjutkan oleh petugas haji di Batam dan ketika di tanah suci akan dikawal lagi oleh petugas dari Kalbar disana.

Turut hadir dalam Rakor, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kalbar, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Kalbar, perwakilan Kanwil Kemenag Kalbar, Manager Airport Operation Service Angkasa Pura II Kubu Raya, perwakilan Polda Kalbar, beberapa OPD dilingkungan Pemprov Kalbar, pihak Maskapai Lion Group, Biro Kesra Provinsi Kalbar, serta stakeholder terkait.

(Rfa/RH)

Rabu, 10 Mei 2023

Komitmen Gubernur Sutarmidji, Puluhan Desa Di Sintang Siap Dialiri Listrik Tahun Ini

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berdialog bersama Senior Manajer Perencanaan PLN UID Kalbar, Muhammad Rohim beserta jajaran PLN UID Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berdialog bersama Senior Manajer Perencanaan PLN UID Kalbar, Muhammad Rohim beserta jajaran PLN UID Kalbar,  dalam rangka membahas Desa Berlistrik dengan dihadiri Kepala Desa se-Kabupaten Sintang dan Kepala Perangkat Daerah Kalbar terkait,  di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Senin (8/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur berharap masalah listrik di Provinsi Kalbar segera terselesaikan, dan untuk saat ini terdata masih sekitar 25 persen daerah Kalbar desa-desanya belum dialiri listrik.

"Tahun ini ada 305 titik, nanti saya akan segera bicara dengan Pak Maman dari Komisi VII DPR RI dan Pak Syarif Abdullah, kiranya dapat membantu anggaran PLN terutama di SDM supaya mendapat tambahan anggaran," ujarnya.

Dirinya menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan awal terkait penyediaan aliran listrik tersebut diperlukan anggaran sekitar 700 Miliar dan itu pun masih terdapat desa yang belum teraliri listrik.

"Desa yang belum terlistrikkan itu daerah yang tidak bisa dijangkau melalui darat. Nanti kita carikan solusinya dengan PLTS dan sebagainya supaya ada percepatan-percepatan, jadi tidak hanya jalan saja tetapi listrik juga diperhatikan, bagaimana kita mau bersaing kalau listrik belum ada," tambahnya.

Untuk diketahui, dari 305 titik di Kabupaten Sintang terdapat 41 desa yang akan dialiri listrik tahun ini. Dirinya mengharapkan dengan adanya listrik di desa-desa tersebut dapat mengubah status desa menjadi desa mandiri.

"Saya berharap program ini bisa secepatnya selesai, yang 12 jam bisa jadi 24 jam. Dari 305 titik ini di Sintang ada 41 desa yang akan teraliri listrik, karena dengan adanya listrik ini akan merubah desa-desa tertinggal bisa jadi desa berkembang, desa maju hingga menjadi desa mandiri," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Kepala Desa dari Kabupaten Sintang, yakni Kades Nanga Kelapan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Dialog bersama Gubernur Kalbar dan PLN.

"Saya sangat bangga sekali dengan mengadakan dialog ini, jadi saya sangat berterima kasih karena tahun ini desa saya (Desa Nanga Kelapan) dapat dialiri listrik seperti dikatakan pihak PLN. Kita juga sangat bersyukur sekali, ini juga merupakan perjuangan Pak Gubernur kita (Kalbar). Mudah-mudahan listrik ini nanti dapat berfungsi sesuai keinginan dan harapan kita,  dan seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur dan Pihak PLN dapat menyala 24 jam," ucapnya.

(Wnd/RH)

Selasa, 09 Mei 2023

Gubernur Sutarmidji Dorong Sinergitas Diberbagai Aspek

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, berlangsungnya Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kalbar Masa Bakti 2020-2024 yang dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah Kalimantan, Drs. Hindrasyah The, dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Minggu (7/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sutarmidji mengapresiasi atas terselenggaranya Pengukuhan PSMTI Kalbar Masa Bakti 2020-2024.

"Selamat atas pengukuhan PSMTI Kalbar, walaupun terlambat tetapi yang namanya organisasi harus dikukuhkan, supaya periodesasi kedepannya bisa berlanjut dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, saya merasa PSMTI Kalbar sinergitasnya bersama Pemerintah sangat baik, khususnya dalam hal sosial," ucapnya.

Gubernur Sutarmidji mengungkapkan bahwa PSMTI Kalbar merupakan salah satu organisasi yang cepat dan tanggap dalam membantu masyarakat.

"PSMTI ini sering membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penanganan masalah bencana. Beberapa kali banjir di Kalbar PSMTI juga turut andil membantu masyarakat," katanya.

Gubernur berharap kedepannya PSMTI tidak hanya bergerak di bidang Sosial saja, tetapi juga bergerak membangun kualitas SDM yang baik di Kalbar.

"Saya berharap kedepannya perlu kita pikirkan bersama bagaimana membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kalbar. SDM Kalbar ini perlu dibangun karena Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan bertahan lama, tetapi kalau kita punya sumber SDM baik maka bisa menciptakan pengganti SDA itu sendiri," harapnya.

Selanjutnya terkait pengendalian inflasi, Gubernur juga berharap PSMTI juga ikut andil dalam mengendalikan inflasi di Kalbar. Hal ini karena setiap minggunya Mendagri memimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan ini menjadi konsen Presiden juga, sehingga inflasi di Kalbar harus terjaga. 

"Alhamdulillah saya yakin kalau inflasi tahun 2023 ini Kalbar tidak lebih dari 4,5% inflasinya," ujar Sutarmidji.

Sementara itu, Ketua Panitia menjelaskan Kepengurusan PSMTI Kalbar Periode 2020-2024 baru sekarang dikukuhkan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda beberapa waktu silam.

"Pelantikan ini suatu kriteria dalam organisasi, sudah sah jika dilantik, tetapi karena kondisi pandemi kita tunda. Namun sejak tahun 2020 Kepengurusan PSMTI Kalbar sudah berjalan, saya pikir ini adalah mekanisme organisasi harus dilantik supaya kelanjutan Organisasi itu jelas," terangnya.

Selain Gubernur, tampak hadir Forkopimda Kalbar, Tokoh Agama maupun masyarakat, Wali Kota Pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., dan Para Pengurus PSMTI Kalbar. 

(Wnd/RH)

Hukum

Pemprov Kalbar

Peristiwa