Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Reza Aditiya g    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini

Redaksi    Selasa, April 28, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Anggarkan Rp 24 Miliar untuk Dua Ruas Jalan Strategis di Sintang Tahun Ini

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen. Foto: Dok. Ist

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Salah satu fokus utama diarahkan ke wilayah pedalaman dan daerah dengan akses terbatas, termasuk dua ruas jalan strategis di Kabupaten Sintang, yakni Nanga Mau–Tebidah dan Tebidah–Bunyau.

Melalui Dinas PUPR Kalimantan Barat, pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk peningkatan dua ruas jalan tersebut. Masing-masing paket pekerjaan memperoleh pagu anggaran Rp12 miliar dan saat ini telah memasuki tahap persiapan tender fisik.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan penanganan ruas Nanga Mau–Tebidah direncanakan sepanjang 1,14 kilometer dengan prioritas pada titik jalan yang mengalami kerusakan berat.

“Iya kita memiliki rencana penangan efektif untuk ruas jalan Nanga Mau-Tebidah itu sepanjang 1,14 kilometer dan kita fokuskan pada kerusakan berat,” ujarnya.

Sementara itu, ruas Tebidah–Bunyau juga akan ditangani dengan panjang efektif 1,14 kilometer. Fokus pengerjaan tetap diarahkan pada segmen jalan rusak parah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas harian dan distribusi hasil usaha warga.

Menurut Iskandar, pola pembangunan dilakukan secara bertahap melalui skema fungsional tersebar, yakni memperbaiki titik-titik kerusakan paling parah terlebih dahulu agar akses masyarakat dapat segera terbantu.

“Kita memastikan bahwa pembangunan ini segera berprogres pada 2026, dengan fokus kita pada pembangunan jalan yang berat atau rusak parah, meskipun mungkin kecil tapi kita bertahap melakukan perbaikan, dengan skema tersebut,” tambahnya.

Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, perbaikan dua ruas jalan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Reza Aditiya g    Minggu, April 26, 2026    Comment   

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan terus berupaya memperluas jangkauan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan. Program ini difokuskan pada daerah yang menghadapi kendala geografis, sosial, dan ekonomi sehingga sulit menjangkau pendidikan formal.

Sejak tahun 2025, penguatan PLK semakin dioptimalkan sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Kalbar. Salah satu pelaksanaannya dilakukan oleh SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan yang membuka layanan belajar bagi anak-anak di Pulau Lemukutan dan wilayah sekitarnya.

Program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang terkendala jarak dan akses. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Gubernur Ria Norsan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kalimantan Barat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menjelaskan banyak anak di daerah kepulauan tidak dapat bersekolah karena harus menempuh perjalanan laut yang jauh dengan biaya tinggi.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

“Di wilayah seperti Pulau Lemukutan dan sekitarnya, tidak tersedia sekolah. Jika ingin bersekolah, anak-anak harus menyeberang dengan waktu tempuh lama dan biaya besar. Kondisi ini membuat banyak anak akhirnya tidak bersekolah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemprov Kalbar melalui skema PLK membuka kelas cabang di Kantor Desa Pulau Lemukutan. Para guru dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan datang secara bergiliran setiap Minggu untuk mengajar.

“Untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan, dibuka kelas cabang di kantor desa. Guru datang bergantian setiap minggu untuk mengajar. Meskipun belum maksimal, setidaknya anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ujian, mereka akan datang ke sekolah induk untuk mengikuti seluruh tahapan pembelajaran,” jelasnya.

Ke depan, perluasan akses melalui PLK akan terus dilakukan hingga tahun 2026 dengan menyasar lebih banyak wilayah terpencil di Kalbar.

“PLK ini hadir karena berbagai faktor, baik jarak, kondisi sosial ekonomi, maupun keterbatasan akses. Ke depan, kami akan terus mencari lokasi lain yang membutuhkan, agar akses pendidikan di wilayah terpencil semakin terbuka,” tambahnya.

Jangkau Wilayah Terpencil di Kalbar, Gubernur Ria Norsan Perluas Pendidikan Layanan Khusus.

Sebelumnya, pada 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar telah mendirikan dua unit PLK, yakni di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang yang berinduk ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan, serta di Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya yang berinduk ke SMA Negeri 1 Kubu.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga seluruh anak, termasuk yang berada di daerah terpencil, tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ria Sartika    Jumat, April 24, 2026    Comment   

Ringankan Beban Jemaah, Pemprov Kalbar Beri Bantuan Stimulus Haji Rp1,09 Miliar

Ilustrasi Jemaah Haji. Foto: Sony Herdiana/Shutterstock

Pontianak - Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan stimulus biaya lokal haji sebesar Rp1,09 miliar pada musim haji tahun ini. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban para jemaah, terutama untuk kebutuhan transportasi darat, akomodasi, hingga konsumsi selama proses keberangkatan dan pemulangan.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp1.090.850.000. Dana itu difokuskan untuk membantu berbagai kebutuhan jemaah sejak sebelum berangkat ke tanah suci hingga setelah kembali ke daerah asal.

Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Kalimantan Barat tercatat sebanyak 1.858 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.519 orang. Berkurangnya jumlah jemaah berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung masing-masing peserta.

Melihat kondisi itu, Pemprov Kalbar mengambil langkah dengan memberikan stimulus pembiayaan lokal sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Rincian bantuan yang diberikan meliputi transportasi darat dari asrama haji menuju bandara di Pontianak maupun Batam sebesar Rp784 juta. Selain itu, biaya akomodasi asrama haji sebesar Rp137,51 juta dan konsumsi jemaah di Asrama Haji Pontianak serta Batam senilai Rp169,34 juta.

Sementara itu, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang pergi masih menjadi tanggungan jemaah. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan APBD di tengah meningkatnya biaya layanan penerbangan akibat kenaikan harga avtur.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan dukungan pada komponen biaya yang masih memungkinkan untuk dibiayai melalui APBD, khususnya layanan darat, konsumsi, dan fasilitas asrama haji.

Langkah ini sejalan dengan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan transportasi serta layanan lokal jemaah sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan terfasilitasi dengan baik bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Barat.

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Redaksi    Kamis, April 23, 2026    Comment   

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta

Tahun Kedua Kepemimpinan Ria Norsan, Program PBP Kalbar Kini Jangkau Sekolah Swasta.

Pontianak - Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperluas cakupan program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) hingga ke sekolah swasta. Kebijakan ini dilakukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh pelajar di Kalbar.

Sepanjang 2025, lebih dari 113 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB telah menerima manfaat program tersebut, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, sekitar 106 ribu siswa berasal dari sekolah negeri, 7.372 siswa SMA swasta, dan 586 siswa SLB swasta.

Perluasan penerima PBP menjadi salah satu kebijakan menonjol pada masa kepemimpinan Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan. Jika sebelumnya bantuan hanya difokuskan untuk sekolah negeri, kini sekolah swasta juga ikut menerima manfaatnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan ketika gubernur mulai menjabat pada awal 2025, program pendidikan pada dasarnya sudah berjalan sesuai APBD. Namun, perluasan sasaran penerima bantuan menjadi terobosan baru.

“Secara program tidak banyak berubah karena saat Gubernur mulai menjabat, APBD dan kegiatan sudah berjalan. Namun yang membedakan adalah jangkauan program yang diperluas. Jika sebelumnya hanya menjangkau sekolah negeri, kini diperluas hingga sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak besar dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu kebutuhan operasional sekolah.

“Dana BOS sering kali belum mencukupi, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Dengan adanya PBP, sekolah dapat memenuhi kebutuhan penting seperti akses internet untuk asesmen, transportasi kegiatan siswa, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Perluasan PBP ini menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Redaksi    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan

Jalan Mantap Kalbar Naik Jadi 65,06 Persen, Pemprov Kejar Target 80 Persen di Era Ria Norsan.

Pontianak – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat persentase jalan mantap naik dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025, pada masa kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari target besar Pemprov Kalbar untuk mendorong kondisi jalan mantap hingga mencapai 80 persen dalam empat tahun ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan pembangunan jalan dan jembatan dilakukan berdasarkan hasil survei rutin kondisi ruas jalan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan akses terbatas.

Menurutnya, sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menunjang konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Target gubernur jelas, yakni meningkatkan jalan mantap hingga 80 persen selama masa kepemimpinan. Karena itu, pembangunan jalan menjadi fokus utama Dinas PUPR Kalbar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran akan diprioritaskan pada daerah yang tingkat kemantapan jalannya masih rendah. Sementara wilayah yang kondisi jalannya sudah relatif baik akan mendapat porsi anggaran lebih kecil.

“Pemerataan bukan berarti semua daerah mendapat anggaran sama besar, tetapi bagaimana seluruh wilayah memperoleh akses jalan yang layak dan fungsional,” katanya.

Salah satu proyek yang kini dipercepat adalah ruas jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Jalan tersebut dipersiapkan sebagai akses utama menuju pelaksanaan MTQ 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Pemprov Kalbar menargetkan ruas jalan itu sudah fungsional dan layak dilalui sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga mobilitas masyarakat maupun peserta acara dapat berjalan lancar.

Pemprov Kalbar Siapkan Pengembangan Situs Raja Mawikng, Fokus Pelestarian Budaya Dayak

Robert Starling    Selasa, April 21, 2026    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Pengembangan Situs Raja Mawikng, Fokus Pelestarian Budaya Dayak

Pemprov Kalbar menyiapkan pengembangan Situs Raja Mawikng di Landak pada 2027 sebagai cagar budaya, dengan fokus pelestarian budaya Dayak dan perbaikan infrastruktur.

Landak, Kalbar - Kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, ke situs keramat Raja Mawikng di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Dayak sekaligus kelestarian hutan adat.

Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan situs budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat lokal. Kawasan Raja Mawikng dinilai memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat bagi komunitas Dayak, sehingga perlu dirawat bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Krisantus, situs keramat bukan sekadar lokasi ritual adat, melainkan simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menegaskan bahwa pelestarian situs budaya merupakan langkah strategis untuk mempertahankan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Terlebih, kawasan hutan adat di sekitar situs juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Kalimantan Barat.

Rencana Anggaran Pengembangan Tahun 2027

Sebagai bentuk komitmen konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan alokasi anggaran pada tahun 2027 untuk pengembangan kawasan situs Raja Mawikng menjadi cagar budaya.

Pengembangan tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan keagamaan dan adat, seperti area khusus untuk berdoa dan pelaksanaan ritual tradisional. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki akses menuju lokasi melalui pembangunan jalan dan jembatan yang lebih layak.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berkunjung, tanpa mengurangi nilai keaslian lingkungan sekitar.

Pemerintah memastikan bahwa setiap pembangunan tetap mempertahankan karakter alami kawasan hutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai budaya situs tersebut.

Peran Generasi Muda Dalam Menjaga Warisan Leluhur

Dalam kesempatan itu, Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk aktif menjaga warisan leluhur, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi.

Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana pendukung pelestarian budaya, bukan justru menggerus nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ia menilai bahwa hilangnya situs budaya dan tradisi adat berpotensi melemahkan identitas masyarakat lokal. Karena itu, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan lingkungan.

Dorong Kesadaran Pelestarian Lingkungan

Pemerintah daerah berharap rencana penetapan situs Raja Mawikng sebagai cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga nilai budaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda, pelestarian situs budaya diharapkan dapat berjalan berkelanjutan serta memberi manfaat bagi generasi mendatang.

FAQ

1. Apa itu situs Raja Mawikng?
Situs Raja Mawikng merupakan kawasan keramat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi bagi masyarakat Dayak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

2. Mengapa situs Raja Mawikng penting dilestarikan?
Karena situs ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak serta memiliki fungsi spiritual dan ekologis.

3. Kapan pengembangan situs Raja Mawikng direncanakan?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pengembangan kawasan dimulai pada tahun 2027.

4. Apa saja rencana pengembangan kawasan tersebut?
Pengembangan meliputi fasilitas ritual adat, area berdoa, serta perbaikan jalan dan jembatan menuju lokasi.

5. Apa tujuan penetapan situs sebagai cagar budaya?
Untuk melindungi nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian tradisi.

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Heri Yakop    Senin, April 20, 2026    Comment   

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar

Internet Gratis dan Bantuan SPP Jadi Prioritas, Ria Norsan Komitmen Majukan Pendidikan di Kalbar. 

Pontianak - Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan sektor pendidikan melalui sejumlah program prioritas. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat daya saing generasi muda.

Menurut Ria Norsan, akses internet gratis bukan sekadar menghadirkan jaringan di lingkungan sekolah, tetapi menjadi bagian dari strategi besar mendorong transformasi digital pendidikan di Kalimantan Barat. Dengan dukungan konektivitas yang memadai, para siswa dan guru diharapkan dapat mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan secara lebih luas.

“Internet gratis di sekolah bukan hanya soal jaringan, melainkan membuka akses ilmu pengetahuan seluas-luasnya,” ujarnya.

Saat ini, program tersebut telah menjangkau sembilan sekolah di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi menargetkan perluasan secara bertahap hingga seluruh sekolah di daerah itu dapat menikmati fasilitas serupa.

Ia menilai kehadiran internet gratis akan memberikan dampak besar terhadap proses belajar mengajar. Selain mempermudah akses materi pembelajaran, program ini juga membuka peluang bagi pelajar Kalbar untuk meningkatkan kemampuan dan bersaing secara positif di tingkat nasional maupun internasional.

Tak hanya fokus pada sarana digital, Pemprov Kalbar juga memberi perhatian terhadap siswa dari keluarga kurang mampu melalui bantuan subsidi SPP. Bantuan tersebut diberikan kepada 21.000 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB swasta yang tersebar di 274 sekolah di Kalimantan Barat.

Program subsidi ini bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh pendidikan tanpa terkendala biaya. Pemerintah daerah ingin mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah karena keterbatasan biaya,” kata Ria Norsan.

Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan tidak hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Dengan dukungan sarana belajar dan bantuan biaya pendidikan, Pemprov Kalbar menempatkan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Saputra Berry    Jumat, April 17, 2026    Comment   

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

SINTANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembenahan ruas jalan provinsi dan jembatan di Kabupaten Sintang.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, menunjukkan komitmen tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai dengan panjang lebih dari 100 kilometer. Jalan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang konektivitas serta mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Menurut Ria Norsan, pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita akan terus melakukan pembenahan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sintang.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kesenjangan.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,” tambahnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Peninjauan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya.

Ia menilai, perbaikan akses jalan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Perbaikan akses jalan akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ria Norsan Dorong Pemerataan Infrastruktur di Pedalaman Sintang, Jalan Nanga Mau–Tebidah–Serawai Dibenahi.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Redaksi    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan jika Pemprov Kalbar akan memperbaiki infrastruktur jalan rusak melalui pendekatan prioritas dan pembiayaan bertahap.

Keputusan ini diambil setelah ia meninjau langsung kondisi ruas jalan Pesaguan–Kendawangan di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Keputusan ini saya ambil setelah melihat langsung kondisi jalan yang dipenuhi lubang. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan,” ujarnya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap

Dari total kerusakan sepanjang 3 kilometer, pemerintah memprioritaskan perbaikan efektif pada 2 kilometer terlebih dahulu. Sementara itu, 1 kilometer sisanya tetap difungsikan sembari menunggu tambahan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Menurutnya, skema ini diterapkan agar penanganan jalan tetap berjalan tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh. Untuk tahap lanjutan, pemerintah provinsi akan mengupayakan dukungan pendanaan dari APBN dan program Inpres Jalan Daerah.

“Ke depan, kita dorong melalui APBN atau program Inpres Jalan Daerah agar penanganan di Kendawangan bisa tuntas sepenuhnya,” jelasnya.

Pendekatan serupa juga diterapkan di Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada ruas jalan Teluk Batang hingga Sukadana yang ditinjau langsung pada 10 April 2026. Ruas tersebut ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

“Kita pastikan kondisi jalan masih bisa ditangani melalui program pemeliharaan,” katanya.

Gubernur Ria Norsan Tegaskan Perbaikan Jalan Rusak Ketapang–Kayong Utara Dilakukan Bertahap.

Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar dengan cakupan perbaikan efektif sepanjang 1,7 kilometer. Adapun sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap dapat digunakan masyarakat.

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

1.000 Paket Sembako Premium Dijual Rp50 Ribu, Langkah Pemprov Kalbar Tekan Harga

Pemprov Kalbar menjual 1.000 paket sembako murah Rp50 ribu di Kayong Utara melalui Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah. (Gambar ilustrasi)

Kayong Utara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjual sebanyak 1.000 paket bahan pokok murah di Kabupaten Kayong Utara (KKU) sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah.

Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Masjid Agung Al-Khair Kayong Utara, Senin.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” ujar Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut.

Harga Sembako Turun Hingga Rp50 Ribu Berkat Subsidi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan 1.000 paket bahan pokok premium yang berisi:

• Beras 5 kilogram

• Minyak goreng

• Gula pasir

Awalnya, paket tersebut dijual seharga Rp90 ribu, lebih rendah dari harga normal sekitar Rp120 ribu setelah mendapatkan subsidi pemerintah.

Namun, setelah mendengar aspirasi masyarakat, harga paket kembali diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket berkat tambahan subsidi dari Bank Kalbar.

Menurut Ria Norsan, dengan harga tersebut masyarakat hanya membayar biaya distribusi, sehingga manfaat subsidi bisa dirasakan secara langsung.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi Daerah

Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.

Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga berfungsi sebagai operasi pasar, guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada periode tertentu.

Program ini dinilai penting karena stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Kayong Utara Sambut Baik Program GPM

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya.

Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurutnya, keberlanjutan program semacam ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga,” kata Romi Wijaya.

Komitmen Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus menggencarkan program serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu Gerakan Pangan Murah (GPM)?
Gerakan Pangan Murah adalah program pemerintah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah melalui subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat.

2. Berapa jumlah paket sembako yang dijual di Kayong Utara?
Sebanyak 1.000 paket bahan pokok premium disediakan untuk masyarakat.

3. Apa saja isi paket sembako murah tersebut?
Isi paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng, dan gula pasir.

4. Berapa harga paket sembako dalam program ini?
Harga paket diturunkan menjadi Rp50 ribu per paket setelah mendapatkan tambahan subsidi.

5. Apa tujuan utama program ini?
Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menekan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Saputra Berry    Selasa, April 14, 2026    Comment   

Rp23 Miliar Digelontorkan Pemprov Kalbar Untuk Perbaikan Jalan Vital Kayong Utara

Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan Teluk Batang–Sukadana di Kayong Utara guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kayong Utara — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.

“Anggaran Rp23 miliar ini kita fokuskan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Norsan saat kunjungan kerja di Kayong Utara, Senin.

Fokus Pada Jalan Strategis Teluk Batang–Sukadana

Anggaran yang dialokasikan tersebut diprioritaskan untuk penanganan ruas jalan strategis Teluk Batang–Sukadana, yang selama ini menjadi jalur vital bagi mobilitas warga serta distribusi barang dan jasa.

Menurut Norsan, ruas jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan, transportasi, dan layanan publik.

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan tersebut dapat rampung sebelum Agustus 2026, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk menunjang berbagai kegiatan berskala provinsi di wilayah tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Daerah

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perbaikan jalan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan wilayah, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Kayong Utara Sambut Dukungan Pemprov

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyambut positif dukungan anggaran dari Pemprov Kalbar tersebut. Ia menilai bantuan anggaran tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayahnya.

Menurut Romi, perbaikan jalan akan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Romi.

Dampak Langsung Bagi Masyarakat dan Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kayong Utara diproyeksikan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, di antaranya:

• Mempercepat mobilitas warga antarwilayah

• Memperlancar distribusi barang dan jasa

• Mengurangi biaya transportasi

• Meningkatkan akses layanan publik

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp23 miliar, Pemprov Kalbar optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di Kayong Utara dapat terealisasi maksimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

FAQ

1. Berapa anggaran yang dialokasikan Pemprov Kalbar untuk jalan Kayong Utara?
Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Kayong Utara.

2. Jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan?
Prioritas perbaikan difokuskan pada ruas Teluk Batang–Sukadana, yang merupakan jalur strategis bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

3. Kapan target perbaikan jalan selesai?
Perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum Agustus 2026.

4. Apa manfaat perbaikan jalan bagi masyarakat?
Manfaatnya meliputi peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Mengapa infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah daerah?
Karena infrastruktur yang baik dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Reza Aditiya g    Senin, April 13, 2026    Comment   

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Ketapang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terus mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

Salah satu upaya yang diinisiasi adalah program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan setara SMA. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan SMKN 1 Ketapang serta melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja di wilayah tersebut.

Ia menegaskan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan bagi para pekerja. “Kami ingin para pekerja ini kembali mendapatkan pendidikan agar setidaknya bisa menyelesaikan jenjang SMA. Hal ini penting karena posisi IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Menurutnya, program ini menjadi langkah strategis karena tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga menjangkau kelompok pekerja yang selama ini belum tersentuh kebijakan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah.

Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sedangkan Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih di bawah Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5. Ia pun mendorong agar target IPM Kalbar bisa mencapai angka lebih tinggi. 

“Saya meminta Bappeda untuk menargetkan IPM di angka 75. Soal tercapai atau tidak, yang terpenting kita berupaya maksimal. Jika itu tercapai, kita bisa melampaui Kalimantan Utara,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan melakukan renovasi fasilitas pendidikan, termasuk di SMAN 1 Ketapang. Ia menilai kondisi bangunan sekolah saat ini sudah perlu mendapatkan perbaikan. 

“Bangunan sekolah ini kondisinya cukup memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Nantinya akan ditata ulang agar lebih rapi, termasuk merapikan bangunan lama yang berada di tengah,” jelasnya.

Genjot IPM Kalbar, Ria Norsan Fokuskan Paket C Pekerja hingga Renovasi Sekolah di Ketapang. 

Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian serius. Ia memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi. 

“Kalau dapur tidak memenuhi standar, seperti tidak memiliki IPAL atau akses air bersih, maka sebaiknya ditutup. Kita tidak ingin ada kejadian siswa mengalami keracunan makanan,” tegasnya.

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Biaya Haji Kalbar 2026 Dinegosiasi

Pemprov Kalbar optimalkan biaya penerbangan haji 2026 melalui seleksi terbuka dan negosiasi ketat dengan maskapai agar tarif tetap transparan dan terjangkau.

Pemprov Kalbar Transparan Soal Biaya Penerbangan Haji 2026, Ini Detailnya

Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap rasional dan transparan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan biaya penerbangan haji tahun 2026 melalui proses seleksi terbuka serta negosiasi ketat dengan maskapai penerbangan.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa proses penetapan maskapai dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Penetapan dilakukan secara terbuka. Maskapai dengan penawaran terendah menjadi pemenang, tetapi tetap kita lakukan negosiasi untuk memastikan harga tersebut benar-benar wajar dan tidak memberatkan jamaah," kata Harisson saat menerima audiensi perwakilan Lion Group di Pontianak, Kamis.

Lion Air Jadi Maskapai Penerbangan Haji Kalbar 2026

Dalam proses seleksi tersebut, maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara untuk penerbangan haji Kalimantan Barat tahun 2026.

Nilai penawaran yang diajukan maskapai tersebut berada di kisaran Rp13,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan biaya pada tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta penjelasan rinci terkait kenaikan biaya tersebut. Menurut Harisson, transparansi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena biaya tersebut nantinya akan diketahui oleh para calon jamaah haji.

"Kenaikan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, karena biaya tersebut akan diketahui oleh jamaah. Transparansi menjadi hal utama," ujarnya.

Negosiasi Lanjutan Dilakukan untuk Tekan Biaya

Setelah penetapan pemenang, pemerintah daerah tetap membuka ruang negosiasi lanjutan guna memastikan harga tetap efisien dan realistis.

Harisson menyebutkan bahwa optimalisasi biaya menjadi prioritas agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain faktor internal, pemerintah juga menyoroti sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi biaya penerbangan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur.

"Jika harga avtur naik, itu menjadi risiko maskapai sesuai kontrak. Namun jika turun, kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah," jelasnya.

Kenaikan Harga Avtur Jadi Faktor Utama

Sementara itu, perwakilan Lion Group, Agung Pratama, menjelaskan bahwa harga yang diajukan telah melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur yang cukup signifikan.

Menurutnya, lonjakan harga avtur saat ini mencapai sekitar 70 persen, sehingga berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai.

"Harga yang kami ajukan sudah seminimal mungkin agar tetap kompetitif, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga avtur hingga sekitar 70 persen," kata Agung.

Komitmen Transparansi dan Pelayanan Terbaik bagi Jamaah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji.

Setiap komponen biaya, termasuk transportasi udara, disusun secara cermat, transparan, dan akuntabel guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak tanpa beban biaya berlebihan.

Dengan langkah optimalisasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan transportasi haji Kalimantan Barat tahun 2026 dapat berjalan lancar dan biaya tetap terjangkau bagi para jamaah.

FAQ

1. Mengapa biaya penerbangan haji Kalbar 2026 mengalami kenaikan?
Kenaikan biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama lonjakan harga avtur hingga sekitar 70 persen yang berdampak pada biaya operasional maskapai.

2. Maskapai apa yang melayani penerbangan haji Kalbar 2026?
Maskapai Lion Air ditetapkan sebagai penyedia jasa transportasi udara setelah melalui proses seleksi terbuka.

3. Berapa nilai kontrak penerbangan haji Kalbar 2026?
Nilai penawaran maskapai berada di kisaran Rp13,3 miliar.

4. Apakah pemerintah masih bisa menurunkan biaya tersebut?
Ya, pemerintah masih melakukan negosiasi lanjutan untuk membuka peluang efisiensi dan penyesuaian harga.

5. Apa komitmen utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji?
Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan biaya tetap rasional bagi jamaah.

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Redaksi    Jumat, April 10, 2026    Comment   

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

• Pertambangan bauksit

• Perkebunan kelapa sawit

• Distribusi logistik antarwilayah

• Aktivitas perdagangan dan industri

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

• Mobilitas masyarakat semakin lancar

• Distribusi logistik menjadi lebih efisien

• Investasi daerah meningkat

• Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

• Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Saputra Berry    Selasa, April 07, 2026    Comment   

Program Retret ASN Kalbar Ditegaskan Wajib, Anggaran Masih Di Bawah Standar

Sekda Kalbar Harisson menegaskan retret ASN wajib sesuai UU ASN. Anggaran pengembangan kompetensi 2026 masih di bawah standar nasional.

Pontianak — Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa program retret atau peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Harisson, pelaksanaan retret ASN bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab pengembangan kapasitas aparatur agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

"Pelaksanaan retret ASN ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 ayat (1), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan," ujar Harisson di Pontianak, Senin.

Retret ASN Diperkuat Aturan Nasional

Harisson menjelaskan, ketentuan pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan tersebut, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sistem kerja, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Masih Rendah

Meski program retret wajib dilaksanakan, Harisson mengakui bahwa alokasi anggaran pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Barat masih tergolong terbatas.

Pada APBD 2026, anggaran pengembangan kompetensi ASN hanya mencapai sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah.

Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengamanatkan alokasi sebesar 0,34 persen.

Secara rinci, anggaran yang tersedia meliputi:

• Rp1,558 miliar untuk pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi

• Rp1,938 miliar untuk pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional kepemimpinan, serta prajabatan

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan standar nasional pengembangan kompetensi ASN.

Perangkat Daerah Diminta Lakukan Pergeseran Anggaran

Harisson menyebutkan bahwa kegiatan retret atau peningkatan kompetensi bagi pimpinan tinggi pratama dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah dianggarkan oleh 25 badan dan dinas serta 11 UPT dalam APBD 2026.

Namun, bagi perangkat daerah yang belum menganggarkan kegiatan tersebut, diminta segera melakukan penyesuaian melalui mekanisme pergeseran anggaran.

"Dalam surat yang saya keluarkan tanggal 6 Maret 2026, perangkat daerah yang belum menganggarkan diminta melakukan pergeseran anggaran untuk pembiayaan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Pergeseran anggaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Harisson menegaskan, pergeseran hanya diperbolehkan pada mata anggaran yang sejenis, seperti perjalanan dinas atau administrasi pendidikan dan pelatihan.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran untuk masyarakat, hibah, maupun pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Retret ASN Akan Ditata Ulang Seiring Efisiensi Anggaran

Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2026 terkait transformasi budaya kerja ASN, pemerintah daerah berencana menata ulang pelaksanaan retret ASN.

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah efisiensi perjalanan dinas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50 persen serta efisiensi kegiatan perangkat daerah sebesar 50 persen dalam APBD 2026.

Dengan adanya kebijakan terbaru, efisiensi perjalanan dinas dipastikan akan semakin diperketat.

"Dengan adanya surat edaran terbaru tersebut, tentunya kegiatan retret akan ditata ulang," kata Harisson.

Makna Retret ASN Bagi Kualitas Pelayanan Publik

Program retret ASN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelatihan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu:

• meningkatkan kompetensi teknis

• memperkuat kepemimpinan

• memperbaiki pelayanan publik

• beradaptasi dengan perubahan sistem birokrasi modern

Dengan demikian, keberadaan retret ASN tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan kepada masyarakat.

FAQ

Apa itu retret ASN?

Retret ASN adalah kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan.

Apakah retret ASN wajib dilaksanakan?

Ya. Retret ASN merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berapa minimal jam pengembangan kompetensi ASN setiap tahun?

Minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Berapa anggaran pengembangan kompetensi ASN Kalbar tahun 2026?

Sekitar 0,11 persen dari total belanja daerah, masih di bawah standar nasional 0,34 persen.

Apakah anggaran masyarakat bisa digeser untuk retret ASN?

Tidak. Anggaran untuk masyarakat, hibah, dan pembangunan infrastruktur tidak boleh digeser.

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Bupati Kubu Raya Sujiwo Minta Komitmen Nyata Pemprov Kalbar Saat Musrenbang 2027

Bupati Kubu Raya Sujiwo minta komitmen nyata Pemprov Kalbar dalam Musrenbang 2027 guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kubu Raya — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan atensi lebih dan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027, yang menjadi agenda strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta jajaran Forkopimda Kubu Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujar Sujiwo.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kubu Raya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Pontianak. Peran ini dinilai sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Barat.

Karena itu, Sujiwo menilai dukungan dari pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar serta pengembangan sektor unggulan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Musrenbang RKPD ini sendiri menjadi forum strategis yang tidak hanya menyusun rencana pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

FAQ

1. Apa itu Musrenbang?
Musrenbang adalah forum perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

2. Apa yang disampaikan Bupati Sujiwo dalam Musrenbang 2027?
Ia meminta komitmen nyata dari Pemprov Kalbar untuk mendukung pembangunan Kubu Raya, terutama infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengapa Kubu Raya dianggap strategis?
Karena Kubu Raya merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

4. Siapa yang mewakili Pemprov Kalbar dalam kegiatan ini?
Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, hadir mewakili Gubernur Kalbar.

5. Apa tujuan utama Musrenbang RKPD 2027?
Untuk menyusun rencana pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Sartika    Kamis, April 02, 2026    Comment   

Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong Ekspor Arwana Tembus Pasar Global

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ikan arwana atau siluk sebagai ikon ekonomi kreatif sekaligus komoditas ekspor unggulan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk di Pontianak, Kamis.

“Ikan siluk atau arwana Kalbar memiliki kualitas terbaik di dunia. Pemerintah harus hadir memastikan para penangkar tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Kita ingin ekspor siluk Kalbar dapat melaju lebih cepat ke mancanegara,” tegas Norsan.

Arwana Bukan Sekadar Hobi, Tapi Investasi Bernilai Tinggi

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Menurut Norsan, arwana tidak lagi sekadar ikan hias, melainkan telah berkembang menjadi sektor investasi bernilai tinggi. Industri ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja serta memperkuat identitas daerah di pasar internasional.

Dengan potensi tersebut, pemerintah daerah memandang penting untuk menghadirkan ekosistem usaha yang kondusif, mulai dari budidaya hingga distribusi ekspor.

Fokus Pembenahan Regulasi dan Perizinan

Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah persoalan regulasi, khususnya dalam proses sertifikasi dan perizinan pengangkutan arwana.

Pemprov Kalbar berencana berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyederhanakan proses administrasi agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing produk arwana Kalbar di pasar global yang semakin kompetitif.

Perluas Pasar Hingga Asia Timur dan Eropa

Tak hanya dari sisi regulasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat promosi melalui berbagai ajang internasional seperti pameran dagang dan festival budaya.

Target pasar pun diperluas ke kawasan strategis seperti Asia Timur dan Eropa, yang dikenal memiliki permintaan tinggi terhadap ikan arwana berkualitas premium.

Dorong Riset untuk Jaga Kualitas Genetik

Selain promosi dan regulasi, aspek riset juga menjadi perhatian serius. Norsan mendorong kolaborasi penelitian guna menjaga kemurnian genetik arwana lokal.

“Kita memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha ikan siluk, termasuk mendorong riset dan penguatan kualitas agar arwana Kalbar tetap menjadi primadona dunia,” ujarnya.

Pelaku Usaha Sambut Positif Dukungan Pemerintah

Ria Norsan dorong ekspor arwana Kalbar sebagai ikon ekonomi kreatif. Pemprov fokus penyederhanaan regulasi dan perluasan pasar global. (Gambar ilustrasi)

Ketua APPS, Erik Hikmatul Basyir, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian langsung dari gubernur menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak secara mandiri.

“Dengan dukungan ini, kami optimistis ekonomi kerakyatan berbasis budidaya ikan hias akan naik kelas,” ungkapnya.

Kontes Arowana 2026 Siap Angkat Citra Kalbar

Dalam pertemuan tersebut, APPS juga memaparkan rencana penyelenggaraan APPS Arowana Kontes 2026 yang akan memperebutkan Piala Grand Champion Gubernur Kalbar.

Ajang ini diharapkan menjadi magnet baru yang mampu memperkuat citra Kalbar sebagai pusat arwana dunia, sekaligus menarik perhatian pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

FAQ

1. Apa itu ikan siluk atau arwana?
Ikan siluk adalah sebutan lokal untuk arwana, ikan hias bernilai tinggi yang banyak dibudidayakan di Kalimantan Barat.

2. Mengapa arwana Kalbar terkenal?
Karena kualitas genetiknya unggul, warna yang eksotis, serta standar budidaya yang diakui pasar internasional.

3. Apa kendala ekspor arwana dari Kalbar?
Kendala utama ada pada regulasi, seperti sertifikasi dan perizinan pengangkutan yang masih perlu disederhanakan.

4. Ke mana saja tujuan ekspor arwana Kalbar?
Pasar utama meliputi Asia Timur dan mulai diperluas ke kawasan Eropa.

5. Apa dampak ekonomi dari budidaya arwana?
Mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif daerah.