 |
| Gubernur Kalbar ajak GAPKI perkuat industri sawit berkelanjutan. (ANTARA) |
Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
"Saya menekankan pentingnya kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam mengelola potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Kita memiliki harapan khusus bahwa kepengurusan GAPKI Kalbar yang baru ini dapat bermitra aktif dengan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan sawit," kata Norsan saat menghadiri pelantikan Pengurus GAPKI Cabang Kalbar periode 2025-2030, di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, Kalbar merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia, dengan potensi besar yang menopang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan saat ini telah beralih paradigma menuju arah berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
"Tujuan pembangunan kita tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga penghapusan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan iklim," ujarnya lagi.
Terkait munculnya regulasi baru berupa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, Gubernur mengingatkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan diri, khususnya dalam pengurusan perizinan di bidang kehutanan.
"Hal ini penting agar pelaku usaha tidak terjerat permasalahan hukum, karena kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perizinan," katanya pula.
Gubernur juga mendorong GAPKI Kalbar untuk mengambil langkah konkret melalui penguatan kemitraan dengan petani, pendampingan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah terpencil.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengimbau agar seluruh pengusaha kelapa sawit yang belum bergabung di GAPKI turut serta menjadi anggota.
Ia menekankan bahwa sinergi antara GAPKI dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui kontribusi pajak, retribusi, dan pengembangan ekonomi lokal.
"Kami telah berkomunikasi dengan Pelindo, dan akhir tahun ini direncanakan crane untuk bongkar muat CPO akan dipasang di Pelabuhan Kijing. Ini akan memperkuat infrastruktur distribusi sawit dan mendorong PAD," kata Norsan.
Gubernur juga meminta agar pengusaha kelapa sawit mengadopsi prinsip keberlanjutan secara ketat, termasuk melalui penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan ISPO, konservasi hutan dan kawasan gambut, serta upaya pelestarian lingkungan lainnya.
"Kita harus mampu mengelola sumber daya alam secara bijak. Saya harap para pengusaha juga terlibat aktif dalam program rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam bersama pemerintah dan masyarakat," katanya.
Gubernur mengajak seluruh pengusaha kelapa sawit untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga aktif mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
"Dengan sinergi dan tanggung jawab tinggi dari para pelaku industri sawit, saya yakin Kalimantan Barat dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial," katanya pula.
Ia menyampaikan selamat bekerja kepada jajaran Pengurus GAPKI Kalbar yang baru dilantik, dan mengajak mereka turut berkontribusi mewujudkan Kalbar yang damai dan sejahtera melalui pengelolaan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
