Pemkab Kubu Raya anggarkan Rp1,6 miliar untuk THR non-ASN

Ariffannur Romadon    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya anggarkan Rp1,6 miliar untuk THR non-ASN

Pemkab Kubu Raya anggarkan Rp1,6 miliar untuk THR non-ASN. (ANTARA)

Pontianak - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sujiwo menegaskan bahwa dirinya telah menganggarkan dana Rp1,6 miliar dari APBD untuk tunjangan hari raya (THR) tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan pemerintahan daerah.

"Kepastian ini sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Untuk itu, saya pastikan THR untuk non-ASN cair," katanya di Sungai Raya, Sabtu.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan gaji ke-13 dan ke-14, dan dirinya juga mengimbau kepada pimpinan BUMD, BUMN, serta pihak swasta untuk menunaikan kewajiban dalam membayarkan hak pekerja, buruh, dan karyawan berupa THR menjelang Idul Fitri.

Bupati Sujiwo menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk THR non-ASN di Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp1,6 miliar. Dana ini mencakup pembayaran bagi berbagai tenaga honorer, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, guru ngaji, guru PAUD, serta tenaga sosial lainnya.

"Tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga pengajar harian yang hanya menerima honor bulanan sekitar Rp200-300 ribu, bagaimana mungkin kita tidak memberikan atensi kepada mereka. Maka, saya pastikan THR mereka akan cair minggu depan. Begitu juga honor dukun beranak, fardhu kifayah, dan guru ngaji, semua sudah kita anggarkan dan harus cair sebelum April," tuturnya.

Selain memastikan pencairan THR bagi tenaga non-ASN, Bupati Sujiwo juga mengingatkan sektor swasta agar tidak mengabaikan hak para pekerja mereka. Ia menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

"Tidak boleh ada tenaga kerja yang hanya menjadi penonton ketika ASN mendapatkan gaji ke-13, ke-14, dan THR. Saya mengimbau kepada perusahaan swasta agar memperhatikan hak pekerjanya dan memastikan pembayaran THR tepat waktu," tambahnya.

Untuk memastikan proses pembayaran berjalan aman dan transparan, Pemkab Kubu Raya telah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Dengan sistem ini, diharapkan pencairan dana lebih cepat dan akurat, tanpa kendala administratif yang menghambat hak pekerja.

"Kebijakan ini menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memastikan kesejahteraan tenaga honorer dan pekerja di daerahnya menjelang Hari Raya Idul Fitri," kata Sujiwo.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Pemkab Kubu Raya salurkan 1.500 paket sembako warga terdampak banjir

Ariffannur Romadon    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya salurkan 1.500 paket sembako warga terdampak banjir

Pemkab Kubu Raya salurkan 1.500 paket sembako warga terdampak banjir. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan sebanyak 1.500 paket sembako bagi warga yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang, sebagai upaya pemerintah daerah setempat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di tengah kondisi bencana.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan secara proporsional," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau langsung dan membagikan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang, Sabtu.

Sujiwo menjelaskan, berdasarkan laporan Camat Sungai Ambawang, banjir yang melanda wilayah tersebut telah berdampak pada 2.722 rumah. Sebelumnya, Pemkab Kubu Raya telah menyalurkan 1.330 paket sembako, sehingga dengan tambahan 1.500 paket ini, kebutuhan warga diharapkan dapat terpenuhi.

Selain bantuan sembako, Pemkab Kubu Raya juga masih mengoperasikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji bagi warga terdampak.

Meskipun masa tanggap darurat seharusnya sudah berakhir, pemerintah daerah tetap membuka kemungkinan memperpanjang operasional dapur umum jika masih diperlukan.

"Jika dapur umum masih dibutuhkan, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan gubernur Kalimantan Barat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," katanya.

Sujiwo juga mengapresiasi peran TNI, Polri, perangkat daerah, serta berbagai pihak lainnya yang telah bersinergi dalam upaya mitigasi dan penanganan banjir.

"Kerja sama yang solid sangat diperlukan dalam penanganan bencana. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan turut membantu masyarakat menghadapi situasi ini," katanya.

Ia menegaskan pula bahwa pemerintah pusat juga akan turut serta dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk dukungan dari berbagai pihak yang peduli terhadap kondisi warga terdampak.

"Walaupun upaya yang dilakukan sudah maksimal, tentu masih ada kekurangan. Sebagai kepala daerah, saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

KI Kalbar dorong Pertamina tingkatkan keterbukaan informasi publik

Ariffannur Romadon    Sabtu, Maret 15, 2025    Comment   

KI Kalbar dorong Pertamina tingkatkan keterbukaan informasi publik

KI Kalbar dorong Pertamina tingkatkan keterbukaan informasi publik. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Sales Area Regional Kalbar PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan energi, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Transparansi informasi dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian terkait ketersediaan dan distribusi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg," kata Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, di Pontianak, Sabtu.

Dia menegaskan bahwa sebagai badan publik, PT Pertamina memiliki kewajiban membuka akses informasi kepada masyarakat.

"Layanan keterbukaan informasi publik PT Pertamina di Kalimantan Barat harus bisa diakses luas oleh masyarakat. Apalagi, isu ketersediaan energi, khususnya LPG 3 kg dan BBM bersubsidi, sering kali menjadi perhatian utama menjelang hari besar keagamaan," tuturnya.

Menurut Darusalam, transparansi dalam tata kelola distribusi LPG 3 kg sangat penting guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Pertamina sebagai badan publik diharapkan dapat memberikan akses informasi yang terbuka bagi pemohon informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, menyoroti pentingnya akses informasi terkait kuota dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.

"Peningkatan akses informasi bagi masyarakat akan membantu mengurangi misinformasi seputar pengelolaan BBM bersubsidi. Ini juga berdampak positif bagi PT Pertamina dalam membangun kepercayaan publik," katanya.

Reinardo juga menekankan bahwa berbagai persoalan yang melibatkan PT Pertamina, seperti distribusi pertalite dan pertamax, penerapan MyPertamina yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, hingga dugaan penyimpangan distribusi BBM di perairan Sungai Kapuas, harus direspons dengan keterbukaan informasi.

Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Retail Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Irmi, memastikan bahwa Pertamina terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, terutama terkait ketersediaan stok BBM dan LPG menjelang Idul Fitri.

"Kami berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan serta terus melakukan evaluasi agar sistem distribusi berjalan optimal," katanya.

Aris juga menjelaskan bahwa untuk sejumlah persoalan yang disampaikan KI Kalbar, pihaknya akan berkoordinasi dengan kantor pusat di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab dalam komunikasi dan informasi publik.

Sales Branch Manager IV Gas Kalbar, Imam Rizki Arianto, menyatakan bahwa informasi tentang kuota LPG 3 kg serta isu-isu terkait distribusi energi harus dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.

"Kami akan segera menindaklanjuti saran dari KI Kalbar agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas," katanya.

Sementara itu, Sales Branch Manager I Fuel Kalbar, Abdul Malik, menambahkan bahwa penerapan sistem barcode MyPertamina dalam pencatatan konsumen BBM bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi.

"Namun, kami juga memahami pentingnya perlindungan data pengguna. Oleh karena itu, kami terus memperkuat keamanan data sesuai regulasi yang berlaku," tuturnya.

Smentara itu,Korbid PSI KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan, menekankan pentingnya sosialisasi sistem barcode MyPertamina agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

"Perlu ada sosialisasi lebih luas agar masyarakat memahami sistem ini dan dapat mengaksesnya dengan mudah," katanya.

Dengan dorongan dari KI Kalbar, diharapkan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat semakin meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi energi. Keterbukaan informasi yang lebih baik akan membantu masyarakat mengakses data yang valid dan terpercaya, terutama menjelang momen perayaan besar seperti Idul Fitri.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wali Kota Pontianak resmikan tiga integrasi layanan primer puskesmas

Ariffannur Romadon    Jumat, Maret 14, 2025    Comment   

Wali Kota Pontianak resmikan tiga integrasi layanan primer puskesmas

Wali Kota Pontianak resmikan tiga integrasi layanan primer puskesmas. (ANTARA)

Pontianak - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono meresmikan tiga unit gedung dan Integrasi Layanan Primer (ILP) masing-masing di Puskesmas Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur serta Puskesmas Telaga Biru dan Puskesmas Siantan Hulu di Pontianak Utara, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Tidak hanya gedung baru, tetapi pelayanannya juga harus meningkat. Bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Tentunya Pemkot Pontianak berkomitmen meningkatkan indeks pelayanan kesehatan,” ujarnya saat meresmikan secara simbolis dan meninjau ILP di UPT Puskesmas Tanjung Hulu di Jalan Ya’m Sabran, Jumat.

Ia menjelaskan pada 2025 Pemkot Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah melaksanakan pembangunan perbaikan di tiga puskesmas lainnya seperti Puskesmas Paris 2 di Kecamatan Pontianak Tenggara, Puskesmas Kom Yos Sudarso di Kecamatan Pontianak Barat, serta Puskesmas Siantan Tengah di Kecamatan Pontianak Utara.

Edi menambahkan, perbaikan puskesmas lain menyusul di tahun selanjutnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023, ILP adalah sebuah upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perorangan, keluarga dan masyarakat. ILP dilaksanakan sepanjang proses, mulai dari janin, lahir, remaja, dewasa dan tua.

“ILP bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat,” imbuh Edi.

Ia berharap kehadiran ILP di Puskesmas Tanjung Hulu, Telaga Biru, dan Siantan Hulu ini bisa menjadi terobosan penting dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih terpadu dan efisien kepada warga.

“Melalui ILP, kita ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas tanpa harus mengalami hambatan administratif atau teknis,” katanya.

Menurut dia program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Pontianak untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“ILP ini adalah jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi dalam pelayanan kesehatan dasar,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko menambahkan terdapat tujuh puskesmas di beberapa wilayah yang terpilih untuk diperbaiki dalam peta jalan yang targetnya selesai pada 2028.

”Kita akan berusaha untuk mencari anggaran baik dari pusat maupun daerah, Insya Allah di tahun 2028 seluruh puskesmas sudah terbangun dengan bagus,” lanjutnya.

Apabila selama ini masyarakat ke puskesmas hanya untuk menerima obat saja, tetapi dengan adanya ILP akan membuka lebih banyak pelayanan yang berhubungan langsung dengan siklus hidup seseorang.

Selain di puskesmas, ILP juga akan tersedia di posyandu di Kota Pontianak. “Jadi tidak ada terpisah antara posyandu ibu hamil, balita, remaja dan lansia. Semuanya digabung menjadi satu posyandu, pelayanan semuanya terintegrasi di situ,” kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkab Kubu Raya Kalbar segera bangun jalan poros di Terentang

Ariffannur Romadon    Jumat, Maret 14, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya Kalbar segera bangun jalan poros di Terentang

Pemkab Kubu Raya Kalbar segera bangun jalan poros di Terentang. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat akan segera membangun jalan poros di Kecamatan Terentang dengan menjalin koordinasi intensif bersama pemerintah pusat.

"Kami saat ini tengah melakukan pemantapan anggaran sesuai dengan instruksi Presiden tentang efisiensi. Anggaran tahun 2025 mengalami rasionalisasi sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, karena itu, kami terus berupaya mendapatkan anggaran tambahan melalui DPR RI maupun kementerian terkait," kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto di Sungai Raya, Jumat.

Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dalam merealisasikan proyek pembangunan jalan poros tersebut.

"Jika anggaran tambahan disetujui, kami akan membawa kembali ke daerah. Aspirasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait," tuturnya.

Selain pembangunan jalan poros, Pemkab Kubu Raya juga berencana memperjuangkan pembangunan gedung DPRD Kubu Raya yang selama 17 tahun belum terealisasi.

"Selama ini DPRD Kubu Raya berperan penting dalam pengesahan anggaran pembangunan melalui sidang paripurna. Karena itu, kami berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan gedung DPRD sebagai bentuk penghormatan atas peran legislatif," tambahnya.

Terkait proyek jalan poros, Pemkab Kubu Raya telah melakukan survei lapangan guna memastikan kelayakan infrastruktur di Kecamatan Terentang.

"Kami sudah melakukan survei, dan akses roda empat sudah memungkinkan di wilayah ini. Insyaallah, kami akan kembali melakukan kunjungan untuk memastikan progresnya. Kami juga mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat melalui dana aspirasi untuk pembangunan di Kabupaten Kubu Raya," kata Sukiryanto.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bupati Kubu Raya perjuangkan kepastian status PPPK hasil seleksi 2024

Ariffannur Romadon    Jumat, Maret 14, 2025    Comment   

Bupati Kubu Raya perjuangkan kepastian status PPPK hasil seleksi 2024

Bupati Kubu Raya perjuangkan kepastian status PPPK hasil seleksi 2024. (ANTARA)

Pontianak - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sujiwo menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.  

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya berupaya memastikan agar para calon PPPK mendapatkan kejelasan nasib, terutama bagi mereka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer atau telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi status baru yang hingga kini masih belum pasti," kata Sujiwo di Sungai Raya, Jumat.

Dia mengatakan, sebagian dari calon PPPK yang sudah lolos ini dulunya pegawai honorer. Ada juga yang mengundurkan dari pekerjaan lain setelah dinyatakan lolos seleksi PPPK.

"Namun, mereka kini menghadapi ketidakpastian status yang tentu menimbulkan kekecewaan," tuturnya.

Sujiwo berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempertimbangkan opsi pengangkatan calon PPPK secara bertahap. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang telah lolos seleksi.

"Kita prihatin karena mereka telah dinyatakan lolos, tetapi kepastian pengangkatannya masih belum jelas. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat," katanya.

Pemkab Kubu Raya berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI guna mempercepat proses penetapan status bagi para PPPK.

"Kami akan terus berupaya agar teman-teman PPPK mendapatkan kepastian. Komunikasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan agar status mereka segera ditetapkan," katanya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK dijadwalkan mulai tahun 2026. Kebijakan ini telah disepakati dalam rapat kerja antara Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI pekan lalu.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kemenag-Kominda Bengkayang antisipasi aliran kepercayaan menyimpang

Ariffannur Romadon    Jumat, Maret 14, 2025    Comment   

Kemenag-Kominda Bengkayang antisipasi aliran kepercayaan menyimpang

Kemenag-Kominda Bengkayang antisipasi aliran kepercayaan menyimpang. (ANTARA)

Bengkayang - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkayang bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) mengantisipasi dan mengawasi adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat di wilayah setempat yang diduga menyimpang.

"Belum terdapat aliran kepercayaan yang berkembang seperti di Sulawesi Selatan. Namun kedelapan ormas keagamaan yang dirasa menyimpang di Bengkayang ini memang masih eksis tapi tidak begitu berkembang," kata Kepala Kemenag Bengkayang, Damsir dalam diskusi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di Bengkayang, Jumat.

Delapan aliran kepercayaan yang dimaksud tersebut di antaranya seperti JAI, LDII, MTA, Hasbullah, Saksi-saksi Yehova, Ormas Yahwe, Kerajaan Langit. Selain itu terdapat beberapa kelompok ormas yang dibubarkan tapi kegiatannya masih dilakukan.

"Mereka melakukan dengan sembunyi sembunyi sebagai contoh HTI di mana sudah dibubarkan namun para pemimpinnya masih tetap eksis," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkayang Arifin Arsyad berharap, kerja sama tim satuan kerja pengawasan aliran kepercayaan dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Ia mencontohkan, di Sulawesi Selatan terdapat kelompok yang menambahkan rukun Islam menjadi 11.

“Saya berharap agar kelompok yang serupa tersebut tidak ada di Kabupaten Bengkayang dikarenakan khawatir membawa masalah terhadap kerukunan beragama, kita wajib melakukan pemetaan dan monitoring agar dapat mendeteksi dini mencegah adanya ormas seperti itu,” ujarnya. 

Ia juga meminta agar Kesbangpol Kabupaten Bengkayang untuk aparatur sipil negara (ASN) yang terdeteksi mengikuti suatu kelompok aliran kepercayaan menyimpang agar dicatat daftar namanya dan disampaikan kepada pimpinannya sebagai bahan pertimbangan.

Dalam kesempatan yang sama, ia menghimbau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat masuk ke sekolah untuk memberikan penyuluhan terkait aliran kepercayaan kepada para peserta didik sehingga memberikan pemahaman beragama dan aliran kepercayaan.

"Mengingat bahwa daerah Sanggau Ledo ke atas merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia, dikhawatirkan masuknya aliran kepercayaan yang tidak sesuai sehingga perlu dipetakan dan mencegah masuknya aliran kepercayaan yang menyimpan maupun radikal," ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan akan dibentuk grup percakapan untuk mewadahi media komunikasi dari pihak-pihak berkepentingan untuk berpartisipasi dalam menginformasikan potensi penyimpangan aliran kepercayaan pada suatu kelompok, sekaligus sebagai data berbagi informasi dan temuan.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yosep Kasim menambahkan, isu aliran kepercayaan ada di kecamatan Monterado Bengkayang. Menurut analisa dan pantauan Kesbangpol terkait dengan ormas keagamaan masih ada delapan aliran kepercayaan tersebut di Bengkayang.

"Info terbaru di tahun 2025 yang muncul ada namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian ormas tersebut masih stagnan tidak signifikan, data keanggotaan masih sama," ujarnya

Namun lanjutnya, terdapat pergeseran bagian organisasi di dalam kelompok keanggotaan ormas tersebut. Selain itu terkait dengan ormas yang baru, mengenai Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWSI) awal Januari 2025 direncanakan akan mengadakan Tabligh Akbar di Sanggau Ledo.

"Tapi kegiatan tersebut dibatalkan dikarenakan tidak mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Kalbar," ujarnya.

Terhadap aliran kepercayaan yang berkembang di Bengkayang tersebut, diharapkan tetap diawasi dan dipantau agar tidak memecah belah persatuan dan kerukunan umat di Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA

BNN atensi penyelundupan narkoba lewat perbatasan dan jalur laut

Ariffannur Romadon    Jumat, Maret 14, 2025    Comment   

BNN atensi penyelundupan narkoba lewat perbatasan dan jalur laut

BNN atensi penyelundupan narkoba lewat perbatasan dan jalur laut. (ANTARA)

Bengkayang - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyatakan ada dua jalur yang menjadi atensi besar dalam pemberantasan narkoba yakni jalur darat perbatasan Indonesia dan Malaysia serta jalur laut di pesisir Bengkayang.

Kepala BNN Kabupaten Bengkayang, Wahyu Kurniawan di Bengkayang, Jumat menyampaikan, untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba pihaknya melakukan penguatan di setiap jenjang dan elemen.

"Di lingkungan sekolah kita gelorakan Mars BNN untuk menyosialisasikan sekaligus mengedukasi siswa-siswi tentang  bahaya narkoba. Untuk instansi pemerintah lewat penguatan  program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) hingga ke tingkat desa," ujarnya.

Penguatan pencegahan juga dilakukan di jalur-jalur yang dianggap potensial masuknya narkoba di wilayah Bengkayang. Mengingat, kabupaten ini berada di jalur perbatasan.

"Pada 2019, BNN pernah gagalkan penyeludupan 100 kilogram sabu lewat jalur laut. Begitu pula bulan lalu BNN Kalbar juga gagalkan 10 kilogram sabu di Kabupaten Sambas," ujarnya.

Kasus tersebut katanya, menjadi perhatian BNN dengan mengintensifkan personil dan informasi di jalur-jalur tersebut. Pihaknya juga membentuk desa bersih narkoba (desa bersinar) dan pembentukan satgas P4GN. Melalui pembentukan Kelompok Satgas ini, nantinya akan berfungsi sebagai agen perubahan khususnya di desa.

"Satgas ini akan dilatih secara intensif untuk menjadi perpanjangan tangan BNN dalam melakukan pendampingan, dan pengawasan di tingkat Desa," ujarnya.

BNN Bengkayang lanjutnya, berkomitmen untuk mencegah dan menyelamatkan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkoba. Dia berharap sinergitas yang terus dibangun selama ini dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa dari bahaya narkoba.

"Kita akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak aparat penegak hukum dan pemerintahan daerah, serta instansi terkait lainnya," ujarnya.

Ia menyebutkan lima langkah strategis berantas narkoba di Bengkayang, pertama, penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program P4GN. Selain  mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan P4GN. 

Kedua, penguatan intelijen dengan pembangunan big data intelijen untuk mendukung kebijakan P4GN (evidence based policy), dan mengintensifikasi kegiatan surveillance, serta kapasitas SDM intelijen dan penguatan Drugs Signature Analysis.

Ketiga, penguatan di pesisir dan perbatasan negara dengan memperkuat ketahanan masyarakat baik di pesisir mau pun perbatasan negara untuk menangkal penyelundupan narkoba. Selain itu juga memperkuat sistem pengawasan jalur perlintasan antar negara.

Keempat, penguatan kerja sama dengan negara perbatasan guna membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum di negara tetangga.

Kelima, penguatan tematik dan iconic, seperti mengintervensi langsung penanganan masalah aktual di masing-masing wilayah, dan pendekatan intervensi berdasarkan data, sumberdaya dan kearifan lokal dari masing-masing wilayah rawan. Kemudahan pembangunan ketahanan keluarga dan lingkungan pendidikan.

Dia berharap, dengan berbagai upaya yang dilakukan BNN dalam berantas narkotika dapat didukung dan memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA 

SPPG sebut program MBG di Singkawang tetap jalan di bulan puasa

Ariffannur Romadon    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

SPPG sebut program MBG di Singkawang tetap jalan di bulan puasa

SPPG sebut program MBG  di Singkawang tetap jalan di bulan puasa. (ANTARA)

Singkawang - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat tetap berjalan selama bulan puasa, terutama di SMPN 3 dan SDN 02 Singkawang.

"Hanya saja ,untuk menu makanan yang diberikan kepada siswa berbeda dengan hari biasanya, yang mana pada bulan puasa ini disesuaikan agar lebih praktis dan tahan lama," kata Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Kecamatan Singkawang Tengah Devi Rizkia di Singkawang, Kamis.

Dia mengatakan menu yang diberikan kepada siswa pada bulan puasa berupa makanan ringan, seperti biskuit, kurma, pisang, telur rebus, dan susu.

"Kalau hari biasa kan kita menggunakan nasi, tapi pada bulan puasa menunya kita ganti dengan makanan ringan sesuai keputusan dari pusat," ujarnya.

MBG yang diberikan juga tidak diperbolehkan untuk dimakan di sekolah, namun dibawa pulang oleh siswa untuk berbuka puasa di rumah.

Devi menambahkan variasi menu akan terus dilakukan agar tetap menarik dan bergizi. "Nanti ada tambahan susu, roti, dan buah-buahan, seperti pisang, jeruk, langsat atau lengkeng," ujarnya.

Menurutnya, proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah pada bulan puasa justru lebih ringan dibanding hari biasa, karena tidak memerlukan persiapan masak yang rumit.

"Pekerjaan lebih ringan, karena kami tidak perlu memasak dalam jumlah yang besar atau mencuci peralatan makan. Semua makanan langsung dikemas dan diantarkan menggunakan goodie bag," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Singkawang Risma Purnama memberikan apresiasi terhadap program MBG, terutama di bulan puasa ini, karena masih terus berjalan.

"Alhamdulillah, kami dari pihak sekolah berterima kasih," katanya.

Menurutnya, program MBG di bulan puasa ini lebih praktis, karena siswa bisa membawa pulang makanan untuk berbuka di rumah.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Penyaluran bansos uang tunai di Pontianak sudah sasar 1.492 KK

Ariffannur Romadon    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

Penyaluran bansos uang tunai di Pontianak sudah sasar 1.492 KK

Penyaluran bansos uang tunai di Pontianak sudah sasar 1.492 KK. (ANTARA)

Pontianak - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono menyebutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) uang tunai untuk tahap awal sudah menyasar 1.492 kepala keluarga (KK) yang tersebar di dua kecamatan, yakni Pontianak Utara dan Pontianak Timur.

"Penyaluran bansos sedang bergulir. Hari ini penyerahan bansos uang tunai dalam bentuk rekening tabungan Bank Kalbar kita serahkan bagi masyarakat Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat. Bansos yang sudah disalurkan bagi masyarakat Pontianak Utara sebanyak 794 KK dan Pontianak Timur 698 KK," ujarnya di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa secara umum bansos uang tunai pada 2025 menyasar 4.312 KK masing-masing akan menerima Rp600 ribu per tahun, dengan total anggaran sebesar Rp2,58 miliar.

"Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama total penerima manfaat sebanyak 2.694 KK yang tersebar di enam kecamatan. Saat ini tengah bergulir penyalurannya," ujar dia.

Ia mengemukakan bahwa berbagai program penyaluran bantuan yang digelontorkan itu merupakan bagian dari komitmen Pemkot Pontianak untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya fokus pada pemberian bansos, Pemkot Pontianak juga memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah cakupan layanan BPJS Kesehatan. Ia berharap seluruh warga Pontianak dapat memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

"Kesehatan ini penting supaya nanti tidak terlambat ketika sudah parah. Ini salah satu hak yang akan kita programkan," katanya.

Selain itu, Edi juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk menekan angka kebodohan dan kemiskinan. Ia mengajak masyarakat untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendukung program nasional, seperti pencegahan stunting dan pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak.

"Saat ini sudah ada 12 ribu anak yang menerima program ini, dan kita akan terus berupaya menjangkau seluruh anak di Pontianak secara bertahap," ujarnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Polres Bengkayang musnahkan 10 kg sabu dari perbatasan RI-Malaysia

Ariffannur Romadon    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

Polres Bengkayang musnahkan 10 kg sabu dari perbatasan RI-Malaysia

Polres Bengkayang musnahkan 10 kg sabu dari perbatasan RI-Malaysia. (ANTARA)

Bengkayang - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang,Kalimantan Barat, memusnahkan barang bukti (BB) narkotika jenis sabu seberat 10 kilogram yang merupakan hasil sitaan dari wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

"Saat ini kita kepolisian masih melakukan pendalaman kasus (lidik) terutama pada pelaku yang melarikan diri saat pemberhentian motor oleh anggota kita," kata Kapolres Bengkayang, AKBP Teguh Nugroho di sela kegiatan pemusnahan barang bukti sabu tersebut di halaman Mapolres Bengkayang, Kamis.

Dia menjelaskan pemusnahan BB hari ini adalah hasil pengungkapan kasus yang terjadi pada 19 Februari 2025 di perbatasan tepatnya jalan Raya Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.

Pengungkapan tersebut terjadi setelah mendapatkan informasi tentang adanya sebuah kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Aerox tanpa nomor plat polisi diduga membawa narkotika jenis sabu.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang, Aipda Mei Febriyanto melakukan pemberhentian terhadap kendaraan tersebut. Namun pengendara melarikan diri dan meninggalkan motor beserta satu buah tas merek Nula berwarna hijau.

"Kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut dan ditemukan satu kantong plastik warna merah yang berisikan tiga bungkus kemasan teh merek Guangyinwang warna kuning yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu," ujarnya.

Barang bukti yang ditinggal tersebut dibawa ke Polsek Seluas untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa kembali, di dalam jok motor terdapat satu tas warna hitam yang di dalamnya berisikan tujuh bungkus kemasan teh Guangyinwang warna kuning.

"Sabu tersebut dibungkus menggunakan kemasan teh tersebut," ujarnya.

Setelah itu, pihak kepolisian melakukan pencarian pelaku atau pemilik motor, namun tidak ditemukan, sehingga barang bukti yang sudah diamankan itu dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pengungkapan ini, katanya, Polres Bengkayang telah menyelamatkan lebih dari 50 ribu jiwa dengan kerugian dari sisi material sebesar Rp10 miliar jika di tafsir perkiraan harga sekarang.

Ke depan, kata dia, Polres Bengkayang akan terus mengembangkan serta melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini untuk mencari pelaku dan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini termasuk pemilik kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana transportasi

"Polres Bengkayang dalam hal ini Satresnarkoba tetap memohon kerja sama dengan berbagai pihak serta masyarakat yang berada di perbatasan untuk dapat memberikan informasi sekecil apapun berkaitan dengan tindak pidana narkotika," ujarnya.

Polres Bengkayang bersama pihak terkait juga terus bersinergi dan kolaborasi untuk memberantas narkoba di wilayah hukum Polres Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA

BPBD Kalbar dorong pemda mitigasi bencana hadapi cuaca ekstrem

Ariffannur Romadon    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

BPBD Kalbar dorong pemda mitigasi bencana hadapi cuaca ekstrem

BPBD Kalbar dorong pemda mitigasi bencana hadapi cuaca ekstrem. (ANTARA)

Pontianak - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, sebagai respons terhadap peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalbar.

"Kami sudah menetapkan status siaga darurat untuk bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Selain itu, BPBD juga melakukan patroli air guna mengawasi sungai-sungai yang berpotensi meluap akibat intensitas hujan yang tinggi. Kami mendorong seluruh warga agar tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan," kata Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Kamis.

Daniel mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Supadio Pontianak cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalbar pada periode 11-20 Maret 2025.

Dalam seminggu terakhir, hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang telah terjadi di banyak wilayah. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan segera melapor jika terjadi indikasi bencana. BPBD Kalbar juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi.

Dia menambahkan, BPBD Kalbar mencatat ada 559 desa dan kelurahan di 14 kabupaten/kota yang dipetakan sebagai daerah rawan banjir. Pemetaan ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi yang tepat guna.

"Mitigasi bencana terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi nonstruktural dan mitigasi struktural," tuturnya.

Mitigasi nonstruktural meliputi regulasi seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur pengelolaan lingkungan. Sementara itu, mitigasi struktural berkaitan dengan pembangunan fisik seperti normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

Daniel menegaskan bahwa penyebab utama banjir di Kalimantan Barat bukan hanya faktor hujan, melainkan juga kondisi lingkungan yang semakin rusak.

"Hujan hanyalah pemicu. Akar persoalannya adalah kapasitas sungai dan saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit air akibat pendangkalan dan penyempitan. Oleh karena itu, normalisasi sungai harus dilakukan secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, sistem drainase di wilayah perkotaan juga menjadi perhatian. Banyak saluran yang tidak berfungsi optimal sehingga menyebabkan genangan air dalam waktu singkat.

"Di beberapa titik di Kota Pontianak, seperti kawasan Siantan dan Jembatan Tol, hujan sebentar saja sudah menyebabkan banjir. Ini menunjukkan bahwa sistem drainase perlu direvitalisasi," katanya.

Faktor lain yang memperburuk kondisi banjir adalah berkurangnya tutupan hutan di wilayah hulu sungai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya reboisasi serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran tata ruang.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang, terutama di daerah aliran sungai. Harus ada tindakan tegas," ujar Daniel.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Dinkes Kalbar ingatkan masyarakat waspada virus rabies

Ariffannur Romadon    Kamis, Maret 13, 2025    Comment   

Dinkes Kalbar ingatkan masyarakat waspada virus rabies

Dinkes Kalbar ingatkan masyarakat waspada virus rabies. (ANTARA)

Pontianak - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Erna Yulianti mengingatkan kepada masyarakat pemilik hewan peliharaan, terutama anjing untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus rabies dan segera memberikan vaksin pada hewan peliharaannya.

"Dinas Kesehatan Kalbar mencatat lima kasus kematian akibat rabies sepanjang tahun 2025 di tiga kabupaten berbeda, dengan rincian tiga kasus terjadi di Kabupaten Landak, satu kasus di Kabupaten Ketapang dan satu kasus di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu kita imbau kepada masyarakat Kalbar untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Erna di Pontianak, Kamis.

Erna Yulianti mengungkapkan bahwa seluruh korban meninggal dunia setelah terinfeksi virus rabies akibat gigitan anjing pembawa virus tersebut.

"Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa kelima korban tidak segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setelah terkena gigitan hewan penular rabies," tuturnya.

Dia menjelaskan rabies dapat ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, baik melalui gigitan maupun cakaran. Sepanjang 2025, tercatat ada 1.147 kasus gigitan hewan di Kalbar. Namun, masih diperlukan uji laboratorium lebih lanjut untuk memastikan adanya penularan rabies dalam setiap kasus tersebut.

Dari kasus gigitan yang terjadi, 32 persen menimpa anak-anak di bawah usia 10 tahun, 14 persen terjadi pada remaja, 47 persen dialami orang dewasa, dan 7 persen lainnya menimpa lansia. Berdasarkan jenis hewan yang menggigit, 97 persen merupakan anjing, 2 persen kucing, dan 1 persen kera atau monyet.

Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mencegah rabies, terutama dengan menjaga kesejahteraan hewan peliharaan. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan vaksin rabies secara rutin.

"Vaksin rabies sebaiknya diberikan sejak hewan berusia tiga bulan dan diulang setiap satu tahun sekali," tuturnya.

Selain itu, pemilik hewan juga dianjurkan untuk memberikan tanda kepemilikan pada hewan peliharaan agar mudah dikenali oleh lingkungan sekitar.

Untuk mencegah penularan, Dinas Kesehatan mengajak masyarakat mengikuti tiga langkah utama jika terjadi gigitan hewan yang dicurigai membawa virus rabies, yaitu mencuci luka selama 15 menit dengan sabun di bawah air mengalir, segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR) sesuai indikasi, serta mengamankan hewan yang menggigit dan melaporkannya ke petugas kesehatan hewan atau dinas terkait agar dilakukan observasi.

Erna menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kalbar terus berupaya mengendalikan rabies melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan menggencarkan vaksinasi rabies pada hewan bekerja sama dengan Dinas Peternakan setempat.

"Kami juga telah mendistribusikan VAR dan SAR ke kabupaten/kota yang membutuhkan serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Setiap kabupaten/kota, katanya, telah mendapatkan alokasi dana operasional untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan vaksinasi rabies. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka penularan rabies dapat ditekan serta kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus gigitan hewan semakin meningkat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Satres Narkoba Polres Landak Ungkap Peredaran Sabu di Ngabang

Denni    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Satres Narkoba Polres Landak Ungkap Peredaran Sabu di Ngabang

Foto: tersangka penyalahgunaan narkoba di ngabang.

LANDAK - Dalam rangkaian Operasi Ketupat 2025, Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Landak berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa di depan rumah seorang pria berinisial R (alias D) di Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, sering terjadi transaksi narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba Polres Landak melakukan penyelidikan lebih lanjut, Rabu (12/3/2025).

Pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 14.25 WIB, petugas melihat seorang pria berinisial H (alias T) datang ke rumah R. Keduanya dicurigai akan melakukan transaksi narkotika. Sekitar pukul 14.30 WIB, tim Satres Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap H dan R di depan rumah tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, H sempat mencoba melarikan diri. Namun, di sekitar lokasi tempatnya berusaha kabur, petugas menemukan satu plastik klip transparan berisi kristal yang diduga sabu serta satu unit ponsel merek TECNO warna kuning. Setelah diinterogasi, H mengaku mendapatkan sabu tersebut dari R.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap R dan rumahnya. Dari hasil penggeledahan, ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.400.000 dalam pecahan Rp.100.000 dan Rp.50.000, satu unit ponsel Oppo warna dynamic black dengan SIM card aktif, serta berbagai barang bukti lainnya. Di lantai satu rumah R, ditemukan satu unit timbangan digital. Sementara di lantai dua, petugas menemukan sebuah kotak hitam bertuliskan "GC Georges Claude" yang berisi empat plastik klip berisi kristal diduga sabu, 23 plastik klip kosong, satu bungkus plastik klip kosong, empat sendok kecil dari potongan pipet, serta dua unit timbangan digital. Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Landak, AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Ps. Kasat Resnarkoba, Iptu Rinto, S.Sos., S.H., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polres Landak dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum mereka.

"Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat yang turut berperan dalam mengungkap kasus ini. Kami akan terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan narkotika guna menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran narkoba," ujar Iptu Rinto.

Lebih lanjut,Ps. Kasat Resnarkoba Polres Landak, Iptu Rinto, S.Sos., S.H., menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari kerja keras anggota Satres Narkoba Polres Landak dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta melakukan penyelidikan secara mendalam.

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Landak. Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kami akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam peredaran narkotika. Tidak ada toleransi bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” tambahnya. (HR)

Pemkot Singkawang imbau warga antisipasi cuaca ekstrem

Ariffannur Romadon    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Pemkot Singkawang imbau warga antisipasi cuaca ekstrem

Pemkot Singkawang imbau warga antisipasi cuaca ekstrem. (ANTARA)

Singkawang - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat mengimbau masyarakat kota setempat untuk waspada cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan terutama di tempat-tempat wisata seperti pantai.

“Kemudian warga yang tinggal di bantaran sungai dan pegunungan juga harus lebih berhati-hati. Kepada seluruh masyarakat Singkawang di mana pun berada, untuk saat ini sampai Mei mendatang hindari untuk bermain di pantai. Para nelayan juga harus selalu waspada,” ujar Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Rabu.

Selain itu dia juga mengingatkan kepada seluruh pengunjung, khususnya di tempat-tempat wisata seperti pantai dan tempat wisata lainnya, untuk lebih waspada terhadap risiko yang mungkin timbul akibat perubahan cuaca.

Pihaknya juga terus memperkuat sinergisitas secara lintas sektoral dalam upaya mengantisipasi cuaca ekstrem di Kota Singkawang dalam beberapa hari terakhir ini.

“Kita bersama Kapolres dan Dandim sudah mengikuti rakor dari Kemendagri mengenai pengendalian inflasi daerah mingguan sekaligus dirangkai dengan pembahasan antisipasi cuaca ekstrem periode Idul Fitri 1446 H oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual," kata dia.

Pemkot Singkawang bersama pemangku kepentingan akan bersama-sama mengatasi, mencegah dan bekerja sama untuk keamanan Kota Singkawang. Dia juga akan terus melakukan pengecekan berkala terkait informasi perkembangan cuaca dari BMKG.

“Kita harus rajin untuk mengecek perkembangan informasi dari BMKG sehingga kita lebih bisa menghindari tempat-tempat yang rawan terkena dampak bencana,” ujarnya.

Kepada masyarakat, dia juga mengimbau untuk selalu mitigasi bencana serta selalu meningkatkan kewaspadaan di mana pun berada.

Oleh : Narwati/ANTARA

Bengkayang antisipasi inflasi jelang Lebaran 2025

Ariffannur Romadon    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Bengkayang antisipasi inflasi jelang Lebaran 2025

Bengkayang antisipasi inflasi jelang Lebaran 2025. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mengantisipasi terjadinya inflasi akibat lonjakan harga pangan dan pasokan barang jelang Lebaran 2025.

"Pemerintah daerah mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah dengan berbagai upaya dilakukan, misalnya bazar pangan murah dan pemantauan langsung ke lapangan," ujar Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal usai mengikuti rapat khusus unsur pimpinan daerah untuk pengendalian Inflasi oleh Pemprov Kalbar di Pontianak, Rabu. 

Adanya pertemuan itu, diharapkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dapat semakin ditingkatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Kalbar. 

Wabup Rizal menyatakan, rapat tersebut mengoordinasikan strategi 4K (Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif) guna mengendalikan inflasi menjelang Lebaran 2025. 

Khusus Bengkayang, katanya, yakni menjaga kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan sektor swasta untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang menjelang Lebaran 2025.

Dia berharap, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di wilayah Bengkayang. 

Sementara itu, Satgas Pangan Kabupaten Bengkayang Romi menyatakan bahwa kini harga kebutuhan pokok masih relatif stabil dan belum mengalami kenaikan yang signifikan. 

Satgas Pangan Bengkayang sudah melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional dan juga modern di Bengkayang yang tujuannya untuk  mencegah penimbunan dan penyelundupan bahan pangan pokok, serta menjaga keamanan dan ketertiban di pasar.

Dengan demikian, kata dia masyarakat Kabupaten Bengkayang dapat merasa tenang dan aman dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar tentang ketersediaan bahan pangan pokok. Di Bengkayang aman," ujarnya 

Dia juga meminta, agar masyarakat selalu memantau harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di pasar, serta melaporkan jika ada penimbunan atau penyelundupan bahan pangan pokok.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bengkayang," ucapnya.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Ditjenpas Kalbar panen ikan patin hasil budi daya warga binaan

Ariffannur Romadon    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Ditjenpas Kalbar panen ikan patin hasil budi daya warga binaan

Ditjenpas Kalbar panen ikan patin hasil budi daya warga binaan. (ANTARA)

Bengkayang - Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat (Kalbar) Teguh Wibowo ikut panen ikan patin hasil budi daya warga binaan permasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas llB Bengkayang.

"Budi daya ikan air tawar jenis patin merupakan salah satu pembinaan kemandirian bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang. Panen Raya ikan air tawar ini adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan mandiri di lingkungan pemasyarakatan," ujarnya di Bengkayang, Rabu.

Ia mengatakan budi daya ikan patin di Rutan Kelas llB Bengkayang membuahkan hasil sebanyak 20 kilogram. Budi daya ikan air tawar bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, juga membina kemandirian warga binaan serta menjadi keterampilan masa depan dari kolam sebagai peluang baru.

"Setelah mereka keluar dari rutan dan kembali ke masyarakat, mereka ada harapan dan peluang kemandirian, karena sudah memiliki keterampilan," ujarnya.

Selain itu, warga binaan harus dapat berkontribusi dan menciptakan ketahanan pangan lewat keterampilan yang sudah ada.

“Panen raya hasil budi daya ikan di lingkungan pemasyarakatan bukti nyata bagi warga binaan supaya terus berkarya dan tetap produktif ," ujarnya.

Program ini, katanya, tidak hanya memastikan ketersediaan pangan di dalam Rutan, tetapi keterampilan harus dimiliki warga binaan.

“Ini langkah nyata menuju rehabilitasi, akan menjadi bekal penting ketika warga binaan bebas. Dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, mereka akan mendapat peluang besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan mandiri,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi bukti bahwa pemasyarakatan di Kalbar berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan memberdayakan keterampilan warga binaan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas llB Bengkayang Keynes menuturkan kegiatan tersebut selaras dengan 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberdayakan warga binaan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan.

Ia menegaskan akan terus berkomitmen mengembangkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan agar berdampak semakin luas.

“Kami berharap program ini dapat terus berkembang dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Ke depan fokus kita bukan hanya pada panen ikan patin, tetapi akan memperluas ke berbagai komoditas lainnya," ujarnya.

Dengan hasil panen ini, lanjutnya, akan memberikan dampak ekonomi bagi warga binaan dan masyarakat luar.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pontianak rumuskan asumsi ekonomi makro untuk RKPD 2026

Ariffannur Romadon    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Pontianak rumuskan asumsi ekonomi makro untuk RKPD 2026

Pontianak rumuskan asumsi ekonomi makro untuk RKPD 2026. (ANTARA)

Pontianak - Pontianak Kalbar kini merumuskan asumsi kerangka ekonomi makro untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, RKPD Perubahan 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

"Melalui diskusi terfokus yang dihadirkan ini untuk menghasilkan rumusan yang benar-benar sesuai dengan arah pembangunan Kota Pontianak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Pontianak, Rabu.

Diharapkan, kata dia, kerangka ekonomi makro yang dibahas harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang.

Ia menjelaskan bahwa Kota Pontianak memiliki tantangan dan peluang ekonomi yang unik sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang berbasis data akurat agar strategi pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pembahasan dan diskusi untuk merumuskan tersebut kami melibatkan akademisi Untan (Universitas Tanjungpura) Pontianak, BPS dan BI Kalbar," jelas dia.

Sebagai gambaran umum bahwa  kinerja ekonomi Kota Pontianak pada  2024 menunjukkan capaian positif.

Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,76 persen. Sementara itu, inflasi berhasil ditekan hingga 1,58 persen, lebih rendah ketimbang 2,09 persen pada  2023.

“Stabilitas ekonomi ini harus terus kita jaga. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dari aspek kesejahteraan, angka kemiskinan di Kota Pontianak mengalami penurunan menjadi 4,20 persen pada tahun 2024 dari sebelumnya 4,45 persen pada tahun 2023.

Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 8,92 persen pada tahun 2023 menjadi 8,29 persen pada tahun 2024.

“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Harus ada inovasi kebijakan yang lebih progresif agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan,” tegas Bahasan.

Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 82,22, masuk dalam kategori sangat tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, usia harapan hidup, pengeluaran per kapita, serta angka partisipasi pendidikan juga menunjukkan tren positif.

“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat harus terus diperkuat,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Pontianak, Imansyah menjelaskan dalam diskusi terfokus yang digelar  diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret.

Adapun para narasumber dalam kegiatan tersebut merupakan para pakar di bidangnya.

Mereka adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Prof. Dr. Jamaliah, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Dody Saputro, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Abidin Abdul Haris.

Hasil dari kegiatan ini adalah rekomendasi asumsi ekonomi makro kota Pontianak yang bukan hanya menjadi pedoman perencanaan namun akan menjadi peta jalan untuk mewujudkan visi Kota Pontianak 2025-2029, yakni Pontianak maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang humanis.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bapenda Bengkayang targetkan pajak daerah Rp51,4 miliar pada 2025

Ariffannur Romadon    Rabu, Maret 12, 2025    Comment   

Bapenda Bengkayang targetkan pajak daerah Rp51,4 miliar pada 2025

Bapenda Bengkayang targetkan pajak daerah Rp51,4 miliar pada 2025. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan pendapatan pajak daerah pada 2025 mencapai sebesar Rp51,4 miliar.

"Hingga Maret ini realisasi pajak daerah sudah mencapai Rp5,9 miliar dari target Rp51,4 miliar," ujar Kepala Bapenda Bengkayang Yohanes Atet saat dihubungi di Bengkayang, Kalbar, Rabu.

Pajak tersebut terdiri atas pajak hotel dan restoran (makan dan minum), hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Untuk merealisasikan capaian tersebut, Bapenda melakukan berbagai upaya dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dia juga menyampaikan capaian pajak daerah dipengaruhi beberapa faktor seperti penguatan basis data potensi, penagihan aktif, dan penegakan hukum bagi yang menunggak pajak.

"Cara pemerintah meningkatkan realisasi pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah," katanya.

Kemudian, lanjut Yohanes, untuk mengurangi kesenjangan antara pajak dan target yang ditetapkan, Bapenda melakukan pemutakhiran data pajak daerah, menggali potensi objek pajak baru dan melakukan pemasangan alat rekam transaksi pajak kepada wajib pajak hotel dan restoran.

Selain itu, juga intensifikasi pajak dengan identifikasi jumlah objek pajak yang sudah terdaftar dengan jumlah objek pajak yang belum terdaftar menjadi potensi dilakukan pendataan dan penagihan, pendataan berskala, dan membangun sistem pelayanan dan pembayaran pajak berbasis teknologi hingga ke pelosok desa.

Kemudian, melakukan ekstensifikasi pajak dengan memberikan arahan kepada perusahaan untuk mengurus HGU yang menjadi potensi penerimaan BPHTB, optimalisasi objek pajak baru seperti pada sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah yang digunakan perusahaan perkebunan, pemeriksaan pajak atas laporan yang tidak benar dan penegakan hukum bagi penunggak pajak.

Dia menjelaskan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2024 dari sisi pendapatan pajak daerah sebesar Rp25,4 miliar dari target yang ditetapkan Rp28,6 miliar atau sekitar 88,99 persen.

Dia merinci realisasi pajak hotel sebesar Rp930 juta, pajak restoran Rp2,5 miliar, hiburan Rp46,2 juta, reklame Rp202,6 juta, pajak penerangan jalan Rp11,3 miliar, pajak parkir Rp4,8juta, pajak air tanah Rp36,5 juta, sarang burung walet Rp16,8 juta, mineral bukan logam dan batuan Rp1,3 miliar, PBB2P Rp3,8 miliar, dan BPHTB Rp5,1 miliar.

"Jenis pajak yang memiliki realisasi tertinggi antara lain PBJT jasa perhotelan, jasa makanan/minuman (restoran), PBJT jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, PBJT tenaga kelistrikan dan pajak air tanah, serta PBB-P2 capaiannya di atas 100 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk wajib pajak PBB sebanyak 67.441, wajib pajak untuk restoran ada 120, hiburan malam dua wajib pajak, dan hotel ada 10 wajib pajak.

Dia berharap upaya yang terus dilakukan Bapenda dapat memenuhi target realisasi pajak daerah tahun ini.

Yohanes juga mengimbau masyarakat membayar pajak demi membangun kabupaten Bengkayang lebih baik.

Oleh : Narwati/ANTARA 

Pemkot Pontianak pertahankan dan dorong inovasi setiap unit kerja

Ariffannur Romadon    Selasa, Maret 11, 2025    Comment   

Pemkot Pontianak pertahankan dan dorong inovasi setiap unit kerja

Pemkot Pontianak pertahankan dan dorong inovasi setiap unit kerja. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus mempertahankan dan mendorong inovasi setiap unit kerja untuk meningkatkan pelayanan publik karena sebelumnya sebagai kota sangat inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah 2024 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri.

“Di jajaran kota di Kalimantan, Pontianak urutan kedua. Namun sudah waktunya kita bersaing dengan kota lain di Pulau Jawa,” ujar Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Pontianak Sidig Handanu dalam acara penyerahan Sertifikat Penghargaan Inovasi Unggulan Kota Pontianak Tahun 2024 di Gedung Konferensi Untan, di Pontianak, Selasa.

Sidig Handanu menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atas pencapaian tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, termasuk dukungan dari Universitas Tanjungpura, khususnya Inkubator Bisnis Teknologi yang telah menjadi mitra dalam program Klinik Inovasi Kota Pontianak.

“Pencapaian ini tidak datang begitu saja. Dalam tiga tahun terakhir, kita berada di kategori Kota Inovatif, dan tahun ini berhasil naik ke kategori Kota Sangat Inovatif,” kata dia.

Meski demikian, Sidig Handanu menegaskan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada pencapaian ini. Ia menekankan inovasi merupakan salah satu bagian dari misinya dalam mewujudkan Pontianak maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang humanis.

“Masih ada unit kerja yang belum memiliki inovasi atau berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah, tahun ini partisipasinya bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa inovasi tidak harus selalu berbentuk aplikasi digital. Selama ada kebaruan dalam pelayanan yang dilakukan dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang dengan dampak signifikan, maka itu sudah termasuk inovasi.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Pontianak memberikan Sertifikat Penghargaan Inovasi Unggulan kepada 42 inovasi yang turut berkontribusi dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Dari jumlah tersebut, lima inovasi dengan skor kematangan tertinggi menerima penghargaan dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

Di urutan pertama ada SIMPATIK (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tirta Khatulistiwa) dari Perumda Tirta Khatulistiwa. Kedua, Pontianak Inklusif dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak. Ketiga, Klinik Inovasi Kota Pontianak dari BAPPERIDA. Keempat, Layanan B’Desut (Berita, Data, Eksekusi, Segera Urus Tuntas) dari Dinas Sosial. Kelima, MERIAM KARBIT (Sistem Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Pengendalian Kegiatan melalui Dashboard Monev) dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Pontianak.

Selain lima inovasi dengan skor kematangan tertinggi, empat sekolah menerima penghargaan atas inovasi unggulan yang mereka kembangkan, yaitu Satu Siswa Satu Situs dari SMP Santo Petrus; Aksi Sosialisasi Agen Perubahan (ASAP) dari SMPN 1 Pontianak; Hutan Sekolah dari SMPN 29 Pontianak; Fun Digital Learning (FUDILE) dari SMP Kalam Kudus.

Pewarta : Dedi/ANTARA