Desa Rasan Gelar Musdes RKP-Des Tahun Anggaran 2026

Denni    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

Desa Rasan Gelar Musdes RKP-Des Tahun Anggaran 2026

Foto: Musdes RKP Des tahun 2026 Desa Rasan, Landak

LANDAK - Untuk mewujudkan perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Kerja Pemerintah Desa yang partisipatif, berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Badan Pemusyarawatan Desa (BPD) bekerja sama dengan Pemerintah Desa Rasan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 di Balai Pertemuan Desa Rasan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Rabu (9/7/2025).

Kegiatan dihadiri oleh Pendamping Lokal Desa Agustinus Nus, Kades Rasan Susanto, S.Th., Sekretaris BPD Desa Rasan Riduan, Sekdes, Aparatur Desa Rasan, Para Kadus, RT/RW Se-Desa Rasan Serta Para tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini di awali oleh sambutan Kades Rasan Susanto, S.Th, yang mengatakan terhadap evaluasi RKP tahun 2025, sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah pusat, mengakibatkan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya sebagai akibat pengalihan anggaran, yang peruntukkannya untuk penyertaan modal BUMDes (ketahanan pangan desa) dan fasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sesuai dengan hasil pencermatan RPJM Desa, beberapa rumusan kegiatan prioritas di tahun 2026 yang akan dilaksanakan mencakup berbagai bidang/kegiatan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pengelolaan sampah, peningkatan sumber air bersih hingga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya rumusan kegiatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2026," ujarnya.

Ditempat yang sama, Bhabinkamtibmas Desa Rasan Aipda Ya Hendri, S.I.P mengatakan bahwa pihak Kepolisian mendukung adanya Musdes, yang mana nantinya akan dilanjutkan ke tahap Musrenbang Desa.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa harus dilaksanakan kerjasama dan tanggungjawab sehingga Desa terbangun dengan baik.

Ia juga mengkampanyekan antisipasi Karhutla karena memasuki bulan Juli hingga Agustus musim kemarau antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berlalulintas saat berkendara, patuhi tata tertib berlalulintas.

Stafsus Menko Infrastruktur bahas strategi penanganan banjir di Kalbar

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

Stafsus Menko Infrastruktur bahas strategi penanganan banjir di Kalbar

Stafsus Menko Infrastruktur bahas strategi penanganan banjir di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Menko Infrastruktur) Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa penanganan banjir di Kalimantan Barat (Kalbar) akan menjadi salah satu fokus pemerintah pusat.

"Hari ini saya berdiskusi bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, Pramono, di Pontianak, dimana dalam pertemuan ini kami menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat BWS Kalimantan I dalam menangani kondisi darurat banjir di sejumlah wilayah Kalbar, sekaligus membahas sejumlah strategi prioritas dalam pengelolaan sumber daya air," kata Herzaky di Pontianak, Rabu.

Pada kesempatan itu ia mengapresiasi kerja cepat BWS dalam merespons banjir yang terjadi di beberapa titik Kalbar dalam beberapa bulan terakhir.

"Penanganan air dan banjir merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah," tuturnya.

Selain pengendalian banjir, lanjutnya, BWS Kalimantan I juga memiliki program strategis dalam bidang irigasi, normalisasi sungai, serta pengamanan pantai yang menjadi kebutuhan penting di Kalbar.

"Kalbar masih memerlukan banyak dukungan pembangunan infrastruktur, terutama terkait pengendalian air dan banjir. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti, melainkan disesuaikan dan diprioritaskan secara cermat," ujarnya.

Herzaky juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, pembagian kewenangan harus disertai dengan koordinasi intensif agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.

"Sungai ada yang kewenangan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Maka harus sinkron. Tidak bisa pusat jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, atau daerah jalan sendiri," kata Herzaky.

Sementara itu Kepala BWS Kalimantan I Pramono, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk pemeliharaan parit dan alur sungai di Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

"Normalisasi, pengurukan, dan pemeliharaan sungai, terus kita lakukan. Kita sudah memiliki daftar skala prioritas dan akan segera kita tindak lanjuti," tuturnya.

Ia menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dijalankan agar program-program BWS tepat sasaran dan berkelanjutan. Pramono juga menyebut tahun 2025 akan menjadi tahun penting dalam penanganan banjir, karena intensitas curah hujan yang diperkirakan tinggi.

Pemerintah pusat melalui Kemenko Infrastruktur menegaskan bahwa Kalbar tetap menjadi prioritas dalam perencanaan infrastruktur nasional, termasuk alokasi anggaran yang akan ditetapkan usai pembahasan bersama DPR RI dan kementerian teknis.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemkab Bengkayang imbau warga waspada hewan penyebar rabies

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

Pemkab Bengkayang imbau warga waspada hewan penyebar rabies

Pemkab Bengkayang imbau warga waspada hewan penyebar rabies. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang, Kalimantan Barat, melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi penyebaran rabies melalui hewan, meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus gigitan rabies di daerah itu.

"Meskipun Bengkayang hingga saat ini belum ditemukan kasus, namun perlu diwaspadai hewan yang potensi membawa rabies. Mengingat banyak kasus yang terjadi di wilayah Kalbar," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) DKPPKB Bengkayang Arya Purba dalam keterangannya di Bengkayang, Rabu.

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi ancaman rabies, karena banyak masyarakat di Kabupaten Bengkayang memiliki hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, yang berpotensi menjadi sumber penularan rabies.

Untuk mencegah penyebaran rabies, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan langkah pencegahan harus tetap dilakukan.

“Kami ingin masyarakat mengerti bahwa hewan peliharaan mereka bisa menjadi vektor rabies, sehingga tindakan pencegahan sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia mengatakan vektor utama rabies ada anjing, kucing, musang, rakun, dan kelelawar. Namun anjing menjadi vektor rabies yang paling umum dan bertanggung jawab atas sebagian besar kasus rabies di dunia.

Untuk itu dia mengingatkan warga jika menemukan kasus gigitan anjing atau hewan peliharaan vektor rabies agar segera melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan terdekat.

“Pertolongan pertama yang penting diketahui masyarakat ialah mencuci bekas gigitan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu dibawa untuk cek ke fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi mau divaksin rabies atau bagaimana," ujarnya.

Rabies ini, lanjutnya, tidak langsung terjangkit saat digigit dan itu akan terjadi pada jangka waktu empat bulan. "Makanya kalau ada yang terindikasi rabies, pasti yang ditanya pernah di gigit anjing kah atau hewan lainnya. Memang antisipasi kalau digigit cepat ke fasilitas kesehatan," ujarnya.

Arya menambahkan kasus penyebaran rabies pernah terjadi secara signifikan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2016 dan 2017, sehingga perlu kesadaran dan tindakan preventif dari masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati.

Dia juga menyarankan agar warga yang memiliki anjing atau hewan peliharaan yang lainnya dapat di vaksin untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pemprov Kalbar tetapkan pemekaran Kapuas Raya jadi program strategis

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar tetapkan pemekaran Kapuas Raya jadi program strategis

Pemprov Kalbar tetapkan pemekaran Kapuas Raya jadi program strategis. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan rencana pemekaran kawasan Kapuas Raya tetap menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan daerah dan telah dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029.

"Pemekaran Kapuas Raya itu justru sudah kita masukkan, hanya saja belum tercantum dalam sambutan. Tetapi secara substansi sudah ada dalam dokumen pembahasan RPJMD. Ini menjadi salah satu prioritas," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menyampaikan pidato pengesahan RPJMD Kalbar pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kalbar, Rabu.

Menurut Norsan, pemekaran tersebut menyangkut upaya memperluas dan mengembangkan kawasan pendidikan yang terintegrasi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.

Ia menambahkan sejumlah syarat dan dokumen pendukung administratif sedang dilengkapi oleh pemerintah daerah agar proses pemekaran berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kita tinggal menunggu proses lebih lanjut. Persyaratan dan data pendukung sudah kita masukkan, tinggal pelaksanaan sesuai aturan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, Kapuas Raya tetap jadi fokus," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Gubernur juga menyinggung isu strategis lain terkait klaim administratif atas Pulau Pengekik Besar dan Kecil yang kini berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menjelaskan bahwa proses penetapan wilayah tersebut sempat menjadi bagian dari wilayah Kalbar pada masa lalu.

"Saat ini kita tidak bisa sembarang mengklaim tanpa data. Kita butuh bukti valid, seperti surat-surat kerajaan atau dokumen historis dari zaman kolonial. Kalau kita maju tanpa dasar kuat, kita bisa kalah dalam proses administratif di pusat," katanya.

Norsan mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah menelusuri data dan bukti historis sebagai dasar klaim yang sah, sebelum melangkah ke proses formal.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalbar siapkan tujuh program pembangunan jangka menengah

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

Kalbar siapkan tujuh program pembangunan jangka menengah

Kalbar siapkan tujuh program pembangunan jangka menengah. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan tujuh tujuan strategis pembangunan daerah yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama periode 2025–2029.

"Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar Tahun 2025–2029 yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalar," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Pontianak, Selasa.

Ria Norsan menjelaskan, tujuan pembangunan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kemajuan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah ke depan akan mengacu pada tujuh tujuan tersebut.

"Tujuh tujuan pembangunan ini menjadi kerangka strategis dalam mewujudkan Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan," tuturnya.

Adapun tujuh tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kalbar 2025–2029 adalah, meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang adil dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat yang unggul dan berdaya saing.

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan Kalimantan Barat yang aman dan kondusif.

"Salah satu tujuan yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini dikaitkan langsung dengan rencana pengembangan kawasan Kampus Raya sebagai sentra pendidikan tinggi yang terintegrasi," katanya.

Ria Norsan menyebut bahwa upaya ini akan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan SDM Kalbar dalam lima tahun ke depan.

Untuk itu, dirinya mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti Perda RPJMD ini dengan menyusun rencana strategis (renstra) masing-masing sebagai pedoman dalam merancang program kerja dan penganggaran.

Renstra tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) mulai tahun anggaran 2026.

"Sinergi antar perangkat daerah dan dukungan dari DPRD menjadi kunci dalam memastikan target-target yang telah dirumuskan dalam RPJMD ini dapat tercapai," kata Norsan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD, khususnya Panitia Khusus DPRD Kalbar, tim perumus dari Bappeda, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

"Terima kasih kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam menyusun RPJMD ini. Mari kita lanjutkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kalbar yang lebih merata dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BPKP Kalbar kawal kepala daerah jalankan Proyek Strategis Nasional

Ariffannur Romadon    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

BPKP Kalbar kawal kepala daerah jalankan Proyek Strategis Nasional

BPKP Kalbar kawal kepala daerah jalankan Proyek Strategis Nasional. (ANTARA)

Pontianak - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan siap mengawal kepala daerah mengelola dan memitigasi risiko pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025–2029, menyusul terbitnya surat edaran bersama dua kementerian.

"Sebagai langkah awal, kami telah mengirimkan surat atensi resmi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalbar pada Senin (8/7) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 terkait penguatan pengawasan daerah," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan, surat edaran tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

Menurut Rudy, BPKP akan memastikan pengelolaan program nasional tersebut dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, serta selaras dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Ia menjelaskan, surat edaran tersebut mendorong setiap daerah untuk mengidentifikasi capaian maupun kendala pelaksanaan PSN, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola program strategis.

"Penilaian risiko terhadap pelaksanaan PSN sangat penting untuk meminimalkan potensi kegagalan dan memastikan keberhasilan program secara maksimal," tuturnya.

Ia menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan PSN.

"Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas, pemerintah pusat juga menyiapkan mekanisme pemberian penghargaan maupun sanksi bagi kepala daerah tergantung pada capaian pelaksanaan PSN," katanya.

BPKP Kalbar juga membuka ruang konsultasi bagi kepala daerah dan wakilnya yang ingin berdiskusi mengenai penilaian risiko, serta penguatan sistem pengawasan internal untuk pelaksanaan program-program strategis.

Sejumlah kepala daerah di Kalbar, kata Rudy, telah memberikan respons positif terhadap SEB tersebut, bahkan mulai menjalin komunikasi aktif dengan kantor perwakilan BPKP di daerah masing-masing untuk menindaklanjuti arahan lebih lanjut.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

FGD Tata Niaga Sawit di Kalbar: Dorong Regulasi Ramp dan Pembentukan Tim

Denni    Rabu, Juli 09, 2025    Comment   

FGD Tata Niaga Sawit di Kalbar: Dorong Regulasi Ramp dan Pembentukan Tim

Foto: GAPKI Cabang Kalbar Melaksanakan FGD Pengawasan dan Tata Niaga Kelapa Sawit

KUBU RAYA – GAPKI Cabang Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Polda Kalbar menyelenggarakan Fokus Group Discusion (FGD)

dalam rangka mencari solusi terhadap maraknya praktik tata niaga sawit yang tidak sesuai regulasi, seperti PKS tanpa kebun dan ramp sawit ilegal.

Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Kencana Hotel Alimore, dengan tajuk “Pembinaan dan Pengawasan Tata Niaga Kelapa Sawit di Kalimantan Barat”, Rabu (9/7/2025).

Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, asosiasi petani sawit, serta peserta dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat secara luring dan daring.

Selain itu, turut hadir mewakili Gubernur Kalbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si.

Isu Strategis Tata Niaga TBS

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Aris Supratman, menyoroti berbagai persoalan krusial yang mengganggu iklim investasi perkebunan, seperti pencurian TBS, praktik loading ramp tanpa izin, hingga hadirnya PKS tanpa kebun. 

“Ini semua menjadi indikator lemahnya pengawasan dan disharmoni regulasi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya forum ini dalam merekomendasikan pembentukan Tim Terpadu Pendampingan Percepatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di tingkat provinsi untuk mengawal tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Mewakili Gubernur Kalbar, Drs. Ignasius IK menegaskan bahwa sawit tetap menjadi sektor strategis penopang perekonomian daerah. Namun, tantangan seperti konflik sosial, deforestasi, dan ketidakteraturan tata niaga, harus diatasi dengan sinergi lintas sektor.

“FGD ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kita butuh regulasi yang mengatur tata niaga, termasuk keberadaan loading ramp, secara tegas dan konsisten,” ujarnya.

Dalam sesi materi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero, menyampaikan bahwa tata niaga TBS telah diatur melalui Permentan No. 13/2024 dan Pergub Kalbar No. 86/2022, namun implementasinya menghadapi kendala di lapangan, utamanya karena kehadiran loading ramp yang tidak sesuai regulasi dan belum memiliki NIB. Data mencatat, dari 359 ramp sawit di Kalbar, hanya 97 yang legal.

Sementara itu, Kadis Perindag ESDM Kalbar, Dr. H. Syarif Kamaruzaman, menguraikan dampak positif dan negatif keberadaan ramp. Ramp dapat membantu akses pekebun kecil ke pasar, namun jika tak diatur, bisa menyebabkan distorsi harga, memotong rantai kemitraan, dan menampung TBS ilegal.

Dari sisi perizinan, DPMPTSP Kalbar melalui Dayang Yuli Samsiah menjelaskan perlunya kejelasan KBLI yang digunakan untuk kegiatan loading ramp. Belum adanya regulasi spesifik menyulitkan pengawasan di lapangan.

Sementara Polda Kalbar yang diwakili Kompol Febriawan menekankan pentingnya pengawasan agar distribusi TBS berjalan sesuai ketentuan. 

“Praktik kebun sawit ilegal dan ramp tak berizin harus ditindak tegas untuk menjaga stabilitas industri sawit,” katanya.

Tanggapan dan Diskusi Interaktif

Penanggap dari unsur hukum dan akademisi, seperti Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalbar dan Dosen Fakultas Pertanian Untan, menyoroti pentingnya legalisasi ramp, pembinaan koperasi, serta sosialisasi kepada petani agar tidak terjebak dalam praktik tata niaga ilegal.

Diskusi interaktif dari peserta seperti Apkasindo Perjuangan, perwakilan perusahaan, dan dinas kabupaten, mengusulkan tindakan tegas terhadap ramp liar, serta penguatan kelembagaan koperasi dalam tata niaga TBS.

Rumusan dan Tindak Lanjut

Usai pemaparan tanggapan dan diskusi interaktif, akhirnya Forum merumuskan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Evaluasi terhadap PKS tanpa kebun dan izin loading ramp yang tidak sesuai ketentuan,

2. Perlunya legalitas ramp sawit berbadan hukum dan berkemitraan resmi dengan PKS,

3. Kebutuhan regulasi khusus terkait ramp sawit dan klasifikasi KBLI,

4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tanpa pengecualian,

5. Pembentukan Tim Terpadu Provinsi untuk mendampingi tata kelola dan penyelesaian hambatan perkebunan sawit, dan

6. Keanggotaan tim meliputi Dinas Perkebunan, Disperindag, Dinas Tenaga Kerja, GAPKI, dan unsur lainnya.

Para peserta berharap hasil diskusi ini tidak hanya menjadi wacana, namun ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret demi mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat yang berkelanjutan, transparan, dan adil bagi semua pihak. (***)

 

Pengesahan perda pajak langkah meningkatkan kemandirian keuangan

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Pengesahan perda pajak langkah meningkatkan kemandirian keuangan

Pengesahan perda pajak langkah meningkatkan kemandirian keuangan. (ANTARA)

Bengkayang - Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat Sebastianus Darwis, menyatakan bahwa pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

"Pengesahan Perda ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat," kata Bupati Bengkayang dalam rapat paripurna DPRD terkait pengambilan keputusan terhadap raperda tentang perubahan Perda nomor 11 Tahun 2023 tentang perda daerah dan retribusi daerah, Selasa.

Dengan pengesahan Perda ini, daerah dapat memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya sendiri.

Perubahan Perda ini lanjut Bupati, dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika regulasi, kebutuhan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Bengkayang juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan catatan yang konstruktif selama proses pembahasan Raperda ini.

"Kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam membangun Kabupaten Bengkayang," kata Bupati.

Dengan pengesahan Perda ini, daerah berharap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke depan dapat semakin baik, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan.

Pengesahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dan dia berharap bahwa pengesahan Perda ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perubahan Perda ini beberapa substansi yang diusulkan antara lain, penyesuaian klasifikasi objek pajak dan retribusi sesuai regulasi terbaru. Pnyempurnaan besaran tarif dan indeks atas jenis-jenis retribusi yang diberlakukan untuk diselaraskan dengan kondisi real daerah dan kebijakan fiskal. Dan penguatan mekanisme pemungutan dan pengawasan guna mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara legal dan proporsional

"Dengan ditetapkannya raperda ini menjadi perda kami berharap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ke depan dapat semakin baik, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkayang, Timotius Jono mengatakan perubahan Perda ini disesuaikan dengan regulasi pusat dan juga disusun memenuhi aspek legal-formal dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dan besaran tarif pajak juga menyesuaikan dengan kondisi daerah yang tetap mengedepankan prinsip adil dan proporsional, dan tidak membebani rakyat.

"Diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara adil, proporsional, dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah," ujarnya.

Dengan komitmen dan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dia harapkan Perda ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kalbar tetapkan tujuh program pembangunan strategis dalam RPJMD

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Kalbar tetapkan tujuh program pembangunan strategis dalam RPJMD

Kalbar tetapkan tujuh program pembangunan strategis dalam RPJMD. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tujuh program strategis pembangunan daerah yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama periode 2025–2029.

"Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar Tahun 2025–2029 yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalbar," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan, tujuan pembangunan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kemajuan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah ke depan akan mengacu pada tujuh tujuan tersebut.

"Tujuh tujuan pembangunan ini menjadi kerangka strategis dalam mewujudkan Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan," tuturnya.

Adapun tujuh tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kalbar 2025–2029 adalah, meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang adil dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat yang unggul dan berdaya saing, dan meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan Kalimantan Barat yang aman dan kondusif.

"Salah satu tujuan yang menjadi sorotan adalah peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal ini dikaitkan langsung dengan rencana pengembangan kawasan Kampus Raya sebagai sentra pendidikan tinggi yang terintegrasi," katanya.

Ria Norsan menyebut bahwa upaya ini akan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan SDM Kalbar dalam lima tahun ke depan.

Untuk itu, dirinya mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti Perda RPJMD ini dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing sebagai pedoman dalam merancang program kerja dan penganggaran.

Renstra tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) mulai tahun anggaran 2026.

"Sinergi antar-perangkat daerah dan dukungan dari DPRD menjadi kunci dalam memastikan target-target yang telah dirumuskan dalam RPJMD ini dapat tercapai," kata Norsan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD, khususnya Panitia Khusus DPRD Kalbar, tim perumus dari Bappeda, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

"Terima kasih kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam menyusun RPJMD ini. Mari kita lanjutkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan Kalbar yang lebih merata dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Singkawang gelar seminar pemberdayaan pendidikan metode AI

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Singkawang gelar seminar pemberdayaan pendidikan metode AI

Singkawang gelar seminar pemberdayaan pendidikan metode AI. (ANTARA)

Singkawang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang, Kalimantan Barat bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) menggelar seminar dan workshop pemberdayaan pendidikan dengan metode artificial intelligence (AI) pada Selasa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang Asmadi di Singkawang, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Singkawang dan UGM tentang bagaimana pihaknya melakukan inovasi loncatan sesuai dengan tuntutan di era digital dan era global serta kurikulum sehingga diberikan materi kecerdasan AI guna memberikan pembelajaran secara mendalam atau coding.

"Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan organisasi PGRI, IGI, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) se Sing Bebas Wah (Singkawang, Sambas, Bengkayang dan Mempawah)," ujarnya.

Sementara katanya, pesertanya berasal dari dinas, guru, pengawas serta pemangku kepentingan pendidikan di wilayah Singbebaswah (Singkawang-Bengkayang-Sambas-Mempawah).

Seminar ini katanya, dilakukan bertujuan agar para insan pendidikan dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi, digital dan pendidikan menyambut tahun ajaran baru 2025-2026.

"Paling tidak kita bisa memberikan pengetahuan dasar kepada guru-guru kita melalui seminar dan workshop ini," ujarnya.

Asmadi menyebutkan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan.

"AI bukan lagi sekedar konsep masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari realitas pembelajaran hari ini," ujarnya.

Oleh karena itu, pemberdayaan guru melalui pemahaman dan pemanfaatan AI menjadi sangat penting agar tidak tertinggal. Justru dapat memimpin perubahan secara cerdas dan bijak.

Melalui seminar dan workshop ini, dia berharap para guru dapat meningkatkan literasi digital dan teknologi khususnya pemahaman terhadap AI dan potensinya dalam dunia pendidikan.

Kemudian, menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif dan personalisasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, membangun budaya kolaboratif antara guru, siswa dan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna.

"Serta menjadi agen perubahan yang tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memberikan warna dan arah dalam transformasi pendidikan di era digital," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Penyaluran bantuan PKH tahap II di Bengkayang capai 94 persen

Ariffannur Romadon    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Penyaluran bantuan PKH tahap II di Bengkayang capai 94 persen

Penyaluran bantuan PKH tahap II di Bengkayang capai 94 persen. (ANTARA)

Bengkayang - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat telah mencapai 94 persen.

Menurut Kordinator Kabupaten PKH Bengkayang, Dedianto, penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui lembaga bayar yang sama seperti tahap sebelumnya, yaitu Kantor Pos dan Bank Himbara.

"Untuk wilayah Bengkayang, penyaluran PKH melalui Bank Mandiri telah mencapai progres yang signifikan, yaitu sekitar 94 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat penerima bantuan telah mengambil bantuan melalui lembaga bayar tersebut," ujarnya di Bengkayang, Selasa.

Total penerima manfaat yang disalurkan melalui Bank Mandiri sebanyak 6.114 KPM. Dari jumlah tersebut sudah ada 5.000 lebih yang telah dicairkan oleh masyarakat penerima bantuan.

Namun, ada beberapa kasus di mana bantuan PKH harus dikembalikan ke kas negara. Hal ini disebabkan beberapa penerima bantuan yang tidak lagi layak menerima bantuan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menerima bantuan.

Dedianto menjelaskan bahwa pihaknya telah memproses temuan BPK terkait ASN yang menerima bantuan PKH. Oleh karena itu, mereka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

"Penyaluran PKH tahap II di Bengkayang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan progres penyaluran yang telah mencapai 94 persen, diharapkan bantuan dapat segera diterima oleh seluruh masyarakat penerima," ujarnya.

Dia menjelaskan, PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Oleh : Narwati/ANTARA

Polisi dan Damkar Bersihkan Tumpahan Solar di Tugu PKK Sekadau

Denni    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Polisi dan Damkar Bersihkan Tumpahan Solar di Tugu PKK Sekadau

Foto: Polisi bersama Damkar kabupaten sekadau bersihkan tumpahan solar dijalan raya

SEKADAU - Satlantas Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau melakukan penyemprotan dan pembersihan tumpahan solar di ruas Jalan Merdeka, tepatnya di sekitar Bundaran Tugu PKK, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 07.00 WIB, sebagai respons cepat atas informasi masyarakat mengenai adanya tumpahan solar di badan jalan yang dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.

"Kami khawatir tumpahan solar ini bisa menyebabkan pengendara tergelincir. Oleh karena itu, langsung kami lakukan penanganan cepat bersama pihak Damkar Sekadau," jelas Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono.

Petugas gabungan menaburkan sabun deterjen di area tumpahan guna menyerap dan menetralkan cairan solar yang tersebar di jalan. Setelah itu, mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyiram dan membilas permukaan aspal hingga bersih.

IPTU Sudarsono menambahkan, personel Satlantas turut melakukan pengaturan arus kendaraan selama proses pembersihan berlangsung, sehingga kelancaran lalu lintas tetap terjaga.

"Alhamdulillah, proses pembersihan berlangsung cepat dan arus lalu lintas kembali lancar. Kami imbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, dan segera melapor jika melihat kondisi jalan yang membahayakan," tambah IPTU Sudarsono.

Langkah responsif ini merupakan bagian dari upaya Satlantas Polres Sekadau dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sekaligus mendukung situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Sekadau.

Sampaikan Isu Strategis Tentang Pembangunan, DPRD Sekadau Koordinasi Dengan Ketua DPRD Provinsi Kalbar

Denni    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Sampaikan Isu Strategis Tentang Pembangunan, DPRD Sekadau Koordinasi Dengan Ketua DPRD Provinsi Kalbar

Foto: Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Silaturahmi Dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK - Dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, para anggota DPRD Kabupaten Sekadau melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, S.H., M.Si, pada Selasa, 8 Juli 2025.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Kalbar ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Sekadau, antara lain;

1. Hermanto – Ketua DPRD Kabupaten Sekadau,

2. Valentinus – Anggota DPRD,

3. Hans Christian, S.Sip – Anggota DPRD,

4. Drs. Paulus Subarno, M.Si – Anggota DPRD, dan

5. Zainal (Ayi Bong) – Anggota DPRD.

Kunjungan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Sekadau, serta menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan DPRD Provinsi Kalbar dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari Kabupaten Sekadau. Ia menyatakan bahwa komunikasi lintas level pemerintahan seperti ini sangat penting dalam mempercepat pembangunan serta menyelaraskan program kerja antara kabupaten dan provinsi.

“Kita harus terus membuka ruang dialog dan kolaborasi agar kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Aloysius.

Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan dokumen serta sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan dalam membangun Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sekadau.(Jeckmus)

Warga Desa Jawa Tengah Sungai Ambawang Sukses Gelar Wayang Kulit, Lestarikan Budaya Leluhur

Denni    Selasa, Juli 08, 2025    Comment   

Warga Desa Jawa Tengah Sungai Ambawang Sukses Gelar Wayang Kulit, Lestarikan Budaya Leluhur

Foto: Warga Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya menggelar pertunjukan seni budaya wayang kulit semalam suntuk

KUBU RAYA - Warga Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sukses menggelar pertunjukan seni budaya wayang kulit semalam suntuk, Senin malam (7/7/2025). Pagelaran wayang kulit ini mengangkat lakon Gatotkaca Wisuda, yang sarat dengan pesan kepahlawanan, kejujuran, serta pengabdian kepada orang tua dan bangsa.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Kenduri Sedeqah Bumi, tradisi tahunan warga setempat sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi dan keselamatan desa.

Sejak sore, warga dari berbagai pelosok desa hingga kecamatan sekitar berdatangan memadati lokasi pagelaran. Suasana kekeluargaan begitu terasa, ditambah suguhan aneka kuliner tradisional yang disajikan secara gotong royong oleh warga.

Ketua Panitia: Kegiatan Ini Menjaga Warisan Leluhur

Ketua Panitia, Guntur Slamet, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya acara tersebut. Ia menegaskan bahwa pertunjukan wayang kulit ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga sarana edukasi bagi generasi muda.

“Alhamdulillah, antusiasme warga luar biasa. Wayang kulit ini tidak hanya tontonan, tetapi juga sarana tuntunan. Lakon Gatotkaca Wisuda mengajarkan tentang kejujuran, keberanian, dan bakti kepada orang tua. Kami ingin anak-anak muda mengenal dan mencintai budaya leluhur kita,” ujarnya.

Paguyuban Jawa Kalbar Apresiasi dan Dukung Pelestarian Budaya

Dukungan juga datang dari Paguyuban Jawa Kalimantan Barat (PJKB). Sekretaris PJKB, Edi Suhairul, menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga Desa Jawa Tengah dalam melestarikan budaya warisan leluhur.

“Kami dari Paguyuban Jawa Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Wayang kulit bukan hanya hiburan, tapi juga media dakwah budaya yang penuh nilai-nilai luhur. Ini penting untuk terus dilestarikan di tengah arus globalisasi,” ungkap Edi Suhairul.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda untuk menjaga dan meneruskan tradisi budaya seperti wayang kulit.

“Kegiatan seperti ini menjadi contoh baik. Harapannya, generasi muda bisa mengambil peran dalam melestarikan budaya, dan kami di Paguyuban siap mendukung setiap kegiatan pelestarian budaya seperti ini,” tambahnya.

Warga Berharap Tradisi Ini Terus Berlanjut

Warga yang hadir pun berharap acara serupa dapat terus digelar setiap tahun.

“Bagus sekali acaranya, apalagi lakonnya penuh makna. Semoga setiap tahun tetap diadakan, supaya anak-anak muda juga tahu betapa berharganya budaya kita ini,” kata salah satu warga.

Pagelaran wayang kulit di Desa Jawa Tengah ini bukan sekadar hiburan, tapi menjadi momentum pelestarian budaya, mempererat silaturahmi warga, dan meneguhkan jati diri di tengah kemajuan zaman. (Tim liputan)

Pemkab Kubu Raya ajukan penambahan kuota haji

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 07, 2025    Comment   

Pemkab Kubu Raya ajukan penambahan kuota haji

Pemkab Kubu Raya ajukan penambahan kuota haji. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengajukan penambahan kuota jamaah haji kepada pemerintah pusat sebagai upaya mempercepat masa tunggu calon jamaah yang saat ini mencapai 20 hingga 23 tahun.

"Daftar tunggu haji di Kubu Raya saat ini sangat panjang, bahkan bisa mencapai lebih dari dua dekade. Kami berharap ada penambahan kuota dari pemerintah pusat agar masyarakat bisa lebih cepat menunaikan ibadah haji," kata Sekda Kubu Raya Yusran Anizam saat menyambut kepulangan jamaah haji asal Kubu Raya di Asrama Haji Pontianak, Senin.

Dia mengatakan jamaah asal Kubu Raya tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 21 bersama jamaah Kabupaten Sambas dengan total sebanyak 444 orang.

"Alhamdulillah, seluruh jamaah dalam Kloter 21 kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ini patut kita syukuri. Insya Allah seluruhnya menjadi haji yang mabrur," tuturnya.

Yusran menegaskan Pemkab Kubu Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji, termasuk dengan mempersiapkan segala kebutuhan jamaah sejak jauh hari. Ia juga menyoroti pentingnya menambah kuota haji bagi Kabupaten Kubu Raya agar calon jamaah tidak menunggu terlalu lama.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sangat mendukung penuh upaya peningkatan pelayanan haji, termasuk percepatan dalam hal administrasi dan pembinaan jamaah.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jamaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Ia berharap seluruh jamaah menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjadi teladan di lingkungan masing-masing. "Semoga menjadi haji yang mabrur, dengan ibadah yang terus meningkat dan sikap sosial yang semakin baik di tengah masyarakat," kata Ria Norsan.

Gubernur juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya salah satu peserta haji asal Kalimantan Barat di Tanah Suci.

"Kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan," tuturnya.

Kepulangan jamaah haji Kloter 21 ini menandai dimulainya proses pemulangan jamaah asal Kalimantan Barat dari Tanah Suci ke kampung halaman. Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas guna mendukung pelaksanaan ibadah haji secara maksimal pada tahun-tahun mendatang.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BWI optimalkan potensi wakaf di Kalbar

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 07, 2025    Comment   

BWI optimalkan potensi wakaf di Kalbar

BWI optimalkan potensi wakaf di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ahmad Zubaidi, menegaskan wakaf merupakan instrumen filantropi yang sangat potensial dalam Islam dan berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

"Wakaf bukan hanya sebatas ibadah, tapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luar biasa. Melalui wakaf, aset-aset bisa diabadikan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan kesejahteraan masyarakat," kata Zubaidi saat melantik Ketua BWI Kalbar di Pontianak, Senin.

Ia menilai Kalimantan Barat memiliki potensi wakaf yang besar, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf uang. Namun, hingga saat ini potensi tersebut belum tergarap secara optimal. Untuk itu, ia berharap kehadiran kepengurusan BWI Kalbar yang baru dapat mengubah keadaan.

"BWI Kalbar harus menjadi lembaga yang inovatif dan adaptif dalam mengelola wakaf, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pendataan dan pengelolaan aset wakaf. Penting juga melibatkan seluruh elemen, mulai dari ulama, akademisi, praktisi ekonomi syariah, hingga masyarakat luas," tuturnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan dukungannya terhadap penguatan pengelolaan wakaf di daerah. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan wakaf di Malaysia yang telah mampu mendirikan pusat-pusat ekonomi produktif dari aset wakaf.

"Di Kuching, dari aset wakaf bisa dibangun mall yang hasilnya kembali disalurkan untuk kesejahteraan umat. Ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bisa menjadi pilar pembangunan. Kalbar juga punya potensi serupa," kata Norsan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan wakaf sangat tergantung pada pengelolaan yang profesional, serta semangat kolaborasi dan integritas dari para pengurusnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung setiap program strategis BWI untuk kemajuan perwakafan di daerah.

KH Ahmad Zubaidi dalam sambutannya juga menggarisbawahi bahwa wakaf adalah bagian dari konsep ibadah dalam Islam yang bersifat inklusif. Menurutnya, peruntukan wakaf tidak hanya terbatas untuk masjid atau makam, melainkan juga bisa diarahkan untuk kemaslahatan umum, termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, bahkan penguatan ekonomi masyarakat.

"Wakaf adalah jejak abadi yang menjadi bentuk investasi spiritual untuk kehidupan setelah mati. Dalam sejarah peradaban, wakaf terbukti menjadi pilar penting. Maka, bekerja di perwakafan adalah kehormatan, karena ini bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi amanah untuk kemanusiaan dan peradaban," tuturnya.

Ia pun mendorong pengurus BWI untuk menjadikan semangat perwakafan sebagai bagian dari indikator utama pembangunan daerah. Salah satunya adalah inklusi keuangan syariah yang saat ini mulai diintegrasikan dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.

"Saya titip perwakafan ini kepada semua pihak. Mari kita bangun jejak kebaikan bersama-sama. Tidak ada kata pensiun dalam wakaf. Selama hidup, kita bisa terus memberi manfaat," kata Norsan.*

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Wagub Kalbar: PGAD Ketapang cerminan semangat pelestarian budaya

Ariffannur Romadon    Senin, Juli 07, 2025    Comment   

Wagub Kalbar: PGAD Ketapang cerminan semangat pelestarian budaya

Wagub Kalbar: PGAD Ketapang cerminan semangat pelestarian budaya. (ANTARA)

Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan Pekan Gawai Adat Dayak (PGAD) II Bebantan Polas Laman, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang bukan sekadar menjadi ajang perayaan adat, tetapi juga cerminan semangat pelestarian budaya.

Selain itu, juga sebagai simbol kebersamaan lintas suku serta penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

"Gawai ini bukan hanya wujud rasa syukur atas hasil kerja setahun, tetapi juga momentum refleksi untuk mengenang jasa nenek moyang dalam membangun peradaban dan mengelola sumber daya alam. Budaya adalah identitas yang tak boleh ditinggalkan," kata Krisantus di Pontianak, Senin.

Ia menegaskan Gawai Dayak harus terus dilestarikan sebagai simbol kearifan lokal dan menjadi ruang pemersatu masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.

"Mulai hari ini tidak ada lagi dikotomi antara pendatang dan warga asli. Kita semua adalah putra-putri Kalimantan Barat, yang punya tanggung jawab bersama membangun daerah ini. Selain memperkuat nilai budaya, Gawai juga memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal," katanya.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan bahwa selama pelaksanaan Gawai, geliat UMKM meningkat signifikan, dan antusiasme masyarakat dari berbagai latar belakang begitu tinggi.

"Kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Banyak stan UMKM yang berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi daya dorong ekonomi masyarakat," katanya.

Ia pun meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang untuk menjadikan Gawai sebagai agenda tahunan yang difasilitasi secara resmi oleh pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Camat Sungai Laur juga menyampaikan aspirasi agar wilayahnya segera mendapatkan akses layanan perbankan. Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Gawai menjadi momentum memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah terpencil.

"Pekan Gawai Dayak Ketapang telah menjadi simbol semangat masyarakat dalam merawat budaya, memperkuat persaudaraan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat," kata Alexander.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pelayanan Humanis, Patroli Presisi Evakuasi Pasien Darurat Tengah Malam

Denni    Senin, Juli 07, 2025    Comment   

Pelayanan Humanis, Patroli Presisi Evakuasi Pasien Darurat Tengah Malam

Foto: Bripka Wiliam Bopong Pasien Turun Dari Mobil Patroli

SEKADAU - Personel Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Sekadau memberikan bantuan evakuasi darurat terhadap seorang pasien yang dirujuk dari Puskesmas SP3 Trans Timpuk, Kecamatan Sekadau Hilir, menuju RSUD Sekadau, Minggu (6/7/2025) malam.

Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasat Samapta IPTU Insan Malau, menjelaskan bahwa pasien bernama Sunarti (56) mengalami gangguan pencernaan yang cukup serius dan memerlukan perawatan medis lanjutan di rumah sakit.

“Informasi kami terima dari perawat Puskesmas SP3 Trans Timpuk, sekitar pukul 22.10 WIB, yang menghubungi patroli presisi untuk meminta bantuan mengevakuasi pasien,” jelas IPTU Malau, Senin (7/7).

Sekitar pukul 23.25 WIB, pasien bersama perawat dan keluarga tiba di Steher Pasar Sekadau, kemudian diantar menggunakan kendaraan patroli Sat Samapta menuju RSUD Sekadau.

Bahkan dalam kondisi pasien masih terpasang infus, personel patroli presisi Bripka Wiliam sigap membopong pasien turun dari mobil patroli dan membawanya langsung ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Sekadau untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Pasien saat itu masih dalam keadaan sadar dan langsung ditangani oleh petugas kesehatan,” ujar IPTU Malau.

Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan wujud pelayanan humanis kepolisian kepada masyarakat dalam situasi darurat, sekaligus bentuk kehadiran Polri dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Jamaah haji Singkawang akan tiba pada 8 Juli

Ariffannur Romadon    Minggu, Juli 06, 2025    Comment   

Jamaah haji Singkawang akan tiba pada 8 Juli

Jamaah haji Singkawang akan tiba pada 8 Juli. (ANTARA)

Singkawang - Kepala Kantor Kementerian Agama Singkawang H Muhlis AR mengatakan, sesuai jadwal jamaah haji kota setempat akan tiba di Singkawang pada Selasa, 8 Juli 2025.

"Seluruh haji asal Kota Singkawang yang berjumlah 110 orang saat ini telah berada di Kota Madinah dan dalam kondisi siap untuk kembali ke tanah air pada Selasa besok," kata Muhlis di Singkawang, Minggu.

Ia menyebut pada hari ini seluruh jamaah haji asal Singkawang akan berangkat dari Madinah menuju Batam.

Setibanya di Batam, mereka akan disambut langsung oleh Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie bersama jajaran dari Kemenag Kota Singkawang. Rombongan dijadwalkan tiba di Kota Singkawang pada Selasa (8/7).

“Informasi yang saya dapat, nanti Bu Wali Kota yang akan menyambut di Batam, didampingi dari pihak Kemenag Singkawang,” ujarnya.

Dia menambahkan, seluruh prosesi penyambutan kepulangan jamaah di Kota Singkawang akan dipusatkan di Kantor Wali Kota Singkawang.

Terkait kondisi kesehatan, Muhlis menyebutkan seluruh jamaah dalam keadaan baik. Namun, terdapat satu orang jamaah yang saat ini sedang menjalani perawatan ringan di kamar hotel di Madinah.

“Ada satu orang yang sakit, tapi hanya mendapatkan perawatan di hotel, tidak sampai dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Sejak keberangkatan hingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji, Muhlis menyebut tidak ada jamaah asal Singkawang yang mengalami kondisi serius.

“Paling jamaah kita hanya terkena batuk dan pilek. Itu hal biasa karena cuaca panas di sana (Arab Saudi),” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

KPU Kalbar tetapkan jumlah pemilih bertambah 27 ribu orang

Ariffannur Romadon    Minggu, Juli 06, 2025    Comment   

KPU Kalbar tetapkan jumlah pemilih bertambah 27 ribu orang

KPU Kalbar tetapkan jumlah pemilih bertambah 27 ribu orang. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat mencatat adanya penambahan sekitar 27 ribu pemilih baru hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025.

"Proses pemutakhiran ini dilakukan secara rutin untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir menjelang pelaksanaan Pilkada serentak," kata Komisioner KPU Provinsi Kalbar, Suryadi di Pontianak, Minggu.

Dia mengatakan, hasil sementara menunjukkan peningkatan sebesar 0,07 persen dari jumlah pemilih yang tercatat sebelumnya.

"Untuk sementara ada penambahan sekitar 27 ribuan atau 0,07 persen penambahan data pemilih kita pada semester satu ini. Data ini sangat dinamis karena selalu ada yang keluar dan masuk," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa penambahan jumlah pemilih terutama berasal dari pemilih pemula yang telah mencapai usia 17 tahun, serta penduduk yang baru pindah domisili ke wilayah Kalbar.

"Mungkin ada warga yang saat pilkada kemarin belum berusia 17 tahun, tetapi kini sudah memenuhi syarat. Termasuk juga warga yang pindah ke Kalbar, itu juga menjadi bagian dari tambahan data pemilih," katanya.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pemilih tetap untuk Pilkada Kalbar 2024 tercatat sebanyak 3.956.969 orang, tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Penambahan pemilih dalam PDPB Semester I ini juga tercatat terjadi hampir di seluruh daerah.

KPU Kalbar, lanjut Suryadi, berkomitmen untuk terus menyampaikan hasil pemutakhiran secara terbuka kepada publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai kanal resmi KPU, termasuk media sosial dan laman Cek DPT Online.

"Kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pemutakhiran ini. Jika menemukan data yang tidak sesuai atau merasa belum terdaftar, masyarakat dapat langsung menghubungi KPU kabupaten/kota atau melalui call center KPU," kata Suryadi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA