 |
| BP3KP Kalimantan I ajak Kalbar percepat penanganan kawasan kumuh. (ANTARA) |
Pontianak - Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I, Arifay Saini, mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
"Penanganan kawasan kumuh membutuhkan peran aktif dari semua pihak, termasuk pemda, agar langkah-langkah teknis dan kebijakan dapat dilakukan secara terintegrasi," kata Arifay di Pontianak, Selasa.
Ia menekankan pentingnya pemetaan kawasan kumuh dan penguatan koordinasi lintas pemerintah sebagai langkah awal mewujudkan permukiman layak huni.
Ia juga menjelaskan bahwa tanggung jawab penanganan kawasan kumuh kini berada di bawah kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di mana sebelumnya menjadi ranah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Dia turut memaparkan sejumlah kebijakan baru yang telah disepakati bersama antara Menteri PKP, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung kemudahan akses terhadap hunian, serta percepatan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula memakan waktu 45 hari menjadi maksimal 10 hari.
Lebih lanjut, Arifay menyampaikan permohonan dukungan Pemprov Kalbar terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami mohon dukungan dari Pemprov Kalbar agar bersama-sama menyukseskan program tiga juta rumah. Ini adalah program strategis yang membutuhkan sinergi semua pihak, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Pihaknya akan meningkatkan koordinasi antara BP3KP Kalimantan I dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, demi memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
